Channel9.id-Jakarta. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan baru-baru ini melaporkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang diduga dilakukan Presiden Jokowi saat berkunjung di Maumere, NTT beberapa waktu lalu.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, melaporkan Presiden ke Bareskrim Polri itu berlebihan. Menurutnya, mereka yang melaporkan belum melihat secara jeli simbol non-verbal dari Presiden yang mengandung makna mendalam.

“Dari aspek komunikasi, laporan ini sangat lemah. Wajar pihak kepolisian menolaknya,” ujar Emrus kepada Channel9. Sabtu (27/02) malam.

Baca juga: Bareskrim Polri Tolak Laporan Kasus Kerumunan Jokowi di NTT 

Emrus menilai, kejadian tersebut sama sekali bukan sepengetahuan dan keinginan  Presiden. Hal tersebut jelas tergambar dari perilaku komunikasi non-verbal Presiden. Dengan memakai masker, Presiden terlihat menggerak-gerakan tangannya ke arah maskernya, sebagai simbol komunikasi non-verbal yang dapat dimaknai dan bertujuan mengingatkan sekelompok masyarakat yang ada di lokasi agar tetap menggunakan masker.

“Dari simbol non-verbal tersebut, sangat jelas bahwa Presiden memberi teladan kepada masyarakat agar tetap dan taat menggunakan protokol kesehatan dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19,”katanya.

Sejatinya, lanjut Emrus, Tim Komunikasi Presiden atau jubir Presiden memberikan pencerahan kepada publik. Sayangnya hal tersebut belum dilakukan hingga saat ini.

“Untuk itu, saya meyarankan kepada Presiden agar segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan komunikasi kepresidenan,”ucapnya.

“Dengan demikian, manajemen komunikasi kepresidenan ke depan bisa lebih profesional, cepat, lincah, proaktif, kreatif, antisipatif dan yang tak kalah pentingnya menjadi penasehat komunikasi bagi Presiden,”pungkasnya.

Channel9.id – Jakarta. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Syaikhona Kholil Bangkalan merupakan pembawa inspirasi perjuangan tiga serangkai yakni KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, dan KH Bisri Syansuri yang menjadikan NU saat ini besar dan para penerusnya bisa memetik buah dari perjuangannya. Dengan rekam jejak seperti sehingga sangat layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar pada Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-98 Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal, Sabtu (27/2) malam.

Menurut Miftachul, tidak hanya layak, pemerintah memiliki kewajiban menyematkan penghargaan Pahlawan Nasional kepada Syaikhona Kholil.

“Beliaulah (Mbah Kholil) yang mengangan-angan lahirnya sebuah embrio Jamiyyah Nahdlatul Ulama. Layak beliau mendapat gelar pahlawan nasional,” ujarnya.

Perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama ini lanjut Kiai Miftach harus dilanjutkan para generasi penerus dengan mempertahankan dan merawatnya dengan baik dan benar. Mereka juga harus menjadi motivasi dan inspirasi dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama.

Dilansir dari NU Online Jatim, saat ini proses penyematan gelar pahlawan nasional kepada Syaikhona Kholil sudah terus berproses dan memasuki tahapan penting.

“Sebenarnya untuk naskah sendiri prosedur pengusulan ini kami sudah ada beberapa elemen. Di antaranya laporan seminar tentang kajian akademik, kajian biografi, riwayat hidup dan perjuangan beliau, yang keempat terkait dengan dokumen pendukung,” kata Muhaimin, Tim Pengusul Gelar Pahlawan Nasional Syaikhona Kholil pada Selasa (16/2).

Saat ini prosesnya sudah masuk ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan nantinya berlanjut ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur.

Namun, permasalahan serius yang menjadi kendala saat ini adalah proses pembuktian dan syarat terkait dokumentasi Syaikhona Kholil saat masih hidup.

“Terkait foto itu adalah wewenang keluarga. Dalam hal ini, kami sudah berkomuniksi dengan keluarga. Sehingga kemudian diputuskan bahwa keluarga akan membuat sketsa yang mirip dengan Syaikhona Kholil,” ungkapnya.

Muhaimin menerangkan, jika proses ini memang kesulitan terkait pembuktian secara fisik. Namun berkat adanya peninggalan naskah sebagai pendukung rekam jejak bisa memperkuat buktinya.

IG

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan jika pelantikan kepala daerah, Bupati/Wali Kota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 berlangsung lancar,  tertib, dan mematuhi protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan di Jakarta, Jumat (26/02).

“Alhamdulillah hari ini, Jum’at 26 Februari 2021, sudah dilantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota hasil pilkada serentak 9 Desember 2020. Pelantikan terpantau berjalan dengan tertib, lancar dan mengikuti protokol kesehatan. Bapak Mendagri juga turut memantau jalannya pelantikan secara virtual,” ujarnya.

Baca juga: Terapkan Prokes Ketat, Kemendagri: Prosesi Pelantikan Bupati/Wali Kota Sesuai UU

Ia menambahkan, pelantikan kepala daerah tersebut, merupakan pelantikan kepala daerah secara serentak tahap pertama, yaitu kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada 17 Februari 2021.

“Untuk tahap awal ini diikuti oleh kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 17 Februari 2021, termasuk kepala daerah yang berdasarkan hasil keputusan sela MK, sidang gugatan PHPnya tidak dilanjutkan” kata Benni.

Diketahui, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 ini dilakukan secara serentak dan bertahap. Hal itu dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengamanatkan pelantikan dilaksanakan secara serentak.

“Memang, sesungguhnya  178 kabupaten/kota itu, masa jabatan kepala daerahnya berakhir di 17 Februari 2021, tapi karena kita mau melaksanakan pelantikan ini dengan semangat keserentakan, maka kita lakukan pada hari ini,” jelas Benni.

“Pelantikan kepala daerah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 ini dilakukan secara serentak. Semangatnya adalah keserentakan. Namun demikian, karena rentang waktu masa akhir jabatan kepala daerah ini tidak sama semua, maka akhirnya serentak itu kita lakukan bertahap,” sambungnya.

Selain dilaksanakan secara serentak dan bertahap, pelantikan kepala daerah juga dilaksanakan secara virtual, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mengingat, pelaksanaan pelantikan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19.

“Sejak awal, Kementerian Dalam Negeri mengarahkan dan mendorong agar acara pelantikan dilakukan secara virtual, dan itupun dilakukan dengan protokol kesehatan,” pungkasnya.