Connect with us

Nasional

Ma’ruf Amin Sebut Vaksin Corona Bisa Digunakan Meski Belum Halal

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan saat ini belum ada vaksin halal untuk Covid-19. Namun, dia mengingatkan penggunaan vaksin virus corona tetap harus berdasar ketetapan Majelis Ulama Indonesia sekalipun dinyatakan tidak halal.

“Maka bisa digunakan walau tidak halal secara darurat, tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa iya, ini boleh digunakan karena keadaannya darurat, tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI,” ujar Ma’ruf dalam bincang daring yang disiarkan YouTube BNPB itu, Jumat (16/10).

Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Vaksinasi Sejalan Dengan Ajaran Islam

Menurut dia, stempel MUI itu penting dilakukan guna mengetahui bahwa vaksin Covid-19 tersebut dipakai dalam keadaan darurat karena vaksin yang halal belum ditemukan.

Ma’ruf menjelaskan, kasus demikian pernah terjadi kala vaksin untuk meningitis juga belum ditemukan. Berkaca dari kasus itu, menurut dia, meskipun tak halal, vaksin tetap boleh dipakai karena mencegah dampak lain yang lebih berbahaya.

“Seperti meningitis itu ternyata belum ada yang halal, tapi kalau tidak ada, tidak digunakan vaksin akan timbul kebahayaan, akan timbulkan penyakit atau penyakit berkepanjangan,” katanya.

Dalam ajaran Islam, Ma’ruf menerangkan, menjaga jiwa termasuk salah satu kewajiban dan menjadi tujuan syariat, selain kewajiban menjaga agama yang diutamakan.

Namun dalam keadaan darurat seperti pandemi, Ma’ruf menyebut menjaga jiwa bisa lebih penting dan diutamakan daripada menjaga agama.

“Karena apa? menjaga jiwa enggak ada alternatif, maka harus diutamakan. Dalam agama, kerjakan salat, ada kemudahan-kemudahan,” ujar dia.

Ma’arif menegaskan pemerintah saat ini tengah serius menyiapkan vaksinasi Covid-19 yang diperkirakan baru dilakukan awal 2021.

Rencana vaksinasi itu juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang diteken Presiden Joko Widodo, 5 Oktober lalu.

Proses pengadaan vaksin itu bakal dilakukan oleh BUMN PT Bio Farma (Persero). Sementara jenis dan jumlah pengadaan vaksin Covid-19 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Jokowi sebelumnya juga Cara itu dilakukan pemerintah baik mandiri maupun bekerja sama dengan negara lain seperti China dan Uni Emirat Arab.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Mendagri: Pemanfaatan Masker untuk Berkampanye Lebih Efektif Ketimbang Baliho

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pemanfaatan hand sanitizer dan masker yang ditempeli gambar atau nomor urut pasangan calon (paslon) sebagai bahan kampanye jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan baliho.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Webinar Nasional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Berintegritas 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/10).

“Masker lebih efektif daripada baliho, baliho itu statis, yang nonton orangnya lewat-lewat itu aja. Tapi kalau masker bisa masuk sampai ke gang-gang, ke pasar, tempat ibadah. Orang ngobrol pasti melihat muka. Sebetulnya yang pakai masker pasangan calon dia menjadi ajang promosi,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri:  Tidak Ada Korelasi Peningkatan Angka Covid-19 Dengan Daerah yang Gelar Pilkada 2020

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan catatan-catatan penting dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 pada rapat di Istana Negara kemarin. Beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada grafik penularannya cenderung mengalami penurunan.

“Artinya Pilkada yang tadinya dikhawatirkan akan menjadi media penularan, ternyata (tidak terjadi). Berarti antara Pilkada dengan penularan Covid-19 tidak memiliki korelasi langsung, yang memiliki korelasi adalah kepatuhan protokol,”jelasnya.

Meski demikian, Tito menyampaikan masih terjadi sejumlah pelanggaran selama 25 hari masa kampanye, di antaranya mulai dari persoalan netralitas hingga pelanggaran protokol kesehatan seperti kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Tito menilai, selama masa kampanye jumlah pelanggarannya dinilai kian terkendali. Berdasarkan data yang ada, selama periode 26 September hingga 10 Oktober 2020 terdapat 9.189 pertemuan terbatas. Dari jumlah itu, hanya 256 yang dinilai melanggar karena melibatkan peserta pertemuan di atas 50 orang.

“Kalau dihitung persentasenya lebih kurang 2,7%. Jadi kurang dari 3%, artinya relatif kecil. Tapi bukan berarti ditoleransi,” tegasnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, terhadap pelanggaran-pelanggaran itu sudah dilakukan penindakan, terutama oleh Bawaslu. Ia pun kembali mewanti-wanti agar selama masa kampanye para paslon tidak membuat kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Kalau ada sampai yang keterlaluan massanya besar, kemudian seperti rapat umum, bila perlu dari Polri yang bertindak dengan menerapkan Undang-Undang, bukan Undang-Undang Pemilu, Pilkada, tapi Undang-Undang yang berlaku lainnya, misalnya (UU tentang) Wabah Penyakit Menular,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Presiden Jokowi Bersiap Menerima PM Jepang Yoshihide Suga

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo siap menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga beserta Ibu Mariko Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10).

Kedatangan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga beserta Ibu Mariko Suga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (20/10) siang. PM Yoshihide Suga dan Ibu Mariko Suga disambut oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di tangga pesawat.

Baca juga: Kerjasama Indonesia dan Jepang, Menteri PPN/Kepala Bappenas Terima Kunjungan The Jakarta Japan Club

Selanjutnya, Perdana Menteri Jepang beserta rombongan bertolak menuju Istana Kepresidenan Bogor guna melaksanakan kunjungan resmi dan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam kunjungan tersebut juga diagendakan kegiatan penanaman pohon dan pertemuan tete-a-tete. Kedua pemimpin juga direncanakan untuk memberikan pernyataan pers bersama.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan bahwa kunjungan PM Yoshihide Suga ke Indonesia adalah dalam rangka membahas kerja sama antara kedua negara dalam konteks penanganan pandemi COVID-19. Kunjungan ke Indonesia ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan pertamanya ke luar negeri.

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Keberhasilan Pilkada Merupakan Orkestra Seluruh Elemen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Semua pihak terutama yang terkait langsung dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 harus bahu membahu menyukseskan agenda penting demokrasi saat ini. Karenanya, semuanya harus menjaga segala potensi kerawanan yang tak hanya kerawanan dari hal-hal yang bersifat konvensional, tapi juga kerawanan karena adanya pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 yang digelar secara virtual di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (20/10).

Menurutnya, Pilkada tidak boleh menjadi media penularan virus. Jangan pula Pilkada dicoreng oleh berbagai pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang bersifat konvensional maupun  pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam peraturan KPU dan undang-undang.

“Pilkada untuk bisa sukses itu merupakan suatu orkestra dari seluruh elemen,” ujar Mendagri.

Elemen penting pertama Pilkada kata Mendagri, adalah Pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Pertama , masalah penganggaran. Hingga saat ini, realisasi anggaran Pilkada sudah hampir mendekati 100%. Anggaran untuk KPU sudah mencapai 99,58%. Untuk Bawaslu itu telah mencapai 99,61%. Sementara  untuk aparat keamanan Polri dan TNI itu sudah mencapai 83,77%.

“Daerah-daerah yang lain yang belum menuntaskan sampai 100% daerah mana saja, sekarang ini rata-rata Plt, sudah saya perintahkan kepada Plt atau Pjs-nya untuk segera melunasi supaya tidak ada lagi beban tanggungan kepada KPU dan Bawaslu maupun aparat keamanan. Ini saya lihat kota Bandar Lampung ini paling macet, saya juga tidak tahu kenapa?” kata Tito.

Peran lainnya dari pemerintah lainnya lanjut adalah memfasilitasi,  termasuk  memfasilitasi masalah peraturan perundang-undangan dan PKPU.

Baca juga: Mendagri Ingatkan ASN dan Pihak Penyelenggara Pemilu Harus Netral

Selain itu, Tito meminta agar seluruh pihak terutama ASN dan penyelenggara Pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan bersikap netral.  Tak hanya itu, Tito juga meminta komitmen dari pasangan calon untuk tidak menghalalkan segala cara.

“Kita ingin membangun demokrasi yang baik. Oleh karena itu, pasangan juga kita harapkan mematuhi rule of law, rule of game, mematuhi aturan mainnya yang diatur dalam PKPU, yang diatur dalam undang-undang yang lain dan dipelajari dan diikuti gunakan cara-cara yang cerdas,” jelasnya.

Selanjutnya, Tito mengatakan pentingnya peran media karena semua stakeholder Pilkada  harus bekerjasama dengan media.

“Kita dekati media semua pihak supaya media betul-betul memiliki idealisme. Ini menyangkut masalah bangsa, masalah rakyat, media kita harapkan silakan mencari berita berita yang baik eksklusif news, tapi berusaha untuk mendinginkan jangan memanaskan situasi,” imbuhnya.

Terakhir, Tito memandang perlunya peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan Ormas. “Pilkada yang demokratis,  aman dari konflik kekerasan. Serta aman dari pelanggaran pelanggaran. Termasuk pelanggaran dalam hal money politik maupun korupsi. ” Dan  juga aman dari penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC