Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas mekanisme, jadwal, dan tema debat capres-cawapres. KPU berharap pasangan capres-cawapres yang bertarung di Pilpres 2024 nanti dapat memberikan gagasan yang realistis saat debat.
“Kami harapkan nanti untuk detail tentang topik perbincangan dalam perdebatan presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden itu kira-kira yang realistis,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam sambutannya di acara Forum Group Discussion (FGD), di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Selain realistis, Hasyim berharap capres dan cawapres dapat memberikan gagasan tentang keberlanjutan dan kontekstual. Menurutnya, hal ini dibutuhkan mengingat situasi lokal akan dipengaruhi oleh konteks geopolitik regional dan global.
“Juga ada jaminan sustainability atau keberlanjutan dan tentu saja kontekstual karena ada situasi geopolitik regional, geopolitik global yang itu akan berpengaruh pada situasi lokal,” tuturnya.
Hasyim berharap pasangan capres-cawapres dapat memberikan penjelasan terkait program kerja yang akan diselesaikan selama masa pemerintahan 5 tahun. Ia juga meminta capres-cawapres tidak membicarakan hal-hal yang tidak realistis di masyarakat.
“Dalam waktu 5 tahun itu, kira-kira yang realistis faktual anggarannya ada itu capres-cawapres ngapain, kadang-kadang kan bicara di depan publik dianggap bicaranya terlalu muluk-muluk, tinggi, tidak realistis karena sekali lagi jangka waktunya hanya 5 tahun,” ungkapnya.
Hasyim mengungkapkan, pengalaman Pemilu sebelumnya yang tidak serentak mengakibatkan program capres-cawapres terpilih tidak dapat langsung berjalan. Menurutnya, hal ini dikarenakan masih ikut dalam anggaran pemerintahan yang sebelumnya.
“Sehingga yang kami harapkan nanti untuk detail tentang topik perbincangan dalam perdebatan presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden itu kira-kira yang realistis,” jelasnya.
Ia juga berharap kepada pihak terkait yang berdiskusi hari ini juga dapat bersama-sama dengan KPU menyoroti isu debat seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan, hingga kesehatan.
“Demikian juga isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya itu juga supaya mohon maaf ya, sekali lagi para calon itu tidak bicara sembarangan, karena program sudah ada, uangnya juga sudah ditentukan,” pungkasnya.
Adapun sejumlah pihak yang diundang oleh KPU dalam FGD ini di antaranya Deputi Poldagri Heri Wiranto, Direktur Walhi Zenzi Suhadi, Deputi Polhukam Bogat Widyanto, Asdep Menaker dan Sektor Eksternal Andriansyah, staf khusus Menko PMK Renkarsidi, Julius Christian dari Institute for Essential Service Reform (IESR), serta jurnalis dari Indonesia Strategist Ma’ruf Assyahid.
Kemudian Wakil Ketua Advokasi Walhi Arif Mulana, Mada Sukmajati dari Fisipol UGM, Direktur Perencanaan Mikro Bappenas Eka Chandra, Produser Narasi TV Jay Akbar, Wakil Pimpinan Umum Kompas Budiman Tanuredjo, dan Koordinator Sektor Monitor dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Thasya Pauline.
Baca juga: Data DPT Diduga Bocor, Elsam Dorong KPU Lakukan Evaluasi
HT
