Connect with us

Nasional

KPU Ajukan PKPU untuk Penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan rancangan perubahan tiga peraturan KPU atau PKPU yang akan digunakan dalam Pilkada 2020 kepada Komisi II DPR RI.

Salah satunya, soal rencana perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi Pilkada 2020, yang mana KPU mengusulkan penggunaan penggunaan aplikasi Sistem Rekapitulasi Secara Elektronik (Sirekap).

Baca juga: Ragukan Kesiapan KPU, Bawaslu Usulkan Tidak Gunakan Aplikasi Sirekap

Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan bahwa penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi akan membantu publik dan penyelenggara pemilu untuk mendapatkan informasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya secara lebih cepat.

Menurutnya, Sirekap juga akan membuat proses rekapitulasi Pilkada 2020 akan berjalan lebih efektif dan efisien.

“Penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi ini, dalam pandangan kami penting sekurang-kurangnya untuk beberapa hal,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Ia melanjutkan, penggunaan aplikasi Sirekap jauh lebih efisien dan menghemat waktu dan penggunaan kertas. Meski begitu, penggunaan Sirekap tidak menghilangkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang berlaku.

Arief mengatakan proses rekapitulasi tetap dilakukan di tiap jenjang, yakni dari kecamatan dan kabupaten untuk pemilihan bupati dan wali kota dan di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan pihaknya juga mengajukan draf perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada serta perubahan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang pilkada dengan satu pasangan calon.

Menyangkut PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara, Arief mengatakan ada beberapa pasal yang direvisi, antara lain perubahan penggunaan dan penamaan formulir serta penyesuaian dalam beberapa tahapan dan tata cara penghitungan suara.

Sementara terkait PKPU untuk Pilkada dengan satu pasangan calon, menurutnya, beberapa perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua PKPU yang diubah sebelumnya.

“Pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon itu juga akan mengikuti perubahan yang terjadi di dua PKPU sebelumnya,” ujar Arief.

Sebelumnya, Bawaslu mengungkap penggunaan Sirekap merupakan salah satu dari tiga potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan pemungutan hingga penghitungan suara dalam Pilkada 2020. Sebanyak dua potensi pelanggaran lainnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) serta terkait protokol kesehatan.

“Kami memetakan ada potensi pelanggaran pada tahap pungut hitung dan rekapitulasi pada pemilihan tahun 2020,” kata Ketua Bawaslu, Abhan dalam paparannya di webinar yang digelar KPU, Rabu (11/11).

Abhan mengatakan potensi pelanggaran tersebut berdasarkan evaluasi pihaknya terhadap pelaksanaan Pilkada 2018. Sejumlah tren pelanggaran yang terjadi saat itu seperti pelanggaran dalam tahap pemungutan suara, keberpihakan penyelenggara pemilu, hingga praktik politik uang.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Satgas: 13 Daerah Penyumbang Terbesar Kasus Aktif Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan 13 daerah penyumbang kasus aktif terbesar di provinsi prioritas. Wiku meminta pemerintah daerah memprioritaskan penanganan Covid-19 di wilayah tersebut.

“Kabupaten/kota yang menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan kasus positif di masing-masing provinsi harus diprioritaskan,” kata  Wiku melalui youtube Sekretariat Presiden, Kamis (26/11).

Adapun ke-13 wilayah penyumbang kasus aktif terbesar, yakni Kota Pekanbaru, Riau, sebanyak 52,18 persen dari total kasus di provinsi tersebut. Kemudian, Kota Surabaya, Jawa Timur, menyumbang 28,32 persen; kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, menyumbang 18,92 persen dari total kasus.

Baca juga: Kehilangan Indera Penciuman dan Perasa Jadi Gejala Umum Covid-19

Keempat, Kota Makassar, Sulawesi selatan, menyumbang 46,37 persen; Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebesar 24,97 persen. Selanjutnya, Kota Medan, Sumatra Utara, yaitu menyumbang sebanyak 47,74 persen; dan Kota Jayapura, Papua sebanyak 47,66 persen.

Kemudian, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan 25,38 persen; Kota Bekasi, Jawa Barat, menyumbang sebanyak 18,5 persen dari total kasus. Lalu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menyumbang 29,99 persen dari total kasus.

Selanjutnya, Kota Denpasar, Bali, sebesar 27,54 persen; Kota Padang, Sumatra Barat menyumbang sebanyak 55,55 persen dari total kasus. Terakhir, Kota Banda Aceh, Aceh, sebesar 28,43 persen dari total kasus.

Wiku mendorong agar setiap daerah mampu belajar dan meningkatkan kemampuan penanganan Covid-19 melalui data epidemiologi dan kondisi pandemi covid-19 di daerah masing-masing.

“Terutama pimpinan daerah dan masyarakat dari kota-kota besar di atas untuk berkolaborasi dalam menekan laju penularan,” tandasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Rizieq Shihab Dirawat, RS Ummi Bogor: Tidak Mengarah ke Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dirawat di RS Ummi Bogor sejak Rabu, 25 November 2020. Hal tersebut dibenarkan oleh Dirut RS Ummi Andi Tatat. Ia menyatakan, Rizieq  sempat masuk ruangan instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Dari hasil skrining di tim kami, Alhamdulillah tidak mengarah ke Covid-19. Sejak kemarin ke RS Ummi, masuk IGD karena beliau capek. Usai pulang ke tanah air, beliau langsung melakukan aktivitas secara maraton,” jelas Andi, Kamis (26/11).

Baca juga: Kabar Rizieq Terinfeksi Covid-19, Ketua PA 212: Tidak Dirawat di RS Kondisi Sehat 

Andi menuturkan, saat ini kondisi kesehatan Rizieq dalam keadaan baik. Namun, Rizieq perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisi tubuhnya lantaran masih lemas.

“Beliau dalam keadaan sehat wal afiat, segar, tapi masih dalam pantauan kami. Insya Allah masih aman dan hasil lab rontgen hasil semuanya baik,” ujarnya.

Meski demikian, Andi belum bisa memastikan kapan Rizieq Shihab diperbolehkan pulang. Dokter yang menanganinya menyarankan untuk tetap beristirahat total.

“Kita liat perkembangannya. Dari tim dokter supaya beliau benar-benar istirahat total. Jika sudah lepas, beliau bisa langsung bisa aktivitas lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut Andi mengatakan, saat ini Rizieq dirawat di ruang President Suite. Sementara pihak keluarganya menunggu di ruangan lain. “Dia (istrinya) ikut mengiringi saja. Sempat ikut checkup juga, tapi aman,” imbuhnya.

Sebelumnya, kabar Rizieq Shihab dirawat di rumah sakit dibantah oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif. Dia pun membantah rumor Rizieq tengah dirawat di sebuah rumah sakit di wilayah Bogor, Jawa Barat, akibat terinfeksi Covid-19.

“Alhamdulillah beliau sehat, hanya general check saja ke rumah sakit,” kata Slamet, Kamis (26/11).

 

 

 

Continue Reading

Nasional

Pengemudi Mobil RI 1 Terobos Mabes Polri Dipulangkan, Hanya Dijerat Pelanggaran Identitas Pelat Kendaraan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polisi memulangkan M, pengemudi mobil berpelat RI 1, yang menerobos pintu masuk Mabes Polri. Polisi hanya menyita kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport berwarna putih sebagai barang bukti.

“Sudah kita kembalikan karena tadi malam setelah dilakukan berita acara interogasi dan klarifikasi. Kita tidak melihat ada unsur lain selain pelanggaran lalu lintas,” kata Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, Kamis (26/11).

Dia menyampaikan, M hanya dijerat pelanggaran menggunakan nomor pelat yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan. Berdasarkan registrasi dan indentifikasi, nomor polisi kendaraan M ialah DD 577 PT yang terdaftar di Sulawesi Selatan.

Fahri menjelaskan, M datang ke Mabes Polri ingin meminta surat rekomendasi kepada pejabat Korps Bhayangkara. Surat rekomendasi akan dipakai untuk mendapat atensi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Dia pernah berkirim surat terkait masalah kinerja pemerintah di dua kementerian tersebut. Tapi dia merasa tidak puas terhadap pelayanan diberikan oleh petugas di sana,” kata Fahri.

Merasa tak diacuhkan dua kementerian, M cari perhatian ke Mabes Polri. Dia datang menggunakan mobil berpelat RI 1 dan menerobos masuk pada Rabu siang, 25 November 2020.

M dikenakan Pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dia terancam hukuman kurungan dua bulan atau denda Rp500 ribu.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC