Connect with us

Hukum

Korupsi Pengadaan Sertifikat Tanah, Manajer Aset PT KAI Jadi Tersangka

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polda Aceh menetapkan Manajer Aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan sertifikat tanah PT KAI.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Ery Apriyono di menyampaikan, manajer PT KAI yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial RI. Penetapan RI sebagai tersangka setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti.

“Selain menetapkan sebagai tersangka, penyidik juga menahan RI serta barang bukti berupa uang tunai Rp1,8 miliar dari rekening tersangka,” kata Ery Apriyono dilansir Antara, Rabu (16/9).

Selain RI, penyidik juga mengantongi tiga nama calon tersangka lainnya. Ketiganya berinisial MAP, S, dan IOZ.

“Mereka merupakan pegawai PT KAI. Penetapan mereka calon tersangka tergantung perkembangan penyidikan. Terkait penahanan, akan dilakukan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Ery menjelaskan, dugaan korupsi aset itu meliputi pelaksanaan sertifikat tanah milik PT KAI Subdivre I Aceh meliputi Aceh Timur dengan wilayah mulai Bireum Bayem hingga Madat.

Dia menyebutkan pelaksanaan sertifikat tersebut meliputi 301 bidang tanah dengan nilai kontrak Rp8,2 miliar. Pelaksanaan pekerjaan mulai perencanaan hingga pembuatan sertifikat.

Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan diduga terjadi pengelembungan harga, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp6,5 miliar.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita barang bukti lainnya berupa satu unit komputer, dokumen serta buku tabungan. Penyidik juga sudah memeriksa 56 saksi termasuk ahli guna dimintai keterangan.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Wow..! Laporan Operasi Yustisi 23 September, Denda Terkumpul Rp. 1 Miliar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri melaporkan perkembangan operasi Yustisi pada 23 September 2020 sejak digelar di seluruh Indonesia pada 14 September 2020.

Tim gabungan TNI-Polri telah melakukan penindakan sebanyak 1.117.583 kali. Pun melakukan denda administrasi 15.773 kali dengan nilai denda Rp 1.141.353.800.

“Dengan rincian teguran lisan 799.001 kali, teguran tertulis 180.338 kali, denda administrasi 15.773 kali dengan nilai denda Rp 1.141.353.800,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Bareskrim Polri, Kamis (24/9).

Awi melanjutkan, penutupan tempat usaha 584 kali, dan sanksi lainnya, yakni kerja sosial, 121.887 kali.

“Personel gabungan yang dilibatkan antara lain Polri, TNI, dan Satpol PP berjumlah 84.904 personel, dengan rincian 43.697 Polri, 14.128 TNI, 16.695 Satpol PP, dan 10.388 personel lainnya,” kata Awi.

(HY)

Continue Reading

Hukum

Tunggu Gelar Kasus Selesai, UI: Laporan Dugaan Fitnah Politikus PKS Paling Lambat Keluar Senin Depan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Civitas Akademika UI Reni Suwarso menegaskan, pihaknya telah mengunjungi Bareskrim Polri dan bertemu dengan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi pada 21 September 2020.

Pertemuan itu dalam rangka melaporkan Politikus PKS Al Muzammil atas tuduhan fitnah, pembunuhan karakter, dan kebohongan publik terkait pernyataan materi Ospek atau Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Indonesia (UI).

Pernyataan ini menindaklanjuti pemberitaan Media Indonesia berjudul Polri: Belum Ada Laporan UI Soal Dugaan Fitnah Politikus PKS, beberapa waktu lalu.

“Di dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tahapan pelaporan akan diawali melalui gelar kasus terlebih dahulu yang akan dilangsungkan antara Direktorat Siber dengan pihak kami sebagai pelapor untuk memperdalam dan memposisikan duduk perkara yang akan melibatkan ahli baik dari Polri maupun dari kami. Dan alhamdulillah diskusi telah berhasil dilaksanakan dengan baik pada hari ini pada tanggal 23 September 2020 yang dipimpin oleh Kasubdit II Dit Siber Kombes (Pol) Himawan,” kata Reni, Kamis (24/9).

Reni melanjutkan, atas selesainya diskusi di atas, Direktorat Siber akan melaksanakan gelar kasus sekali lagi secara internal.

“Dan kami pastikan dengan telah selesainya gelar kasus tersebut, Insyaa Allah paling lambat pada hari Senin, 28 September 2020 akan ditindaklanjuti dengan laporan polisi,” pungkasnya.

Diketahui, kasus tersebut berawal dari video “Kupas Tuntas: Pakta Integritas Universitas Indonesia & Pendidikan Sexual Consent” dengan pembicara tunggal Al Muzzammil Yusuf.

Muzzammil menyebut “UI mengajarkan kepada mahasiswa/mahasiswi baru terkait pendidikan consensual sex, seks dengan persetujuan antara mahasiswa/ mahasiswi, seks yang dianggap tanpa kekerasan yaitu consensual sex dengan kesadaran, dianggap itu seks yang sehat yang sah. Dengan konsep consensual sex barat maka itu dianggap bukan kekerasan. Saya kira ini sangat tidak patut untuk dikembangkan diajarkan kepada mahasiswa kita di mana pun berada di Indonesia ini.”

Menurut UI, tuduhan Muzzammil jelas telah menyerang, mempermalukan, dan mencemarkan nama baik UI. Sebab apa yang dituduhkan sangat tidak benar dan tidak berdasar.

(HY)

Continue Reading

Hukum

Didakwa dengan TPPU, Segini Gaji Asli Jaksa Pinangki

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penghasilan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dianggap tidak sebanding dengan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, Jaksa penuntut umum mendakwa Pinangki dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jaksa mengungkap gaji bulanan Pinangki sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Gaji bulanannya sebesar Rp 18.921.750.

Rinciannya yakni, gaji bersih Rp 9,4 juta, tunjangan kinerja Rp 8,7 juta, dan uang makan Rp 731 ribu. Sedangkan gaji suaminya, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, yang merupakan aparat penegak hukum sekitar 11 juta per bulan.

Baca juga: Jaksa Pinangki Didakwa Menerima Uang 500 Ribu Dolar

Dalam kurun waktu 2019-2020 disebutkan bila Pinangki tidak memiliki penghasilan tambahan resmi dan tidak memiliki sumber penghasilan dari pencairan kredit bank atau lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan dari catatan transaksi yang dipaparkan jaksa, disebutkan Pinangki mengeluarkan sejumlah pembiayaan yang diduga merupakan hasil korupsi.

Jaksa mengatakan Pinangki menguasai USD 450 ribu yang diduga berasal dari Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra. Jaksa menyatakan, pada 2019-2020, Pinangki menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari kasus korupsi itu dengan cara menukarkan uang USD 337.600 di money changer atau senilai Rp 4,7 miliar

Selain itu, Pinangki meminta suaminya, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, menukarkan mata uang USD 10 ribu atau senilai Rp 147,1 juta. Jaksa mengatakan Napitupulu lantas memerintahkan anak buahnya untuk menukarkan uang itu.

“Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” ucap jaksa membacakan surat dakwaan itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Uang tersebut dibelanjakan sejumlah barang untuk menutupi hasil korupsinya. Berikut hasil belanja Pinangki:

  1. Pembelian 1 unit mobil BMW X5 senilai Rp 1,7 miliar
    2. Pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat pada 3 Desember sebesar Rp 412,7 juta
    3. Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta
    4. Pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso untuk perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.
    5. Pembayaran kartu kredit di berbagai bank, Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta.
    6. Pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD 68.900 atau setara Rp 940,2 juta.
    7. Pembayaran Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD 38.400 atau setara Rp 525,2 juta.

“Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar USD 444.900 atau setara Rp 6.219.380.900 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi,” kata jaksa.

Wanita yang masih tercatat berprofesi sebagai jaksa itu didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Dalam kasus ini, Pinangki juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan membeli kebutuhan pribadi.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC