Connect with us

Hukum

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Pemkab Probolinngo Dengan Pengawalan Ketat

Published

on

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Pemkab Probolinngo Dengan Pengawalan Ketat

Channel9.id-Probolinggo. Diduga terkait kasus korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo non-aktif , puput Tantriana Sari beberapa waktu yang lalu. Hari ini, Kamis (23/9/21) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penggeledahan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Probolinggo.

Kedatangan tim antirasuah di kantor Dinas PUPR yang berada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur itu sekitar pukul 10.30 WIB dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Baca juga: KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Probolinggo

Penyidik KPK masuk menggunakan 7 mobil ke kantor DPUPR Kabupaten Probolinggo tersebut. Di pintu gerbang, terlihat aparat kepolisian sedang berjaga-jaga dengan menggunakan senjata lengkap.
Menurut pantauan, 7 mobil ini bernopol W sebanyak 2 mobil, kemudian Nopol B 1 mobil, dan L 4 mobil. Sebuah mobil berwarna abu-abu, sementara 6 mobil lainnya berwarna hitam.

Seluruh pegawai yang dipimpin oleh Hengki Cahyo Saputro ini menunggu di luar ruangan. Bahkan beberapa pegawai ada yang dilarang untuk masuk ke kantor, dan menunggu di gerbang depan.

“Perintah dari atasan tadi dilarang masuk, ambil gambar juga tidak boleh,” ungkap salah seorang personel dari Satsabhara Polres Probolinggo Kota.

Sampai berita ini ditulis, mobil milik penyidik berlalu lalang di lokasi. Termasuk penyidik dengan rompi bertulis KPK juga terlihat sibuk di kantor PUPR.

Seperti diketahui, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari beserta suaminya, Hasan Aminuddin dan 20 tersangka lain yang terlibat dalam perkara jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tahun 2021 telah ditahan KPK.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Polda Jatim Ungkap Penyelundupan 6 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia

Published

on

By

Polda Jatim Ungkap Penyelundupan 6 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia

Channel9.id – Jakarta. Ditresnarkoba Polda Jawa Timur dan Bea Cukai Jawa Timur berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat enam kilogram dari Malaysia.

Dalam kasus ini, aparat menangkap dua orang kurir yang merupakan jaringan Madura.

“Kedua tersangka yang ditangkap adalah warga Dusun Karang Kokap, Kelurahan Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember berinisial LK dan ZN,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko, Selasa 19 Oktober 2021.

Gator menyampaikan, pengungkapan itu bermula dari informasi bea cukai bahwa ada paket yang dicurigai dan diduga narkotika.

Baca juga: Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 45 Kg Sabu Asal Malaysia

Kemudian, aparat melakukan penyelidikan dan pengembangan di lapangan dan berhasil menangkap dua tersangka. Di saat itu pula, tim mengamankan sabu-sabu seberat enam kilogram.

“Kedua tersangka mengaku, barang haram ini berasal dari Malaysia, namun ini jaringan Sokobanah Madura,” ujarnya.

Kabag Binaops Ditresnarkoba Polda Jatim AKBP Samsul Makali menjelaskan keduanya mengaku melakukan pengiriman sabu-sabu sebanyak dua kali. Rencananya, narkotuka itu akan dikirim ke Madura dan Jember.

“Untuk satu kilogram sabu-sabu yang dikirim, tersangka mendapat Rp1 juta,” katanya.

Dari pengakuan dua kurir ini, juga didapat nama baru berinisial SY yang diduga sebagai bandar narkotika. Kedua tersangka LK dan ZN mengatakan mendapatkan sabu-sabu dari tangan SY yang sekarang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tersangka LK dan ZN dijerat Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 122 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana minimal enam tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

HY

Continue Reading

Hukum

Genap 650 Hari, ICW Ingatkan KPK Soal Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pencarian buron kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku.

KPK belum berhasil menangkap Harun yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sejak menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) 8 Januari 2020 lalu.

“Pada hari ini, genap 650 hari Harun Masiku belum dapat ditangkap oleh KPK,” ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, melalui keterangan tertulis, Selasa (19/10).

Baca juga: Apresiasi Polri, KPK Klaim Terus Buru Harun Masiku 

Kurnia lantas meminta Dewan Pengawas KPK segera memanggil pimpinan KPK dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK guna menelusuri hambatan utama dalam pencarian Harun.

“Jika ditemukan adanya kesengajaan untuk melindungi buron tersebut, Dewan Pengawas harus memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada mereka,” pungkas Kurnia.

Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto,menyatakan proses pencarian Harun Masiku saat ini terkendala akibat pandemi Covid-19. Ia memang sempat mendengar keberadaan yang bersangkutan di luar negeri. Namun, pandemi menyebabkan proses penangkapan urung dilaksanakan.

“Hampir sama informasi Harun Al Rasyid (penyelidik non aktif) dan kami, hanya saja karena tempatnya bukan di dalam, kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun,” ujar Karyoto dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (24/8) lalu.

Sementara Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengklaim pihaknya terus berupaya mencari keberadaan Harun Masiku baik di dalam dan luar negeri. Ia meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan buron tersebut untuk melaporkan ke penegak hukum.

“KPK masih terus bekerja serius mencari keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Ali lewat keterangan tertulis, Senin (6/9).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kena OTT, Bupati Kuansing Tersangkut Suap Izin Perkebunan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (18/10). Operasi senyap diduga berkaitan dengan suap izin perkebunan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, dalam OTT tim penindakan mengamankan delapan orang, termasuk Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

“KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan, dan beberapa pihak swasta,” kata Ali.

Baca juga: KPK OTT Pejabat Daerah di Kuansing Riau 

Ali menuturkan, Andi diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait perizinan perkebunan.

“Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perizinan perkebunan,” ujarnya.

Saat ini, kata Ali, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan awal oleh tim penindakan.

“Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” tandasnya.

Continue Reading

HOT TOPIC