Connect with us

Hukum

KPK Cecar Angin Prayitno Aji Soal Suap Pajak

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan eks Direkrtur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji soal suap pajak.

“Penyidik juga mengkonfirmasi mengenai pengetahuan saksi soal dugaan adanya penerimaan sejumlah uang saat pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (29/4).

Selain itu, Angin didalami terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017.

Baca juga: KPK Panggil Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji 

Sebelumnya, KPK memeriksa Angin Prayitno Aji. Ini merupakan pemanggilan kedua, setelah sebelumnya Angin mangkir dari panggilan tim penyidik lembaga antirasuah. Angin diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji untuk pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak

“Sesuai surat konfirmasinya benar hari ini,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri, Rabu (28/4/2021).

Sementara, Angin Prayitno memilih mengabaikan berondongan pertanyaan wartawan seusai keluar dari Gedung Merah Putih KPK.

Berdasarkan informasi, Angin memenuhi panggilan tim penyidik hari ini. Dia sudah berada di Gedung Dwiwarna KPK untuk kemudian diperiksa.

Nama Angin sendiri tidak asing lantaran disebut-sebut merupakan tersangka dalam perkara ini. KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak pada Ditjen Pajak. Dengan ada penyidikan itu, KPK telah menetapkan tersangka.

Adapun nilai suap yang terjadi mencapai sekitar puluhan miliar rupiah. Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.

Diketahui, terdapat dua pejabat pajak yang diduga menerima suap terkait pengurusan pajak Dua pejabat pajak itu adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polisi Tangkap Pembuat Surat Covid Palsu Pemudik

Published

on

By

Polisi Tangkap Pembuat Surat Covid Palsu Pemudik

Channel9.id-Surabaya. Komplotan pembuat surat bebas COVID-19 palsu yang dijual ke pemudik di Jatim berhasil diringkus jajaran kepolisian Jawa Timur.

Mereka yakni Nasiful Huda (33) warga Malang dan Aldi (27) warga Surabaya. Sedangkan tiga lainnya yakni Subur Gunawan (36), M Zulfi Adha (22) dan Ibrahim Bajuri (51). Semuanya merupakan warga Sidoarjo. Mereka memiliki peran masing-masing. Ada yang membuat surat palsu, ada yang sebagai marketing.

Selain menangkap lima pelaku tersebut, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti yang dipakai untuk membuat surat palsu. Di antaranya 2 laptop dan printer untuk mencetak surat.

Baca juga : Polri Antisipasi Jual-Beli Surat Bebas Covid-19 Palsu di RS dan Laboratorium

Para tersangka memasarkan surat bebas COVID-19 palsu bukan secara online tapi secara langsung. Ada tiga tersangka yang berperan sebagai marketing. Salah satunya mantan karyawan rumah sakit.

Beroperasi sejak 4 bulan lalu, komplotan ini telah membuat 600 lembar surat hasil rapid antigen dan tes swab palsu.

Atas kejahatan yang dilakukan, kini mereka dijerat Pasal 263 ayat (1) KUHP Subsider Pasal 268 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. Ancamannya yakni 6 tahun pidana penjara.

Dirkrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto mengatakan, komplotan ini masih berkaitan dengan travel untuk para pemudik. Sebab, permintaan surat bebas COVID-19 semakin meningkat.

“Mereka memanfaatkan peluang banyaknya permintaan surat keterangan untuk bebas COVID-19 itu. Dan betul ini berkaitan dengan marketing travel untuk para pemudik,” ujar Totok, Selasa (11/5/21).

Continue Reading

Hukum

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Sinergi Ini Pertama Kali dalam Sejarah KPK dan Polri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut sebagai wujud sinergitas pertama kalinya KPK dan Polri dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

“Ini pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri bersinergi mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah,” kata dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/5).

Argo mengatakan, lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara bersinergi mulai dari pelaporan, penyelidikan, pengumpulan data, sampai OTT. Karena itu, ia menegaskan kerjasama antara instansi kepolisian dengan KPK akan terus berlanjut dalam pemberantasan praktik korupsi.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) bersama Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono memberikan keterangan pers terkait bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar di Jakarta, Ahad (28/3).

“Sinergitas antar lembaga penegak hukum ini akan terus dilakukan dan dipertahankan agar jauh lebih baik lagi,” kata jenderal bintang dua itu.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK bersama Bareskrim Polri di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5). Dalam operasi tangkap tangan, disita sejumlah uang.

Selain bupati, enam orang lainnya juga ditetapkan tersangka. Mereka adalah Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), mantan camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Nganjuk M. Izza Muhtadin.

IG

Continue Reading

Hukum

Polda Jawa Barat Hentikan Kasus Dugaan Pencabulan Panji Gumilang

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Pimpinan Pondok Al Zaytun Indramayu, Panji Gumilang (PG), terhadap mantan pegawainya berinisial K (50).

Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes CH Patoppoi menyampaikan, unsur dugaan cabul yang dilaporkan terhadap PG sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP tidak terbukti.

“Oleh penyidik sudah digelar perkara, tidak terpenuhi Pasal 289 KUHP. Pertimbangannya, pasal tersebut tidak terpenuhi,” kata Patoppoi dilansir CNN, Selasa 11 Mei 2021.

Sebelumnya, Panji dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan nomor laporan LP/B/212/II/2021. Laporan diberikan pada Februari 2021.

Kuasa hukum korban, Djoemaidi Anom, menyampaikan kasus bermula saat K yang bekerja sejak 2016 ditugaskan di Pasar Cikampek pada bagian marketing dan pengadaan barang. Beberapa tahun kemudian, K ditarik untuk ditempatkan di area ponpes Al Zaytun.

“Dia ditarik dan ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari pusat keramaian,” kata Anom, Rabu 21 April 2021.

Baca juga: Kronologi Mantan Pegawai Diduga Dicabuli Panji Gumilang

Di situ, Anom menyatakan Panji menaruh rasa terhadap K dan berusaha mendekatinya.

“Sudah begitu, rupanya terselubung Panji Gumilang ini menaruh hasrat, klien saya tidak sadar. Karena tempat jaraknya jauh tidak ada orang, kalaupun ada orang dia tidak akan ambil risiko karena takut sama Panji. Dipaksa klien kita hampir setiap hari datang untuk berhubungan,” katanya.

“Awalnya dicium, ditolak jangan karena bukan suami istri. Terus dia (Panji) bilang ‘nggak usah takut nggak ada yang tahu’,” kata Anom menambahkan.

Anom menyampaikan, Panji semakin berani bahkan memaksa melakukannya aksi tak senonoh itu di kamar mandi kantornya.

“Di situ dipaksa untuk melakukan menerima hubungan badan. Itulah berlangsung berulang-ulang,” kata dia.

Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar telah memeriksa 24 saksi mengenai kasus dugaan pencabulan ini. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Erdi A. Chaniago menyatakan, proses penyelidikan masih berlangsung oleh jajaran Ditreskrimum.

“Sampai sekarang masih dilakukan penyelidikan. Total ada 24 saksi yang diminta keterangan, termasuk terlapor, pelapor, juga dokter,” kata Erdi dilansir Merdeka.com.

“Setelah semua lengkap, dan dilaksanakan gelar perkara, baru bisa ditentukan apakah perkara ini patut dinaikan ke penyidikan atau tidak. Walaupun laporan itu tentang pencabulan. Yang kita yakini adalah hasil penyelidikan oleh penyidik dari Ditreskrimum,” tambahnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC