Connect with us

Hot Topic

Komisi III DPR Setuju Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyatakan, semua fraksi di Komisi III menyetujui secara mufakat Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

“Menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri. Selanjutnya hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan diproses sesuai aturan perundang-undangan,” kata Herman usai fit and proper test kapolri di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.

Baca juga: Uji Kelayakan, Ini 8 Komitmen Komjen Listyo Sigit

Di kesempatan sama, Komisi III DPR menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri.

Sebelumnya, Komjen Listyo Sigit Prabowo memaparkan makalah calon kapolri serta menjawab beberapa pertanyaan dari anggota Komisi III DPR saat fit and proper test hari ini.

Salah satu pemaparannya, Komjen Listyo menyampaikan enam sasaran prioritas Polri yang akan dilaksanakan pada 2021.

“Sasaran prioritas Polri tahun 2021 yang terdapat pada surat edaran tentang pedoman perencanaan Kapolri tahun 2021,” kata Listyo Sigit saat membacakan makalah bertajuk ‘Transformasi Menuju Polri yang Presisi: Prediktif – Responsibilitas – Transparansi Berkeadilan” di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.

Listyo menyampaikan, sasaran pertama menciptakan Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas kamtibmas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial termasuk di wilayah perbatasan NKRI. Kemudian kedua, mengoptimalkan pelayanan publik Polri.

“Selanjutnya ketiga, penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya. Keempat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri,” kata Listyo Sigit.

Kemudian kelima, pengembangan Almatsus kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan. Terakhir, regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Suami Dikudeta Moeldoko, Annisa Pohan Naik Pitam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) malam. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi didemisioner dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sesuai hasil KLB.

Istri AHY, Annisa Larasati Pohan pun angkat suara terkait kisruh yang terjadi di partai belambang mercy. Komentarnya tersebut tampak untuk membela suaminya yang telah dikudeta oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Annisa Pohan melalui akun pribadi Twitternya mengutarakan, yang terjadi di Partai Demokrat saat ini bukan hanya masalah perampokan, melainkan, ‘pemerkosaan’ demokrasi di Indonesia.

Mantan model tersebut berkomentar sesaat setelah adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

“Ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok, tapi masalah lebih besar lagi ‘Pemerkosaan’ Demokrasi suatu negara,” ujar Annisa melalui akun pribadi twitternya @AnnnisaPohan, Jumat (5/3), malam.

Cuitan Annisa Pohan mendapat banyak respon baik yang negatif maupun positif dari para netizen. Salah satu netizen @Rusdayati6 mengaku, prihatin dan tidak tega atas apa yang terjadi dengan Partai Demokrat saat ini.

“Saya bukan anggota partai tapi dada ini terasa nyesek melihat Demokrat dizolimi dan dirampok,” ujar @Rusdayati6.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Max Sopacua menggelar KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara.

Kongres itu menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung kurang dari satu jam.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Seknas Jokowi: Presiden Jangan Diframing Seolah-Olah Terlibat Konflik PD

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengingatkan, pihak-pihak Partai Demokrat yang berkonflik tidak boleh melakukan framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam konflik internal PD. Penyelesaian konflik internal tersebut seharusnya sesuai dengan AD/ART.

“Masak konflik internal bukannya diselesaikan, malah elite PD sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik PD,” kata Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam keterangannya dilansir PublicaNews, Sabtu 6 Maret 2021.

Menurut Dedi, siapa pun di internal PD tidak boleh menyeret Presiden. Lantaran, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam konflik itu.

“Berhentilah memframing Presiden Jokowi dalam konflik Partai Demokrat. Lebih bijak mencari cara menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART PD,” Dedy menambahkan.

Dedi pun menyarankan supaya Jokowi tidak perlu bersikap atas konflik internal PD ini.

“Ya, kalau Presiden Jokowi diam, sudah benarlah sikapnya. Berdiam atau tak bersikap itu juga konstitusional,” katanya.

Terkait Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB PD Deliserdang, Dedy menegaskan, sebagai urusan pribadi mantan Panglima TNI itu dan tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai Kepala KSP.

“Etisnya memang Pak Moeldoko bisa segera mengundurkan diri sebagai Kepala KSP karena sudah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” ujarnya.

Dedy berharap presiden tetap netral sesuai komitmennya menjaga prinsip demokrasi dalam bernegara dan berbangsa.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Ade Armando Minta Moeldoko Mundur dari KSP, Ini Alasannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando angkat suara menyusul ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Ade  Moeldoko harus mundur dari Kepala Staf Kepresidenan. Ade Armando menyebut langkah Moeldoko mengambil alih Demokrat dapat mengkhawatirkan Presiden Jokowi. Kepala Negara dikhawatirkan disebut dalang dari kudeta partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Karena sudah menjadi Ketua Partai Demokrat, sebaiknya Pak Moeldoko meletakkan jabatan di KSP,” kata Ade di akun Twitter-nya @adearmando1, dikutip Sabtu (6/3).

Baca juga: Respon KLB Medan, AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri 

“Kalau pak Moeldoko tidak mundur dari KSP, itu seolah membenarkan tuduhan bahwa mastermind kudeta Partai Demokrat adalah Pak Jokowi,” sambung pegiat media sosial yang dikenal pendukung Jokowi itu.

Bukan hanya Ade Armando, pegiat media sosial Eko Kuntadhi yang sama-sama aktif di Cokro TV juga menganggap bahwa sebaiknya Moeldoko mundur dari istana dan fokus pada kisruh urusannya di Demokrat.

“Bijaknya kalau Pak Moeldoko lagi bertempur di Partai Demokrat, dia harus istirahat dari KSP dulu, deh. Konsentrasi saja dulu sama arena pertempurannya,” tulisnya di akun twitter @eko_kuntadhi pada Jumat (5/3).

Eko menjelaskan bahwa kisruh terkait Ketum di Partai Demokrat mungkin akan berbuntut panjang sebab SBY tidak akan menyerah begitu saja.

Sebaiknya kata dia, Moeldoko bertarung semestinya dengan SBY tanpa titel Kepala Staf Kepresidenan.

“Menteri atau setara Menteri merangkap Ketum Partai sih, nggak masalah. Toh ada contoh Pak Erlangga, Pak Prabowo. Hanya saja, pertarungan PD kayaknya agak panjang. SBY nggak akan nyerah begitu saja,” tulis Eko.

“Mestinya ini pertarungan Moeldoko vs SBY, bukan Kepala KSP Vs Mantan Presiden,” tambahnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC