Connect with us

Hukum

Terbukti Lalai, Plt. Labuksi KPK Diberi Sanksi Ringan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik kepada Plt Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) Mungki Hadipratikto. Dia mendapat sanksi ringan berupa teguran II karena terbukti lalai dalam kasus pencurian emas di KPK.

“Berdasarkan pemeriksaan sidang, bahwa kedua pelanggaran terbukti, dan untuk itu kepada saudara terperiksa yaitu saudara Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dua dengan masa berlaku hukuman selama 6 bulan,” ujar anggota Dewas KPK, Albertina Ho saat konferensi pers, Jumat, 23 Juli 2021.

Albertina mengatakan Dewas sudah memeriksa 3 orang saksi. Mungki terbukti melanggar pasal 4 ayat 1 huruf e dan pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Dewas KPK. Albertina menyebut Mungki bersalah karena tidak bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di KPK. Kemudian, Mungki disebut mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik di KPK namun dia tidak melapor.

“Kedua pelanggaran yang terbukti adalah tidak bekerja sesuai SOP yaitu nilai dasar profesionalisme yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, dan yang kedua tidak melaporkan dugaan pelanggaran, mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan insan komisi namun yang bersangkutan tidak melaporkan sebab itu dalam nilai dasar integritas pasal 4 ayat 1 huruf e,” jelas Albertina.

Baca juga: Firli Bahuri Apresiasi Pegawai KPK yang Ikut Bela Negara 

Awal mula kasus ini terjadi pada 15 Desember 2020, Mungki melaporkan secara lisan barang bukti emas yang hilang kepada Subroto selaku Direktur Pengawasan Internal (PI). Kemudian Subroto memberikan arahan agar Mungki segera menyelesaikan permasalahan ini karena BPK akan masuk melakukan audit.

“Bahwa pada tanggal 14 Januari terperiksa ditelepon oleh Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi yang menanyakan tentang barang bukti berupa emas yang hilang. Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi menelepon terperiksa karena sebelumnya ditelepon oleh Saudara Tumpak H Panggabean selaku Ketua Dewas KPK yang pada pokoknya menyampaikan `Kar, coba kau cek itu ada barang bukti emas yang hilang`, saksi menjawab `Mohon izin bapak, akan kami cek dahulu. Kami belum tahu karena kami belum menerima laporan`. Fakta tersebut didukung dengan keterangan Saksi Karyoto, Saksi Subroto dan terperiksa,” jelas Albertina.

Dewas menilai Mungki tidak pernah melaporkan status barang bukti kepada Kedeputian Bidang Penindakan KPK selama tiga bulan. Hal ini yang diyakini Dewas jika Mungki bersalah melanggar ketentuan pekerjaan pegawai KPK.

“Bahwa terperiksa tidak pernah melaksanakan ketentuan pasal 2013 ayat 2 SOP Bidang Penindakan dengan meneruskan laporan status barang bukti setiap bulan kepada Kedeputian Bidang Penindakan yang dilaksanakan terperiksa setiap tiga bulan untuk kepentingan penyusunan laporan capaian kinerja (LCK) dalam rangka penilaian kinerja pegawai,” katanya.

Mungki juga disebut mengetahui I Gede Ary Suryanthara mengambil emas. Namun, dia tidak melaporkan hal itu lantaran syok, oleh karena itu Dewas menyimpulkan Mungki bersalah karena tidak melaporkan langsung kejadian pencurian itu.

“Menimbang, bahwa terperiksa di persidangan menyatakan tidak melaporkan kepada atasan langsung karena terperiksa agak syok atas peristiwa tersebut karena baru pertama kali terjadi Di direktorat Labuksi, dan terperiksa hanya berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan barang bukti tersebut agar bisa kembali karena dari segi waktu BPK akan masuk untuk melakukan audit yang biasanya salah satu fokus BPK adalah pengelolaan atas barang bukti dan rampasan,” ucapnya.

“Menimbang bahwa alasan terperiksa tidak melaporkan karena syok dan hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan barang bukti tersebut, Menurut majelis adalah tidak beralasan karena bukan merupakan alasan untuk terperiksa melalaikan kewajibannya sesuai yang diatur dalam SOP,” tegas Dewas.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Azis Syamsuddin Dalam Dakwaan Stepanus Robin, Hingga Jadi Tersangka

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan diperiksa pada Jumat (23/9) besok.

Politisi Golkar itu terkait dalam perkara korupsi, berawal dalam surat dakwaan Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain.

Bersama kader Partai Golkar lain, Aliza Gunado, Azis didakwa memberikan suap senilai Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta). Total uang suap yang diberikan Azis kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus di Lampung Tengah sekitar Rp 3,613 miliar.

“Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta),” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/9).

Robin dan Maskur Husain sepakat mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado tersebut asal diberi imbalan uang sejumlah Rp 2 miliar dari masing-masing, yaitu Azis Syamsudin dan Aliza Gunado dengan uang muka sejumlah Rp 300 juta. Azis lalu menyetujui syarat pemberian uang senilai total Rp 4 miliar tersebut.

Baca juga: KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka

Robin lalu menerima uang muka sejumlah Rp 100 juta dan Maskur Husain menerima Rp 200 juta melalui transfer rekening milik Azis Syamsudin pada 3 dan 5 Agustus 2020. Pada 5 Agustus 2020, Robin juga menerima tunai sejumlah 100 ribu dolar AS dari Azis Syamsudin di rumah dinas Azis, Jalan Denpasar Raya 3/3 Jakarta Selatan.

“Di mana terdakwa datang ke rumah dinas diantar oleh Agus Susanto. Uang tersebut sempat terdakwa tunjukkan kepada Agus Susanto saat ia sudah kembali ke mobil dan menyampaikan Azis Syamsuddin meminta bantuan terdakwa, yang nantinya Agus Susanto pahami itu terkait kasus Azis Syamsuddin di KPK,” tambah jaksa.

Robin lalu membagi-bagi uang tersebut yaitu sejumlah 36 ribu dolar AS kepada Maskur Husain di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menukarkan sisanya sebanyak 64 ribu dolar AS di “money changer” dengan menggunakan identitas Agus Susanto sehingga memperoleh uang rupiah sejumlah Rp 936 juta.

Uang tersebut sebagian diberikan kepada Maskur Husain yaitu sejumlah Rp 300 juta di Rumah Makan Borero, Keramat Sentiong.

“Selanjutnya mulai akhir Agustus 2020 sampai Maret 2021, terdakwa beberapa kali menerima sejumlah uang dari Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado dengan jumlah keseluruhan 171.900 dolar Singapura,” ungkap jaksa.

Robin lalu menukar uang tersebut menggunakan identitas Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah yang merupakan teman wanita Robin sehingga diperoleh uang senilai Rp 1.863.887.000. Sebagian uang lalu diberikan ke Maskur Husain antara lain pada awal September 2020 di Rumah Makan Borero sejumlah Rp 1 miliar dan pada September 2020 di Rumah Makan Borero sejumlah Rp 800 juta.

Total uang yang diterima Robin dan Maskur adalah sekitar Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS.

“Kemudian terdakwa dan Maskur Husain bagi, di mana terdakwa memperoleh Rp 799.887.000, sedangkan Maskur Husain memperoleh Rp 2,3 miliar dan 36 ribu dolar AS,” ungkap jaksa.

Dalam perkara ini, Robin dan Maskur Husain didakwa menerima seluruhnya Rp 11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp 11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara di KPK. Robin dan Maskur didakwa menerima dari M Syahrial sejumlah Rp 1,695 miliar, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS, Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507,39 juta, Usman Effendi sejumlah Rp 525 juta dan Rita Widyasari sejumlah Rp5.197.800.000.

M Syahrial adalah Wali Kota Tanjungbalai nonaktif; Azis Syamsudin adalah Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar; Aliza Gunado adalah kader Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan wakil ketua umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG); Ajay Muhammad Priatna adalah Wali Kota Cimahi non-aktif; Usman Effendi adalah Direktur PT Tenjo Jaya yang juga narapidna kasus korupsi hak penggunaan lahan di Kecamatan Tenjojaya, Sukabumi, Jawa Barat; dan Rita Wisyasari adalah mantan bupati Kutai Kartanegara.

Atas perbuatannya, Robin dan Maskur didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

IG

Continue Reading

Hukum

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Pemkab Probolinngo Dengan Pengawalan Ketat

Published

on

By

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Pemkab Probolinngo Dengan Pengawalan Ketat

Channel9.id-Probolinggo. Diduga terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo non-aktif , puput Tantriana Sari beberapa waktu yang lalu. Hari ini, Kamis (23/9/21) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penggeledahan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Probolinggo.

Kedatangan tim antirasuah di kantor Dinas PUPR yang berada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur itu sekitar pukul 10.30 WIB dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Baca juga: KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Probolinggo

Penyidik KPK masuk menggunakan 7 mobil ke kantor DPUPR Kabupaten Probolinggo tersebut. Di pintu gerbang, terlihat aparat kepolisian sedang berjaga-jaga dengan menggunakan senjata lengkap.
Menurut pantauan, 7 mobil ini bernopol W sebanyak 2 mobil, kemudian Nopol B 1 mobil, dan L 4 mobil. Sebuah mobil berwarna abu-abu, sementara 6 mobil lainnya berwarna hitam.

Seluruh pegawai yang dipimpin oleh Hengki Cahyo Saputro ini menunggu di luar ruangan. Bahkan beberapa pegawai ada yang dilarang untuk masuk ke kantor, dan menunggu di gerbang depan.

“Perintah dari atasan tadi dilarang masuk, ambil gambar juga tidak boleh,” ungkap salah seorang personel dari Satsabhara Polres Probolinggo Kota.

Sampai berita ini ditulis, mobil milik penyidik berlalu lalang di lokasi. Termasuk penyidik dengan rompi bertulis KPK juga terlihat sibuk di kantor PUPR.

Seperti diketahui, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari beserta suaminya, Hasan Aminuddin dan 20 tersangka lain yang terlibat dalam perkara jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tahun 2021 telah ditahan KPK.

Continue Reading

Hot Topic

KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

Azis diduga menjadi tersangka kasus suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah.

Dia diduga terlibat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pemberian hadiah atau janji yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Informasi terkait status tersangka Azis berasal dari sumber internal lembaga antirasuah tersebut. Ketua KPK Firli Bahuri memastikan informasi tersebut.

“Pada saatnya, akan kami sampaikan kepada publik,” kata Firli, Kamis 23 September 2021.

Baca juga: Rumor Azis Syamsuddin Jadi Tersangka, Begini Respon KPK

Azis Syamsuddin pun akan dipanggil KPK untuk menghadap ke penyidik pada Jumat 24 September 2021 besok.

Diketahui, nama Azis Syamsuddin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Salah satunya, Azis Syamsuddin meminta tolong kepada Robin untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Jaksa KPK dalam surat dakwaan itu menyebutkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado memberikan Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 ke AKP Robin dan seorang rekannya sebagai pengacara atas nama Maskur Husain. Maskur juga sedang diadili dalam perkara tersebut.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC