Connect with us

Hukum

KPK Awasi Paslon Pilkada, Beberapa Akan Naik Tahap Penyidikan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi sejumlah pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020. Lembaga antikorupsi itu mengklaim segera menetapkan tersangka dalam pengusutan kasus tersebut.

“Kami menyampaikan bahwa KPK sekarang terus dan sedang melakukan tindakan-tindakan penyelidikan, bahkan mungkin ada yang segera dinaikkan pada tahap penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam acara ‘Pembekalan Cakada Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung dan DIY’, yang disiarkan secara daring melalui Youtube Kanal KPK Rabu (18/11).

Baca juga: Wakil Ketua KPK: Pilkada Untuk Pilih Pemimpin, Bukan Lahirkan Koruptor

Namun, Nawawi tak menjelaskan lebih lanjut terkait siapa calon kepala daerah yang tengah pihaknya selidiki. Ia hanya meyakinkan bahwa KPK akan terus mengawasi proses pilkada agar tak ternodai praktik korupsi.

Untuk diketahui, sebuah laporan dugaan korupsi yang dinaikkan KPK ke tingkat penyidikan umumnya telah terdapat pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mantan hakim itu mengatakan KPK bakal terus mengusut perkara calon kepala daerah meskipun penegak hukum lain menunda penanganan kasus sampai proses Pilkada 2020 berakhir.

Menurut Nawawi, pihaknya tak segan menindak pasangan calon kepala daerah yang kedapatan melakukan kecurangan dalam proses kampanye hingga pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang.

“Kebijakan ini sedikit berbeda dengan yang diambil oleh rekan-rekan aparat penegak hukum lain yang sementara menangguhkan penahanan perkara tindak pidana korupsi dari peserta yang duduk di dalam cakada ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Nawawi juga mewanti-wanti agar pelaksanaan Pilkada 2020 benar-benar bersih atau bebas dari sarat kepentingan golongan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018, kata Nawawi, sebanyak 82,3 persen pasangan calon kepala daerah mengaku mengikuti pagelaran pilkada dengan sokongan dana atau sponsor dari pihak lain.

“Hasil kajian penelitian yang dilakukan bahwa untuk memenangkan pilkada itu sebenarnya paslon butuh kurang lebih RP65 miliar konon untuk bisa memenangkan pilkada itu,” katanya.

Nawawi berharap proses hukum yang tetap berjalan saat Pilkada membuat para pasangan calon kepala daerah menghindari praktik korupsi. Ia menginginkan kontestasi politik elektoral lima tahunan bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

“Kami berharap bahwa pelaksanaan pilkada khususnya di empat provinsi betul-betul dapat dilaksanakan dengan jujur, adil, dan bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang betul-betul berintegritas, dan berkomitmen menyejahterakan rakyat, dan daerah yang dipimpin,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz telah memerintahkan kepolisian se-Indonesia untuk menunda proses penegakan hukum di tahap penyelidikan atau penyidikan terhadap pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020.

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polisi Pastikan Perkara RS Ummi Tetap Dilanjutkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri mengatakan, kepolisian sudah memanggil sejumlah pihak terkait RS Ummi yang diduga menghalang-halangi upaya penanganan COVID-19.

“Sudah dilakukan pemanggilan pada beberapa pihak. Kita lihat yang Polresta Bogor telah melayangkan surat pemanggilan itu,” katanya, Senin (30/11).

Menurutnya, langkah Rumah Sakit atau RS Ummi yang diduga menghalangi Satgas Penangan Covid-19 Kota Bogor termasuk pidana murni.

“Ini bukan delik aduan tapi pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni kepolisian untuk meng-handle langsung dan mengusut perkara ini,” kata Ahmad Dofiri.

Baca juga: Polisi Periksa Empat Direktur RS Ummi Hari Ini 

Satgas Covid-19 Kota Bogor melaporkan Direktur Rumah Sakit Ummi ke polisi pada Sabtu, 28 November 2020. Rumah sakit diduga menghalangi upaya tes swab oleh tim satgas COVID-19 terhadap Rizieq Shihab.

Dofiri mengatakan polisi bakal bertindak tegas terhadap siapapun yang kurang serius dalam penanganan Covid-19.

“Covid-19 adalah penyakit yang membahayakan dan penularannya sangat cepat dan meluas, oleh karena itu perlu upaya kita bersama dan dalam hal ini pihak kepolisian akan bersungguh melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur,” kata Dofiri.

Sebelumnya, Direktur Utama RS Ummi Andi Tata mengatakan RS Ummi didatangi Satgas Kota Bogor dan meminta tetap dilakukan uji usap kepada Rizieq. Bahkan menurut Andi, pihak Satgas menunggu hingga larut malam.

Menurut Andi, dari pertemuan dengan Satgas, pihak rumah sakit kemudian meminta Rizieq Shihab melakukan swab test.

Pada Jumat, 27 November, Rizieq kemudian melakukan tes usap. Tapi bukan pihak rumah sakit yang melakukannya, melainkan lembaga bernama Mer-C. “kami pun belum diberi tahu. Kalau sudah ada infonya, kami pasti koordinasikan dengan Pemkot,” kata Andi, Ahad, 29 November 2020.

Meski telah dilakukan swab test, Satgas Covid-19 Kota Bogor mengatakan hal tersebut tidak sesuai prosedur, sehingga akhirnya pemerintah melaporkan rumah sakit ke kepolisian. Satgas menganggap RS Ummi menghalang-halangi tugas Satgas.

“Tapi setelah melakukan klarifikasi dan kami mengakui ini kelemahan internal kami dalam koordinasi dan komunikasi, pihak Pemkot pun memahami dan mencabut laporan itu,” kata Andi.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Beredar video berupa azan yang menyelipkan lafaz ‘hayya alal jihad’ viral di media sosial. Muhammadiyah mengaku tak menemukan hadis yang menjadi dasar azan tersebut.

“Saya belum menemukan hadis yang menjadi dasar azan tersebut. Saya juga tidak tahu apa tujuan mengumandangkan azan dengan bacaan ‘hayya alal jihad’,” kata Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Senin (30/11/2020).

Abdul meminta aparat keamanan menelusuri sejumlah video yang beredar di masyarakat ini. Kementerian Agama juga harus meneliti hal itu.

Baca juga: Polisi Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Seruan Jihad FPI 

“Aparatur keamanan dapat melakukan penyelidikan dan memblokir supaya video azan tersebut tidak semakin beredar dan meresahkan masyarakat. Balitbang Kementerian Agama dapat segera meneliti,” ucapnya.

Abdul mengatakan ormas Islam di Indonesia juga wajib menuntut anggotanya tetap teguh ikut ajaran yang baik.

“Ormas-ormas Islam perlu segera memberikan tuntunan kepada para anggota agar tetap teguh mengikuti ajaran agama Islam yang lurus,” ujarnya.

Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menyampaikan salah satu azan yang menyelipkan kata jihad memang ada di masjid yang berada di sekitar lingkungan Petamburan, Jakarta Pusat.

Aziz mengatakan seruan seperti itu wajar karena masyarakat menganggap ada ketidakadilan.

“Iya benar. Macam-macam itu di mana-mana ada di Petamburan, ada di Bogor,” ungkap Aziz saat dihubungi terpisah.

Ia menilai seruan azan dengan lafaz jihad wajar karena menilai ada ketidakadilan kepada ulama yang tak sepaham dengan pemerintah. Azis pun meminta ada perlakuan yang sama di sektor hukum.

“Saya rasa itu wajar karena masyarakat melihat ketidakadilan melihat kezaliman luar biasa kepada ulama dan habaib karena tidak sepaham dengan pemerintah.  Kan seharusnya tidak seperti itu, masyarakat kan diajarin pemerintah demokrasi Pancasila seperti apa menghargai pendapat, keadilan, dan kesetaraan di depan hukum,” ujar Aziz.

“Tapi pemerintah dan aparat keamanan diduga memperlihatkan hal sebaliknya. Ya wajar kalau rakyat marah makanya saya memiliki pandangan perlakukan hukum dengan baik sesuai asas-asas keadilan,” tandasnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

KPK Dinilai Melemah, Novel Baswedan Ungkap Rencana Mundur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan sempat ingin mengundurkan diri dari lembaga antirasuah. Alasannya, kondisi pemberantasan korupsi melemah setelah Undang-undang KPK direvisi.

“Saya memang sejujurnya beberapa waktu yang lalu sudah ingin mundur,” kata Novel saat berbincang dengan Karni Ilyas di akun Youtube ‘Karni Ilyas Club’ yang diunggah Minggu (29/11).

Namun Novel kemudian mempertimbangkan kembali keinginannya itu. Ia mengatakan, akan mundur dari KPK ketika sudah merasa tak lagi bisa berbuat apapun untuk lembaga anti korupsi tersebut.

“Kemudian ketika saya timang-timang kembali, saya berpikir saya akan menunggu sampai di masa saya enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa berbuat, saya akan mundur,” ucap Novel.

Baca juga: KPK Sita Uang dan Dokumen Dari Gedung KPK

Novel mengaku mulai merasakan pelemahan upaya pemberantasan korupsi usai UU KPK disahkan. Salah satu poin pelemahan yang ia soroti adalah perihal nilai independensi.

Menurut dia, independensi merupakan poin penting untuk bisa bekerja jujur dan profesional serta terhindar dari intervensi pihak lain.

Sementara di UU KPK baru, pegawai antirasuah menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia khawatir perubahan ini akan mengintervensi aparat penegak hukum di KPK saat menyidik kasus.

Ia menilai independensi pegawai di KPK akan sangat berkurang apabila menjadi ASN. Bahkan, Novel mengaku kerap mendengar keluhan dari sejumlah rekannya yang berstatus ASN ketika bekerja dengan benar justru dipindahkan ke bagian lain.

“Tentu kita bisa melihat, selama ini aparat penegak hukum ketika melakukan penanganan perkara besar problemnya adalah intervensi. (Misalnya) ketika bekerja di tengah jalan kemudian dipindahkan, justru mungkin yang bekerja diberikan sanksi dan tidak bisa berbuat apapun untuk menegakkan proses dengan sebaik-baiknya,” ucap dia.

Novel tak menampik bahwa persoalan tersebut menjadi hal yang merisaukan bagi dirinya ketika saat ini bekerja di KPK. Ia berharap pemerintah lebih memahami bahwa upaya pemberantasan korupsi bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Memberantas korupsi tanggung jawabnya di presiden. Soal presiden membagi kekuasaan kepada siapa melaksanakan, beliau yang punya otoritas,” tuturnya.

Sepanjang periode Januari-November 2020, KPK mencatat 38 pegawai telah mengundurkan diri dari institusi. Dua nama besar yang telah mengundurkan diri adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dan mantan Penasihat Wadah Pegawai KPK Nanang Farid Syam.

Alasan kebanyakan pegawai mengundurkan diri diklaim karena ingin mengembangkan karier di tempat lain.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC