Connect with us

Hukum

Narkoba Lagi, Penyanyi Dangdut Ridho Rhoma Kembali Diciduk Polisi

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Penyanyi dangdut, Ridho Rhoma kembali diciduk aparat kepolisian akibat kasus penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan anak raja dangdut Rhoma Irama itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi awak media. “Iya, benar,” kata Kombes Pol Yusri Yunus, Minggu (7/2).

Polisi telah melakukan tes urine terhadap pemilik nama asli Muhammad Ridho Irama itu. Dari hasil tes, Ridho Rhoma dinyatakan positif amfetamina alias ekstasi. “MR positif amfetamina,” tuturnya.

Kombes Pol Yusri Yunus belum bisa membeberkan kronologi penangkapan Ridho Rhoma. Ini menjadi kali kedua Ridho Rhoma ditangkap akibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama Ridho Rhoma terjerat kasus narkoba. Pada Maret 2017 lalu, Ridho Rhoma pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Dalam penangkapannya kala itu, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 0,7 gram beserta alat hisap.
Kemudian, terhadap Ridho Rhoma dihukum 10 bulan rehabilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Ridho sempat menghirup udara bebas pada 25 Januari 2018.

Namun, Ridho Rhoma kembali harus menjalani hukuman karena putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) memperberat hukumannya menjadi 18 bulan atau 1,5 tahun penjara. Kemudian, Ridho Rhoma kembali bebas pada 8 Januari 2020. Saat bebas dari penjara, Ridho Rhoma dijemput sang ayah, Rhoma Irama dengan penuh rasa haru.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Balai Karantina Pertanian Gagalkan Penyelundupan Satwa Ilegal

Published

on

By

Karantina Pertanian Surabaya Gagalkan Penyelundupan Ratusan Satwa Ilegal

Channel9.id-Sidoarjo. Balai Karantina Pertanian Surabaya menggagalkan pemasukan 633 burung dan kura-kura tanpa dokumen resmi yang dikirim dari Makassar. Peyergapan tersebut berkerja sama dengan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Penanggung jawab Karantina Pertanian Surabaya wilayah kerja Tanjung Perak, Tetty Maria mengatakan, penggagalan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya penyelundupan hewan tanpa dokumen. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyisir setiap sudut kapal termasuk semua alat angkut berupa truk. Pemeriksaan dilakukan pejabat karantina dan petugas kepolisian.

“Modus yang dilakukan tetap sama yaitu 633 ekor satwa tersebut dikemas dalam keranjang plastik dan kandang kawat, lalu disembunyikan di belakang kursi sopir serta di atas kepala truk. Alat angkut yang digunakan sejumlah tiga buah truk, ” kata Tetty Maria, Selasa (2/3/21).

Baca juga : Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Kepala Karantina Pertanian Surabaya Mussyafak Fauzi mengatakan bahwa 633 satwa tersebut terdiri dari: 6 Kakaktua Jambul Putih, 19 Nuri Tanimbar, 285 kura-kura, 313 Jalak Rio-Rio, dan 10 ekor Merpati Hitam Sulawesi, serta 285 ekor kura-kura.

Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih merupakan jenis satwa yang dilindungi sehingga tidak dapat diburu dan diperjualbelikan. Oleh sebab itu, penggagalan penyelundupan burung ini merupakan suatu upaya untuk mencegah Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih tersebut dari kepunahan.

“Pemasukan burung ini jelas melanggar UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,” kata Musyaffak Fauzi.

Karena itu Musyaffak mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan memeriksakan komoditas pertanian yang akan dilalulintaskan ke karantina pertanian setempat.

Berdasarkan data otomasi perkarantinaan IQfast, penggagalan pemasukan satwa tanpa dokumen/illegal melalui pelabuhan Tanjung Perak selama bulan Januari-Februari 2021 sebanyak sembilan kali dan 1 kali pelimpahan dari Polairud.

Continue Reading

Hot Topic

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Published

on

By

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Selasa (2/3) akan menuntut eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan, Nurhadi dan Rezky bakal hadapi tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang rencananya akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

“Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan rencananya digelar sore hari,” ujarnya  saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/3).

Baca juga : Polisi Gelar Perkara Kasus Nurhadi Aniaya Pegawai Rutan KPK

Jaksa KPK meyakini Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Jaksa juga optimis telah membuktikan perbuatan suap dan gratifikasi keduanya di persidangan.

“Kami selaku tim JPU sangat yakin dan optimis untuk membuktikan semua uraian dakwaan yang kami dakwakan pada kedua terdakwa,” kata Jaksa Takdir.

Menurut Jaksa Takdir, pihaknya telah membuktikan penerimaan suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan.

“Bahwa semua alat bukti yang kami hadirkan di depan persidangan hingga sidang hari ini telah sangat cukup untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim,” kata Takdir.

Dalam pembacaan tuntutan nanti, Takdir menyebut akan menguraikan lebih detail tindakan penerimaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi dan Rezky.

“Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp 45.726.955.000. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) untuk membantu Hiendra mengurus perkara.

Selain menerima suap senilai Rp 45 miliar lebih, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar. Gratifikasi diterima selama 3 tahun sejak 2014 hingga 2017. Uang gratifikasi ini diberikan oleh 5 orang dari perkara berbeda.

Jika ditotal penerimaan suap dan gratifikasi, keduanya menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83.013.955.000.

IG

Continue Reading

Hukum

Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh istrinya atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

“Iya laporannya saat ini sedang diproses oleh penyidik,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/3). Namun, Yusri masih enggan berbicara banyak terkait pelaporan tersebut.

“Kita baru lihat LP (laporan polisi) nya saja. Sementara benar atau tidaknya dugaan kekerasan tersebut. Makanya kami dalami dulu,” ujar Yusri.

Laporan polisi diterima dengan nomor polisi LP/1117/II/YAN.2.5/2021 SPKT PMJ. Pelapor adalah RL sementara terlapor Antonius Nicholas Stephanus Kosasih.

Pelapor mengancam terlapor dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC