Connect with us

Hot Topic

KPU Beberkan Beban Besar Jika Pemilu Dilaksanakan Serentak pada 2024

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengungkapkan jika pilkada serentak nasional pada 2024 bersamaan dengan pemilu presiden akan sangat membebani, baik anggaran maupun teknis.

Menurut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Thantowi, biaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk Pemilu 2024 akan dialokasikan pada tiga tahun anggaran, yakni 2022, 2023, dan 2024. Sementara, pemerintah daerah akan menggelontorkan dana untuk Pilkada 2024 dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2023 dan 2024.

“Jadi kebutuhan anggarannya akan sangat besar sekali, baik dari APBN maupun APBD,” kata Pramono dalam diskusi daring Pemilu dan Pilkada Borongan 2024: Realistiskah? pada Minggu (7/2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), jadwal pilkada serentak nasional berlangsung pada 2024, bersamaan dengan pemilihan umum presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, jadwal pemungutan suara pilkada 2024 dalam UU Pilkada ditetapkan pada November, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati/wali kota. Sedangkan, pencoblosan pemilu 2024 akan berlangsung lebih dahulu pada April.

Ada juga dalam satu daerah yang melaksanakan keduanya, sehingga para pemilih akan mencoblos juga untuk pilpres, pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Jarak waktu dari pemilu ke pilkada itu sekitar tujuh bulan.

Menurut Pramono, terdapat tahapan yang saling beririsan antara pelaksanaan pemilu dan pilkada yang akan berdampak kepada beban penyelenggara pemilihan. Rangkaian pelaksanaan pemilu 2024 akan dimulai dua tahun sebelumnya, sedangkan pilkada 2024 dimulai satu tahun sebelum hari pemungutan suara.

“Jadi dari tahapan yang beririsan tadi itu nanti akan sangat mungkin teman-teman dKPU kabupaten/kota, KPU provinsi, teman-teman PPK, PPS, itu akan melakukan tahapan-tahapan yang berganti-gantian,” kata Pramono.

Misalnya, pada suatu hari bisa saja KPU daerah melakukan rapat pleno mengenai daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu nasional, usai sehari sebelumnya penyelenggara menggelar rapat pleno penetapan syarat dukungan calon perseorangan untuk pilkada.

“Jadi tahapan-tahapan itu sangat berdekatan sehingga itu sangat merepotkan teman-teman penyelenggara terutama teman-teman di bawah,” kata Pramono.

Namun, lanjut dia, pemilu 2019 dengan lima kotak (pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) terbukti secara teknis melampaui batas kemampuan KPU serta penyelenggara pemilu ad hoc. Mulai dari persiapan logistik pemungutan suara hingga pelayanan hak pilih para pemilih.

Pramono pun berkaca pada penyelenggaraan pemilu 2019 yang mengakibatkan sejumlah kecelakaan kerja pada penyelenggara ad hoc. KPU mencatat, ada 494 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas jatuh sakit yang diduga karena kelelahan akibat melaksanakan tahapan pemilu 2019.

Tak hanya itu, muncul masalah ketersediaan logistik, baik yang terlambat datang maupun kekurangan di tempat pemungutan suara (TPS). Akibatnya, 705 TPS harus melaksanakan pemungutan suara ulang 2.260 TPS melakukan pemilu susulan, dan 296 TPS harus menggelar pemilu lanjutan.

“Masalah-masalah di luar teknis penyelenggaraan juga akan tetap ada. Jadi masalah pemilih juga akan tetap kesulitan memilih, partai politik akan kesulitan memilih, karena jarak yang terlalu dekat kemudian pemilu akan semakin sulit mencapai salah satu tujuan yakni pemerintahan presidensial efektif di tingkat nasional maupun lokal,” pungkas Pramono.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

KKB Sebar Hoaks Personel TNI-Polri Tembak Remaja 17 Tahun, Ini Kejadian Sebenarnya

Published

on

By

KKB Sebar Hoaks Personel TNI-Polri Tembak Remaja 17 Tahun, Ini Kejadian Sebenarnya

Channel9.id-Papua. Juru bicara TPNPB Sebby Sambom menyebar berita bohong atau hoaks bahwa salah satu anggota KKB yang ditembak aparat TNI-Polri adalah remaja 17 tahun, Yasko Nebekalem, dalam kontak senjata di Mile 53 PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, 28 Februari 2021.

Padahal, faktanya ada dua orang KKB yang tewas dalam kontak senjata dengan aparat TNI-Polri itu. Keduanya juga dipastikan telah berusia dewasa.

“Berdasarkan info lapangan, bahwa terdapat dua orang yang tewas dalam kejadian kontak tersebut. Di antaranya Ferry Ellas (35) dan Heri Yakob Newegalem (26), Anggota KKB pimpinan Joni Botak,” kata Kapolres Mimika AKBP I Gusti Era Adinata dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Maret 2021.

Kejadian bermula saat aparat TNI-Polri sedang melakukan patroli di kawasan di Mile 53 PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua. Namun, terjadi penembakan yang dilakukan KKB. KKB dengan berjumlah 5-6 orang menggunakan senjata M16 dan AK 47 untuk menembak aparat TNI-Polri. Usai kontak senjata, KKB melarikan diri ke hutan. Dari pantauan terlihat 1 KKB tergeletak di lokasi kontak senjata.

Baca juga : TNI-Polri Amankan Lima Orang Pemasok Senpi ke KKB Papua

Personel Gabungan Ops Nemangkawi kemudian segera datang ke lokasi penembakan untuk melaksanakan olah TKP. Perjalanan ke lokasi TKP cukup sulit karena harus melewati tebing yang curam dan menyeberang kali yang arusnya deras. Saat tiba di lokasi, ditemukan 1 jenazah berjenis kelamin laki-laki tergeletak di depan camp.

“Pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 06.20 WIT, personel gabungan Ops Nemangkawi 2021 melanjutkan perjalanan dan ditemukan satu jenazah berjenis kelamin laki-laki tergeletak di depan camp, selanjutnya dilakukan olah TKP,” kata Era.

Saat olah TKP berlangsung, terjadi gangguan penembakan yang diduga dilakukan KKB dari arah ketinggian sehingga olah TKP tidak berjalan sempurna. Melihat situasi dan kondisi serta medan disekitar TKP, Personel Gabungan Ops Nemangkawi 2021 memutuskan meninggalkan TKP.

Dari hasil investigasi awal, ditemukan 1 jenazah. Jenazah tersebut adalah Ferry Ellas yang merupakan penembak KKB Makodam III Timika. Ferry Ellas merupakan Danton TPN-OPM Kodap III Kalo Kopi Pimpinan Joni Botak.

Identifikasi jenazah ini berdasarkan kecocokan di foto yang ada di data base. Berdasarkan hasil pencocokan wajah dengan foto Ferry Ellas yang ada pada data base, ditemukan kemiripan antara foto dengan jenazah .

Kemudian, berdasarkan hasil percocokan atribut yang terlihat di foto, di temukan kemiripan antara atribut yang ada di jenazah dengan atribut yang ada di foto Ferry Ellas.

“Salah satu HP yang ditemukan berisi foto-foto Ferry Ellas yang setelah dilakukan investigasi ada persesuaian dengan korban yang ditemukan di TKP baik pakaian yang digunakan, jam, kalung, anting, postur tubuh dan wajah,” ujar Era.

Era menyatakan, pihaknya juga berhasil mengamankan 2 senjata masing masing berjenis AK 47 dan M16.

“Kita juga dapat 2, senjata dapat 2, AK47, M16,” ujar Era.

Era menduga, KKB sengaja menebar hoaks soal remaja 17 tahun dari KKB ditembak untuk memunculkan kesan negatif terhadap TNI-Polri. Ini adalah salah satu propaganda KKB.

Namun, Era menilai, Sebby menunjukkan sendiri boroknya KKB. Ucapan Sebby soal adanya anggota KKB berusia 17 tahun membuktikan para remaja didoktrin untuk menjadi seorang kriminal bersenjata.

“Jika KKB mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua, mengapa mereka tega mendoktrin generasi muda yang merupakan masa depan Papua, untuk mengikuti jejak kebrutalan mereka? Sudah banyak informasi dari masyarakat Papua mengenai intimidasi KKB terhadap anak-anak mereka. Intimidasi dilakukan oleh KKB agar mau tak mau para remaja bergabung dengan mereka,” ujar Era.

Continue Reading

Hot Topic

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Published

on

By

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Selasa (2/3) akan menuntut eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan, Nurhadi dan Rezky bakal hadapi tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang rencananya akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

“Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan rencananya digelar sore hari,” ujarnya  saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/3).

Baca juga : Polisi Gelar Perkara Kasus Nurhadi Aniaya Pegawai Rutan KPK

Jaksa KPK meyakini Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Jaksa juga optimis telah membuktikan perbuatan suap dan gratifikasi keduanya di persidangan.

“Kami selaku tim JPU sangat yakin dan optimis untuk membuktikan semua uraian dakwaan yang kami dakwakan pada kedua terdakwa,” kata Jaksa Takdir.

Menurut Jaksa Takdir, pihaknya telah membuktikan penerimaan suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan.

“Bahwa semua alat bukti yang kami hadirkan di depan persidangan hingga sidang hari ini telah sangat cukup untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim,” kata Takdir.

Dalam pembacaan tuntutan nanti, Takdir menyebut akan menguraikan lebih detail tindakan penerimaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi dan Rezky.

“Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp 45.726.955.000. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) untuk membantu Hiendra mengurus perkara.

Selain menerima suap senilai Rp 45 miliar lebih, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar. Gratifikasi diterima selama 3 tahun sejak 2014 hingga 2017. Uang gratifikasi ini diberikan oleh 5 orang dari perkara berbeda.

Jika ditotal penerimaan suap dan gratifikasi, keduanya menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83.013.955.000.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Survei Peneliti UIN: 30 Persen Mahasiswa Intoleran

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sejumlah peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta meluncurkan hasil survei nasional bertema ‘Kebhinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi’ secara virtual pada Senin (1/3).

Berdasarkan hasil survei dari 98 perguruan tinggi itu terungkap bahwa sikap dan perilaku toleransi beragama mahasiswa tinggi.

Koordinator Survei Nasional Kebhinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi, Yunita Faela Nisa menyampaikan gambaran sikap dan perilaku toleransi beragama mahasiswa dari hasil survei.
Ada empat kategori sikap dan perilaku toleransi beragama mahasiswa. Di antaranya sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi.

“Untuk (mahasiswa) yang sikap toleransi beragamanya sangat rendah 5,27 persen, dan yang rendah 24,89 persen, dan (mahasiswa) yang sikap toleransi beragamanya tinggi 49,83 persen dan sangat tinggi 20 persen,” kata Yunita, Senin (1/3).

Dia menerangkan, dapat dilihat bahwa sikap toleransi mahasiswa, mayoritasnya tinggi dan sangat tinggi. Namun ada sekitar 30 persen mahasiswa yang memiliki sikap toleransi sangat rendah dan rendah, ini yang perlu diperhatikan. Menurutnya, untuk mahasiswa yang sudah tinggi sikap dan perilaku toleransi beragamanya bisa untuk menggawangi program yang bisa menyemaikan toleransi di kampus.

Berdasarkan hasil survei yang sama, Yunita menjelaskan, perilaku toleransi beragama mahasiswa sebanyak 1,4 persen sangat rendah dan 10,8 persen rendah. Sebanyak 17,89 persen mahasiswa perilaku toleransi beragamanya tinggi, dan 70,89 persen sangat tinggi.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC