Connect with us

Politik

Komisi X: Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Mengabaikan Nilai Agama

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, pada 3 September 2021.

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah merespon Permendikbudristek tersebut dengan menyebut bahwa beleid itu mengabaikan nilai-nilai agama sebagai pendekatan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi.

“Padahal menurut UUD NRI 1945, upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tidak lepas dari nilai-nilai agama,”ujarnya di Jakarta, Rabu (10/11).

Baca juga: Nadiem: Mahasiswa Difabel Diprioritaskan Terima KIP Kuliah 

Himmatul mengatakan, Permendikbudristek ini merujuk sejumlah UU antara lain UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang didalamnya mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan yang menghargai nilai-nilai agama.

“Sayangnya, Permendikbudristek ini justru mengabaikan pendekatan agama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi,”katanya.

Politisi Partai Gerindra ini pun melanjutkan, pengaturan mengenai sejumlah jenis kekerasan seksual dalam Permendikbudristek ini (pasal 5) yang menyebutkan bahwa aktivitas seksual disebut kekerasan seksual karena tidak mendapat persetujuan korban, bahkan tidak memandang penting nilai-nilai agama yang telah dianut dan diyakini masyarakat Indonesia.

Menurutnya, salah satu upaya mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah dengan melarang segala aktivitas seksual yang melanggar nilai-nilai agama.

“Adanya pembiaran terhadap aktivitas seksual di lingkungan kampus pada akhirnya tidak hanya membuat kehidupan kampus menjadi tidak manusiawi dan tidak bermartabat, tapi juga rawan menimbulkan kekerasan seksual,”tegas Himmatul.

Himmatul mendorong agar Mendikbudristek dapat merevisi Permendikbudristek ini agar dalam mengaturannya sejalan dengan nilai-nilai agama.

“Lingkungan kampus seharusnya bebas dari segala kegiatan seksual yang melanggar nilai-nilai agama,”tandasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Rapat Paripurna DPR Setujui 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.

“Apakah laporan Badan Legislasi DPR terkait penetapan Prolegnas Prioritas 2022 dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju penetapan Prolegnas Prioritas 2022.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menjelaskan, dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Baleg DPR RI telah menerima usulan sebanyak 86 RUU yang berasal dari pertama, komisi, Fraksi, Anggota DPR RI, dan masyarakat sebanyak 64 RUU; kedua, pemerintah sebanyak 15 RUU; dan ketiga DPD RI sebanyak tujuh RUU.

“Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2021 telah memutuskan dan menyepakati hasil penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan evaluasi Prolegnas RUU Tahun 2020-2024,” ujarnya.

Dia menjelaskan Raker tersebut menyepakati Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 sebanyak 40 RUU dengan rincian yaitu 26 RUU diusulkan DPR RI, 12 RUU diusulkan Pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD RI.

Menurut dia, Raker tersebut juga sepakat menetapkan menetapkan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU.

HY

Continue Reading

Politik

Survei Capres 2024: Prabowo Masih Teratas, Ganjar Mengejar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduduki posisi teratas dalam survei elektabilitas simulasi calon presiden Pemilu 2024 yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

Adapun survei itu digelar pada periode 2-6 November 2021 melibatkan 2.020 responden berusia di atas 17 tahun dengan rincian sampel basis 1.220 orang dan oversample 800 responden.

Metode survei menggunakan metode simple random sampling. Ukuran sampel basis memiliki toleransi kesalahan sekitar ± 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei dirilis pada 5 Desember 2021.

Baca juga: Survei PRC: Prabowo dan Ganjar Paling Atas, Nama Andika Muncul Lagi

Survei mulanya menampilkan ‘top of mind pilihan presiden’ apabila pemilihan diadakan saat ini. Hasilnya, Presiden RI Joko Widodo menempati posisi teratas sebesar 19,6%, disusul Prabowo Subianto sebesar 14%.

“Kalau top of mind, pak Jokowi peringkat pertama. Jadi masih ada hampir 20 persen warga yang menyebut Pak Jokowi sebagai capres yang akan mereka pilih jika pemilu diadakan hari ini. Melalui simulasi terbaik, kita tak ngasih jawaban apapun,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu 5 Desember 2021.

Usai nama Jokowi dikeluarkan karena aturan konstitusi, pilihan calon presiden dilakukan simulasi 30 nama semi terbuka. Hasilnya, posisi teratas dipegang oleh Prabowo Subianto sebesar 23,7%. Disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 20,9% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 15,1%.

Burhanuddin menyatakan, meskipun Prabowo berada di peringkat atas, mayoritas suara pendukung Jokowi menjadi presiden beralih ke Ganjar Pranowo.

“Pemilih Pak Jokowi sebagian besar lari ke Ganjar nomor 2. Meskipun selisihnya tidak jauh dengan peringkat pertama, Pak Prabowo. Anies peringkat ketiga. Yang lainnya di bawah 5 persen,” ujarnya.

Berikut rinciannya 30 nama semi terbuka:

1. Prabowo Subianto: 23,7%
2. Ganjar Pranowo: 20,9%
3. Anies Baswedan: 15,1%
4. Ridwan Kamil: 5,1%
5. Sandiaga Uno: 4,5%
6. Agus Harimurti Yudhoyono: 3,3%
7. Susi Pujiastuti: 2%
8. Khofifah Indar Parawansa: 1,7%
9. Tri Rismaharini: 1,7%
10. Ust. Abdul Somad: 1,4%
11. Erick Thohir: 1,3%
12. KH Ma’ruf Amin: 1,2%
13. Hary Tanoesoedibyo: 1,2%
14. Puan Maharani: 1,0%
15. Gatot Nurmantyo: 0,9%
16. Sri Mulyani Indrawati: 0,6%
17. Surya Paloh: 0,6%
18. M Mahfud MD: 0,6%
19. Andika Perkasa: 0,4%
20. Airlangga Hartanto: 0,4%
21. Rizieq Shihab: 0,4%
22. Muhaimin Iskandar: 0,2%
23. Ahmad Syaikhu: 0,2%
24. Budi Gunawan: 0,2%
25. Bambang Soesatyo: 0,1%
26. Zulkifli Hasan: 0,1%
27. Moeldoko: 0,1%
28. Suharso Monoarfa: 0,1%
29. Tito Karnavian: 0,0%
30. La Nyalla Mattalitti 0,0%
31. Lainya 1,8%
32. Tidak tahu, tidak jawab: 9%

Selanjutnya, simulasi capres 2024 dikerucutkan menjadi 10 nama, 8 nama dan 3 nama. Di simulasi 3 nama, Prabowo masih memimpin dengan hasil 27,6% disusul Ganjar 23,7% kemudian Anies 17,2%.

Indikator Politik Indonesia juga melakukan simulasi tiga paslon teratas dipasangkan oleh sejumlah nama besar sebagai cawapres.

Selain itu, Indikator Politik Indonesia juga melakukan simulasi tiga paslon teratas dipasangkan oleh sejumlah nama besar sebagai cawapres. Versi pertama yaitu Anies Baswedan-Erick Thohir, Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto-Puan Maharani.

Versi kedua yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo-Erick Thohir, Prabowo Subianto-Puan Maharani.

Versi 1:
1. Anies Baswedan-Erick Thohir: 28,2%
2. Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto: 28,8%
3. Prabowo Subianto-Puan Maharani: 29,6%

Versi 2:
1. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 30,8%
2. Ganjar Pranowo-Erick Thohir: 31,1%
3. Prabowo Subianto-Puan Maharani: 28,1%.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Fahri Hamzah: Presidential Threshold 20 Persen Harus Dihapuskan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presidential threshold sebesar 20 persen dituding sebagai penghambat putra-putri banga terbaik untuk maju dalam pencalonan sebagai calon presiden. Tudingan itu dilontarkan oleh  Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, ia meminta agar aturan tersebut dihapuskan.

Menurut Fahri, presidential threshold menyebabkan calon presiden (capres) potensial terkendala karena capres yang diajukan oleh partai atau gabungan partai sebesar 20 persen. Fahri mengatakan potensi-potensi kepemimpinan dengan berbagai keberagaman harus bisa dimunculkan, terutama putra-putri dari daerah.

“Untuk itu, aturan presidential threshold 20 persen harus dihapuskan karena menghambat putra-putri daerah maju menjadi calon presiden. Putra-putri bangsa ini harusnya difasilitasi untuk tampil ke kancah nasional sebagai Presiden Republik Indonesia mendatang,” ujar Fahri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 4 November 2021.

Baca juga: Pakar: Rizal Ramli Harus Gandeng Parpol Ajukan Gugatan Presidential Threshold

Fahri meyakini jika ketentuan presidential threshold dihapus akan bermunculan tokoh-tokoh lain dari beragam provinsi, bukan hanya dari Jakarta atau di Pulau Jawa saja. Menurutnya, akan ada banyak putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang layak menjadi presiden.

“Karena itu, pemerintah pusat jangan lagi menyumbat aspirasi dari daerah. Biarkan daerah mengajukan pasangan capres-cawapresnya sendiri-sendiri,” ucap Fahri.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu, diskusi yang membahas soal presidential threshold itu penting untuk diutamakan supaya mencari cara agar infrastruktur ini tidak membatasi tampilnya putra-putri daerah terbaik bangsa.

“Daripada kita merekayasa proses pemilihan kepemimpinan secara tidak aspiratif dan hanya mengandalkan infrastruktur yang telah dimodifikasi untuk membatasi tampilnya putra-putri bangsa Indonesia di penjuru Tanah Air kita. Sekali lagi, aspirasi dari daerah jangan disumbat,” pungkas Fahri.

Continue Reading

HOT TOPIC