Connect with us

Opini

Radikalisme Ala Ngaji Sosial

Published

on

Oleh: Soffa Ihsan

Channel9.id – Jakarta. Gelombang masyarakat yang terpapar radikalisme dari hari ke hari tampaknya semakin meningkat. Kendatipun pemerintah beserta pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya konter narasi dan moderasi, namun benih-benih calon “jihadis dadakan” selalu saja muncul bertebaran dimana-mana. Bagaimana fenomena ini bisa tumbuh, berkembang dan menyebar?

Pada lebih dari satu dekade terakhir ini, pola pikir, sikap dan tindakan ekstrimisme berbasis keagamaan dengan segala bentuk latar historis, model gerakan dan kompleksitas permasalahan yang melatari semakin marak terjadi. Memang dalam perhitungan sejarahnya, sikap dan tindakan radikal tidak bisa dilepaskan dengan unsur agama. Bahkan semua agama-agama besar yang ada di muka bumi ini pernah dijadikan sebagai alat pembenar radikalisme.

Praktik Sosial

Pada konteks Indonesia, kekerasan komunal termasuk di dalamnya karena faktor agama merupakan kekerasan dengan korban terbanyak dibanding dengan tiga kelompok kekerasan lainnya seperti kekerasan saparatis, kekerasan negara masyarakat dan kekerasan hubungan industrial. Hal ini mengindikasikan bahwa realitas keberagamaan manusia Indonesia memiliki potensi besar untuk diolah menjadi sumber lahirnya kelompok-kelompok ekstrimis yang menjadikan kekerasan atas nama agama sebagai sarana dan media paling rasional dalam menuju arah perubahan.

Keterlibatan masyarakat dalam radikalisme yang dalam hal ini berupa partisipasi aktif tidaklah berada dalam ruang kosong. Kemauan masyarakat untuk melibatkan diri berada dalam suatu habitus sosial tertentu yang sarat dengan kepercayaan, nilai dan norma-norma tertentu. Artinya, praktik sosial berupa partisipasi masyarakat dalam sikap dan tindakan radikalisme berada pada konteks sosial tertentu dalam suatu masyarakat. Hal ini oleh karena masyarakat apapun tidak mungkin terorganisasi tanpa suatu “budaya” yang mengorganisasikan makna dan praktik sosial mereka sehari-hari. Ini mengisyaratkan eksisnya “budaya” sebagai pilar bangunan struktur yang mengatur agen para pelaku praktik sosial sehari-hari.

Namun pada sisi yang lain, manusia juga diyakini bukanlah robot yang bergerak penuh dengan mekanistik. Manusia bukanlah hamba struktur yang pasif, namun manusia merupakan mahluk aktif yang senantiasa melibatkan pemaknaan dalam setiap tindakannya. Kendatipun dalam proses bertindak manusia mengacu pada aturan yang sama, akan tetapi pemaknaan pada tataran agen individu tidaklah akan sama.

Sikap dan tindakan radikalisme memang dibentuk oleh struktur yaitu hal-hal di luar individu yang berperan sebagai patokan umum bagi agen dalam bertindak, namun keberadaan struktur itu sendiri juga dibentuk oleh agen. Meminjam istilah Anthony Giddens, antara agen dan struktur, hubungan yang terjalin bukan dualisme melainkan dualitas. Struktur adalah medium dari agen, dan pada saat yang bersamaan struktur merupakan produk dari agen. Agen bukan sekedar mereproduksi struktur tapi juga memproduksi struktur. Pernyataan Giddens tersebut menunjukkan bahwa suatu realitas sosial juga kental dengan dimensi subjektif pelaku. Selain itu, realitas sosial juga bersifat jamak tidak tunggal karena bergantung pada keragaman makna subjektif para agen.

Cara pandang teoritis ini mengambil posisi untuk memahami proses terbentuknya partisipasi masyarakat dalam sikap dan tindakan radikalisme. Partisipasi masyarakat diasumsikan sebagai praktik sosial yang dalam konteks ini yang dimaksud praktik sosial adalah bergabungnya dengan kelompok-kelompok radikal yang berulang. Teori Strukturasi Giddens merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur dengan pusat perhatian pada praktik sosial yang berulang (Ritzer, 2005). Dalam kaca mata teori ini antara agen dan struktur tidak berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain, namun terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara agen dan struktur. Relasi dualitas antara agen dan struktur terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu.

Pada tataran teoritis, konsep pertautan antara agen dan struktur sebenarnya telah banyak melahirkan aktor-aktor intelektual seperti Anthony Giddens, Arcehr, Pierre Bourdieu, Jurgen Habermas dan George Ritzer. Pada deretan nama-nama tersebut, selain memiliki perbedaan istilah teoritis, masing-masing tokoh juga memiliki perbedaan substansial dalam bangunan konsep teoritisnya.

Disini ingin menegaskan bahwa sebenarnya individu secara nyata ikut memproses “tatanan bayangan” dan “patokan umum” yang terstruktur. Aktor terlibat secara aktif dalam rangkaian proses menstruktur tatanan bayangan yang dimaksud. Kemudian secara bersamaan, struktur itu juga memproduksi tindakan sosial yang menstruktur. Pendek kata, sikap dan tindakan radikalisme memang dibentuk oleh struktur yaitu hal-hal di luar individu yang berperan sebagai patokan umum bagi agen dalam bertindak, namun keberadaan struktur itu sendiri juga dibentuk oleh agen.

Keberadaan struktur ditempatkan sebagai “tatanan bayangan” dan “patokan umum” yang ikut dipertimbangkan oleh masyarakat dalam kerangka untuk ikut serta berpartisipasi. Apa yang seharusnya dikerjakan, kapan, oleh siapa, untuk tujuan apa dan bagaimana berpartisipasi tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah terstruktur sedemikian rupa, sesuai dengan lingkungan sosial budaya setempat. Para anggota masyarakat tentu tidak akan menutup mata terhadap hal-hal demikian, karena ketentuan-ketentuan itu bagian dari pola kehidupan yang telah dijalani selama ini. Hal serupa juga terjadi dalam proses partisipasi masyarakat dalam sikap dan tindakan radikalisme.

Sebagai bentuk “tindakan sosial”, sikap berpatisipasi bukanlah terjadi dalam ruang kehidupan masyarakat yang hampa akan kebiasaan-kebiasaan umum. Kesediaan individu sebagai suatu komunitas tertentu atau anggota kelompok untuk berperan serta dalam proses radikalisme tidak bisa dilepaskan dari latar sosial budaya dimana dia hidup. Realitas keikutsertaan masyarakat dalam mendukung radikalisme telah menjelma sebagai “pedoman” hidup yang baku dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lain. Keberadaan pedoman hidup ini akan senantiasa berperan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang pada akhirnya menuntun perilakunya agar mengikuti pola baku kehidupan, yaitu sikap berpartisipasi yang sudah berjalan selama ini sehingga kebiasaan mengikuti pola baku tersebut pada akhirnya akan terwarisi antar generasi.

Pada sisi yang lain, ketika masing-masing individu dalam komunitas ikut serta untuk berpartisipasi dalam radikalisme dimana sikap seperti ini telah menjadi “kebiasaan dan pemadangan umum”, maka apa yang dilakukan olehnya itu sebenarnya telah melestarikan keberadaan “pola baku kehidupan” yang dimaksud. Fenomena ini semakin mempertegas bahwa kemauan untuk berpartisipasi merupakan produk dari tindakan yang dilakukan agen, namun pada waktu yang sama kebiasaan berpartisipasi itu sendiri juga berperan sebagai media yang mengakomodir tindakan individu.

Dengan memiliki motivasi dalam bertindak, maka motivasi pada dasarnya meliputi keinginan dan hasrat yang mendorong tindakan. Jadi, motivasi menyediakan rencana menyeluruh untuk bertindak. Tetapi menurut Giddens, sebagian besar tindakan tidak dimotivasi secara langsung. Kendatipun tindakan tertentu tidak dimotivasi dan motivasi umumnya tidak disadari, namun motivasi memainkan peran penting dalam tindakan manusia (Ritzer, 2005). Oleh karena itu, untuk terjun dalam praktik sosial seorang aktor atau pelaku harus mengetahui cara berpartisipasi sesuai konteks dan cara mengikuti suatu peraturan. Pengetahuan itulah yang disebut dengan kesadaran praktis.

Partisipasi aktor dalam kehidupan praktis berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana mengikuti aturan ini disebut Giddens dengan sifat kehidupan sosial recursive. Lebih lanjut Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku dalam motivasi tak sadar, kesadaran praktis dan kesadaran diskursif. Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan agen. Adapun kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Kesadaran praktis inilah yang merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi stuktur, dan bagaimana struktur itu mengekang serta memampukan praktik sosial.

Agen bila merujuk pada pandangan Pierre Bourdieu yang didominasi oleh ‘habitus’ lebih bersifat mekanis dibanding dengan konsep agen menurut Giddens. Agen menurut Giddens mungkin saja tidak mempunyai tujuan dan kemauan bebas, namun memiliki lebih banyak kekuasaan dari pada agen menurut Bourdieu. Agen menurut Bourdieu lebih didominasi oleh kebiasaannya atau oleh struktur internal, sedangkan agen dalam pandangan Giddens adalah pelaksananya tindakan. Agen dalam konsep Giddens mempunyai beberapa pilihan, setidaknya berpeluang untuk bertindak berbeda-beda dari yang seharusnya dilakukan. Agen menurut Giddens memiliki kekuasaan sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan pertentangan dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, agen menurut Bourdieu adakalanya merupakan habitus terpisah yang terlibat dalam hubungan dialektika dengan dunia eksternal (Ritzer, 2005).

Gerakan Sosial

Merujuk pada Blumer (dalam Sztompka, 2005) bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan baru. Sebagai tindakan kolektif maka gerakan sosial merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri termasuk segmen anggotanya. Karena itu, dalam keanggotaannya gerakan sosial terjadi dalam masyarakat dan bertindak terhadap masyarakat dari dalam. Sebagian besar perubahan yang dihasilkan oleh gerakan sosial adalah perubahan internal dalam gerakan sosial itu sendiri seperti anggota, ideologi, hukum, pranata, bentuk organisasi dan sebagainya. Sementara perubahan eksternal dalam masyarakat lebih luas yang ditimbulkan oleh umpan balik gerakan terhadap anggotanya dan struktur itu sendiri.

Salah satu hal yang mendasari terbentuknya gerakan sosial adalah fundamentalisme agama yang pada akhirnya mudah untuk menciptakan tindakan kekerasan kolektif atas nama agama. Fundamentalisme agama dikategorikan sebagai kelompok gerakan sosial karena memiliki tiga ciri yakni pertama, gerakan fundamentalisme melibatkan banyak orang dan jaringan yang cukup luas sehingga bisa disebut sebagai tindakan kolektif. Kedua, gerakan fundamentalisme memiliki ideologi yang meliputi tujuan gerakan, kumpulan doktrin, mitos gerakan, taktik dan penilaian terhadap struktur yang hendak dirubah. Ketiga, gerakan fundamentalisme tidak lahir dalam ruang kosong akan tetapi ada faktor luar yang mempengaruhi kelahirannya.

Dari sini sekira cukuplah dapat dipahami bahwa kelompok Islam radikal melihat pertarungan ideologi belum selesai. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa ideologi liberal atau kapitalisme itu hanyalah ciptaan manusia yang lebih banyak mendatangkan kemudaratan dari pada manfaat. Dalam pandangan mereka, hanya Islam yang mampu menandingi ideologi barat seperti itu.

Ada dua variabel penting yang membentuk gerakan-gerakan radikal dalam kalangan Islam, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor dari dalam lebih banyak berkaitan dengan penafsiran konsep jihad yang dipahami sebagai perang terhadap non Islam. Mereka selalu melihat dunia dengan dua sisi saja, hitam-putih, baik-buruk dan muslim-non muslim. Adapun faktor eksternal merupakan reaksi terhadap modernisasi yang dilakukan oleh barat terhadap dunia Islam. Pada konteks kekinian, radikalisme di kalangan sebagian penganut Islam didorong oleh kondisi sosial ekonomi internasional yang dianggap tidak adil bagi kaum muslimin.

Tak pelak, aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama masih akan terus bergelinjang dan mengembang. Indonesia adalah salah satu negara potensial penyumbang sumber daya manusianya. Sebabnya sederhana karena dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan dengan dasar beragama Islam yang masih dominan sebagai bungkus sosial saja, maka peluang merekrut anggota baru dari negeri ini masih sangat besar. Proses perekrutan anggota baru tidaklah terjadi dengan sendirinya. Tapi ia lahir dari “rahim” pola interaksi sosial tertentu masyarakat. Dalam “rahim” tersebut terkumpul aneka macam dogma, pemahaman keagamaan, keyakinan individu, kultur keagamaan, pengaruh media masa, kondisi sosial politik lokal ataupun global beserta segenap kompleksitas faktor pendukung lainnya.

Penulis adalah Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Kebijakan Kemenkeu Perburuk Gini Ratio?

Published

on

By

Oleh: Gede Sandra*

Channel9.id-Jakarta. Pengeluaran penduduk bukan berarti merupakan saving/tabungan penduduk. Masyakarat yang lebih kaya cenderung lebih menabung (dan tentu saja: spekulasi) dibandingkan masyarakat yang kurang kaya. Selain memang kelompok mayoritas terbawah ini tak memiliki apapun untuk ditabung.

Artinya indeks gini pengeluaran tidak benar-benar mencerminkan ketimpangan. Seharusnya yang benar adalah indeks gini pendapatan. Walaupun memang lebih sulit untuk menghitungnya, karena melibatkan institusi pajak dan bea cukai (belakangan terbukti keduanya bermasalah fraud/hukum).

Namun ternyata, dalam indeks Gini pengeluaran saja, yang moderat, tetap terjadi peningkatan ketimpangan.

“Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio per September 2020, yaitu 0,385. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,380.” (sumber: INews.id)

Kemungkinan terjadi kesalahan dalam kebijakan perpajakan dan spending pemerintah, yang mengakibatkan pengeluaran masyarakat semakin timpang. Ada kalangan masyarakat yang seharusnya mendapatkan lebih, namun malah dialokasikan ke kalangan masyarakat yang sudah berlebih.

Pemerintah mengklaim telah melakukan segala sesuatunya dengan pruden, mengklaim lebih mengutakan ekonomi kecil dan korban PHK dalam kebijakan, tapi fakta BPS tidak demikian. Nyata telah terjadi kenaikan ketimpangan yang diukur Gini Ratio.

Masyarakat yang lebih mampu, saat menerima berbagai subsidi pajak (setelah tahun-tahun sebelumnya mendapatkan tax amnesty) lebih baik menginvestasikan kembali kepada pasar saham , membeli emas, atau bahkan membeli bond/surat utang negara.

Sementara apa yang didapat oleh masyarakat yang kurang mampu? Dari kartu pra kerja hingga bansos mereka pun dikorupsi. Rakyat kecil hanya dapat ampas. Tapi memang untuk rakyat besar, mereka yang dapat dagingnya. UU Minerba dan Omnibus Law adalah daging itu.

Pasar saham rally, investasi hasil dari subsidi pajak negara telah mengangkat indeks IHSG ke level di atas 6000-an lagi setelah jatuh sangat dalam sewaktu Pandemi. Hanya saja apa artinya pasar saham yang membaik tapi ketimpangan meningkat? Toh indeks Gini Ratio kita tetap saja memburuk.

Kemudian masalah berikutnya adalah pasar seperti menghukum ekonomi Indonesia. Saat ini suku bunga atau imbal hasil/yield surat utang Indonesia sangat tinggi. Saking tingginya hingga beberapa persen di atas suku bunga deposito. Infonya, dana perbankan tersedot sepertiga setiap pemerintah terbitkan surat utang.

Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan “crowding out effect”. Ekonomi melambat justru karena kebijakan fiskal pemerintah sendiri.

Subsidi pajak dan berbagai insentif dari pemerintah digunakan oleh kalangan masyarakat menengah atas untuk membeli surat utang negara yang berbunga ketinggian. Mereka berpikir dengan logika ekonomi yang sangat sederhana, daripada uang mereka hanya diam di deposito 4%, lebih baik dikeluarkan untuk membeli surat utang negara yang bunganya 6%. Apalagi resiko ditanggung sebesar-besarnya oleh Negara. Sangat aman.

Akibatnya pertumbuhan kredit terkontraksi menjadi minus 1,7% pada November 2020 dan kembali minus 2.7 persen  pada bulan Desember 2020. Inilah tragedi dalam ekonomi.

Karena kebijakan pemerintah sendiri, telah terjadi ketimpangan dalam keseimbangan makro ekonomi antara moneter dan fiskal, yang menyebabkan terjadinya “crowding out effect”. Pada saat suku bunga perbankan sudah sangat rendah, Bank Indonesia sudah susah payah menurunkan suku bunga acuannya, tapi suku bunga surat utang pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tetap tinggi. Ada insentif dari pemerintah yang meneybabkan dana kelompok masyarakat menengah atas  mengejar posisi paling aman, membeli surat utang negara. Sehingga perbankan menjadi kesulitan mencairkan dana untuk membangun perekonomian meskipun otoritas moneter sudah berusaha turunkan bunga acuan mereka.

Karena ekonomi mandeg akibat pertumbuhan kredit minus, penerimaan perpajakan pun pasti anjlok. Menurut ekonom Faisal Basri, pendapatan perpajakan yang diukur tax ratio berada pada posisi terendah tahun 2020, terburuk dalam 50 tahun terakhir.

*Analis Ekonomi

Continue Reading

Opini

Memahami Debt Service Ratio Utang Pemerintah

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Dalam rangka menyiapkan materi kuliah daring pengantar ekonomi Indonesia sesi ke-100, penulis mencari bahan tambahan melalui internet, pada beberapa hari lalu. Tema kuliahnya adalah tentang Debt Service Ratio (DSR). DSR utang luar negeri (ULN) Indonesia dan DSR utang pemerintah. Salah satu bahan yang diperoleh adalah berita tentang paparan Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, dalam webinar Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tentang Defisit Anggaran dan Utang Pemerintah, tanggal 23 Februari.

Ada informasi tentang DSR utang pemerintah dalam berita itu yang kebetulan berbeda jauh besarannya dengan materi kuliah yang sedang dipersiapkan. Khawatir jurnalis kurang presisi dalam mewartakannya, penulis mencari rekaman acara dimaksud di youtube, untuk mencermatinya sendiri. Ternyata memang ada salah satu slide tentang DSR to income, yang berupa grafik dan sedikit penjelasan verbal pada menit ke 14.

Grafik hanya menyajikan besaran DSR dalam persentase, tidak ada besaran nilai yang dipakai untuk menghasilkannya. Juga tak ada penjelasan secara lisan (dalam rekaman) tentang apa acuan angka pembilang dan penyebutnya. Dari narasi lisan dan urutan slide, pesan yang ditangkap penulis adalah tentang masih cukupnya kemampuan membayar beban utang dan cukup aman. Peningkatan risiko pada tahun 2020 disebabkan karena dampak pandemi.

Terlepas dari peningkatannya yang disebabkan oleh pandemi, grafik tersebut menyajikan besaran DSR pada tahun 2020 sebesar 23,8%. Padahal, perhitungan DSR yang penulis lakukan berdasar definisi yang lazim telah mencapai 46,42%. Bahkan, paparan Prastowo sendiri telah menyajikan data mentah serupa pada salah satu slide, berupa perkembangan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pemerintah.

Paparan Prastowo yang berkop Kementerian Keuangan itu tampaknya memiliki definisi atau rumus yang berbeda dari yang umum dikenal tentang DSR utang pemerintah. Menimbulkan pertanyaan tentang apa definisinya, berdasar rujukan apa, dan apakah rutin dihitung dan dipublikasi oleh Kementerian Keuangan. Pertanyaan lebih teoritis, apa kegunaan dari DSR semacam itu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengartikan rasio debt service sebagai rasio belanja bunga dan pembayaran cicilan pokok utang terhadap penerimaan (Laporan hasil pemeriksaan Nomor 19e/LHP/XV/06/2020, tanggal 15 Juni 2020). Dengan definisi itu, BPK menyajikannya berupa grafik tentang besaran DSR dari Utang Pemerintah tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Tampak bahwa DSR pada tahun 2018 sebesar 39,06%, dan pada tahun 2019 sebesar 38,31%. (halaman 25)

BPK mengatakan DSR mengalami peningkatan sepanjang Tahun 2013-2018, dan pada 2018 telah melampaui batas yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF), yang sebesar 25-35%. Namun belum melampaui batas atas yang direkomendasikan International Debt Relief (IDR), yang sebesar 28-63%. BPK menilai hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak sebesar peningkatan pembayaran cicilan pokok dan bunga setiap tahunnya.

Sebelum sampai kepada besaran DSR dan indikator lainnya, BPK menjelaskan arti penting indikator utang pada bagian awal laporannya agar menjadi perhatian khusus. Dikatakan bahwa dalam menjaga kesinambungan fiskal, unsur penting yang harus diperhatikan adalah terjaganya kesanggupan melunasi utang (solvabilitas). Hal tersebut sejalan dengan definisi kesinambungan fiskal yang terkait dengan kemampuan menjaga tingkat layanan dan kebijakan fiskal tanpa perubahan signifikan dan mampu melunasi utang di masa depan. (halaman 12)

Definisi DSR utang pemerintah yang serupa BPK tadi dipakai pula oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Secara cukup jelas disajikan dalam dokumennya “Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang atau Long Term Fiscal Sustainability (LTFS)” yang dipublikasikan pada tahun 2019. LTFS ini menjadi salah satu bahan utama yang direviu oleh BPK, yang disinggung di atas.

LTFS antara lain menjelaskan tentang upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal, yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengendalikan tingkat kerentanan (vulnerability) dalam batas toleransi. LTFS menyebut beberapa hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengendalikan kerentanan fiskal. Yang disebut pertama adalah Debt Service Ratio to Revenue.

Dijelaskan, indikator tersebut esensinya untuk mengukur seberapa besar kapasitas pendapatan negara dalam memenuhi pembayaran utang, baik cicilan pokok maupun bunganya. Semakin besar ratio utangnya mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal semakin kecil, yang artinya tingkat kerentanan fiskal semakin meningkat, dan sebaliknya semakin kecil ratio bermakna semakin kecil pula risiko atau tingkat kerentanan fiskal. (halaman 41-42)

Reviu BPK dan LTFS BKF Kemenkeu sama-sama merujuk pada standar dari International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Dalam hal ini dari International Standard Supreme Audit Institution (ISSAI) 5441.

DSR utang pemerintah dalam ISSAI 5441 menjadi salah satu bahasan pada bagian 2 tentang Vulnerability Indicators. Disajikan pula batas yang direkomendasikan oleh IDR dan IMF. Rekomendasi tidak hanya tentang Debt Service to income, namun ada beberapa indikator lainnya. Diantaranya:  Debt present value to income, Interest to income, dan debt to income.

Kembali pada soalan awal tulisan yaitu paparan Prastowo memakai kop kementerian keuangan dan disampaikan pada webinar resmi Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Perbedaan angka yang sangat signifikan itu membutuhkan penjelasan. Kebetulan, kepala KSP dalam pengantarnya mempersilakan masyarakat untuk bertanya dan memberi masukan. Meski tak sempat mengikuti langsung, penulis sekadar bertanya lewat twitter dan tulisan ini. Ini sama sekali bukan kritik, hanya pertanyaan saja.

Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri*

Continue Reading

Opini

Persepsi Sesat Tentang Perpres No. 10 Tahun 2021

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Trending topik yang menghebohkan jagad media di Indonesia dalam beberapa hari ini adalah tentang Perpres No.10 Tahun 2021 yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021 lalu, Dan akan efektif berlaku pada tanggal 4 Maret 2021.

Apa dan bagaimana sebenarnya Perpres No.10 Tahun 2021 itu, sehingga melahirkan opini Pro dan Kontra di masyarakat ?

Perpres No.10 tahun 2021 itu sebenarnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang “BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL”.

Perpres tersebut sebagai turunan dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka untuk mendorong Investasi, maka ditindaklanjuti dengan Perpres ini.

Dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini, dari 515 bidang usaha yang tertutup berdasarkan Perpres No.44 Tahun 2016, tersisa enam bidang saja yang tetap ditutup, yaitu:

1. Budi daya/Industri narkoba
2. Segala bentuk perjudian
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix/CITES
4. Pengambilan / Pemanfaatan koral alam
5. Industri senjata kimia
6. Industri bahan kimia perusak ozon

Persespi Sesat

Banyaknya bidang usaha yang diatur dalam Perpres ini, sebenarnya untuk mendorong Investasi dalam upaya mengatasi kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia selama kurun waktu tahun 2020 lalu sebagai dampak Pandemi Covid yang melanda di seluruh dunia.

Jika upaya ini berhasil dilakukan Pemerintah, maka kita dapat berharap dalam pertumbuhan ekonomi kwartal pertama tahun 2021 nanti, tidak lagi terjadi kontraksi ekonomi seperti di kwartal ketiga tahun lalu yang mencapai minus 2,9 persen.

Hanya saja memang dari banyaknya bidang usaha yang diatur tersebut, terdapat pengaturan tentang penjualan minuman berakohol untuk wilayah dan tempat tertentu sebagaimana terdapat dalam lampiran III dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini.

Karena itulah dari kelompok yang kontra Perpres ini menyebutnya “Perpres Miras”. Sehingga dampaknya adalah, upaya mengatur dan mendorong investasi di banyak bidang lainnya, seolah terkubur oleh opini yang berkembang bahwa perpres ini adalah dan hanyalah “Perpres Miras”.

Kalau kita sempat membaca dengan seksama, sebenarnya dalam Perpres ini, juga mengatur tentang penjualan minuman beralkohol, sebagaimana seperti kalau kita lihat PP No.74 Tahun 2013 yang lalu.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol dalam Perpres No.10 Tahun 2021, adalah sebabai berikut :

1. Pelaku usaha hanya bisa berinvestasi di empat daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

2. Pelaku usaha juga harus memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

3. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

5. Memiliki jaringan distribusi dan tempat khusus.

Target Pasar Minuman Beralkohol

Kalau melihat daerah yang dapat diperkenankan untuk investasi minuman beralkohol tersebut, adalah daerah-daerah Wisata yang banyak dikunjungi oleh para touris manca negara, yang karena kondisi alam dan sosial di negara mereka memperbolehkan minuman beralkohol, maka kebjakan tersebut tentunya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan asing ini, bukan dilihat hal lainnya.

Upaya ini dilakukan sebagai satu kesatuan dalam gerak upaya mendorong roda perekonomian dari sisi pariwisata, yang sebetulnya dalam PP.74 tahun 2013 tentang minuman berakohol juga sudah diatur.  Jadi bukan hal baru ada pengaturan minuman beralkohol di Perpres No.10 tahun 2021 ini, yang kemudian menjadikan seolah-olah para elit politik kaget.

Respon Yang Ideal

Melihat opini yang berkembang, sudah seharusnya Pemerintah merespon dengan baik dinamika yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan penjelasan secara utuh dan komprehensif, serta pemberian penjelasan disertai dengan membuka ruang dialog publik yang luas, sehingga tidak perlu terjadi kegaduhan yang kontra produktif hingga menyita energi anak bangsa yang semestinya untuk mendorong investasi di bidang lainnya yang diatur dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini. Malah terjebak dalam retorika semu tentang suatu keadaan.

Begitu juga kita berharap kepada semua tokoh masyarakat, para elit politik dan tokoh publik lainnya, dan tentunya peran Pers juga dapat memberikan penjelasan yang objektif dan sebagaimana sebenarnya isi Perpres No.10 tahun 2021 yang mereka pahami.

Jadi ketika para elit yang mungkin sebenarnya sangat paham esensi Perpres ini, namun tetap berteriak “Cabut” Perpres tersebut, sangatlah disayangkan. Sebab mengeluarkan pernyataan dari sudut yang sempit, tentu tidaklah membantu mendorong edukasi literasi pada masyarakat.

Penulis: Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

 

Continue Reading

HOT TOPIC