Connect with us

Politik

Komisi II DPR Rapat Kerja Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Hari Ini

Published

on

Channel9.id- Jakarta. Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kali ini, rapat membahas rencana kerja strategis ketiga lembaga yang terkait dengan pemilu.

Rapat dibuka pukul 10.25 WIB dan dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Hadir pula Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa.

“Sesuai dengan laporan dari Sekretariat, jumlah anggota Komisi II yang sudah tanda tangan di daftar absen ada 23 anggota dari 50, dan sudah lengkap mewakili seluruh fraksi yang berjumlah sembilan fraksi,” ujar Doli saat membuka rapat di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

“Maka sudah memenuhi kuorum. Untuk itu, perkenankan kami untuk membuka rapat dengar pendapat ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka,” lanjutnya.

Rapat dihadiri Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua DKPP Harjono. Doli mengatakan agenda utama rapat membahas rencana strategis KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk periode 2019-2024, serta menyinggung soal kebutuhan evaluasi Pemilu Serentak 2019.

“Tahun 2019 kemarin kita melaksanakan pemilu yang berbeda dengan sebelumnya. Perbedaan signifikan adalah pemilu legislatif serentak dengan pemilihan presiden. Banyak masukan, banyak kritikan, agar memang pelaksanaan Pemilu 2019 itu perlu dilakukan evaluasi,” kata Doli.

Doli menyatakan Komisi II memiliki tekad pada tahun 2020 untuk melakukan penyempurnaan bangunan sistem politik, termasuk soal kepemiluan. Hal itu, kata Doli, diperlukan agar pemilu tak lagi sekadar prosedural, tapi lebih substansial.

“Kami berharap paling lambat awal 2021 kita bisa selesaikan. Saya kira kami juga punya tekad untuk menyusun UU Politik dan Kepemiluan itu betul-betul sesempurna mungkin, yang bisa memberi harapan kalau selama ini dikritik sekadar prosedural, menjadi substansial,” ucap Doli.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Yanuar: Anggota DPR Tidak Pantas Dapat Fasilitas Hotel Isoman

Published

on

By

Yanuar: Anggota DPR Tidak Pantas Dapat Fasilitas Hotel Isoman

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai, anggota DPR tidak pantas mendapat fasilitas hotel untuk isolasi mandiri (isoman) di tengah penderitaan rakyat.

“Kesannya manja banget, aji mumpung dan menyepelekan penderitaan rakyat bawah. Di mana simpati dan empatinya terhadap penderitaan orang lain?” kata Yanuar, Kamis 29 Juli 2021.

Dia menilai, adanya rencana pemberian fasilitas tersebut dinilai menyakiti hati rakyat. Sebab ada banyak warga yang Covid 19 harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit.

Meski sudah antre, belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi di rumah sakit. Bahkan, bagi yang terpapar parah karena ada penyakit bawaan lainnya, belum tentu juga rumah sakit memiliki ketersediaan kamar untuk menampungnya.

“Cobalah rasakan situasi darurat semacam ini. Bagi masyarakat bawah yang terpapar covid, situasi mereka pasti lebih sulit lagi. Obat-obatan gratis yang disiapkan pemerintah belum tentu menjangkau mereka sepenuhnya,” ujarnya.

Politikus PKB itu memandang negara tidak perlu berlebihan urus fasilitas isoman anggota DPR. Dia mengusulkan agar sebaiknya anggaran yang ada disalurkan untuk kebutuhan masyarakat.

“Tidak perlu juga anggota DPR mengemis-ngemis kepada pemerintah untuk dapat keistimewaan fasilitas isoman,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Politik

ProDEM Nilai Penanganan Pandemi Gagal

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Puluhan ribu nyawa manusia Indonesia telah berguguran akibat pandemi Covid-19. Penanganan yang gagal karena minim terobosan dan tidak terukur menjadi penyebabnya. Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule lewat akun Twitter pribadinya, Selasa, 27 Juli 2021.

“Sudah puluhan ribu korban jiwa dan jutaan rakyat menderita karena gagalnya penanganan Covid-19,” kata dia.

Iwan Sumule menilai bahwa semua itu terjadi karena pemerintah terkesan menyepelekan Covid-19 di awal pandemi terjadi. Akibatnya, kini mereka gamang dan selalu salah langkah.

Mirisnya lagi, kata dia, pemerintah seolah tutup telinga atas beragam masukan dari para aktivis, ahli, hingga mahasiswa.

“Kebijakan penanganan Covid-19 tak berubah, tidak menjalankan aturan yang diisyaratkan dan UU tak dijalankan dengan sebenarnya,” ucap Iwan Sumule.

UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Wilayah seharusnya bisa menjadi patokan pemerintah dalam bergerak. Di mana aktivitas manusia dihentikan sementara waktu dan selama itu pula semua diberi pasokan pangan, termasuk hewan ternak.

Kini Iwan Sumule menaruh harapan pada Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang diserang fitnah menjadi dalang gerakan rakyat.

Di mana kepada para penebar fitnah, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengingatkan bahwa SBY bisa saja mengeluarkan seruan kepada rakyat untuk turun ke jalan jika memang yang bersangkutan mau.

“Harapan hidup jadi ilusi. Ayo serukan Pak SBY,” desak Iwan Sumule.

Baca juga: BOR di Tangsel Masih Tinggi, Mendagri Minta Tempat Isoman Diperbanyak 

Andi Arief sebelumnya menekankan bahwa SBY selama ini selalu diam saat difitnah. Tapi bukan berarti SBY tidak bisa bereaksi keras. Namun hal tersebut bukanlah tipikal seorang presiden dua periode sekelas SBY.

“Kalau terus dituduh pemerintah dan buzzer dalangi gerakan rakyat, Pak SBY manusia biasa yang bisa bereaksi,” kata Andi Arief.

Bahkan baginya, pengaruh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut masih cukup kuat bila benar-benar dilakukan.

“Rasanya, rakyat akan turun ke jalan kalau beliau serukan. Tapi itu bukan DNA SBY,” tandas Andi Arief.

IG

Continue Reading

Politik

NasDem Tak Setuju Ahok Jadi Menteri BUMN, Ini Alasannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politisi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago tak setuju dengan pendapat bahwa Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cocok diangkat menjadi menteri BUMN.

Irma menilai bahwa Ahok adalah sosok yang hanya bermodal omongan besar, suka mencari sensasi, dan suka melakukan pencitraan.

“Ahok cuma ngomong besar dan cari sensasi serta pencitraan untuk soal-soal yang sebenarnya menjadi tugasnya untuk membereskan, bukan curhat ke publik!” katanya pada Selasa, 27 Juli 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

Mantan anggota DPR itu menilai bahwa Ahok sebagai komut di PT pertamina belum menunjukkan prestasi yang luar biasa.

Irma menyinggung bahwa jika soal internal Pertamina saja tidak dapat diselesaikan oleh Ahok, apalagi mengurus BUMN. Ia juga menyoroti sikap mantan Gubernur DKI yang dikenal kerap bersikap keras dalam menghadapi bawahan.

“Bisa-bisa, kerjanya tiap hari cuma bentak-bentak bawahan, tetapi tidak bisa membenahi masalah,” katanya.

Baca juga: Ahok Biasa Lawan Mafia, Cocok jadi Dirut PLN Atau Pertamina 

Sebelumnya, politikus Gerindra Arief Poyuono memuji kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina. Tak tanggung-tanggung, Arief berharap mantan Ahok bisa diangkat menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.

Hal itu juga ia kemukakan dengan penilaian bahwa Ahok akan bisa sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, keduanya pernah berpasangan memimpin DKI Jakarta dengan Jokowi sebagai Gubernur dan Ahok sebagai wakil.

“Mantap kinerja Pertamina, ini kerja komutnya Ahok untuk Pertamina. Saya berharap Ahok bisa jadi menteri BUMN. Biar sejalan sama misi Presiden Jokowi,” katanya pada Minggu, 25 Juli 2021.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC