Channel9.id, Jakarta. Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menyoroti persoalan gizi dan penguatan ekonomi masyarakat dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026. Menurutnya, kemajuan Indonesia selama 81 tahun merdeka harus diiringi dengan memastikan tidak ada lagi anak yang belajar dalam kondisi lapar dan keluarga yang harus dihadapkan pada pilihan antara memenuhi kebutuhan pangan atau biaya pengobatan.
Muzani menyampaikan, Indonesia patut bersyukur atas berbagai kemajuan yang telah dicapai sejak kemerdekaan. Pembangunan infrastruktur, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan industri dan pertanian, hingga perlindungan sosial dinilai telah memberikan dampak bagi masyarakat.
“Delapan puluh satu tahun setelah merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai,” kata Muzani dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia menyebut sejumlah capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dan bangsa Indonesia.
“Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat jutaan warga dari kemiskinan,” ujarnya.
Namun, Muzani mengingatkan bahwa di balik berbagai capaian tersebut masih terdapat persoalan mendasar yang harus diselesaikan.
“Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan,” katanya.
“Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan,” sambungnya.
MBG dan Investasi Generasi Emas
Dalam konteks tersebut, Muzani menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi masa depan Indonesia.
“Dalam kerangka itulah kita memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan dalam mewujudkan Generasi Emas 2045,” ujar Muzani.
Ia menekankan bahwa MBG tidak seharusnya dipandang hanya sebagai program pembagian makanan. Lebih jauh, program tersebut merupakan bagian dari upaya negara meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan,” tegasnya.
“Ia merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas,” lanjut Muzani.
Menurutnya, kualitas generasi mendatang akan sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk gizi. Karena itu, perhatian terhadap anak-anak dan kelompok rentan merupakan investasi jangka panjang.
“Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bisa bersaing secara kompetitif,” katanya.
“Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka-panjang bagi masa depan bangsa,” ujar Muzani.
Meski mendukung tujuan program tersebut, Muzani mengingatkan pentingnya memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.
“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik: tepat sasaran, dan akuntabel,” tegasnya.
Koperasi Desa Jadi Instrumen Demokrasi Ekonomi
Selain persoalan gizi, Muzani juga menyoroti penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia mengaitkan pengembangan koperasi dengan amanat konstitusi mengenai sistem perekonomian nasional.
“Demikian pula dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Muzani.
Ia kemudian mengingatkan kembali prinsip ekonomi yang tercantum dalam konstitusi.
“Konstitusi kita menegaskan bahwa; perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan,” ujarnya.
Menurut Muzani, amanat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan mekanisme persaingan bebas yang berpotensi memperlebar kesenjangan.
“Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih,” tegasnya.
Dalam pandangan Muzani, koperasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
“Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi ekonomi,” katanya.
Ia menilai koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, nelayan hingga pelaku usaha mikro.
“Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasar, pelaku usaha mikro dapat berkembang,” ujar Muzani.
Selain itu, koperasi dinilai dapat membantu memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok sekaligus memastikan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati masyarakat.
“Distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat,” katanya.
Muzani menegaskan bahwa keberadaan koperasi tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas bisnis. Di dalamnya terdapat semangat kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha,” tegasnya.
“Koperasi adalah semangat untuk maju bersama,” sambung Muzani.
Karena itu, ia menilai ukuran keberhasilan koperasi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan organisasi atau jumlah unit usaha yang dibentuk. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
“Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Melalui dua agenda tersebut—pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi berbasis koperasi, Muzani menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Menurutnya, kemajuan Indonesia setelah 81 tahun merdeka harus terus diarahkan untuk membangun manusia yang sehat, berkualitas, produktif, sekaligus menciptakan masyarakat yang semakin mandiri secara ekonomi.
