Penulis : Yanuar Iwan S.
Kebijakan politik dan ekonomi “One belt One Road”.Atau “TheNew Silk Road” ditetapkan Presiden China Xi JinPing pada tahun 2013. Inti dari kebijakan ini adalah Usaha China untuk membuka konektifitas dijalur perdagangan internasional memanfaatkan segala peluang diera globalisasi untuk kepentingan strategis ekonomi dan politiknya.
Wilayah Asia Tenggara adalah wilayah yang termasuk jalur”New Silk Road” melalui skenario investasi dan pemberian bantuan hutang China tahap demi tahap mulai mendapatkan keuntungan finansial dan politik dari Program ini. Memanasnya kondisi politik diLaut Cina selatan,memaksa China mencari alternatif lain untuk memanfaatkan kondisi dinegara negara yang secara geografis dekat dengan mereka.
Tentu saja proyek infrastruktur yang pembangunannya didanai oleh hutang dari China adalah bentuk investasi kepentingan China tersebut. Proyek pembangunan pelabuhan Malaka oleh Malaysia yang dananya dari hutang China sampai kini belum terwujud karena PM Malaysia Mahathir Muhammad menghentikan proyek-proyek yang didukung dana China senilai US $ 20Milyar.
Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta -Bandung yang dananyajuga dari hutang China CDB (China Development Bank) malah sedang dirintis diIndonesia.
Negara-negara dikawasan Asia Selatan seperti Srilanka terpaksamemberikan izin penggunaan pelabuhan-pelabuhan strategis kepada Beijing selama99 tahun karena tidak bisa membayar pinjaman senilai US $ 1,4 Miliar. Pakistan melalui PM Imran Khan menyatakan kekhawatiran besar akan kemampuan keuangan negara itu dalam membayar hutang proyek ekonomi China-Pakistan. Keadaan yang nyaris sama juga dialami negara-negara seperti Mongolia,Tajikistan,Kirgistan dan Montenegro.
Zimbabwe salah satu negara diwilayah Afrika Selatan sejak 1Januari 2016 mengganti mata uangnya menjadi mata uang China Yuan sebagai imbalan penghapusan hutang karena tidak mampu membayar hutang kepada China. Nigeria negara di Afrika Barat terpaksa menerima penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur dinegaranya karena menunggak hutang.
Belajar dari peristiwa ekonomi dan politik tersebut Indonesia harus super hati-hati didalam setiap persetujuan perjanjian hutang dengan negara bermodal besar seperti China dan AS serta sekutunya dampak secara ekonomi,politik dan pertahanan keamanan harus diutamakan.Jika kita melihat negara pemberi hutang terbanyak kepada Indonesia akhir Juni 2018 China ada diurutan ke 4(empat) dengan nilai pinjaman US $ 1,44 Miliar setelahJerman,Perancis,dan Jepang.
Mengingat kuantitas demografi China yang hampir 1 Milyar penduduk. Analisa dari beberapa tokoh militer Salah satunya dari Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo “Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis dan astronomis strategis kaya akan sumber daya mineral yang menjadi magnet ekonomi dan politik bagi negara manapun ada apa dengan penambahan pasukan AS diAustralia termasuk demonstrasi militer AS di Laut Cina Selatan dan seringnya China mengadakan latihan tempur besar besaran dikawasan yang sama”.
Setiap analisa dan saran dari tokoh sipil maupun militer Indonesia layak dijadikan bahan renungan dan evaluasi demi tetap tegaknya NKRI.Sudah sepatutnya pemerintah mensosialisasikan setiap perjanjian ekonomi secara transparan kepada DPR yang merupakan representasi dari rakyat.
