Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Ditjen Aplikasi dan Informasi (Aptika) akan mengawasi pertukaran data dan informasi dalam Pemilu 2024. Tujuannya untuk memastikan apakah mekanisme tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan pada Selasa (22/11) lalu bahwa Kominfo merupakan salah satu pemangku kepentingan Pemilu 2024. Untuk diketahui, saat itu pihaknya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan sejumlah kementerian/lembaga di Jakarta. Adapun MoU ini merupakan salah satu bentuk konkret pemerintah dalam mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Pemilu oleh KPU, DKPP, dan Bawaslu.
“Agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan konstitusi kita, undang-undang kita, untuk menghasilkan pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah. Kominfo tentu dalam Pemilu 2024 sebagai pemangku kepentingan menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas untuk kerja sama ini,” ujar Johnny.
Berangkat dari itu, Kominfo akan memastikan segala hal yang berkaitan dengan pertukaran data informasi agar sesuai etika, aman, bertanggung jawab, dan tak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, Johnny menekankan perlunya kolaborasi dan pengembangan konten serta edukasi publik. Sehingga diseminasi pemilihan umum ini berlangsung dengan baik.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan dalam persiapan pelaksanaan Pemilu itu dibutuhkan kolaborasi untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang sistem IT. Terutama untuk pengembangan aplikasi informatika sebagai penyelenggara sistem elektronik bidang publik.
Selain itu, Johnny juga menyinggung perihal kebutuhan kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Dengan begitu, konten-konten di ruang digital bisa lebih diperhatikan bersama agar proses Pemilu dapat berlangsung kondusif.
Johnny pun meminta KPU untuk memerhatikan ancaman serangan siber. Ia pun meminta Dirjen Aptika Semuel Pangerapan untuk memberi fasilitas “penetration test” pada infrastruktur digital KPU. “Sehingga kita bisa menahan serangan siber yang bisa masuk setiap saat dengan berbagai maksud dan tujuan,” sambungnya.
Johnny menilai bahwa keberhasilan mengamankan data Pemilu menjadi penentu legitimasi Pemilu itu sendiri. Sebab pelaksanaan Pemilu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat.