Connect with us

Nasional

Kokok Dirgantoro: Tak Ada Ruang Privat Bagi Pejabat Negara

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ada beberapa kesalahan pejabat dalam melakukan komunikasi publik sehingga membuat masyarakat tidak mempercayai kebijakan pemerintah, bahkan menentangnya. Salah satu kesalahan tersebut diantaranya adalah menyampaikan pesan publik dari sisi penilaian pribadi.

Hal itu diungkapkan praktisi Public Relation Kokok Dirgantoro dalam diskusi daring bertajuk “Komunikasi Ekonomi Selama Pandemi” yang digelar FEM Station, Kamis (22/07) malam.

Kokok mengatakan, pejabat publik harus menyadari bahwa mereka tidak mempunyai ruang privat selama bertemu dengan masyarakat, apalagi di situasi krisis seperti pandemi Covid-19 sekarang.

“Contohnya Twitnya Menkopolhukam Mahfud MD soal sinetron Ikatan Cinta. Padahal maksudnya beliau pribadi yang nulis. Tapi itu kayak gak punya empati. Beliau kan menteri. Maksudnya bisa ditahan dulu, gak usah ngomong kayak gitu. Ngomong di Whatsap Grup gak masalah. Orang jadi ngomong ‘menteri aja ngurusin sinetron, gimana sih orang banyak juga yang meninggal  karena corona’. Kan jadi kayak begitu,” ujarnya.

Kokok menilai saat ini sedang terjadi krisis politik akibat resources informasi yang tidak dipercaya masyarakat. “Sebab, informasi di luar pemerintahan lebih dipercaya dibanding pihak pemerintah sendiri. Banyak sekali noise yang bertebaran,” katanya.

“Yang terjadi saat ini mungkin narasinya sama, tapi verbalnya berbeda. Maksudnya sama mungkin,” sambung Kokok.

Menurutnya, seharusnya pemerintah membuat think tank beranggotakan ahli yang berjumlah beberapa orang saja. Saat ini, lanjut Kokok, terlalu banyak juru bicaranya di pemerintahan, terutama terkait pandemi dan kebijakan ekonomi.

“Jadi narasi itu harus dikemas dengan solid dan  kemudian ditentukan siapa komunikannya. Harus dihindari komunikasi yang bersifat spontan. Itu one get policy-nya,” tutur Kokok dalam diskusi yang dimoderatori jurnalis senior Hardy Hermawan itu.

Baca juga: Kokok Dirgantoro: Program Perempuan dan Terutama Janda Jadi Prioritas

Menurut Kokok, pejabat publik harus  belajar mengatakan ‘no comment’.

“Lebih baik membisu dibanding ngeluarin statemen yang bisa digiring kemana-mana. Sebab, jika wawancara di depan kamera, banyak orang ketakutan akan dirinya sendiri. Tidak semua orang mempunyai publik speaking yang baik,” kata Kokok.

“Di perusahaan sepengalaman saya, jika ada permintaan wawancara itu tertulis. Sebisa mungkin menghindari wawancara langsung. Kecuali kita mempunyai orang yang sangat diandalkan. Sudah biasa menghadapi kamera,” lanjutnya.

Dalam kesempatan sama, Ekonom dari IPB Iman Sugema menyebut  bahwa pemulihan ekonomi nasional tergantung dari pada pesan publik yang dilaksanakan pemerintah selaku pengambil kebijakan. Komunikasi yang buruk tentunya akan membentuk ekspektasi yang pesimistik.

Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB University itu menilai, dalam situasi krisis seperti pandemi saat ini, membentuk ekspektasi yang sangat optimistik itu menjadi suatu keharusan.

“Perusahaan dan masyarakat dalam membuat ekspektasi itu sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah. Jika pesannya optimis, bagus dan konsisten dengan situasi yang akan terjadi, maka kita akan menyaksikan, jikapun situasinya krisis, tentu tidak akan terlalu dalam. Maka, akan terjadi keseragaman reaksi dari masyarakat dan pelaku usaha. Dengan begitu akan lebih mudah untuk menangani krisis ekonominya sekaligus juga menangani pandeminya,” ujarnya.

Iman mengatakan, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini terbilang cukup buruk dan ini juga terjadi pada pemerintahan dunia lainnya.

“Tidak hanya di Indonesia, pemerintah di belahan dunia pun gagap dalam mengkomunikasikan baik mengenai kebijakan Covid-19 maupun kebijakan ekonomi yang related terhadap penanggulangan Covid-19. Baik di level nasional maupun daerah gagap. Silang pendapat antara pusat dan daerah sangat kontras. Ini sangat mengganggu pembentukan ekspektasi yang optimistic,” jelasnya.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga, kata Iman, diakibatkan beberapa sebab. Diantaranya residu politik Pilgub DKI era Ahok dan Pilpres 2019.

“Seperti situasi pandemi, dimana suatu kejadian yang baru dialami dan juga residu politik sejak 2019, tokoh-tokoh nasional terbelah. Mulai jaman Ahok hingga sekarang residunya masih ada. Selain itu, era teknologi sekarang berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu, dimana pengaruh media sosial menjadi sangat dominan. Saat ini media mainstrem mengutip apa yang terjadi di medsos,” ungkapnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Usut Mafia Tanah, Polri Pastikan Jalankan Instruksi Presiden

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri memastikan menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk mengusut mafia tanah demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebutkan, instruksi Presiden tersebut telah didengarkan seluruh jajaran Polri baik di tingkat Mabes, maupun Polda, hingga Polres dan Polsek.

“Presiden menginformasikan, mengintruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas masalah kasus mafia tanah, tentunya dan pasti instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat,” ujar Rusdi, Jumat 24 September 2021.

Rusdi menyatakan, secara otomatis instruksi Presiden tersebut langsung didengar oleh seluruh jajaran Polri, meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum memberikan arahan kepada jajarannya terkait instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia tanah.

“Itu sudah otomatis, ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri, para kasatwil, kapolda, kapolres, kapolsek itu mendengar semua. Dan akan dilaksanakan,” ucap Rusdi.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Komitmen Berangus Mafia Tanah

Rusdi menegaskan, Polri akan bekerja maksimal dalam mengusut mafia tanah, termasuk menindak apabila ada aparat yang bermain di dalamnya.

Namun, lanjut dia, Polri tetap berpegang pada azas “equality before the law” dalam penanganan perkara mafia tanah.

Rusdi pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan mempercayakan Polri dalam menuntaskan kasus mafia tanah,.

“Silakan saja, kalau ada laporan mafia tanah laporkan saja, sudah jelas instruksi Presiden dan sudah pasti Polri akan menegakkan hukum. Siapa pun sekali lagi azas ‘equality before the law’ bahwa siapa pun sama di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah.

Presiden juga meminta Polri tidak ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Dan memastikan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-“backingi” mafia tanah tersebut.

Polri juga diminta agar dapat memperjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Dorong APBD Berikan Kontribusi Nyata Melalui Tim Penggerak PKK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan dampak positif dari partisipasi aktif Tim Penggerak PKK dalam pengendalian COVID-19.

“Kami belajar dari pengalaman COVID-19 ini, peran PKK cukup dominan untuk bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengendaliannya (penyebaran COVID-19),” ujar Ardian.

Ardian menjelaskan, penetrasi PKK sampai dengan level pemerintahan terkecil dan kemampuan untuk dapat bergerak lintas sektor dapat menjadi salah satu terobosan.

“PKK ini (jangkauan) organisasinya sampai dengan tingkat RT dan RW, kader-kadernya sampai di sana,” imbuhnya.

Baca juga: Kemendagri: Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Capai 42.09 Persen 

Ardian menambahkan, PKK tidak hanya membantu Pemerintah dalam hal penanganan COVID-19, baik itu sosialisasi penegakan disiplin protokol kesehatan, tapi juga menyangkut permasalahan stunting (gizi buruk) dan sektor ekonomi produktif, yang saat ini menjadi atensi Bapak Presiden.

“Untuk mewujudkan kontribusi tersebut, diperlukan perubahan perspektif dan pola kerja Tim Penggerak PKK di setiap layer Pemerintahan,” tambahnya.

Lebih lanjut Ardian mengatakan, Mendagri mengingatkan agar PKK sudah harus melangkah lebih, tidak lagi program kegiatan menyangkut penguatan kader, pelatihan-pelatihan, itu sudah lewat. Tetapi langsung menyasar pada program kegiatan yang bersifat konkrit nyata, dan dibutuhkan oleh masyarakat, sebut saja pemberian makanan untuk penanganan gizi buruk.

“Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Mendagri, Kami berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai dengan level RT/RW untuk bisa bersama menyatukan langkah dalam merumuskan kebijakan di setiap layer Pemerintahan, sehingga kontribusi nyata pemerintahan daerah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Gelar Ujian SKD CPNS, Kemendagri Beri Pendampingan Khusus kepada Peserta Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi pendampingan khusus kepada peserta penyandang disabilitas, yang mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan PNS di lingkungan Kemendagri 2021. Pendampingan ini diberikan kepada peserta yang mengikuti seleksi di titik lokasi mandiri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwianti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tim panitia agar siaga, bila ada peserta yang kesulitan berjalan atau membutuhkan bantuan. Sejumlah fasilitas lainnya juga disediakan, seperti kursi roda, tim kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

“Kita sama-sama tadi mendampinginya, dan mereka pada saat setelah registrasi tidak menggunakan tangga jalan, tapi mereka melalui lift langsung,” ujar Rahajeng, di Jakarta, Kamis (23/9).

Selain itu, penyelenggara juga menyediakan tim dokter okupasi yang bertugas memverifikasi data dukung yang dilaporkan peserta ke dalam sistem.

Baca juga: Kemendagri Matangkan Persiapan Pelaksanaan SKD Dengan Prokes 

Rahajeng menuturkan, tahun ini Kemendagri menerima 7 peserta penyandang disabilitas. Dari jumlah itu, ada 4 peserta yang mengikuti ujian SKD di Kantor BPSDM Kemendagri. Sedangkan sisanya, mengikuti seleksi di kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka nantinya bakal mengisi 4 formasi ASN di Kemendagri.

“Alhamdulillah, 4 orang (yang mengikuti tes di titik lokasi BPSDM Kemendagri) itu sudah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar,” katanya.

Rahajeng menegaskan, pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun sebelumnya, Kemendagri juga menerima peserta penyandang disabilitas. Penerimaan itu, kata dia, merupakan bentuk pemberian hak yang sama kepada semua warga negara yang dinyatakan memenuhi ketentuan dan persyaratan. Sebab pada dasarnya, kata dia, mereka juga memiliki kompetensi yang sama dengan peserta lainnya.

Rahajeng berharap, kepada seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas dapat memberikan kinerja terbaik dan tetap semangat, bila nanti menjadi ASN di Kemendagri. Di lain sisi, lanjutnya, Kemendagri juga bakal terus berbenah menyediakan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan pegawai penyandang disabilitas.

“Jadi saat ini kalau untuk penyediaan sarana dan prasarana, tentunya kami terus berbenah diri,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta penyandang disabilitas Putra Rahmat Purna menceritakan, fasilitas yang diberikan penyelenggara cukup memudahkan dirinya dalam mengikuti proses ujian SKD di BPSDM Kemendagri. Putra mengaku sudah keempat kalinya mengikuti seleksi CPNS. Namun, baru tahun ini dirinya memilih formasi sebagai penyandang disabilitas.

“Dulu-dulu dicampur gitu saja, saya kan disabilitasnya di mata, kalau saya cari-cari sendiri (petunjuk arah) kadang tulisan tidak terlihat jelas, sehingga harus mendekat,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Amelia Sofia Hadi yang turut mendaftar sebagai peserta penyandang disabilitas. Menurutnya, pelayanan berupa pendampingan yang diberikan penyelenggara sangat membantu dirinya dalam mengikuti setiap tahapan SKD. Pendampingan itu diberikan, mulai dari pendaftaran hingga memasuki ruang ujian. “Itu benar-benar kita tuh dikhususin, benar-benar diprioritaskan,” ujarnya.

Continue Reading

HOT TOPIC