Connect with us

Hot Topic

Kemendagri: Aturan PPKM Mikro Terbit, Aparatur Wilayah Jadi Ujung Tombak

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Lewat PPKM berskala mikro, tiap desa atau kelurahan didorong mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping puskesmas serta tim pelacak penyebaran Covid-19. Nantinya tugas posko adalah mengawasi dan mengantarkan makanan bagi warga setempat yang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, posko ini juga nanti yang akan jadi pusat koordinasi untuk menentukan tempat isolasi.

“Jadi selama ini kan kendalanya kalau isolasi di rumah takut tidak memadai dan tidak terkontrol. Nanti, di tempat yang disediakan pemerintah akan lebih termonitor, mulai dari makan, jam tidur dan pemeriksaannya,” kata Safrizal, Minggu (7/2).

Untuk mensukseskan PPKM Mikro ini, Kemendagri, ujar Safrizal, sudah menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 3/2021 yang menjelaskan secara rinci kebijakan yang akan berlaku mulai 9 hingga 22 Februari 2021 ini. Safrizal mengatakan, dalam Inmendagri ini seluruh kabupaten kota yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM mikro harus mengikuti aturan.

Selain itu instruksi Mendagri ini juga mengubah aturan work from office (WFO) dan work from home (WFH) dari awalnya 25% dan 75% menjadi 50%-50%. Aturan untuk lembaga pendidikan masih tetap sama yakni berlangsung secara daring. Untuk mall, kemudian pasar modern, pertokoan maksimal jam 21.00 WIB/WITA tanpa toleransi.

“Kalau tahap 2, ada jam 19.00, namun ada berlakukan jam toleransi sampai jam 20.00, kemudian tahap kedua ada toleransi jam 20.00 ke jam 21.00, pada PPKM mikro ini pemberlakuan pusat belanja dilakukan maksimal pukul 21.00 WIB atau WITA. Selain itu dine-in di restoran juga masih tetap dibatasi maksimal 50 persen. Restoran juga diwajibkan tutup pukul 21.00 WIB,” tegasnya.

Safrizal juga menjelaskan, PPKM Mikro ini melibatkan keaktifan banyak unsur pemerintah dan masyarakat, mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Satlinmas, Kades/Lurah hingga Ketua RT dan RW. Tiap Posko akan dipimpin Lurah/KadesKades yang akan berkoordinasi dengan Posko Kecamatan.

Agar kebijakan ini efektif, pemerintah juga sudah menyiapkan secara detil skema pembiayaannya.

“Dalam Imendagri ini, sudah jelas skemanya. Soalnya ini kan menyasar hingga tingkat mikro, masyarakat di RT RW. Kebutuhan tingkat desa dari APBDes, kelurahan dari APBD Kota/Kab, kebutuhan Bhabinkamtibmas dari Anggaran TNI/Polri, sementara kebutuhan dasar masyarakat dari APBN dan APBD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Safrizal menekankan agar seluruh kepala daerah yang daerahnya masuk dalam kebijakan ini untuk segera menyusun aturan sebagai tindak lanjut dari Inmendagri tentang PPKM Mikro ini.

“Untuk Gubernur atau Wali Kota/Bupati, bisa langsung membuat surat edaran atau surat penetapan, memastikan dukungan pembiayaan, dan menetapkan kecamatannya serta langsung membentuk tim dan operasional posko,” tutur Safrizal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 dan Tindak Lanjut Program Vaksinasi yang berlangsung awal Februari lalu mengingatkan agar penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara lebih efektif. Salah satunya dengan mengoptimalkan implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang saat ini sudah berjalan.

“Presiden ingin pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, dengan ujung tombaknya RT dan RW,” ujar Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo saat memimpin rapat koordinasi virtual Satgas Covid-19 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan jajaran pemerintah daerah, Minggu (7/2/).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Vaksin Jadi Rebutan Dunia, Menkes: Masyarakat Harap Bersabar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat yang ingin divaksin untuk bersabar. Sebab, prosesnya dilakukan secara bertahap. Di satu sisi, vaksin juga masih menjadi rebutan dunia internasional hingga saat ini.

“Vaksin ini menjadi rebutan di seluruh dunia. Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya. Dari total 7,8 miliar populasi manusia di bumi, sebanyak 70 persennya atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh 11 miliar vaksin agar mendapatkan herd immunity, maka proses vaksinasi bertahap dan butuh waktu,” kata Budi Sadikin, Rabu 3 Maret 2021.

Dia menilai, persaingan dalam mendapat vaksin Covid-19 tidak mudah. Sebab, seluruh negara sama-sama tengah membutuhkannya untuk keluar dari krisis.

Menurut Budi, Indonesia tergolong beruntung karena telah mendapatkan vaksin dan proses vaksinasi masih terus berjalan. Sementara beberapa negara di Asia lainnya baru memulai vaksinasi beberapa hari lalu.

“Beberapa negara maju baru mulai vaksinasi, jadi Indonesia ini bersyukur kita bisa dapat, karena (vaksin) masih menjadi rebutan di seluruh dunia,” katanya.

Pemerintah juga akan terus mengebut vaksinasi supaya Herd Immunity bisa tercapai dan diharapkan sampai Juni tahun ini bisa menyentuh angka 20 persen.

Untuk mencapai Herd Immunity harus ada 70 persen masyarakat usia 18 tahun ke atas yang divaksin. Dia menargetkan sebanyak 181 juta penduduk Indonesia bisa mendapatkan vaksin.

“Memang bertahap ini vaksinasinya, jadi bapak dan ibu mohon bersabar, sampai Juni mungkin 20 persen penduduk yang bisa divaksin, kita berusaha mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya, sisanya pada Juli Insya Allah bisa sebagian rakyat divaksin,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Markas Besar TNI Siapkan 10 Ribu Vaksinator

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Markas Besar (Mabes) TNI menyiapkan sebanyak 10 ribu vaksinator Covid-19 demi tercapainya percepatan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga menjadi bentuk koordinasi dan kerja sama pihak terkait terutama untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono menyampaikan, program sertifikasi vaksinator prajurit TNI dilakukan mulai 2 Maret hingga 4 Maret 2021.

“Tanggal 2 sampai 4 Maret ini, maka genap 10 ribu akan tersertifikasi vaksinator di jajaran TNI, baik AD, AL, AU,” kata Tugas di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/2).

Teguh menegaskan, pihaknya siap membantu Kemenkes dalam upaya percepatan vaksinasi Covid-19. Persiapan pun telah dilakukan dan tinggal menunggu koordinasi selanjutnya.

“Ini vaksinator ini betul-betul kita akan gerakkan untuk melaksanakan percepatan vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dalam hal ini kebijakan Kemenkes,” jelas dia.

Dia mengatakan, sejauh ini ditargetkan ada 1 juta penduduk Indonesia yang akan menerima vaksin Covid-19.
Diharapkan dalam kurun waktu satu tahun, vaksinasi Covid-19 dapat selesai secara keseluruhan.

“Dan ini sangat penting untuk terciptanya konsep komunal imunitas atau herd imunity, di mana minimal 70 persen dari masyarakat Indonesia tervaksinasi Covid-19. Sehingga ini suatu upaya untuk mempercepat penyelesaian pandemi ini. Kita harapkan dengan vaksinasi ini pandemi akan segera berakhir,” tutur Teguh.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Situasi Intan Jaya Kondusif, Aktivitas Warga Sudah Normal

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Satgas Nemangkawi meninjau kondisi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Dari peninjauan itu, situasi di daerah tersebut terpantau kondusif dan warga sudah beraktivitas normal.

Kasubsatgas Mutimedia Ops Nemangkawi AKBP Arief Fajar Satria menyatakan, aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan perekonomian berjalan lancar.

“Kita berada tengah Kota Intan Jaya, aktivitas pasar disini sudah normal dan masyarakat sedang melakukan pekerjaan masing-masing, hidup damai berdampingan,” kata AKBP Arief di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Rabu 3 Maret 2021.

Tidak hanya itu, jajaran petugas gabungan dari pemerintah daerah (pemda) dan TNI-Polri juga memberikan penyuluhan kepada warga supaya mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan di setiap aktivitasnya,” ujarnya.

Sebelumnya daerah tersebut tidak kondusif karena gangguan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sejumlah warga mengungsi ke gereja dan pastoran.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC