Connect with us

Hukum

KPK Anggap Inspektorat dan Dewas Tidak Akan Tumpang Tindih

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penataan organisasi baru menghapus jabatan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan salah satu struktur organisasi baru yakni Inspektorat akan mengambil fungsi pengawasan internal dan tidak akan tumpang tindih dengan fungsi Dewan Pengawas (Dewas).

“Inspektorat sebagai pengganti Direktorat Pengawasan Internal (bagian PIPM) nanti langsung di bawah pimpinan. Supaya pimpinan juga bisa lebih efektif dalam mengontrol maupun pengawasan unit kerja. Pimpinan bisa langsung meminta untuk melakukan pemeriksaan atau eksaminasi tehadap kegiatan di organisasi KPK,” kata kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/11).

Baca juga: Ketua KPK Diperiksa Dewas Untuk Ketiga Kalinya

Dengan perubahan itu, ucap Alexander, pengawasan kerja unit akan dilakukan Inspektorat. Adapun Dewas berkaitan dengan pengawasan etik dan evaluasi sebagai mandat UU KPK baru.

Ia mengatakan selama ini fungsi pengawasan dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal yang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan disiplin.

Direktorat itu juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja organisasi sebagai quality insurance dan konsultan untuk unit-unit di KPK.

“Kemudian pembentukan Dewas merupakan amanat UU KPK baru yang tugasnya melaksanakan tugas menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik. Sehingga sebagian tugas dari Direktorat Pengawasan Internal ini sudah di Dewas, kami melihat perlu ada restrukturisasi pengawasan internal,” jelasnya.

“Sehingga, pengawasan disiplin nanti akan ada di Inspektorat dan Direktorat Pengawasan Internal dihapuskan. Tugas pengaduan masyarakag tetap dilakukan dengan mengganti nomenklatur menjadi Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat di bawah Kedeputian INDA (Informasi dan Data),” lanjut Alexander.

Terkait dibentuknya Inspektorat yang selama ini belum pernah dilakukan KPK, Alexander mengatakan hal tersebut lazim dalam unit organisasi pemerintahan lain maupun swasta. Pembentukannya juga menyesuaikan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

KPK juga melakukan pembahasan dengan Kemenpan RB dan Kemenkumham.”Ini praktek yang lazim di unit organisasi pemerintahan lain atau perusahaan bahwa pengawasan internal berada di bawah top management. Otomatis Deputi PIPM itu kita hilangkan,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Bakal Periksa Eks Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Terkait Suap

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi, terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu.

Mantan Bupati Purwakarta itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ade Barkah Surahman yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK atas nama Dedi Mulyadi [anggota DPR RI],” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu, 4 Agustus 2021.

Ali belum mau menyampaikan materi yang hendak didalami melalui pemeriksaan ini. Selama proses penanganan perkara, KPK juga belum pernah menyampaikan keterlibatan Dedi.

Baca juga: Kasus Suap, Dua Politisi Jabar Ditahan KPK 

KPK sebelumnya sudah mendalami perihal kasus dugaan suap ini melalui pemeriksaan terhadap kolega Ade Barkah di DPRD Jawa Barat. Pada Selasa, 27 April, KPK memanggil empat anggota DPRD Jawa Barat, yakni Yod Mintaraga, Eryani Sulam, Dadang Kurniawan, dan Lina Ruslinawati.

Ade Barkah ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap sebesar Rp750 juta terkait pekerjaan proyek infrastruktur.

Uang itu berasal dari pengusaha bernama Carsa ES yang mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran TA 2017-2019 yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp160,9 miliar.

Selain itu, komisi antirasuah juga menetapkan anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani, sebagai tersangka dalam kasus ini. Siti diduga menerima suap Rp1,050 miliar dari Carsa.

“Dalam rangka memperjuangkan proposal tersebut [proyek jalan], ABS [Ade Barkah Surahman] dan STA [Siti Aisyah Tuti Handayani] beberapa kali menghubungi Bappeda Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu,” ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Kamis, 15 April.

Atas perbuatannya itu, Ade Barkah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

IG

Continue Reading

Hukum

Korupsi Tanah Munjul, KPK Periksa 4 Pegawai BPKD DKI Jakarta

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Sejumlah pegawai BPKD DKI Jakarta itu, di antaranya Faisal Syafruddin, Asep Erwin, Edi Sumantri, dan Farouk dari BUMD DKI.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu, 4 Agustus 2021.

Keempat orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudi Hartono Iskandar (RHI) yang baru resmi ditahan pada Senin, 2 Agustus.

Baca juga: KPK Tetapkan Tiga Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Munjul 

Rudi merupakan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM). Ia adalah tersangka kelima yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh lembaga antirasuah itu.

Sebelumnya KPK telah menahan dan menetapkan empat tersangka, yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan tersangka korporasi PT AP.

Dalam kasus kroupsi pengadaan tanah ini, para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 152,5 miliar.

IG

Continue Reading

Hukum

Masih Sakit, Polda Sumsel Tunda Periksa Anak Akidi Tio

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Polda Sumsel menunda pemeriksaan terhadap anak Akidi Tio, Heryanty pada Rabu 4 Agustus 2021 hari ini. Penundaan itu lantaran yang bersangkutan tidak bisa diperiksa karena kondisi masih sakit.

“Kondisi masih sakit,” kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi.

Heryanty seharusnya diperiksa terkait polemik uang donasi Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumsel.

Namun, ditunda karena kondisinya tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan. Belum ada informasi detail soal penyakit apa yang diderita Heryanty.

Sebelumnya, keluarga Akidi Tio, yang diwakili oleh Heryanty menyerahkan bantuan Rp2 triliun itu secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri pada Senin 26 Juli 2021. Namun bantuan yang dijanjikan itu tak kunjung diserahkan.

Polisi kemudian mengundang Heryanty dan dokter keluarga Akidi Tio, Hardi Dermawan, ke Polda Sumsel untuk dimintai keterangan terkait hal itu.

Setelah melakukan pemeriksaan, polisi mengungkap ternyata tak ada dana Rp 2 triliun seperti yang dijanjikan di dalam rekening Heryanty.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC