Connect with us

Politik

Masyumi Reborn Ajak Gabung Amien Rais dan Abdul Somad

Published

on

Channel9.i-Jakarta. Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII), A Cholil Ridwan, menyatakan harapannya agar tokoh agama Abdul Somad dapat bergabung sebagai salah satu Dewan Syuro Partai Masyumi. Partai yang baru dideklarasikan tersebut, terus mengajak Somad untuk bergabung.

“Mudah-mudahan Allah menguatkan hidayahnya kepada UAS, bahkan kalau menurut saya, seumpama dia (UAS) mau jadi ketua umum Masyumi, saya setuju,” kata Cholil, saat berpidato di acara deklarasi kembalinya Partai Masyumi, di Jakarta Pusat, Sabtu, 7 November 2020.

Ia mengatakan Somad sebenarnya sudah pernah menyatakan bersedia menjadi Dewan Syuro saat menjadi narasumber di daurah di Pekanbaru. Saat itu, Cholil menanyakan kesiapan Somad jika dipilih, dan Cholil mendapat jawaban siap dari dia.

Baca juga: Kehadiarn Masyumi Reborn, PKB: Salut, Akhirnya KAMI Jadi Partai

Selain itu, Sekretaris BPU-PPII, Taufik Hidayat, mengatakan bahwa Partai Masyumi juga ingin menggandeng tokoh reformasi Amien Rais untuk bergabung. Meski saat ini Amien dikabarkan akan segera membentuk Partai Umat, namun ia meyakini Amien juga masih dapat bergabung di Partai Masyumi.

“Seiring waktu kita harapkan Pak Amien Rais juga masuk menjadi majelis syuro,” kata Taufik.

Saat ini, nama-nama calon Majelis Syuro itu terdiri dari beberapa tokoh nasional. Ada nama mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, hingga Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Soeharto, MS Kaban. Ada pula nama pentolan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dulu, Bachtiar Nasir.

Beberapa nama lain adalah, Ahmad Cholil Ridwan, Abdul Manan, Adnin Armas, Abbas Toha, Ahmad Yani, Alfian Tanjung, Amin Djamaluddin, Farid Ahmad Okbah, Fuad Amsyari, Gunarto Muchsin, Habib Muchsin Alatas, Jel Fathullah, Masri Sitanggang, Nur Chaniago, Ulil Amri Syafrie, dan Wan Abubakar.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Baleg Masih Masukkan RUU HIP Ke Proglenas, Empat Fraksi DPRI Menentang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Empat fraksi di DPRI RI menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Anggota Baleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah posisi RUU tersebut saat ini.

Sebab, pemerintah sudah menyatakan menolak RUU HIP dan menggantikannya dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Ketua DPR dan Pak Azis Syamsuddin menyatakan bahwa bahasan tentang RUU HIP dihentikan. Sehingga kalau sudah demikian posisinya bagaimana, masa kita masih akan terus melanjutkan gitu,” ujar Ledia dalam rapat panitia kerja penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Selasa (24/11).

Baca juga: Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Berbeda Dengan RUU HIP 

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo juga meminta agar RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Mengingat kondisi politik Indonesia saat ini tengah panas, setelah kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Pulangnya Habib Rizieq masih menimbulkan pro dan kontra bahkan sekarang ini sudah ramai sampai tingkat daerah yang mendukung dan yang kontra,” ujar Firman.

Sementara itu, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainudin Maliki menilai, RUU HIP kini bolanya berada di pemerintah. Sedangkan, pernyataan pemerintah terkait RUU ini dinilainya masih belum jelas.

Apalagi, RUU HIP ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah dalam memutuskan kelanjutan RUU ini.

“Bolanya sudah ada di pemerintah, tentu kita berharap pemerintah merespons hal ini dengan wisdom. Karena munculnya RUU ini telah menimbulkan kegaduhan dan kita tidak ingin RUU ini menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Zainudin.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengungkapkan RUU HIP masih diusulkan DPR masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Namun, masih menunggu kelengkapannya.

“Prolegnas Prioritas harus mempertimbangkan satu, RUU yang diusulkan DPR. Dua, RUU yang sedang menunggu surpres, tiga RUU dalam tahapan harmonisasi, dan keempat RUU dalam tahap penyusunan,” ujar

Dalam daftar usulan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, RUU HIP berada di nomor 14 yang merupakan luncuran dari Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya. RUU tersebut diusulkan oleh Baleg DPR.

Saat rapat Panja tersebut, empat fraksi menolak RUU HIP masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Anggota Baleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah posisi RUU tersebut saat ini.

Sebab, pemerintah sudah menyatakan menolak RUU HIP dan menggantikannya dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Ketua DPR dan Pak Azis Syamsuddin menyatakan bahwa bahasan tentang RUU HIP dihentikan. Sehingga kalau sudah demikian posisinya bagaimana, masa kita masih akan terus melanjutkan gitu,” ujar Ledia.

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo juga meminta agar RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Mengingat kondisi politik Indonesia saat ini tengah panas, setelah kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Pulangnya Habib Rizieq masih menimbulkan pro dan kontra bahkan sekarang ini sudah ramai sampai tingkat daerah yang mendukung dan yang kontra,” ujar Firman.

Sementara itu, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainudin Maliki menilai, RUU HIP kini bolanya berada di pemerintah. Sedangkan, pernyataan pemerintah terkait RUU ini dinilainya masih belum jelas.

Apalagi, RUU HIP ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah dalam memutuskan kelanjutan RUU ini.

“Bolanya sudah ada di pemerintah, tentu kita berharap pemerintah merespons hal ini dengan wisdom. Karena munculnya RUU ini telah menimbulkan kegaduhan dan kita tidak ingin RUU ini menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Zainudin.

IG

Continue Reading

Opini

Revolusi Apa Tanpa Perancis?

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Sejumlah pesohor Indonesia dengan mudah menisbikan Perancis. Hanya akibat perilaku dan penilaian sebagian warga mereka, termasuk Presiden Emmanuel Macron, terhadap Islam, lantas membuat banyak pihak gelap mata. Cara yang ditempuh luamayan kuno dan berulang: boikot produk Perancis.

Dengan cara memboikot, terbukti selama ini ummat Islam Indonesia sama sekali tidak memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. Sebab, ancaman boikot bukan sekali ini saja, dan tidak hanya negara Perancis. Hampir seluruh negara yang dianggap memiliki masalah dengan ummat Islam Indonesia, ummat Islam di negara mereka sendiri, dan atau ummat Islam di seluruh dunia, selalu beri ajian pamungkas: boikot!

Ambil contoh negara Myanmar, India, atau China. Ketiga negara yang mayoritas berpenduduk Hindhu dan Budha itu juga diakhiri dengan kata boikot. Myanmar untuk masalah Rohingnya, India untuk kebangkitan kaum Hindu nasionalis di bawah Partai Baratya Janata, serta China bagi persoalan Uighur. Tak ada komite evaluasi pemboikotan. Dan apakah para pesohor yang berada di depan tetap pada komitmen pemboikotan itu.

Bagaimana yang terjadi terbalik? Keempat negara tadi melakukan boikot produk-produk mereka terhadao negara-negara muslim? Industri militer dan intelektual Perancis, sebagai contoh. Atau produk murah yang berasal dari China atau India? Serta pelbagai perkembangan destinasi wisata bagi kaum muslim kelas menengah yang terdapat di Myanmar, Vietnam, Thailand, hingga Vietnam? Pembatasan makanan halal dan restoran Muslim, misalnya?

Saya tidak bisa membayangkan, kalau Perancis menyusul Inggris, keluar dari Uni Eropa. Langkah dalam membendung kaum migran asal dunia Arab, akibat konflik dalam pengaruh kebiadaban ISIS. Setengah pesepakbola Perancis beragama Islam, termasuk legendaris Zinedine Zinade. Berapa banyak pula yang kudu mengembalikan status kewarganegaraan mereka, jika konflik perbedaan identitas berkelanjutan?

Jika kita menimba mata air sejarah, seberapa banyak yang mendapat pengaruh dari Perancis dalam menjalankan revolusi? Bisa jadi sebagian besar negara yang melakukan revolusi nasional dalam abad ke 20. Pengaruh, dalam arti pergulatan pemikiran yang mereka alami selama menetap, melarikan diri, atau berpetualang di Perancis.

Bahkan kemunculan abad pencerahan atau auflarung di Eropa hampir identik dengan Perancis. Yakni kehadiran café atau kedai-kedai kopi tempat banyak orang bertemu. Pertemuan yang berujung kepada pertukaran ide dan ilmu. Banyaklah istilah yang dipakai merujuk bahasa Perancis.

Terdapat empat bentuk atau jenis revolusi paling legendaris yang mendapat pengaruh dari Perancis. Yakni Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Perancis (abad 18), Revolusi Industri (abad 18-19) dan Revolusi Iran (abad 20). Bisa jadi, revolusi Bolshevic (1917) saja yang tidak mendapatkan pengaruh dari Revolusi Perancis.

Revolusi yang terjadi di pelbagai belahan dunia, termasuk revolusi kemerdekaan di Indonesia, revolusi di China dan bahkan Indo China, sudah bisa “ditebak” direguk dari anggur yang terhidang dari pikiran filsuf hingga kaum revolusioner asal Perancis.

Upaya membangun “kebencian” kepada Perancis dalam konteks demonstratif ala boikot-boikotan sungguh tak punya nalar yang kuat. Ketergantungan  sejumlah negara Arab dan Afrika terhadap persenjataan moderen asal Perancis sungguh besar. Bagaimana “jihad” dengan cara boikot bekerja dalam tataran industri pertahanan ini?

Atau dalam praktek yang lebih membius. Yakni penggunaan parfum asal Perancis. Memang ada parfum selain dari Perancis? Bahan wewangian itu bukannya tersibak dari setiap sapuan kafiyeh petinggi-petinggi agama yang “berperang” melawan bau keringat dari kegiatan mereka? Wewangian yang berlabel halal ataupun minimal berbahasa Arab, bukannya baru muncul belakangan di dunia selebritas Indonesia? Itupun diampu artis-artis yang naik tangga popularitas dari industri sinetron yang sulit dilepaskan dari keluarga Punjabi yang Hindu itu.

Semula, revolusi ditasbihkan kepada perubahan radikal (sampai ke akar) dalam sistem pemerintahan. Yakni dari monarki ke republik. Monarki yang ditopang oleh teokrasi dan kelompok feodal. Itulah yang menjadi dasar betapa revolusi Perancis disebut lebih dulu, ketimbang revolusi yang lain. Belakangan, revolusi dikaitkan dengan pembebasan nasional. Atas dasar itu, Amerika Serikat pun menyebut diri sebagai kekuatan revolusioner, tatkala membebaskan diri dari Inggris. Jejak Perancis jelas ada dalam revolusi Amerika, sekalipun revolusi di Perancis terjadi limabelas tahun setelah kemerdekaan Amerika Serikat.

Dari kilas lintas itu, terlihat betapa rapuh dan konyolnya istilah revolusi moral dan lain-lain yang dihembuskan di Indonesia belakangan. Mau mengubah republik menjadi monarko atau teokrasi? Dengan mencimooh Perancis, semakin tak ada bangunan logika sekecil apapun dalam seluruh pergerakan massa yang disebut jutaan itu.

Saya tidak begitu memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Jusuf Kalla ketika menyebut demokrasi Indonesia seperti kehilangan daya tampung atas fenomena Rizieq Shihab. Setahu saya, bahkan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Rizieq Shihab adalah para pemilih dalam pemilu dan pilkada. Mereka bukanlah tokoh-tokoh yang meneriakkan golongan putih atau revolusi putih. Mereka pemilih. Suara mereka sudah ditampung dalam kotak-kotak demokrasi di tempat-tempat pemungutan suara.

Sudah lama muncul kajian di negara-negara Skandinavia, betapa satu orang warga memiliki lebih sari satu organisasi. Pun dalam sistem politik Indonesia, satu warga bisa saja pendukung Rizieq Shihab, tetapi sekaligus pendukung pasangan tertentu dalam pilpres atau pilgub. Pimpinan mereka juga orang-orang yang jelas-jelas berpartai. Dalam fenomena 212, massa partai politik jelas hadir di lapangan, pun sesudahnya, termasuk dalam jumlah mayoritas dari luar Jakarta.

Cek saja arus pemberitaan sepanjang 212. Arus massa berasal dari mana? Bis, pesawat, sampai kendaraan pribadi itu apa ditumpangi oleh warga Jakarta? Begitu juga dengan pesaing-pesaing mereka, juga berbaris dari luar Jakarta. Pemindahan tugas Kapolda Jawa Barat pascaperistiwa 212 jelas-jelas berdasarkan pertimbangan ketidak-mampuan menahan arus massa yang masuk ke Jakarta.

Berapa hari santri-santri asal Ciamis berjalan kaki?

Pun pihak-pihak yang melakukan “pembelaan” terhadap penumpukkan massa dalam mengarak Rizieq Shihab berasal dari tokoh-tokoh politik. Mereka yang berpidato di dalam mobil komando juga anggota-anggota parlemen nasional yang sebagian besar bukanlah legislator asal DKI Jakarta. Kemacetan luar biasa yang terjadi di Jakarta setiap aksi mobilisasi massa dilakukan, juga bukan terjadi dalam jalanan kampung. Tetapi di jalanan utama. Arus massa hilang juga tak masuk ke perumahan warga, melainkan bermuara di daerah-daerah penyangga hingga luar Jawa.

Dalam soal-soal seperti ini, Ali Syariati layak dikenang. Walau bukan pemimpin revolusi Iran, tetapi keberadaannya di Paris mampu menyusun lapisan intelektual yang secara konsisten mendukung penumbangan Syah Rezha Pahlevi. Kaset-kaset ceramah Imam Khomeini mereka sebarkan ke seluruh Iran, terutama Teheran. Siapapun yang mengaku kaum intelektual, tak bakal berkhianat kepada kehadiran sosok Ali Syariati ini.

Ketika revolusi sedang diteriakkan di Indonesia, siapa Ali Syariati-nya? Itu yang kabur gambarnya. Sehingga yang muncul ke permukaan lagi-lagi ampas, sampah, plus klaster baru Covid 19.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading

Politik

Pemerintah Usulkan Tiga RUU Baru, Salah Satunya RUU Wabah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengusulkan tiga rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Tiga RUU itu, yakni RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, dan omnibus law sektor keuangan.

Yasonna mengatakan usulan itu berdasarkan pertimbangan dan pemikiran adanya kebutuhan hukum. Ia mengatakan RUU tentang Hukum Acara Perdata penting dalam memberi kepastian hukum dan mampu mengakomodasi perkembangan penyelesaian persengketaan perkara perdata.

“Apalagi dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya peradilan yang dapat mengatasi penyelesaian persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien,” ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (23/11).

Baca juga: RUU Ketahanan Keluarga Ditolak 4 Fraksi di DPR RI

Kedua, ia mengatakan, RUU tentang Wabah bertujuan mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur upaya penanggulangan pada saat wabah sudah terjadi.

RUU ini akan mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan deteksi dini sebuah wabah. “Sebagai upaya untuk meminimalisir penularan, menurunkan jumlah kasus, jumlah kematian, risiko kecacatan, dan perluasan wilayah serta dampak malapetaka yang ditimbulkan,” ujar Yasonna.

Sementara RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau omnibus law sektor keuangan, ia mengatakan, diperlukan dengan mempertimbangkan peran sektor keuangan yang sangat besar dalam mengakumulasi tabungan dan modal nasional. Ia menjelaskan, sektor keuangan Indonesia saat ini masih belum berkembang.

Di sisi lain, perkembangan industri jasa keuangan semakin kompleks dan memerlukan penguatan lembaga jasa keuangan. “Pembentukan RUU tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat,” tandas Yasonna.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC