Connect with us

Politik

KPU Ogan Ilir Anulir Putusan Diskualifikasi Ilyas-Endang

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir menetapkan kembali Ilyas Panji Alam-Endang Ishak sebagai peserta Pilkada 2020 setelah menerima surat keputusan Mahkamah Agung yang menganulir putusan diskualifikasi pasangan calon tersebut.

Ketua KPU Ogan Ilir Massuryati mengatakan telah mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 263/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang pembatalan penetapan pasangan Ilyas-Endang dan menerbitkan SK baru tentang penetapan paslon Ilyas-Endang.

“Kami sudah layangkan surat kepada paslon nomor urut 2 (Ilyas-Endang) malam tadi,” ujar Massuryati, Sabtu, (7/11/2020).

Baca juga: Polda Sumsel Petakan dan Deteksi Daerah Berpotensi Konflik di Pilkada 2020

KPU Ogan Ilir menerbitkan SK 272/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tentang penetapan Pilkada 2020 diikuti dua pasangan calon, yakni Panca Wijaya-Ardani dengan nomor urut 1 dan pasangan Ilyas-Endang nomor urut 2.

Atas putusan tersebut pasangan Ilyas-Endang yang didukung PDIP, Golkar, Hanura dan PBB dapat mengikuti tahapan Pilkada 2020 kembali termasuk tahapan kampanye yang tinggal tersisa satu bulan lagi. “Kami juga akan cetak APK (alat peraga kampanye) paslon nomor 2 secepatnya,” kata Massuryati.

Sebelumnya pasangan petahana Ilyas-Endang didiskualifikasi pada 12 Oktober 2020 karena melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berupa pembagian beras yang dinilai sebagai kampanye terselubung saat masih berstatus Bupati Ogan Ilir.

Kuasa hukum Ilyas-Endang kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) pada 14 Oktober. Pada 27 Oktober MA menganulir keputusan KPU Ogan Ilir namun KPU baru menetapkan keduanya pada 6 November karena MA mengirim salinan keputusan lewat pos.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Edhy Prabowo Jadi Tersangka, Arief Poyuono: Prabowo Harus Bicara ke Publik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Prabowo Subianto berbicara ke publik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo.

Sebagai Ketua Umum Partai, Prabowo tidak boleh diam saja. Lantaran, seluruh kader Gerindra menunggu arahan dan perintahnya.

“Saya meminta Mas Bowo bicara, bicaralah, jangan diam seribu bahasa dan bertanggung jawab atas kejadian yang sangat memalukan untuk partai kita ini,” kata, Kamis (26/11).

Dia mendorong Prabowo segera bicara dan menyampaikan permintaan maaf ke publik atas kasus dugaan korupsi Edhy.

Baca juga: Edhy Prabowo Minta Maaf Khianati Kepercayaan Jokowi dan Prabowo 

Menurutnya, sikap Gerindra atas kasus Edhy tersebut tak bisa disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Ketua umum saya kok diam saja, keluar dong, tunjukan diri ke masyarakat dan katakan maaf yang sebesar-besarnya pada masyarakat terkait Edhy. Jangan cuma ketua harian yang bicara di publik,” katanya.

Arief percaya, Prabowo bukan sosok yang pengecut. Menurutnya, pernyataan Prabowo soal Edhy sangat penting karena menyangkut masa depan Gerindra.

“Mas Bowo bicara karena ini menyangkut keselamatan Partai Gerindra ke depan yang sudah dibangun dengan susah payah dan berkeringat selama ini hingga menjadi partai terbesar kedua di Indonesia,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Wakil Ketua Komisi IV DPR: Dari Awal Saya Tidak Setuju Izin Ekspor Benur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan, sejak awal dirinya tidak setuju dengan izin ekspor benih lobster atau benur.

“Terlepas dari kasus yang terjadi hari ini (penangkapan Menteri KKP-red), dari awal saya konsisten tidak setuju izin ekspor baby lobster,” ujar Dedi, saat diwawancara sebuah stasiun tv, Rabu (25/11).

Dedi menuturkan, ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan. Pertama, pengelolaan perikanan laut harus berkesinambungan dan benih lobster merupakan aset dari perikanan laut Indonesia yang harus dijaga kesinambungannya.

Sehingga, lanjutnya, kalau sejak kecil sudah di ekspor, dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem laut dan berdampak bagi produksi lobster. Bahkan, menurut Dedi, dalam jangka panjang bisa jadi akan susah didapat oleh nelayan.

“Kalau ikan besar saja kita ekspor, ngapain anak-anak harus kita ekspor juga? Kita kan tidak dalam posisi kelaparan, dimana anak-anak (benur) dieksploitasi?”katanya.

Baca juga: KPK Turut Mengamankan Istri Menteri KKP 

Kedua, lanjut Dedi, ekspor benur dikirim ke Vietnam yang juga merupakan kompetitor Indonesia di bidang perikanan laut. Vietnam disebut Dedi memiliki teknologi budiaya benih lobster yang sangat memadai. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan Vietnam tidak akan berarti bila tidak ada suplai benih.

“Nah, kita ini aneh, kita punya lawan dalam kompetisi, tapi lawan kita kasih umpan-umpan yang sangat baik untuk dia berproduksi. Untuk itulah kita tidak akan tumbuh menjadi kekuatan produksi ikan laut karena kita telah memberikan suplai benih-benih yang bisa jadi suatu saat malah akan kita impor,” tandas Dedi.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (25/11) dini hari di Bandara Soekarno Hatta. Diduga, penangkapan Edhy terkait dengan ekspor benih lobster.

Selain Edhy, turut diamankan istrinya, Iis Edhy Prabowo, ajudan menteri, dan ajudan istri menteri.

Continue Reading

Hot Topic

KPK Tangkap Edhy, Arief Poyuono: Tamat Sudah Cita-Cita Prabowo Jadi Presiden

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, OTT KPK terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, menamatkan cita-cita Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Pun akan berpengaruh terhadap elektabilitas Gerindra.

“Nah, dengan ditangkapnya Edhy Prabowo maka tamat sudah cita-cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia,” kata Arief, Rabu (25/11).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dari Awal Saya Tidak Setuju Izin Ekspor Benur 

Penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, merupakan tamparan keras bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingat Edhy Prabowo sangat dekat dengan Prabowo.

“Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo, bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era jokowi yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK,” kata Arief.

Menurutnya, penangkapan Edhy Prabowo membuktikan kalau KPK betul-betul penangkap koruptor yang paling terbaik di Indonesia

“Semua masyarakat harus mendukung KPK terkait penangkapan kader Gerindra terbaik itu,” katanya.

Dia menyatakan, sejak awal seharusnya Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.

“Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi Prabowo justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa,” ujarnya.

Karena itu, Arief menilai, Prabowo harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC