Connect with us

Politik

KPU Resmi Tetapkan Gibran Jadi Wali Kota Solo

Published

on

Channel9.id – Jakarta. KPU Kota Surakarta resmi menetapkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih, Kamis 21 Januari 2021.

“Berdasarkan SK (Surat Keputusan) Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 7/pl.02.7- Kpt-3372/Kpu-Kot/1/2021 Tentang Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta tahun 2020, menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dengan perolehan suara sebanyak 225.451 suara atau 86,54% dari total suara sah, resmi keluar sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Terpilih,” kata Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti dalam acara Rapat Pleno Terbuka di Swiss-Belhotel, Kamis 21 Januari 2021.

Nurul Sutarti menyampaikan, selanjutnya KPU akan mengusulkan pelantikan serta evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait.

“KPU Kota Surakarta akan menyelesaikan tahapan terakhir karena setelah penetapan ini, tugas KPU sudah selesai tinggal mengusulkan pelantikan serta evaluasi dan laporan pertanggung jawaban kepada pihak terkait,” ujarnya.

Nurul pun memastikan, penetapan ini tidak ada pelanggaran perkara di MK.

“Dipastikan tidak ada atau tidak tercatat register perkara di MK dan Pilkada Kota Surakarta tidak ada sengketa,” Nurul menambahkan.

Sementara itu, Kikin Sultanul Hakim selaku Asisten Pemerintah Kota Surakarta turut mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan seluruh elemen masyarakat yang telah menyukseskan proses demokrasi di Solo dengan kondusif dan lancar.

“Sekarang saatnya konsolidasi demokrasi, kalau pada saat pilwakot sempat terkotak-kotak, maka kali ini tidak ada lagi kelompok paslon 1 atau 2. Sekarang harus bersatu untuk bangun kota Solo,” tandasnya.

Selanjutnya KPU Surakarta akan menyampaikan surat pengusulan pengangkatan pasangan calon terpilih Gibran-Teguh kepada DPRD Kota Surakarta, yang untuk kemudian oleh DPRD akan diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah pada Jumat 22 Januari 2021.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Belum Terima Hasil KLB, Mahfud: AHY Masih Ketum Demokrat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menkopolhukam Mahfud MD masih mengangap kepemimpinan Partai Demokrat yang resmi masih berada di tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menjelaskan sampai saat ini pemerintah menganggap Partai Demokrat belum melakukan kongres luar biasa (KLB).

Menurut Mahfud, jika Partai Demokrat melaksanakan KLB, pastinya pemerintah mendapat pemberitahuan resmi serta malaporkan hasil dari KLB tersebut.

“Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) putra Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang sampai sekarang,” ujar Mahfud dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3).

Mahfud menambahkan pemerintah menilai kegiatan di Deli Serdang hanya sebagai acara temu kader Partai Demokrat. Namun, jika ada nantinya ada perkembangan bahwa pihak yang menyelenggarakan KLB melaporkan hasil kegiatan, baru pemerintah bisa memberikan penilaian apakah hasil dari acara tersebut sah atau tidak dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum.

Meski begitu, Mahfud juga menekankan pemerintah tidak bisa menilai apakah kegiatan di Deli Serdang sah atau tidak.
Di sisi lain, Mahfud kembali menekankan selama belum ada laporan Partai Demokrat melaksanakan KLB dan sudah terbentuk kepengurusan baru, maka kepemimpinan partai yang resmi tercatat dipegang AHY.

“Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi,” ujar Mahfud.

Untuk itu, pemerintah tidak bisa ikut campur dan menghalangi kegiatan tersebut karena akan melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.

Dalam UU tersebut, kata Mahfud, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital.

IG

Continue Reading

Politik

Moeldoko Ajak Kader Kembali Meraih  Kejayaan Demokrat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) mengajak seluruh kader partai Demokrat untuk bersatu memajukan partai guna meraih kejayaan.

“Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat,” katanya di acara penutupan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) malam.

Baca juga: AHY Singgung Kejayaan Demokrat pada 2009 

Menurut Moeldoko, kekuatan Partai Demokrat berada di tangan seluruh kadernya. Untuk itu ia berharap seluruh pemimpin Partai Demokrat agar menggandeng rakyat.

“Selaku pemimpin partai baik itu di tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, harus bersama dengan rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Moeldoko resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat.

KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

Sementara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ade Armando Minta Moeldoko Mundur dari KSP, Ini Alasannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando angkat suara menyusul ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Ade  Moeldoko harus mundur dari Kepala Staf Kepresidenan. Ade Armando menyebut langkah Moeldoko mengambil alih Demokrat dapat mengkhawatirkan Presiden Jokowi. Kepala Negara dikhawatirkan disebut dalang dari kudeta partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Karena sudah menjadi Ketua Partai Demokrat, sebaiknya Pak Moeldoko meletakkan jabatan di KSP,” kata Ade di akun Twitter-nya @adearmando1, dikutip Sabtu (6/3).

Baca juga: Respon KLB Medan, AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri 

“Kalau pak Moeldoko tidak mundur dari KSP, itu seolah membenarkan tuduhan bahwa mastermind kudeta Partai Demokrat adalah Pak Jokowi,” sambung pegiat media sosial yang dikenal pendukung Jokowi itu.

Bukan hanya Ade Armando, pegiat media sosial Eko Kuntadhi yang sama-sama aktif di Cokro TV juga menganggap bahwa sebaiknya Moeldoko mundur dari istana dan fokus pada kisruh urusannya di Demokrat.

“Bijaknya kalau Pak Moeldoko lagi bertempur di Partai Demokrat, dia harus istirahat dari KSP dulu, deh. Konsentrasi saja dulu sama arena pertempurannya,” tulisnya di akun twitter @eko_kuntadhi pada Jumat (5/3).

Eko menjelaskan bahwa kisruh terkait Ketum di Partai Demokrat mungkin akan berbuntut panjang sebab SBY tidak akan menyerah begitu saja.

Sebaiknya kata dia, Moeldoko bertarung semestinya dengan SBY tanpa titel Kepala Staf Kepresidenan.

“Menteri atau setara Menteri merangkap Ketum Partai sih, nggak masalah. Toh ada contoh Pak Erlangga, Pak Prabowo. Hanya saja, pertarungan PD kayaknya agak panjang. SBY nggak akan nyerah begitu saja,” tulis Eko.

“Mestinya ini pertarungan Moeldoko vs SBY, bukan Kepala KSP Vs Mantan Presiden,” tambahnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC