Connect with us

Hukum

Komnas HAM Bakal Panggil KPI dan Kepolisian

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal memanggil pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kepolisian untuk meminta keterangan terkait kasus dugaan perundungan dan kekerasan seksual yang dialami MS, pegawai KPI.

Hal itu disampaikan ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pada Senin, 13 September 2021.
“Pemanggilan tanggal 15 September, surat pemanggilan sudah disampaikan,” ujarnya.

Taufan menuturkan, pihaknya telah menerima laporan dan barang bukti dari kuasa hukum MS. Selanjutnya, kata Taugan, semua informasi yang diterima akan dikonfirmasi kepada pimpinan KPI dan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pegawai KPI, MS, melaporkan kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual ke Polres Metro Jakarta Pusat. Sebanyak delapan orang yang diduga terlibat dalam pelecehan seksual itu diperiksa polisi.

Baca juga: Terjadi Perundungan dan Pelecehan Seksual di KPI Pusat, Ini Respon Polisi

Selanjutnya, Polres Metro Jakarta Pusat membentuk tim investigasi untuk mengklarifikasi para pihak yang ditulis MS. Terduga pelaku dapat dijerat Pasal 289, 281 KUHP jo 335 tentang Perbuatan Cabul dan Kejahatan terhadap Kesopanan disertai Ancaman.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kejagung Tetapkan Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin Jadi Tersangka

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin sebagai tersangka. Ia terjerat kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel periode 2010-2019.

Baca juga: KPK Lakukan OTT di Kalsel, Siapa Saja yang Diamankan 

“Tersangka AN (Alex Noerdin) menyetujui dilakukannya kerja sama PDPDE Sumatra Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (16/9).

Tak hanya Alex, Kejagung menjerat Direktur PT DKLN Muddai Madang yang merangkap sebagai komisaris utama PDPDE Gas sekaligus direktur utama (dirut) PT PDPDE Gas. Ia diduga menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas.

Namun, Leonard enggan menyebut besaran aliran dana yang diterima Alex maupun Muddai dalam kasus tersebut. Ia beralasan, informasi tersebut sudah masuk pokok perkara.

Keduanya kini ditahan selama 20 hari, mulai hari ini. Alex dikurung di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Muddai di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Alex dan Maddai dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Continue Reading

Hukum

Jumhur Hidayat: Saya Tidak Berbohong, Hanya Komentari Berita

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang perkara pidana dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian terkait Omnibus Law dengan terdakwa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Moh Jumhur Hidayat di PN Jaksel pada Kamis 16 September 2021.

Agenda sidang kali ini yakni pembacaan keterangan terdakwa. Agenda ini sempat tertunda beberapa kali karena yang bersangkutan harus menjalani operasi bedah kantung empedu dan liver di RSPAD beberapa waktu lalu.

Di hadapan majelis hakim, Jumhur menegaskan bahwa cuitannya bukan berita bohong. Dia menyatakan, cuitannya untuk mengomentari berita dan menganalisisnya.

“Saya tidak berbohong, karena saya hanya mengomentari berita, yang tidak berbeda dengan fakta. Saya analisis berita, meskipun itu pendek,” kata Jumhur, Kamis 16 September 2021.

Jumhur juga menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk melakukan provokasi dengan menuliskan cuitan itu. Dia juga tidak memiliki hubungan dengan para pembuat onar dalam aksi menentang UU Omnibus Law Cipta Kerja tahun lalu.

Baca juga: Jalani Sidang Lagi Kamis, Jumhur: Mudah-mudahan Lebih Terang

“Saya tidak punya koneksi dengan mereka,” katanya.

Bahkan, Jumhur kala itu tidak mengetahui situasi kerusuhan tersebut. Dia mengaku sedang dirawat di rumah sakit untuk operasi kantong empedu.

Jumhur menyatakan, maksud cuitan itu murni untuk mengkritik pemerintah bukan karena membenci pemerintah.

Dalam konteks itu, Jumhur merasa pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perumusan draf UU Omnibus Law sebelum disahkan DPR.

“Civil society merasa tidak diajak. Jadi ini mungkin kalau kira-kira suasana kebatinan saya membuat narasi di Twitter selemah-lemahnya perjuangan lah,” katanya.

Pada Kamis 23 September 2021 mendatang, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. Jumhur pun berharap tuntutan padanya ringan.

Jumhur Hidayat selaku Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Aktivis buruh itu juga dituduh menyebarkan ujaran kebencian lewat cuitannya di media sosial Twitter, yang isinya mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020.

Jumhur, lewat akun Twitter pribadinya, mengunggah cuitan: “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Klik untuk baca: kmp.im/AGA6m2”.

Dalam cuitannya, Jumhur mengutip tautan (link) berita yang disiarkan oleh Kompas.com berjudul “35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja”.

Akibat cuitan itu, Jumhur terancam dijerat oleh dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

HY

Continue Reading

Hot Topic

KPK Lakukan OTT di Kalsel, Siapa Saja yang Diamankan?

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melalukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa ada beberapa pihak yang diamankan oleh penyidik lembaga antikorupsi.

“KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kalimantan Selatan,” ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (16/9). Ali

memaparkan bahwa penangkapan dilakukan pada Rabu (15/9) sekitar pukul 8 malam.

Saat ini, tm KPK dan pihak yang diamankan dibawa ke Jakarta untuk dilakukan permintaan keterangan. Menurut Ali, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini.

“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” jelasnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC