Connect with us

Techno

Kominfo Siap Berantas Hoaks Selama Kampanye Pilkada 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku siap memberantas hoaks di ruang digital selama masa kampanye Pilkada 2030.

“Jangan sampai ruang digital diisi dengan disinformasi, dengan hoaks atau yang dikenal dengan ‘post-truth’. Kami tentu akan membersihkan ruang digital apabila itu ada,” tandas Menkominfo Johnny G. Plate, dikutip dari Antara, Jumat (16/10).

Johnny menuturkan, salah satu perhatian Kominfo saat ini ialah menjaga ruang digital agar kampanye Pilkada 2020 bisa dilakukan dengan baik. Sikap ini, lanjutnya, sesuai dengan pembagian tugas yang tertuang dalam nota kesepakatan aksi (NKA) antara KPU, Bawaslu, dan Kominfo.

“Agar ruang digital diisi dengan konten-konten yang bervariasi tetapi yang bermanfaat,” sambung dia.

Baca juga : Pilkada Serentak, Kominfo Pastikan Jaga Ruang Digital dari Hoaks

Lebih lanjut, kata Johnny, hasil monitoring Kemenkominfo mendapati bahwa peluang untuk memanfaatkan infrastruktur digital masih sangat luas guna mendukung kampanye Pilkada 2020.

“Kominfo sendiri dari sisi infrastruktur bekerja sama dengan operator seluler menjaga kualitas layanan semaksimal dan seoptimal mungkin menyediakan penggelaran infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dalam rangka mendukung Pilkada serentak 2020,” terang Johnny.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

UU ITE Dinilai Membahayakan Demokrasi, Kominfo Tak Sepakat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Masyarakat menilai kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berbahaya bagi demokratisasi informasi. Pasalnya, UU ini justru mengancam kebebasan berekspresi di ruang publik.

Mengenai hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tak sepakat.

“Saya rasa enggak. UU ITE dilihat seperti jalan raya, jala raya tanpa rambu-rambu, apakah akan lebih lancar? pasti ada tabrakan, bisa jalan jadi macet,” ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, melalui konferensi pers virtual, Senin (19/10).

Baca juga : Pemerintah Dukung Digitalisasi Aksara

Semuel menuturkan, pembuatan UU oleh pemerintah hakikatnya untuk menciptakan ketertiban. Demikian pula UU ITE. menilai aturan ini bukan untuk memberangus masyarakat.

“UU itu dibuat untuk membuat ketertiban, tidak ada sedikitpun saya lihat yang namanya pemberangusan. Kalau yang sering di angkat pasal 27 ayat 3, itu adalah permasalahan antar masyarakat, bukan antara negara dengan masyarakat. Ini yang perlu dipahami,” jelas dia.

Untuk diketahui, Pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

“Jadi, tidak ada upaya untuk pemberangus masyarakat. UU ini ibaratnya rambu-rambu supaya jalanannya tertib untuk di ruang digital,” tandas dia.

(LH)

Continue Reading

Techno

Pemerintah Dukung Digitalisasi Aksara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendukung pelestarian aksara nusantara melalui digitalisasi.

Menurut Menkominfo Johnny G Plate, aksara merupakan bagian dari budaya lokal. Di era digital ini mesti ada digitalisasi aksara agar para generasi ke depan bisa mengerti dan mengetahui aksara nusantara.

Untuk didigitalisasi, aksara bisa didaftarkan ke Unicode, standard dalam dunia komputer untuk pengkodean karakter tertulis dan teks yang mencakup hampir semua sistem penulisan yang ada di dunia. Dengan Unicode, pertukaran data teks bisa terjadi universal dan konsisten.

Johnny mengatajan, digitalisasi aksara nusantara merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam melestarikan budaya lokal untuk masa mendatang. “Agar semua yang ada di prasasti, peninggalan budaya tinggi yang dimiliki bangsa Indonesia bisa dipahami dan dimengerti, tidak hanya oleh generasi masa kini, tapi juga bagi generasi masa depan,” sambung dia.

Baca juga : Intelijen Sebut Teknologi Enkripsi End to End Berbahaya

Untuk digitalisasi aksara Jawa–yang merupakan sebagian banyak dari aksara Nusantara, Menkominfo ditargetkan selesai pada Desember 2020.

“Nantinya Aksara Jawa dapat digunakan menjadi nama domain, serta alamat website maupun email. Harapannya, inisiatif ini dapat diselesaikan pada bulan Desember 2020 dan dapat segera dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta serta penggiat budaya agar pelestarian Aksara Jawa semakin gencar,” tutur Johnny.

Hingga ini, sudah terdapat sejumlah aksara yang terdaftar di Unicode. Aksara nusantara tersebut antara lain Aksara Bali, Aksara Batak, Aksara Bugis, Aksara Jawa, Aksara Makassar, Aksara Rejang, serta Aksara Sunda.

(LH)

Continue Reading

Techno

Intelijen Sebut Teknologi Enkripsi End to End Berbahaya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Teknologi perlindungan enkripsi end to end atau penyandian menyeluruh membuat geram pihak penegak hukum, termasuk intelijen.

Untuk diketahui, teknologi tersebut membuat pesan, termasuk audio dan video, hanya bisa dibaca pengirim dan penerima. Adapun teknologi ini sudah diterapkan oleh WhatsApp dan beberapa layanan online lainnya.

Baru baru ini, kelompok Five Eyes, yaitu para intelijen gabungan lima negara, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru, mengingatkan bahwa penyandian yang tak bisa ditembus bisa berpotensi tinggi membahayakan keamanan publik.

Otoritas masing-masing negara itu merilis pernyataan yang meminta industri teknologi mengembangkan solusi. Dengan tujuan agar penegak hukum bisa mengakses pesan meski sudah dienkripsi.

“Ada konsensus yang terus meningkat antara pemerintah dan institusi internasional bahwa aksi harus diambil. Meskipun enkripsi itu vital dan privasi serta keamanan cyber harus dilindungi. Hal itu seharusnya tidak mengorbankan penegak hukum,” kata mereka, dikutip dari CNBC.

Baca juga : Hindari Penipuan, Pengguna Instagram Bisa Cek Rekam Jejak Aktivitas Akun

Enkripsi dinilai menyulitkan aparat yang ingin menginvestigasi penindak kriminal melalui layanan seperti WhatsApp. Pasalnya, kejahatan besar seperti eksploitasi anak terkadang dikoordinasikan melalui jalur online ini. Untuk itu, mereka menyarankan dibuatnya semacam pintu belakang di mana penegak hukum bisa mengakses pesan saat diperlukan.

“Kami meminta perusahaan teknologi untuk bekerja dengan pemerintah dalam solusi yang layak secara teknis,” jelas mereka.

Dengan begitu, artinya teknologi semacam end to end diharapkan tetap bisa mengamankan pesan telekomunikasi dari pengguna umum. Namun, juga tak menghalangi jika ingin dilakukan penyelidikan.

Sebagai informasi, Ini bukan pertama kalinya Five Eyes mendesak layanan yang memiliki teknologi semacam enkripsi end to end. Pada tahun lalu, Five Eyes mengatakan bahwa perusahaan teknologi tak seharusnya mengembangkan sistem dan layanan mereka untuk mewadahi kriminal atau membuat orang rentan terkena risiko.

(LH)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC