Connect with us

Hukum

Johan Budi Sarankan Kementerian ATR/BPN Gandeng KPK Berantas Mafia Tanah

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Politikus PDIP Johan Budi, mengusulkan agar Kementerian ATR/BPN menggandeng KPK untuk memberantas praktik mafia tanah. “Saya punya usul kerja sama dengan KPK dalam domain pencegahan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah,” kata Johan Budi, Sabtu, (7/11/2020).

Johan yang pernah duduk sebagai pelaksana tugas Komisioner KPK menilai penyelesaian sengketa tanah terbilang cukup rumit. Apalagi sengketa tanah itu tidak jarang melibatkan oknum dalam internal BPN. Oleh sebab itu, dengan melibatkan KPK diharapkan penyelesaian sengketa tanah bisa lebih mudah.

Politikus PDIP ini menilai pemberantasan mafia tanah memang tidak semudah membalik telapak tangan sehingga perlu dukungan semua pihak.

“Kalau dikaitkan dengan mafia tanah, memang kuat. Mulai dari tangan yang kelihatan dan tidak, bahkan tangan itu memengaruhi keputusan legal. Ini harus komitmen bersama,” ujar dia.

Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyambut baik usulan perlunya kerja sama dengan KPK dalam reformasi agraria, termasuk soal penyelesaian sengketa tanah. Malah, kata dia, ATR/BPN sedang mempersiapkan Satgas mafia tanah dengan Kejaksaan Agung.

“Kami sepakat dengan usulan bahwa kami harus kerja sama dengan KPK. Kita perlu dukungan semua pihak selain dengan kepolisian soal mafia tanah,” ujar Surya Tjandra.

Baca juga: Pemerintah Kembangkan Sistem Informasi Pertanahan Modern

Surya Tjandra tidak memungkiri ada keterlibatan oknum di internal BPN dalam beberapa kasus sengketa tanah. Hal inilah yang akan menjadi tugasnya untuk dibenahi.

“BPN memang dalam posisi yang sulit, jadi kadang menjadi pelaku dan korban. Ke depan perbaikan pelayanan menjadi yang utama,” ujar dia.

Beberapa kasus mafia tanah yang menyeruak dalam beberapa waktu terakhir di antaranya kasus yang melibatkan Benny Tabalujan yang ditetapkan DPO untuk laporan 2018 objek tanah di Cakung seluas 52 ribu meter dengan dugaan memalsukan keterangan.

Pelaku diduga bekerja sama dengan oknum BPN dengan menerbitkan surat ukur baru. Saat ini penyidik sudah menjadikan Senior Fellow (Melbourne Law Masters) dari Melbourne Business School, University of Melbourne ini masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pelaku Penyebar Video Azan ‘Hayya Alal Jihad’ Ditangkap Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial H yang menyebarkan video azan dengan lafaz ‘hayya alal jihad’.

Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, H mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp Forum Muslim Cyber One (FMCO News).

Baca juga: Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak 

“Modus operandi pelaku memang masuk dalam satu group WhatsApp FMCO News (Forum Muslim Cyber One), kemudian dia menemukan adanya unggahan video-video yang ada di group tersebut,” katanya, Kamis (3/12).

Kemudian, video yang diperoleh itu diunggah oleh tersangka H ke akun media sosial miliknya @hashophasan. H pun menyebarkan video itu secara masif di media sosial.

“Kemudian dia menyebarkan secara masif, hasil profiling yang dilakukan teman-teman Subdit Cyber Polda Metro Jaya, yang kemudian setelah kita lakukan profiling yang bersangkutan diketahui saudara H pemilik akun tersebut kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan memang betul akun itu milik saudara H sendiri,” ujarnya.

H ditangkap di rumahnya di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (2/12). Sejumlah barang bukti seperti handphone hingga akun Instagram milik H disita polisi.

H saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

KPK Kembali OTT, Kali Ini Bupati Banggal Laut

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini tim penindakan mengamankan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.

“Benar (penangkapan Bupati Banggai Laut),” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

KPK masih belum bersedia menjelaskan lebih detail terkait kasus yang menjerat WB. Termasuk barang bukti apa saja yang diamankan saat penindakan.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan statua hukum mereka yang diamankan dalam penindakan kali ini.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut tim penindakan masih bekerja di lapangan.

Baca juga: Wali Kota Cimahi Ditangkap, KPK Sita Uang dan Dokumen

“Kami masih menunggu hasil kerja rekan-rekan penindakan ya. Berikan waktu untuk kawan-kawan saya bekerja dulu. Nanti pada saanya akan diberikan penjelasan kepada publik,” kata Filri.

Dilansir detikcom, seorang sumber menyebutkan total ada 6 orang yang ditangkap, termasuk Wenny. Wenny diamankan bersama pihak lain yang diduga kontraktor dan tim sukses pemenangannya dalam Pilkada 2020. Wenny diketahui maju lagi dalam pilkada untuk periode keduanya bersama Ridaya La Ode Ngkowe.

“Dugaan suap bupati meminta sejumlah uang dari para kontraktor yang digunakan untuk kepentingan kampanye pemenangan,” katanya.

“Diamankan di Banggai dan sejumlah pihak diduga kontraktor, ada juga timses si bupati ikut diamankan. Barang bukti yang didapat sementara 2 kardus berisi uang sejumlah lebih dari Rp 1 miliar,” ucapnya.

IG

Continue Reading

Hukum

Ferdinand Hutahaen Ancam Laporkan Balik Putri Jusuf Kalla

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengingatkan bahwa dirinya bisa melaporkan balik pelapor terkait dugaan laporan palsu pencemaran nama baik, bila nantinya laporan yang telah dibuat tidak terbukti.

Diketahui, Ferdinad dilaporkan oleh putri Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Musjwira Jusuf Kalla, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Jangan lupa juga saya punya hak hukum, kalau ini nanti tidak bisa dibuktikan saya menyerang pelapor ini bisa diklasifikasikan laporan polisi dengan tujuan mencemarkan nama baik saya dan menyerang kehormatan saya,” kata Ferdinand, Rabu (2/12) dilansir CNNIndonesia.com.

Meski demikian, Ferdinand mengucapkan terima kasih atas laporan yang telah dibuat tersebut. Menurutnya, laporan tersebut akan membuka kebenaran dan fakta apakah dirinya bersalah dan pelapor memiliki hak melaporkannya ke polisi.

Baca juga: Beda Sikap Terkait UU Ciptaker, Ferdinand Hutahaean Mundur dari Demokrat

Ferdinand pun menyatakan siap menghadapi proses hukum ini dan memenuhi panggilan polisi di hari mendatang. “Kalau polisi memanggil saya, saya akan memenuhinya,” tuturnya.

Sebelumnya, Musjwira melaporkan Ferdinand ke polisi terkait dengan kicauannya yang menuding bahwa JK terlibat dalam kepulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab ke Indonesia.

“Saya di sini atas nama saya sebagai anak Pak Jusuf Kalla melaporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S. Kamri atas tulisan-tulisan yang mereka buat. Tulisan tersebut mengganggu martabat kami, saya dan keluarga,” kata Musjwira kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta.

Kuasa hukum pelapor, Muhammad Ikhsan, menerangkan bahwa kliennya menuduh para terlapor telah melakulan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari sejumlah barang bukti yang dikumpulkan, diduga Ferdinand telah melakukan penyebaran fitnah, penghasutan hingga berita bohong.

“Nanti polisi yang akan menentukan hasil dari laporan kami,” kata dia.

Laporan tersebut telah teregister dalam nomor ST/407/12/2020/Bareskrim. Dalam laporan itu, pihaknya juga melampirkan sejumlah bukti tangkapan layar dari unggahan-unggahan para terlapor.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC