Connect with us

Nasional

Komnas HAM: Penetapan KKB Sebagai Teroris Berdampak Lebih Buruk

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin kecewa kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Komnas HAM khawatir penuntasan KKB sebagai teroris akan berdampak lebih buruk.

“Kalau hari ini Pak Menko mengumumkan jalan keluarnya dengan menambah label teroris, saya terus terang merasa kecewa dengan itu,” kata Amiruddin dilansir Republika, Kamis 29 April 2021.

Amiruddin pun mengajak semua pihak untuk melihat masalah seperti apa yang akan dihadapi ke depannya di Bumi Cenderawasih.

Secara umum, dia menyatakan, problem di Papua merupakan masalah berkelindan yang dari dulu tidak pernah diurus dengan baik.

Dia mengaku, saat diajak berdiskusi menyusun Undang-Undang Otonomi Khusus tentang Papua pada 2000, sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai. Salah satunya mentransformasikan konflik beserta orang-orang yang terlibat ke dalam sistem demokrasi.

Baca juga: Temui Ketua Komnas HAM, Ini yang Dibahas Kapolri

Sayangnya, sistem demokratis yang sudah dijalankan tidak mampu mentransformasikan konflik di Papua. Dengan kata lain, keadaan di Papua tidak berubah dari sebelumnya hingga sekarang.

“Pada akhirnya hampir 50 tahun kita berhadapan dengan persoalan yang sama di Papua,” ujarnya.

Pemerintah resmi menetapkan status KKB Papua serta seluruh organisasi yang tergabung di dalamnya, dan yang mendukung gerakan tersebut, sebagai teroris.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers, Kamis 29 April 2021.

Menurut pemerintah, berbagai tindakan yang dilakukan KKB sudah termasuk tindakan teroris. Bahkan, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban mereka.

“Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris,” kata Mahfud.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Polri Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme Jelang Lebaran

Published

on

By

Chanmel9.id – Jakarta. Polri mewaspadai dan mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk ancaman aksi terorisme menjelang lebaran 2021.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya telah melakukan identifikasi kerawanan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.

“Contohnya, kerawanan lalu lintas yang diantisipasi termasuk kerawanan dari aksi terorisme. Itu telah teridentifikasi dan sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Rusdi dalam konferensi pers Senin, 10 Mei 2021.

Rusdi menjelaskan, bentuk antisipasi yang dilakukan yakni melibatkan para jajaran Polri. Seperti bidang lalu lintas turun ke jalan dan Densus 88 Antiteror Polri turun mengantisipasi terorisme.

“Ya semua bekerja bersama-sama instansi lain,” ujarnya.

Rusdi menambahkan, deteksi dini ancaman aksi terorisme berjalan baik. Meskipun masih ada dua terduga teroris yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas penangkapan terorisme di Jakarta.

“(Teroris Jakarta) masih berjalan. Sekarang sudah 14 orang diamankan, 2 orang masih DPO. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Yang penting Surat Edaran Satgas COVID-19 agar masyarakat tidak mudik, mencegah penyebaran mudik bisa dijalankan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Perkembangan Penanganan Covid-19, Sumatera Jadi Perhatian Pemerintah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan sejumlah indikator penanganan Covid-19 di Indonesia.  Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

“Pertama, tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7 persen atau 98.395 kasus dan dibandingkan global yang 12,13 persen. Kemudian tingkat kesembuhan per 9 Mei itu 91,5 persen atau 1.568.277 kasus versus global 85,78 persen. Dari tingkat kematian, per 9 Mei 2,7 persen versus global 2,08 persen,” ujar Airlangga.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di 30 provinsi, Airlangga menyebut bahwa 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan lima provinsi di antaranya meningkat cukup tajam.

“Lima provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran,” imbuhnya.

Tak hanya itu, peningkatan kasus harian juga telah menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di tujuh provinsi berada di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.

“Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen dan ini terendah sepanjang periode PPKM mikro,” jelasnya.

“Kalau kita lihat di Wisma Atlet relatif rendah 21,47 persen, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut tren mobilitas penduduk nasional mengalami kenaikan pada tujuh hari terakhir. Tiga provinsi dengan mobilitas tertinggi yaitu Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Sementara tiga provinsi dengan mobilitas terendah adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

“Kita lihat dalam bulan Ramadan ini sektor ritel, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah pun akan kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro dari tanggal 18 hingga 31 Mei dengan cakupan tetap di 30 provinsi.

“Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu dari pascamudik hari raya Lebaran dan tentu pengetatan 3T nanti akan disampaikan Menteri Perhubungan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Nasional

PPKM Mikro Diperpanjang dari 18-30 Mei, Tak Ada Penambahan Provinsi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dari 18-31 Mei 2021 menjelang H-3 perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah.

“Dalam pelaksanaan PPKM mikro tahap ke delapan, dari 18-31 Mei, diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana Negara secara virtual, Senin (10/5).

Airlangga menjelaskan tidak ada penambahan maupun pengurangan provinsi yang melakukan perpanjangan PPKM Mikro tersebut yakni masih sama sebanyak 30 provinsi.

Baca juga: PPKM Resmi Diperpanjang, Kampus Boleh Tatap Muka 

Tak hanya itu, pemerintah juga tidak merubah aturan pembatasan kegiatan masyarakat pada perpanjangan PPKM mikro nanti. Hanya saja kata Airlangga akan ada pengetatan tracing, testing, dan treatmen.

“Ini adalah periode 2 minggu daripada pasca mudik hari raya Lebaran dan tentu pengetatan dari 3T,” katanya.

Airlangga mengatakan dalam penerapan kebijakan PPKM sebelumnya terdapat 11 Provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid-19. Dari 11 provinsi tersebut, 5 diantaranya mengalami lonjakan tajam.

“Provinsi tersebut yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan Aceh dan Kalimantan Barat,” katanya.

Lonjakan di kelima provinsi tersebut kata dia, karena kedatangan Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC