Connect with us

Ekbis

Kredit Usaha Mikro di Bank Umum Turun Signifikan

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah sebenarnya sadar sejak awal tentang dampak ekonomi pandemi yang akan sangat memukul sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam arahan akhir April tahun 2020 lalu, Presiden Jokowi merasa perlu menyampaikannya secara khusus pada Rapat Terbatas melalui Video Conference.

Salah satu yang disinggung beberapa kali adalah terkait kredit UMKM. Presiden meminta agar ada relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR. Tak cukup itu, dijanjikan adanya perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja.

Presiden Jokowi merasa perlu mengatakan, “Ini bantuan modal kerja darurat ini harus betul-betul kita rancang betul agar UMKM betul-betul merasakan dan mendapatkan skema bantuan modal darurat ini. Data yang saya miliki, ini ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan.”

Arahan Presiden kemudian ditindaklanjuti berbagai kebijakan. Sekurangnya, pelaku UMKM termasuk yang paling sering disebut dalam narasi kebijakan. Pemerintah berulangkali menyatakan komitmen untuk meringankan dampak buruk yang dialami mereka.

Diikuti pula dengan tambahan alokasi dana APBN 2020 perubahan menurut dua versi Perpres. APBN 2021 pun dinformasikan mempertahankan arah kebijakan terkait UMKM. Secara lebih khusus, narasi kebijakan APBN 2021 tentang prioritas bantuan atau upaya mendorong kredit UMKM kembali dikedepankan. Diulangi soalan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tentu saja kebijakan demikian disertai dengan alokasi dananya.

Sebenarnya sebelum pandemi pun komitmen Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada penyaluran kredit bagi UMKM terus menerus dinyatakan. Berbagai kebijakan dijalankan. Antara lain yang paling lama dan populer adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Alokasi dana APBN untuk subsidi bunga dan penjaminan KUR terus digelontorkan dengan nilai yang cenderung bertambah.

Ternyata, dampak positif tidak sebesar yang diharapkan. Berbagai program memang cukup berhasil menurunkan “biaya” bagi yang memperoleh kredit atau pembiayaan. Namun jangkauan kepada penerima baru berlangsung lambat. Meski telah diatur sedemikian rupa, sebagian besar yang menerimanya adalah para “pelaku lama”.

Hal itu terindikasi kuat dari data jumlah rekening kredit maupun nilai kredit yang diterima UMKM. Pertumbuhan jumlah penerima kredit UMKM hanya setara dengan kredit nonUMKM. Bahkan, lebih rendah pada tahun-tahun tertentu. Dalam hal pelaku, hanya sedikit meningkat hingga mencapai sepertiga penerima kredit. Sedangkan secara nilai posisi atau baki kredit UMKM, porsi UMKM mengalami stagnasi di kisaran 19-20% pada Bank Umum.

Kebijakan mitigasi dampak pandemi yang dinarasikan lebih memprioritaskan kredit UMKM sejauh ini juga tidak didukung oleh data realisasi. Posisi kredit UMKM pada akhir Maret 2021 hanya sebesar

Posisi kredit UMKM di Bank Umum pada akhir Maret 2021 sebesar Rp1.089 triliun. Turun atau mengalami kontraksi dibanding akhir 2020 (Rp1.091 triliun) dan akhir 2019 (Rp1.111 trilun). Porsinya hanya sebesar 19,64% dari total kredit perbankan.

Jumlah penerima kredit UMKM sebanyak 15,81 juta rekening. Juga turun atau lebih sedikit dari akhir tahun 2019 (15,92 juta rekening) dan akhir 2020 (15,97 juta rekening). Secara porsi, posisi akhir Maret 2021 merupakan 31,63% dari seluruh rekening kredit Bank Umum. Dengan kata lain, secara jumlah rekening pun, UMKM masih lebih sedikit, dan porsinya cenderung berkurang.

Penurunan terutama dialami kredit usaha mikro sebagai salah satu klasifikasi dalam kredit UMKM. Pada Maret 2021, posisi atau baki kredit usaha mikro sebesar Rp224 triliun. Merupakan 20,62% dari total kredit UMKM. Nilai dan porsi tersebut lebih kecil dari posisi akhir tahun 2020, yang sebesar Rp247 triliun atau 22,65%. Lebih kecil juga dari posisi akhir tahun 2019, yang sebesar Rp284 triliun atau 25,53%.

Baca juga: APBN Tekor Tetapi Dana Berlebih

Tidak hanya nilainya, jumlah rekening penerima kredit mikro juga tercatat paling menurun. Jumlahnya hanya sebanyak 10,77 juta rekening pada akhir Maret 2021. Turun cukup drastis dari tiga bulan sebelumnya, sebanyak 11,58 juta rekening pada akhir 2020. Bahkan, pada akhir tahun 2019 masih terdapat 13,44 juta rekening.

Fenomena ini cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut dan menentukan pola kebijakan atas kredit UMKM. Perlu diingat dalam berbagai kesempatan, Pemerintah menyampaikan capaian penyaluran subsidi untuk KUR selama bertahun-tahun. Baik dari sisi nilai maupun jangkauan debiturnya.

Belakangan memang dikembangkan secara lebih khusus apa yang disebut sebagai pembiayaan ultra mikro (UMi). Besaran plafon kreditnya lebih kecil dari kredit usaha mikro. Sasaran utamanya adalah mereka yang belum terjangkau layanan perbankan, termasuk KUR. Alokasi dana pembiayaan untuk mendukung lembaga penyalur dan subsidi untuk debitur dilaporkan bertambah selama era pandemi. Dilaporan pula tentang terjadinya peningkatan nilai dan jangkauan dari kredit ultra mikro.

Meski masih memerlukan kajian yang lebih lanjut, ada indikasi perpindahan nasabah usaha kredit mikro ke ultra mikro. Akibatnya, jumlah rekening penerima usaha kredit mikro di Bank Umum terus terjadi.

Fenomena ini menjadi serupa dengan indikasi sebelumnya atas nasabah KUR yang merupakan “pindahan” dari nasabah nonKUR. Padahal, awalnya salah satu tujuan utama program KUR adalah meningkatkan jangkauan penerima kredit UMKM.

Salah satu efek samping yang juga kurang diperhitungkan sebelumnya dalam program KUR dan UMi adalah pada koperasi simpan pinjam. Koperasi cukup terdampak oleh KUR dan UMi, karena kesulitan bersaing. Upaya perbaikan KUR dengan melibatkan koperasi sejauh ini sulit dilaksanakan, karena kendala aturan teknis yang kompleks bagi koperasi.

Tentu saja manfaat program KUR dan program UMi masih dirasakan oleh masyarakat, antara lain dengan berkurangnya biaya peminjaman. Akan tetapi perlu diperhitungkan lebih teliti apakah hal itu sepadan dengan biaya APBN yang telah dialokasikan. Dan tujuan memperluas jangkauan penerima kredit tampak tidak tercapai.

Penulis menilai kebijakan atas kredit UMKM sejauh ini, termasuk di era pandemi, kurang berdasar hasil kajian yang cermat atas yang fenomena yang terjadi. Laporan tentang capaian program tidak memperhitungkan faktor pengurangnya. Seperti soalan perpindahan status debitur dan merosotnya peran koperasi dan lembaga swadaya masyarakat yang telah operasional sebelumnya.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Mendagri Minta PT. BAI Perhatikan Aspek Lingkungan

Published

on

By

Mendagri Minta PT. BAI Perhatikan Aspek Lingkungan

Channel9-id-Bintan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau, sempat meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang dikelola PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Minggu (9/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Mendagri yang turut didampingi Gubernur Kepulauan Riau, meminta PT. BAI memperhatikan aspek lingkungan, agar selaras dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan green industry dan green economy. Ia pun menekankan kegiatan di sana jangan sampai menghasilkan efek polusi yang dapat mencemari lingkungan.

“Tadi saya pesan kepada PT BAI, nomor satu saya minta tolong masalah lingkungan, karena pemerintah pusat sekarang mindsetnya adalah green industry, green economy, ini jangan sampai memberikan dampak polusi terutama apalagi ada penggunaan batu bara, sudah ada teknologi untuk zero transmission, zero pollution untuk batu bara, fine, bagus,” ujar Mendagri.

Mendagri juga berpesan agar PT BAI memperhatikan pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, agar tak turut mencemari lingkungan. Terlebih, plastik merupakan jenis sampah yang sulit diurai. “Jangan sampai ada sampah plastik, jangan sampai ada industri besar seperti ini sampahnya tidak teratur, plastik terutama,” pesannya.

Selain persoalan sampah, Mendagri juga minta status KEK tak mengubah kawasan hijau dan lingkungan sekitar, misalnya dengan membiarkan ruang hijau dan perbukitan yang telah ada sebelumnya. “Ruang hijau jangan diubah, jadi tetap ada hutan, industri di tengah hutan, itu hebat,” tandasnya.

Tak kalah penting, selain aspek lingkungan, Mendagri juga menekankan pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton. Ia pun meminta agar pelatihan masyarakat lokal dijadikan prioritas. Dengan demikian diharapkan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menguntungkan semua pihak.

“Nah ini kalau semua diuntungkan, perusahaan jangan hanya mikir untung sendiri, perusahaan diuntungkan, masyarakat diuntungkan, pemda diuntungkan, pemerintah pusat diuntungkan, kita semua pasti akan mendukung investasi menjadi model buat tempat lain,” tuturnya.

Mengutip data dari www.kek.go.id, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berada di Pulau Bintan Kepulauan Riau, yang merupakan sentra choke point Selat Malaka. KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter. Diperkirakan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang, tersebar untuk industri pengolahan refinery sebesar 350 orang, industri pengolahan smelter sebesar 260 orang dan jasa dermaga serta pelabuhan yang berpotensi menciptakan kegiatan ikutan (multiplier effect) di kawasan tersebut.

Continue Reading

Ekbis

Indonesia Masih di Zona Resesi, Ini Tiga Rekomendasi Indef

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta.  Di tengah optimisme pemulihan perekonomian global yang didorong oleh pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, China, dan sejumlah negara maju lainnya, laju perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan negatif di triwulan I 2021, sebesar -0,74 persen yoy (-0,96 presen qtq).

“Hal ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada di zona resesi. Tren perbaikan secara kuartalan memang ada, namun masih parsial di beberapa sektor saja, selebihnya masih banyak sektor yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, seperti industri, transportasi, dan sektor akomodasi,” ujar Kepala Center Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufikurahman, Rabu (5/5).

Rizal pun memberikan tiga rekomendasi agar pertumbuhan ekonomi bisa bergerak positif di kuartal II-2021. Pertama, yang perlu dilakukan adalah pemerataan program vaksinasi. Dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang yang tumbuh positif, Indonesia sebagai negara yang masih tertinggal, terkontraksi.

“Perlunya percepatan dan pemerataan program vaksinasi, efektifitas serta akselerasi distribusi kebijakan Program Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kunci strategisnya,” sebut Rizal.

Kedua, dalam menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terutama di kuartal II, maka perlu didongkrak perbaikan konsumsi rumah tangga.Diantarannya perbaikan pendapatan agar daya beli semakin membaik.

Baca juga: Indef: Anggaran Kesehatan Covid-19 Kecil dan Tidak Efektif

Ketiga, untuk mencapai pertumbuhan di atas 6 persen pada kuartal II-2021 dirasakan sangat berat, maka perlu ada perbaikan kinerja ekspansi kredit growth.

“Jadi perlu ada perbaikan kinerja kredit yang bisa menggerakkan sektor riil,” ucap Rizal.

Oleh karena itu, perlu adanya percepatan dan pemeratan program vaksinasi Covid-19.

“Perlu upaya percepatan dan pemerataan program vaksinasi, efektifitas serta akselerasi distribusi kebijakan Program Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kunci strategisnya,” tutur Rizal.

IG

Continue Reading

Ekbis

Meski Pandemi, Pemulihan Ekonomi Hijau Harus Dijalankan Secara Serius

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekonomi hijau (green economy) di Indonesia dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Negara, Selasa (4/5).

Pernyataan presiden ini menjadi langkah penting dalam penguatan ekonomi hijau dan mencegah krisis iklim.

Merespons hal tersebut, Koalisi GENERASI HIJAU (Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia) menyambut baik komitmen yang disampaikan Presiden dalam Musrenbangnas tersebut.

“Transformasi menuju energi baru dan terbarukan adalah sebuah keharusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah dan semua stakeholder. Energi baru dan terbarukan adalah masa depan kita”, kata Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar yang merupakan anggota koalisi, pada Rabu (5/5).

Menurutnya, meskipun pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi karena pandemi covid-19, namun, pemulihan ekonomi hijau untuk kebutuhan jangka panjang harus dijalankan secara serius oleh pemerintah.

Paul menambahkan bahwa Indonesia sudah harus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan sedikitnya 50% di 2050, dan mulai mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan sama sekali tidak menggunakan fosil lagi mulai 2050, kecuali menggunakan teknologi carbon capture and storage.

“Transisi menuju energi baru dan terbarukan membutuhkan dukungan dan keseriusan pemerintah di semua tingkatan, terutama dukungan regulasi dan kebijakan fiskal di tingkat nasional dan daerah. Selain itu,” ungkapnya.

Senada dengan Paul, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang juga Koordinator Koalisi Generasi Hijau, Misbah Hasan, menambahkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya di level komitmen politik, namun dibutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat birokrasi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Karena itu, dukungan pendanaan dari APBN dan APBD menjadi sebuah keharusan dalam memperkuat komitmen yang sudah disampaikan presiden ini.

Memang terdapat sejumlah skema kebijakan fiskal yang bisa digunakan pemerintah untuk memperkuat transisi menuju green economy, termasuk skema perpajakan, penandaan anggaran (budget tagging), dan juga transfer anggaran berbasis ekologi. Namun, Misbah memberi penekanan supaya pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBN 2022 untuk mendukung komitmen politik presiden ini.

Untuk tahap awal, tegas Misbah, komitmen presiden harus secara eksplisit dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang sedang disusun oleh Bappenas dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, nota keuangan dan RAPBN 2022.

Sementara itu, Ketua IAP2 Indonesia (International Association for Public Participation) Aldi Muhammad Alizar memberi penakanan tentang pentingnya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperkuat green economy ini. Selain itu, kolaborasi antar stakeholder, baik state actors maupun non state actors seperti sektor swasta dan masyarakat sipil, juga perlu diperkuat untuk mendukung kebijakan transisi menuju ekonomi hijau.

“Jika antar kementerian/lembaga, sektor swasta dan masyarakat sipil jalan sendiri-sendiri dan tidak berkolaborasi, maka komitment presiden dalam penguatan ekonomi hijau akan sulit dilaksanakan”, tegas Aldi.

“Komitmen presiden sudah bagus, namun dukungan kementerian/lembaga dan kebijakan fiskal masih sangat lemah”, ujar Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB) Dr. Cand Yusdi Usman. Yusdi mencontohkan kecilnya dana penanganan perubahan iklim yang diusulkan Bappenas sebagai prioritas nasional tahun 2022, yakni hanya Rp 9,6 Triliun.

 

IG

Continue Reading

HOT TOPIC