Channel9.id, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah menaikkan upah minimum 2027 sebesar 7,5%–9,5%. Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan untuk memperkuat daya beli pekerja.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan penetapan kenaikan upah minimum harus melalui mekanisme Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu yang mencerminkan kebutuhan perlindungan daya beli buruh.
Dia meminta pemerintah tidak mengintervensi hasil pembahasan Dewan Pengupahan, terutama dengan menetapkan indeks tertentu yang dinilai terlalu rendah.
“Kenaikan yang kami usulkan adalah 7,5 persen sampai 9,5 persen. Kami berharap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi dengan menggunakan indeks tertentu 0,7. Jangan. Itu harus masuk Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers daring, dikutip Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah harus menghormati mekanisme pembahasan dan rekomendasi yang dihasilkan Dewan Pengupahan. Intervensi terhadap rekomendasi tersebut dikhawatirkan mengurangi besaran kenaikan upah yang semestinya diterima pekerja.
Said secara khusus meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mengubah rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang disampaikan bupati dan wali kota.
Dia menyinggung sengketa penetapan UMSK di Jawa Barat yang sebelumnya menjadi persoalan hukum. Menurutnya, rekomendasi yang telah disusun melalui mekanisme pengupahan daerah harus dihormati pemerintah provinsi.
“Kami meminta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, jangan lagi mengubah-ubah UMSK yang direkomendasikan oleh bupati dan wali kota se-Jawa Barat,” ujarnya.
Said juga menyoroti penghitungan upah minimum di DKI Jakarta. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta tidak kembali menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 karena menilai upah minimum ibu kota masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
Menurut Said, kondisi tersebut tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di Jakarta. Dia mengusulkan indeks tertentu dalam penghitungan upah minimum DKI Jakarta ditingkatkan menjadi 0,9.
“Begitu pula Gubernur DKI, jangan pakai lagi indeks tertentu 0,7 karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong, masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi,” katanya.
Penetapan Upah Minimum Berpotensi Molor
Terkait jadwal penetapan upah minimum 2027, Said memperkirakan proses pembahasan berpotensi mengalami keterlambatan. Hal tersebut berkaitan dengan persiapan pembentukan Dewan Pengupahan dan lembaga tripartit nasional yang baru oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Dia memperkirakan pemerintah baru akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum pada awal Desember 2026. Pengumuman tersebut mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), hingga UMSK.
“Dugaan saya kemungkinan agak molor memang penetapan upah minimum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal Desember 2026 kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, maupun UMSP,” jelasnya.
Di sisi lain, Said menyoroti masih adanya perusahaan yang diduga membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum. Dia meminta pemerintah memperketat pengawasan dan menindak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran upah.
Menurutnya, perusahaan seharusnya mengutamakan peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional dibandingkan menjadikan upah murah sebagai strategi bisnis.
“Kalau bisa bayar murah, kenapa harus bayar upah layak? Itu cara berpikir pengusaha yang keliru. Tidak semua pengusaha seperti itu, tetapi pengusaha yang nakal harus ditindak,” tegasnya.
Dia menilai peningkatan produktivitas, efisiensi biaya logistik, dan ketepatan pengiriman barang merupakan faktor yang lebih penting untuk memperkuat daya saing industri.
KSPI Usulkan PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta
Selain persoalan upah minimum, KSPI dan Partai Buruh kembali mendorong pemerintah menaikkan batas PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
Said mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 2025.
“KSPI dan Partai Buruh sejak tahun 2025, di hadapan Presiden pada acara May Day di Monas, sudah mengusulkan dari awal PTKP yang sekarang Rp4,5 juta sebaiknya dinaikkan menjadi Rp7,5 juta,” ujarnya.
Menurut Said, penyesuaian PTKP dapat meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan pekerja karena sebagian penghasilan tidak lagi menjadi objek pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Dia menilai peningkatan daya beli buruh berpotensi memberikan efek berganda terhadap perekonomian, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta pekerja sektor informal.
Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, perputaran uang di masyarakat juga diharapkan semakin besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga pedagang makanan, toko pakaian, dan pelaku usaha kecil lainnya.
“Selisih Rp4,5 juta ke Rp7,5 juta itu Rp3 juta. Buruh pasti belanja. Kalau buruh belanja, pendapatan masyarakat kecil juga naik. Tukang mi ayam, tukang bubur, toko-toko baju, semuanya ikut bergerak,” jelasnya.
Said menilai penghitungan batas PTKP tidak seharusnya hanya mengacu pada rata-rata upah minimum nasional. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan daerah dengan upah minimum tertinggi, seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang memiliki upah minimum sekitar Rp5,9 juta per bulan.
Atas dasar itu, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan PTKP sebesar Rp7,5 juta. Namun, apabila pemerintah belum dapat memenuhi usulan tersebut, Said meminta batas PTKP setidaknya dinaikkan menjadi Rp5,9 juta per bulan.
“Memang usulan KSPI dan Partai Buruh Rp7,5 juta. Tetapi kalau itu belum bisa dilaksanakan, ambil Rp5,9 juta,” katanya.
Dinilai Lebih Berkelanjutan Dibanding Subsidi Pajak
Said juga menilai kenaikan PTKP lebih tepat menjadi kebijakan jangka panjang dibandingkan pemberian subsidi PPh Pasal 21 kepada pekerja.
Menurutnya, subsidi pajak memiliki batas waktu dan berpotensi dihentikan ketika kebijakan pemerintah berubah. Sebaliknya, penyesuaian PTKP dapat memberikan kepastian keringanan pajak secara lebih berkelanjutan.
“Kalau subsidi itu tahun 2027, tahun 2028 bisa hilang. Tahun 2029 bisa hilang. Kan subsidi. Jadi yang benar itu bukan subsidi, tetapi PTKP,” tuturnya.
Terkait potensi berkurangnya penerimaan negara dari PPh Pasal 21, Said berpendapat peningkatan konsumsi masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak lainnya, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dia juga meyakini peningkatan daya beli dapat mendorong aktivitas ekonomi, memperluas pasar bagi pelaku usaha, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru.
Dengan demikian, KSPI dan Partai Buruh menilai kenaikan upah minimum dan penyesuaian PTKP merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi. Kenaikan upah diharapkan meningkatkan pendapatan pekerja, sedangkan kenaikan PTKP memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk membelanjakan penghasilannya.
KSPI dan Partai Buruh pun meminta pemerintah segera memulai pembahasan upah minimum 2027 melalui Dewan Pengupahan serta mempertimbangkan kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan untuk memperkuat konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi.



