Connect with us

Nasional

Komnas HAM Apresiasi Keterbukaan Polri Tangani Berbagai Kasus

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi keterbukaan yang dilakukan Polri dalam menangani sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik di Tanah Air.

Apalagi, penindakan yang dilakukan Polri tidak hanya sebatas sidang etik terhadap anggota yang melanggar tapi juga sudah sampai pada penindakan hukum.

“Secara umum saya melihat tingkat kepercayaan publik terhadap pengawasan internal kepolisian sudah semakin bagus dan membaik,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di acara penguatan pengawasan HAM di Tanah Air antara Polri dan Komnas HAM, Selasa 19 Oktober 2021.

Adapun pihak Mabes Polri diwakili oleh Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kedatangan Ferdy Sambo sekaligus untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja di institusi Bhayangkara, termasuk memperbaiki sejumlah kekeliruan yang mungkin saja dilakukan aparat kepolisian kepada masyarakat saat bertugas di lapangan.

Baca juga: Kapolri Terbitkan Telegram: Tindak Tegas Anggota Lakukan Kekerasan Berlebih

Menurut Anam, Polri melalui Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo tidak hanya menyampaikan perkembangan terbaru berbagai kasus yang sedang ditangani, termasuk pula fakta dan langkah penanganan selanjutnya.

Dia menyatakan, keterbukaan yang dilakukan Polri penting untuk saling membangun akuntabilitas kedua institusi (Polri dan Komnas HAM) dalam mengawasi jalannya penegakan hak asasi manusia di Tanah Air.

“Ini merupakan suatu semangat yang bagus dan kami apresiasi serta menghormatinya,” ujar Anam.

Komnas HAM menyambut baik keterbukaan yang dilakukan oleh Polri. Sebab, hal itu menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelayanan oleh negara semakin bagus.

“Dalam konteks Komnas HAM, ini bagian dari akuntabilitas dan bagi kepolisian ini adalah program presisi,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Anam juga menyampaikan bahwa Polri menerangkan perkembangan terbaru berbagai kasus yang sempat viral di Indonesia.

“Kami diberi update kasus Tangerang, kasus di Luwu dan sebagainya,” katanya.

Ferdy Sambo menegaskan bahwa komitmen Polri untuk tetap menjaga penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas serta wewenang yang dilakukan setiap anggota di lapangan. Hal itu sejalan dengan gagasan yang diusung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (presisi).

Di samping itu, reformasi di tubuh Bhayangkara juga masih terus berjalan. Hal itu terutama dilakukan di internal Polri. Untuk mencapai reformasi yang didambakan, Polri terbuka dan menerima setiap masukan dari semua pihak guna memperbaiki internal kepolisian.

“Dengan demikian diharapkan polisi semakin transparan, akuntabilitas dan profesional dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat,” ujarnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Polisi Akan Periksa Kernet Bus TransJakarta yang Menaruh Dongkrak di Bawah Kursi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bus TransJakarta tabrak Pos Polisi di Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta Timur karena dongkrak menimpa pedal gas pada Kamis 2 Desember 2021. Hal itu membuat sang sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan dalam kecepatan tinggi.

Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menjelaskan, alasan sopir dongkrak tersebut berada di bawah kursinya karena ditaruh oleh kernetnya.

Dia pun akan meminta keterangan dari kernet sopir Bus TransJakarta yang menaruh dongkrak tersebut.

Baca juga: Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi PGC

“Buat apa dongkrak ditaruh di bawah kursi tentunya alasan dia kan yang naruh keneknya, makanya akan kita panggil keneknya, panggil yang lain, apakah mobil itu masih atau sudah dilakukan uji KIR,” ujarnya, Jumat 3 Desember 2021.

Argo mempertanyakan juga kepada sopir kenapa tidak menginjak pedal rem ketika kehilangan kendali. Sebab, paska kejadian tidak ada bekas ban yang mengerem sebelum menabrak Pos Polisi di PGC.

“Katanya sudah coba injek rem tapi kenapa tetep bablas. Kenapa tidak ada bekas pengereman, artinya masih banyak kemungkinan yang harus kita buktikan,” ujar dia.

Sebelum kecelakaan, kecepatan Bus tersebut sekira 10 sampai 15 Km perjam. Tapi setelah tertimpa dongkrak, kecepatannya melonjak secara tiba-tiba hingga hilang kendali.

Setelah semua dilakukan pemeriksaan termasuk CCTV pada dasboard Bus TransJakarta, pihaknya akan gelar perkara.

Tujuannya untuk menentukan apakah sopir itu bakal jadi tersangka atau tidak atas insiden tersebut.

“Nah itu kita mau manggil back office nya, kan ada speed record di back office TransJakarta. Kita harus prosedural manggil minta datanya,” kata dia.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menyatakan, keterangan sopir Bus TransJakarta hanya dijadikan catatan saja.

Sebab, pihaknya masih membutuhkan keterangan dari kernet sopir tersebut dan petugas teknisinya.

“Nanti keterangan sopir ini apakah menguatkan atau ada yang berbeda, jangan-jangan dia salah nginjek atau jangan-jangan remnya blong karena tidak ada bekas jejak pengereman,” ujarnya.

Argo menegaskan, untuk mematahkan unsur kesengajaan, maka pihaknya akan membuktikan kelalaian pada sopir.

Kemudian, dia akan membuka CCTV yang ada di dalam Bus TransJakarta untuk mengetahui kejadian itu.

Sebab, Argo melihat banyak kemungkunan penyebab terjadinya kecelakaan Bus TransJakarta di sana.

“Jangan-jangan dia ngantuk, masih banyak kemungkinan artinya tidak bisa langsung mengiyakan ini kelalaian dari sopir,” ucapnya.

Sebelumnya, Bus TransJakarta dari arah Cawang, Jakarta Timur menuju Harmoni, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat menghantam Pos Polisi Lalu Lintas di dekat PGC, Kramat Jati, Jakarta Timur Kamis Siang.

HY

Continue Reading

Nasional

Gelaran ITE 2021 Dukung Pengembangan Transportasi yang Ramah Lingkungan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Heri Roni menjelaskan, fasilitas transportasi merupakan layanan publik yang mendasar bagi daerah perkotaan. Di lain sisi, upaya memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya, menyangkut pengadaan alat transportasi yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.

“Ada banyak tantangan untuk mencapai pemberian layanan (transportasi) yang lebih baik,” ujar Heri saat membuka webinar bertajuk “Integrated Strategies for Sustainable Urban Development Transportation”, Kamis (2/12/2021).

Baca juga:Kemendagri Terus Dorong Penerapan Reformasi Birokrasi di Daerah

Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian gelaran Integrated Technology Event (ITE) 2021 dengan tema “Integrated Smart Infrastructure Development for Smart Cities”, yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 2 Desember 2021 di Surabaya. Kegiatan ini digelar atas kerja sama Kemendagri dengan PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia.

 

Heri melanjutkan, bagi daerah perkotaan, keberadaan alat transportasi tidak hanya untuk mendukung mobilitas masyarakat, tapi juga menjadi pembahasan utama isu perubahan iklim. Dia berharap, materi yang disampaikan melalui webinar ini dapat menambah pengetahuan dan inspirasi untuk merumuskan kebijakan di bidang transportasi ramah lingkungan, serta mampu mendukung pembangunan perkotaan. Dengan keberadaan transportasi seperti itu, diharapkan emisi gas rumah kaca dapat dikurangi pada 2030, sehingga net-zero carbon atau nol emisi karbon dapat tercapai pada 2050.

Untuk memahamkan para peserta webinar, penyelenggara menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, Associate Partner Mobility Practice Frost & Sullivan Vivek Vaidya, Senior Urban Development Specialist Asian Development Bank (ADB) Joris Van Etten, Founding Partner nVentures PTE LTD Martin Strommer, dan Chairman & Director Ideation 3X Manoj Jain.

Sebagai informasi, selain bagian dari rangkaian ITE 2021, webinar tersebut merupakan bagian dari kegiatan menuju pelaksanaan Presidensi G20 2022 yang berlangsung di Indonesia. Gelaran G20 ini telah resmi dimulai sejak 1 Desember 2021. Adapun kegiatan ini mengusung tema ‘Recover Together, Recover Stronger.’

Selain itu, Pemerintah Indonesia telah membentuk panitia nasional Presidensi G20 dan menjadikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Bidang Sherpa Track, yang akan membahas berbagai isu ekonomi non-keuangan. Dalam menjalankan tugas itu, Menko Perekonomian dibantu oleh Menteri Luar Negeri.

Tidak hanya itu, dalam bidang Sherpa Track terdapat 8 grup salah satunya Urban 20 (U20). Kemendagri berperan sebagai koordinator yang membina dan mengawasi peran Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi penanggung jawab penyelenggaraan U20 2022.

Continue Reading

Nasional

Irwasum Polri: Polisi Tidak Perlu Malu Minta Maaf

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto meminta jajaran di kewilayahan mampu meredam isu mengenai anggota polisi bermasalah di wilayahnya masing-masing. Agung menegaskan jajaran kepolisian tidak perlu malu untuk meminta maaf.

“Pemimpin diharapkan mampu meredam isu ketika ada permasalahan di wilayahnya, sehingga tidak menjadi isu nasional atau viral. Tadi Pak Wakapolri (Komjen Gatot Eddy Pramono) sudah menyinggung hal ini, jadi segera diredam, segera diklarifikasi. Kalau perlu minta maaf, minta maaf sehingga tidak viral,” kata Agung dalam sambutannya saat Apel Kasatwil Polri 2021 di Bali, Jumat 3 Desember 2021.

Agung menjelaskan para Kasatwil dan Kapolres harus langsung memberi klarifikasi apabila ada pemberitaan mengenai anggota polisi bermasalah. Agung juga menyampaikan pesan Komjen Gatot, di mana para Kapolres harus melakukan visit media.

Baca juga: Waspada Covid-19 Varian Omicron, Presiden Jokowi: Gencarkan Vaksinasi

“Kami menyarankan untuk para Kasatwil, Kapolres segera mengklarifikasi secepatnya apabila ada pemberitaan di media. Jadi cepat segera dijawab segera diklarifikasi sehingga tidak viral. Kemudian Wakapolri juga tadi menyampaikan silakan visit media, bisa datangi silaturahmi untuk menjalani hubungan emosional yang baik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Agung menyarankan jajaran kewilayahan supaya menggandeng tokoh-tokoh yang terkenal untuk membantu meredam isu viral mengenai polisi bermasalah. Dia juga menegaskan masalah-masalah yang sudah selesai tidak perlu diungkit kembali, sehingga tidak menjadi besar lagi di pemberitaan atau media sosial.

“Kemudian tentu kami menyarankan mungkin ada tokoh-tokoh yang punya followers yang banyak, segera disilaturahmi untuk membantu klarifikasi apabila ada kesatuannya ada yang viral. Sehingga dengan adanya tokoh-tokoh daerah, banyak followers-nya bisa meredam,” kata Agung.

“Kemudian tidak perlu mempublikasikan apabila masalah tersebut sudah cooling down. Artinya kalau masalah sudah (selesai), diberitakan lagi malah dibesarkan lagi oleh media mainstream maupun media sosial. Ini tolong,” lanjutnya.

Sebelumnya, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto menyentil Kapolres yang enggan mengangkat telepon wartawan yang sedang mencari informasi mengenai sesuatu yang viral. Seharusnya, para Kapolres meminta waktu untuk mengumpulkan data, bukan mengabaikan telepon wartawan.

“Pak Wakapolri juga tadi menyampaikan bahwa belum maksimal mengelola media. Saya sependapat dengan beliau. Apabila ada media ataupun katakan wartawan yang ingin menanyakan, kalau memang pimpinan Kapolres belum siap datanya, bisa saja tunggu sebentar atau kasih waktu 10-30 menit sambil cari data,” ujar Agung.

“Jangan terus malah teleponnya tidak dijawab. Kemudian pasti (wartawan) akan telepon ke Kapolda. Nah Kapolda kalau belum diberi laporan jawabnya susah, akhirnya kepada pimpinan Polri, ini tolong menjadi atensi kita semua,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC