Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka peluang bagi para stakeholder untuk memperjuangkan isu digital di Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia 2022. Adapun isu prioritas di momen ini antara lain Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.
Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mengajak kerja sama lintas sektor untuk membahas isu digital tersebut yaitu National Knowledge Partners dan National Strategic Stakholders.
“Kami bekerja sama dengan akademisi dari UI, UGM, Unpad, dan Centre for Strategic and International Studies sebagai national knowledge partner DEWG,” tutur Mira, Jumat (28/1).
Baca juga: Kominfo Kaji Soal Penghapusan 3G
Selain keempat institusi itu, lanjut dia, pihaknya juga melibatkan National Strategic Stakeholders serta kementerian dan lembaga untuk membahas isu digital yang relevan dengan sektor-sektor terkait. Misalnya tentang ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi.
“Kita juga bekerja sama dengan pelaku industri dan teman-teman asosiasi-baik yang bergelut di bidang e-commerce, big data, cyber security, infrastruktur digital, maupun literasi digital,” sambungnya.
Adapun National Strategic Stakeholders terdiri dari Asosiasi Big Data dan AI, Masyarakat Telematika Indonesia, Siberkreasi, Asosiasi e-Commerce Indonesia, Indonesia Cyber Security Forum, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
“Melalui DEWG ini kita berharap bisa menghasilkan program-program nyata yang relevan untuk semuanya. Bukan saja bagi negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang. DEWG bisa kita jadikan sebagai panggung bersama, dan oleh karenanya harus kita kerjakan sama-sama,” paparnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengakui pentingnya isu digital bagi Indonesia. Pasalnya, sejak 2019, Indonesia menjadi negara yang memperjuangkan kenaikan kelas diskusi isu digital di forum G20.
“Indonesia sudah memperjuangkan sejak 2019, tahun 2020 diperjuangkan kembali dan disepakati kenaikan kelasnya. Jadi, Indonesia adalah negara pertama yang memimpin Digital Economy Working Group atau kelompok kerja ekonomi digital di forum G20,” ujar dia.
(LH)
