Connect with us

Opini

KPK Laporkan Greenpeace Indonesia ke Kepolisian Sangat Tepat

Published

on

Pegawai KPK Tidak Lolos Test, Bentuk Saja Wadah Mentan Pegawai KPK

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Melaporkan pelaku aksi tembakan laser dengan sebuah tulisan “Berani Jujur, Pecat!” muncul di gedung KPK ke Kepolisian sudah tepat dan sama sekali tidak bisa dimaknai sebagai anti kritik, tetapi lebih pada menghormati kebebasan berpendapat, menjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menghormati kritik berdadarkan hukum positif.

Karena itu, tidak ada yang aneh, lebai, bahkan ada pihak seolah bingung jika KPK melaporkan Greenpeace Indonesia (GI) ke Kepolisian. Hadapi saja dari aspek hukum positif di setiap tahapan proses hukum. Karena itu, para pihak “bertarunglah” di pengadilan sampai akhirnya hakim mengeluarkan keputusan tetap.

Menurut hemat saya, laporan ke Kepolisian hal yang wajar, sebuah peristiwa hukum biasa, kedewasaan hukum, dan kecerdasan demokrasi yang dilakukan oleh KPK. Sekaligus menunjukkan bahwa KPK bukan anti kritik, tetapi menghargai kritik dengan pendekatan normatif sebagai landasannya. Mengapa?

Sedikitnya ada empat hal substansial yang menarik dibahas secara kritis dari aspek hukum dan komunikasi yang dilakukan oleh pelaku “penembakan” sinar laser ke gedung KPK pada 28 Juni 2021, yaitu isi pesan komunikasi pada tulisan, waktu (pukul) tindakan komunikasi, terkena gedung KPK serta KPK bukan anti kritik.

Pertama, dari aspek isi pesan komunikasi. Tulisan “Berani Jujur, Pecat!” Terhadap kalimat ini, muncul pertanyaan kritis, siapa saja yang berani jujur tersebut? Apakah “siapa” tersebut, memang sudah teruji kejujurannya secara moral di tengah publik atau di ruang sidang pengadilan. Kejujuran terkait dengan integritas, maka siapa yang berani menyebut dirinya atau pihak lain memiliki konsistensi integritas tentang sesuatu hal dalam setiap perilakunya? Apakah ada jaminan bahwa orang yang memproduksi pesan sekalipun juga selalu berada pada tingkat gradasi tertinggi tentang kejujuran dalam kehidupannya? Karena itulah, mari kita serahkan ke pengadilan mengujinya.

Selain itu, mereka harus menjelaskan dengan bukti hukum yang kuat bahwa “siapa” yang telah mendapat perlakuan pemecatan. Selanjutnya siapa yang memecat? Menyebutkan siapa “pelaku pemecat” dan yang “dipecat” harus disertai bukti hukum positif yang absah, seperti adanya surat pemecatan terhadap seseorang oleh pihak lain. Jadi, tidak sembarangan menyebutnya, sehingga tidak ada potensi memfitnah seseorang atau instansi negara. Bukankah fitnah itu keji dalam relasi antar manusia? Hati-hati.

Beberapa pertanyaan kritis di atas mutlak harus diurai oleh yang memproduksi pesan tersebut di pengadilan sebagai pertanggungjawaban moral dan hukum.

Kedua, sebagai bentuk tindakan demonstrasi menyampaikan pernyataan. Penembakan sinar laser yang bertuliskan, “Berani Jujur, Pecat!”, apakah dilakukan dalam rentang waktu (pukul) yang diperbolehkan oleh UU terkait dengan demonstrasi. Jika itu dilakukan pada pukul 19.05 WIB, maka hal itu dapat diuji di pengadilan.

Ketiga, sinar laser dengan tulisan “Berani Jujur, Pecat!”
terkena gedung KPK. Dari aspek komunikasi, salah satu sasaran pesan tersebut ditujukan ke institusi KPK. Artinya, si produser pesan harus mempertangungjawabkan di depan hukum mengapa sasarannya gedung KPK. Apa motif hukum dan komunikasinya, misalnya image apa yang ingin dibangunnnya terharap KPK di ruang publik.

Keempat, KPK jelas bukan anti kritik. Ketika KPK melaporkan GI ke pihak Kepolisian, menunjukkan bahwa KPK sekedar ingin menguji kritik tersebut di pengadilan sudah berdasarkan hukum positif. Sebab dengan melaporkan ke Kepolisian, KPK telah menjunjung tinggi nilai demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat. Artinya, perbedaan pandangan sebaiknya diselesaikan di proses hukum. Sebab, sebagai negara demokrasi, “juri”-nya itu lembaga penegakan hukum yang berbasis pada UU positif yang berlaku sebagai kesepakatan bersama.

Ketika tahapan proses hukum berlangsung karena terkait dengan proses komunikasi, maka sangat baik meminta pendapat dari para komunikolog sebagai saksi ahli untuk mengungkap makna holistik dari semua tahapan proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak produsen pesan.

Dengan demikian, laporan KPK tersebut harus diakhiri keputusan hakim. Jika sudah mendapat keputusan tetap dari pengadilan, para pihak harus menghormati dan menerimanya serta menghentikan polemik di ruang publik.

Jadi, laporan ke Kepolisian yang dilakukan KPK terhadap GI sebagai hal yang wajar, biasa, sangat positif dan produktif di suatu negara demokrasi yang berbasis hukum. KPK sekaligus memberi teladan hukum yang benar dan baik dalam berwacana di ruang publik.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Fenomena Rektor Rangkap Jabatan dan Kelumpuhan Intelektual

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Ada kelumpuhan intelektual menghadapi situasi saat ini, dimana saat ini ada beberapa pimpinan perguruan tinggi telah abai bahwa fungsi dan jabatanya mempunyai peran strategis dalam sistem pendidikan nasional dan memajukan ilmu pengetahuan.

Ironisnya lagi, kelumpuhan akademik ini diperparah dengan sebagian dari komunitas intelektual yang memilih zona aman dan nyaman. Sehingga enggan menyatakan secara terbuka tanggungjawab keilmuanya atas peristiwa yang terjadi di komunitasnya termasuk yang terjadi dalam kehidupan berbangsa. Seolah kini komunitas sivitas akademik perguruan tinggi kehilangan fungsi dan terbenamnya kebenaran ilmiah.

Pimpinan Universitas sudah lari dari tujuan pendidikan tinggi yang semestinya menghasilkan ilmu pengetahuan dan tehnologi agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban, dan kesejahteraan manusia guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Akibat diperbolehkan juga menjadi komisaris dan jabatan rangkap lainnya serta memilih sikap yang penting aman dan nyaman untuk dirinya dan kelompoknya.

Akibat dari pimpinan Universitas yang sudah lari dari tujuan pendidikan tinggi yang semestinya tugas utamanya sebagai komando yang mendorong dan memperkuat fungsi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwan, perlahan tradisi ini hilang. Sikap intelektualitas dibenamkan dan hal ini bisa mengakibatkan komunitas ilmiah akan punah, tidak punya makna dan wibawa lagi ” perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial hanya tinggal slogan kosong.

Karenanya, memperhatikan situasi yang sangat tidak menentukan seperti saat ini tidak ada cara lain selain memperkuat dan konsolidasi insan kampus, konsolidasi intelektual, mengembalikan fungsi sivitas akademik, dan budaya akademik sebagai tombak utama dari civil society. Hal ini guna memunculkan dialektika keilmuan termasuk meluruskan praktek penyelenggaraan negara, yang mana perubahan dan komitmen harus dimulai dari perguruan tinggi, harus berani menjadi contoh keteladan, punya kesadaran dan tanggung jawab bahwa pimpinan dan sivitas mengabdikan ilmunya bagi kemasalahan bangsa, negara dan umat manusia.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Burung Unta Lampung di Mata Dunia

Published

on

By

Oleh: Nizwar Affandi*

Channel9.id-Jakarta. Jika para pejabat pemerintahan di Lampung merasa bisa tenang-tenang saja, tidak perlu effort yang kuat dan sungguh-sungguh dalam menghadapi pandemi, maka mereka semua salah besar. Keliru jika mereka merasa tak ada yang memperhatikan apa yang mereka lakukan ketika wabah kian menggila. Bukan hanya masyarakat Lampung atau pejabat nasional di Jakarta saja, sejatinya bahkan dunia menyoroti perkembangan wabah di provinsi ini.

Tak percaya? Buka saja 64 laporan mingguan World Health Organization (WHO) yang sudah dirilis selama ini. Semua laporan tersebut membuktikan soal adanya sorotan itu.

Sejak didirikan pada 7 April 1948, dunia mengakui WHO sebagai organisasi internasional yang memiliki otoritas di bidang kesehatan dan menjadi rujukan bagi 193 negara yang berdaulat di bumi.

Ketika COVID-19 menjadi pandemi global, hampir setiap minggu WHO membuat laporan (weekly report) kondisi di masing-masing negara, termasuk perkembangan kondisi pandemi di Indonesia.

Semua laporan itu bisa diakses dan diunduh oleh semua orang di belahan bumi manapun sepanjang terdapat jaringan internet. Laporan tentang kondisi pandemi di Indonesia bisa dibaca oleh mereka yang tinggal di Saudi Arabia, Irlandia, Venezuela, Nigeria dan 195 negara lainnya. Cukup klik tautan https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/situation-reports, maka semua huruf dan angka dalam laporan itu dapat kita baca.

Kali ini saya hanya akan menyajikan tiga hal saja yang menjadi highlight dari 64 weekly report yang pernah dibuat WHO terkait kondisi pandemi di Indonesia. Yang saya amati khusus posisi Provinsi Lampung dalam laporan-laporan itu.

Capaian Vaksinasi

Sejak WHO mulai memantau perkembangan vaksinasi di Indonesia pada report ke-51 (7-14 April 2021) sampai report ke-63 (7-14 Juli 2021), Lampung selalu berada di papan bawah naik turun di antara posisi ke 30, 31, 32, atau 33 dari 34 provinsi di Indonesia.

Kemarin pada edisi yang terbaru, report ke-64 (15-21 Juli 2021) akhirnya Lampung dengan sukses menempati posisi juru kunci dengan capaian persentase vaksinasi terburuk dari 34 provinsi se-Indonesia. Lebih rendah daripada capaian Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang kondisi geografis, infrastruktur dan sosial politiknya jauh lebih kompleks dan sulit. Entah apa yang sebenarnya terjadi? Pemerintah Provinsi Lampung justru melemparkan masalahnya kepada pemerintah pusat karena baru mengirim vaksin sedikit sekali ke Lampung.

Rasio Testing

Sebagai bagian dari kerja 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang menjadi domain dan tanggung jawab pemerintah, rasio Testing per minggu menjadi concern WHO dan Kementerian Kesehatan sejak minggu-minggu awal pandemi.

Dalam seluruh laporan WHO terkait pandemi di Indonesia yang sudah sebanyak 64 report itu, belum pernah sekalipun rasio Testing Lampung mencapai batas minimal yang ditetapkan, 1 per 1.000 penduduk per minggu. Dengan jumlah penduduk sebesar 9,01 juta (Sensus Penduduk 2020) maka jumlah minimal PCR Test yang harusnya dilakukan setiap minggu di Lampung sebanyak sembilan ribu tes, atau rata-rata 1.286 tes perhari. Jumlah itu sekalipun belum pernah bisa dicapai oleh Lampung selama 492 hari pandemi ini.

Pada laporan minggu terakhir yang dipublikasi Rabu kemarin, dari 34 provinsi di Indonesia hanya tinggal 4 provinsi yang rasio Testing nya masih di bawah 1 yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, dan Aceh. Lampung berada di posisi kedua dari bawah dan masih di angka 0,81 sementara tetangga dekat seperti Bengkulu dan Sumatera Selatan rasio Testingnya sudah berada di angka 1,88 dan 1,39.

Sulit difahami apa yang sebenarnya menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi Lampung sehingga tidak pernah bisa mencapai rasio Testing minimal selama 70 minggu pandemi ini. Kemungkinannya yang paling masuk akal hanya ada tiga:
1) khawatir dibully di media jika ternyata jumlah konfirmasi positif melonjak naik ketika jumlah PCR Test rasionya ditingkatkan,
2) menganggap Testing tidak penting,
3) memang hanya begitulah batas kemampuan kerjanya.

Angka Kematian

Sampai hari kemarin dalam rilis resmi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tercatat jumlah kematian selama pandemi sudah sebanyak 1.708 orang. 30% dari jumlah itu sebanyak 511 orang wafat selama 22 hari di bulan Juli ini.

Berbeda dengan penyajian data perkembangan pandemi beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Provinsi Lampung tidak menampilkan jumlah kematian yang termasuk dalam status “probable” dan status “suspek”. Catatan 1.708 orang itu hanya saudara-saudara kita yang wafat dalam status “terkonfirmasi”, tidak termasuk yang wafat dalam status probable dan suspek.

Jika belajar dari data DKI Jakarta, jumlah kematian dalam status probable dan suspek justru lebih banyak dari jumlah kematian dalam status terkonfirmasi. Di DKI, jumlah yang wafat dalam status terkonfirmasi sebanyak 10.103 orang, dalam status probable sebanyak 13.291 orang dan dalam status suspek sebanyak 2.311 orang.

Saya tidak mengerti mengapa Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 16 bulan ini memilih tidak menyajikan data kematian secara lebih terbuka seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta dan provinsi lainnya.

Apa yang dikhawatirkan? Toh dengan hanya menampilkan data kematian dalam status terkonfirmasi saja pun Lampung sudah menduduki posisi dengan angka kematian tertinggi ke-2, 3 atau 4 secara nasional.

Padahal informasi yang lebih jelas dan terbuka dari Pemerintah Provinsi Lampung terkait jumlah kematian dalam status probable dan suspek ini, justru akan mengedukasi publik untuk lebih menyadari betapa luar biasa bahayanya ancaman pandemi ini.

Perbedaan Data

Dari penelusuran yang saya lakukan, jelas WHO mengutip dan menggunakan data statistik yang berasal dari Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 Nasional, relatif tidak ada perbedaan data diantara publikasi mereka.

Saya justru menemukan perbedaan data yang sangat mencolok antara data yang digunakan WHO dan Kemenkes dengan data yang dipublikasikan Dinas Kesehatan Lampung di akun media sosial. Saya tidak merujuk data dari website Pemprov dan Satgas Provinsi yang dikelola oleh Dinas Infokomtik karena terlalu sering tidak update, bahkan sebulan terakhir tidak lagi melakukan update data.

Pada jumlah kasus terkonfirmasi tidak ada perbedaan data, tetapi pada jumlah kesembuhan dan jumlah kematian terdapat perbedaan data yang sangat senjang. Yang paling krusial tentu pada jumlah kematian, terdapat perbedaan data dengan selisih sebanyak 399 orang.

Angka kematian Lampung sebesar 4,51% yang berada pada posisi ke-4 tertinggi dalam publikasi Kemenkes dan report WHO itu masih menggunakan jumlah kematian yang angkanya lebih rendah. Jika dihitung ulang menggunakan jumlah kematian sebanyak 1.708 orang per hari ini maka angka kematian Lampung melompat menjadi sebesar 5,7% dan berada di urutan kedua paling tinggi secara nasional.

Semoga perbedaan data ini semata-mata terjadi karena kekeliruan teknis saja, bukan karena motif lain termasuk misalnya ingin merekayasa agar angka kematian terkesan lebih rendah dari yang semestinya.

Melihat posisi Lampung dalam semua laporan mingguan WHO itu, perilaku Burung Unta menjadi gambaran yang rasanya paling tepat. Burung Unta sering sekali menyembunyikan kepalanya ke dalam pasir, mereka fikir ketika kepala mereka dibenamkan ke pasir dan mata mereka tidak melihat apa-apa, maka tidak ada lagi yang bisa melihat begitu besarnya tubuh mereka.

Itu juga yang terjadi dengan penanganan pandemi di Lampung, sepertinya masih banyak pejabat pemerintahan yang berfikir bahwa dengan menyembunyikan kepala mereka di balik penghargaan-penghargaan remeh temeh seperti lomba buat video tempo hari itu, maka tidak ada lagi yang bisa melihat begitu besarnya masalah dan ketidakbecusan penanganan pandemi di Lampung. Laporan WHO ini membuktikan bahwa fikiran itu salah, semua orang di dunia ternyata masih bisa melihat besarnya borok di tubuh mereka bahkan dari ujung cakrawala.

*Ketua Ormas MKGR Lampung

Continue Reading

Opini

Selamat Hari Anak Nasional 2021

Published

on

By

Oleh: Erlinda*

Channel9.id-Jakarta. Bangsa yang hebat ditentukan oleh kualitas generasi penerus, Anak merupakan aset terbesar dan tonggak estafet keberlanjutan suatu negara.

Saat ini, lebih dari 70juta Anak Indonesia sedang berjuang melawan Pandemi COVID-19 dan mereka menghadapi tantangan dalam tumbuh kembang, dikarenakan semua aktifitas dilakukan dirumah (belajar, beribadah, bermain)

Tak hanya itu, gizi buruk, penyakit infeksi, kejahatan cyber, kekerasan dan pelanggaran Hak Anak menjadi ancaman  yang selalu mengintai setiap saat.

Pandemi merenggut keceriaan Anak Bangsa, tawa bahagia berubah menjadi tangisan duka akibat kehilangan orang tua, teman, dan handai taulan.

Saya mengajak semua elemen bangsa untuk memainkan peran penting dalam memperjuangkan Hak & perlindungan pada Anak.

Pandemi COVID-19 bukan halangan mewujudkan mimpi & cita menjadi nyata, tetap mengukir pretasi & inovasi walau dalam keterbatasan.

Ayo dukung semua bakat dan potensi Anak agar tercipta generasi tangguh, berdaya saing, cerdas intelektual, dan spiritual.

Terapkan prokes 5M dan berikan Hak kesehatan dengan memberikan Vaksin untuk Anak. Jadilah contoh teladan untuk Anak bangsa.

#BanggaMenjadiAnakIndonesia #indonesiaHebatAnakTerlindungi

*Komisioner KPAI periode 201r-2017, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden

Continue Reading

HOT TOPIC