Connect with us

Politik

Konstituen Parpol Menghendaki Revisi RUU Pemilu

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Ketua KPU Kota Jakarta Timur Wage Wardana menyoroti awal 2021 ini, mengenai perdebatan RUU Pemilu yang sudah masuk dalam Prolegnas 2021. Menurutnya, Secara konstitusi, maka DPR yang memutuskan apakah RUU Pemilu ini akan dilanjutkan atau tidak pembahasannya.

“Melihat konstelasi sikap di DPR sejauh ini dan didukung oleh pernyataan ketua komisi II DPR, maka besar kemungkinan RUU Pemilu akan dihentikan pembahasannya. Sampai sejauh ini kecuali PKS dan Demokrat, parpol lain menghendaki pembahasan RUU Pemilu dihentikan,” ujarnya, Minggu (14/2).

Namun Wage memahami, di sisi lain aspirasi masyarakat melalui survey yang dilakukan Indikator menghendaki adanya revisi mengenai UU Pemilu, terdapat beberapa poin yang terpotret melalui survey yaitu mayoritas masyarakat menghendaki pemilu serentak dan pilkada serentak dilakukan dalam waktu yang berbeda.

“Selanjutnya mayoritas menghendaki normalisasi pilkada, artinya tahun 2022 dan 2023 diharapkan digelar kembali pilkada serentak,” tandasnya.

Iu artinta, kata Wage, maka revisi mengenai UU Pemilu memasuki tahap baru yaitu memasuki keniscayaan. Namun, ternyata dinamika segera mewarnai RUU Pemilu yang sudah masuk dalam Prolegnas tersebut.

“Pada awalnya keadaan yang mulus tersebut kemudian memasuki babak baru konfigurasi dukungan,” ujar Wage.

Hal yang menarik menurutnya adalah mengenai sikap parpol mengenai normalisasi pilkada.  Pada 29 Januari, lanjut Wage, terkait peta dukungan parpol di DPR mengenai RUU pemilu, maka didapat sebaran bahwa Gerindra dengan 78 kursi mengkaji dan belum memutuskan arah pilkada.

Partai NasDem, Demokrat, PKS dan Golkar mendukung normalisasi Pilkada dengan jumlah kursi gabungan sebanyak 248 kursi.

Sedangkan PDI-P, PPP, PKB dan PAN dengan jumlah kursi gabungan 249, tetap pada sikap tidak melakukan normalisasi pilkada, sehingga pilkada tetap digelar 2024.

Terkait normalisasi pilkada, Wage mendetailkan menurut survei tersebut, baik tahun 2022 dan tahun 2023 konstituen partai menghendaki adanya normalisasi,

“Dengan tingkat dukungan tertinggi untuk tahun 2022 diberikan oleh konstituen PAN dengan 71.4 persen dan terendah adalah konstituen PDIP dengan 56.1 persen. Sedangkan untuk tahun 2023, dukungan tertinggi diberikan konstituen PKB dengan 72.3 persen dan terendah adalah konstituen Partai Gerindra sebanyak 52.7 persen,” rincinya.

Selain itu, ia juga menilai 2021 menjadi tahun yang menentukan dalam berbagai hal, salah satunya terkait evaluasi pilkada tahun 2020 dan pembahasan mengenai rancangan undang-undang Pemilu.

“Khususnya dalam diskursus demokrasi tentu dua tema mengemuka, yaitu mengenai evaluasi pilkada tahun 2020 dan pembahasan mengenai RUU Pemilu relasinya dengan UU nomor 10 tahun 2016 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” katanya.

Wage menyebut UU nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum sudah melahirkan produk pemilu serentak yang dilakasanakan pada tahun 2019, adapun keserentakan dari pemilu tersebut mencakup pemilihan Presiden, DPR, DPD dan DPRD.

“Artinya sesuai dengan ketentuan maka pemilihan umum serentak selanjutnya adalah akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pada sisi lain, UU nomor 10 Tahun 2016 mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengisyaratkan bahwa pasca Pilkada tahun 2020, maka pilkada selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa Pasal 201 ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa, kepala daerah yang terpilih dari hasil Pilkada tahun 2017 akan menjabat sampai tahun 2022.

“Sedangkan pasal 201 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah yang terpilih pada tahun 2018 akan menjabat sampai tahun 2023, selanjutnya ayat 9 menjelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan akan diangkat penjabat kepala daerah sampai terpilihnya pejabat baru hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024,” tandas dia.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

KLB Demokrat Dinilai Tak Sah, Marzuki Alie: Keabsahan Nanti di Peradilan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie versi Kongres Luar Bisa (KLB) Demokrat Deli Serdang menyebut hasil KLB masih dalam proses administrasi. Usai rampung, hasil tersebut akan diserahkan ke Kemenkum HAM.

“Sedang diproses sih, sedang dijalankan proses administrasi semuanya,” ujar Marzuki, Sabtu (6/3).

Menyangkut soal keabsahan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, Marzuki Alie menyerahkan sepenuhnya kelak di meja hijau. Bila melihat AD/ART dari Kongres V Demokrat di Jakarta, menurut Marzuki, Partai Demokrat dalam cengkeraman Keluarga Cikeas.

“Kalau keabsahan itu nanti di peradilan ya, karena kalau melihat Anggaran Dasar yang tahun 2020, itu partai ini sudah dikuasai secara penuh oleh Keluarga Cikeas, bagaimana bisa KLB kalau persetujuan KLB harus persetujuan Cikeas, kan nggak mungkin. Jelas itu mencederai nilai-nilai demokrasi yang diusung Partai Demokrat,” imbuhnya.

Baca juga: KLB Demokrat Deli Serdang, Moeldoko Ketum Partai Demokrat

Kongres Luar Bisa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang diklaim segelintir pihak sudah rampung dan memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu disebut akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk mendapatkan surat keputusan (SK).

KLB Demokrat di Deli Serdang memutuskan Kepala KSP Moeldoko menjadi ketua umum. Partai Demokrat pun berang dan meminta pemerintah turun tangan dengan tidak memberikan pengesahan dan legitimasi.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara terkait KLB Demokrat di Deli Serdang tersebut. SBY menyindir upaya KLB yang awalnya hanya disebut ‘ngopi-ngopi’ oleh Kepala KSP Moeldoko.

“Tetapi hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral,” pungkas SBY saat konferensi pers di kediamannya, Cikeas, Jakarta Timur, Jumat (5/3).

IG

Continue Reading

Politik

Muscab DPC PKB Kabupaten Banyumas Ricuh

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyumas diwarnai dengan kericuhan. Kegiatan Muscab itu digelar di Rumah Makan D’Garden, Purwokerto pada Sabtu 6 Maret 2021.

Kericuhan terjadi saat Danan Setianto dinyatakan sebagai Ketua Dewan Tanfidz atau Ketua DPC PKB Banyumas.

Mulanya, Muscab berjalan kondusif. Kemudian, suasana memanas sampai pembacaan keputusan DPP perihal persetujuan pimpinan DPC Banyumas.

Sejumlah pengurus PAC langsung menolak saat Danan Setianto dinyatakan sebagai Ketua Dewan Tanfidz atau Ketua DPC PKB Banyumas.

Selain itu, kericuhan tambah memanas saat pembacaan para pengurus baru. Pengurus PAC menolak penetapan dari DPP PKB yang menyatakan Muhlasin sebagai Ketua Dewan Syuro dan Kiai Faturahman sebagai Sekretaris Dewan Syuro serta menetapkan Danan Setianto sebagai Ketua Dewan Tanfidz, Imam Ahffas sebagai Sekretaris dan Rofik Kamilun sebagai bendahara.

Ketua PAC PKB Sokaraja Muktamir menyampaikan, berdasarkan hasil pramuscab sudah jelas bahwa salah satu calon yaitu Imam Santosa mengantongi 22 suara PAC. Sehingga praktis tinggal tersisa 5 suara yang tidak mendukungnya.

“Keputusan DPP PKB yang menunjuk Danan Setianto sebagai Ketua DPC dianggap tidak mengakomodir aspirasi para PAC,” kata Muktamir dilansier Inews, Sabtu 6 Maret 2021.

Muktamir menyatakan, keputusan ini merupakan bentuk arogansi DPP. Sebab, hasil pramuscab dikesampingkan dan aspirasi yang muncul dari bawah tidak didengar.

“Sejumlah PAC menyatakan jika DPP tidak mengubah keputusan tersebut, mereka akan melawan terus dengan aksi-aksi karena DPP sudah menciderai demokrasi dan memicu perpecahan di PKB,” katanya.

Suasana memanas saat pimpinan sidang tetap melanjutkan pembacaan putusan DPP. Para pengurus PAC maju ke depan dan meminta supaya DPP mendengar dan menghormati aspirasi mereka.

Untuk mendinginkan suasana, akhirnya muscab diskors sekitar satu jam untuk berkomunikasi dengan DPP dan mengambil jalan terbaik.

Sementara, DPP PKB menetapkan kepengurusan PKB Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, periode 2021-2026 yang dipimpin Danan Setianto sebagai Ketua Dewan Tanfidz.

Surat keputusan bernomor 5664/DPP PKB/02/III/2021 tersebut dibacakan Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pesantren DPP PKB Abdul Wahid yang bertindak sebagai pimpinan sidang dalam Muscab PKB Kabupaten Banyumas .

“Menetapkan Ketua Dewan Syura KH Muhlasin, Sekretaris Dewan Syura K Fathurrohman, Ketua Dewan Tanfidz Danan Setianto SE, Sekretaris Dewan Tanfidz Imam Affas SPd, dan Bendahara Dewan Tanfidz Rofik Kamilun,” kata Abdul Wahid.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Belum Terima Hasil KLB, Mahfud: AHY Masih Ketum Demokrat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menkopolhukam Mahfud MD masih mengangap kepemimpinan Partai Demokrat yang resmi masih berada di tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menjelaskan sampai saat ini pemerintah menganggap Partai Demokrat belum melakukan kongres luar biasa (KLB).

Menurut Mahfud, jika Partai Demokrat melaksanakan KLB, pastinya pemerintah mendapat pemberitahuan resmi serta malaporkan hasil dari KLB tersebut.

“Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) putra Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang sampai sekarang,” ujar Mahfud dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3).

Mahfud menambahkan pemerintah menilai kegiatan di Deli Serdang hanya sebagai acara temu kader Partai Demokrat. Namun, jika ada nantinya ada perkembangan bahwa pihak yang menyelenggarakan KLB melaporkan hasil kegiatan, baru pemerintah bisa memberikan penilaian apakah hasil dari acara tersebut sah atau tidak dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum.

Meski begitu, Mahfud juga menekankan pemerintah tidak bisa menilai apakah kegiatan di Deli Serdang sah atau tidak.
Di sisi lain, Mahfud kembali menekankan selama belum ada laporan Partai Demokrat melaksanakan KLB dan sudah terbentuk kepengurusan baru, maka kepemimpinan partai yang resmi tercatat dipegang AHY.

“Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi,” ujar Mahfud.

Untuk itu, pemerintah tidak bisa ikut campur dan menghalangi kegiatan tersebut karena akan melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.

Dalam UU tersebut, kata Mahfud, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC