Channel9.id, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang melibatkan Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai (Al Azhar BSD). Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui pemanggilan klarifikasi terhadap sejumlah guru yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat.
Pemanggilan berlangsung di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (16/11/2026). Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain penerapan masa percobaan kerja dalam jangka panjang, penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang diduga bersifat tetap, serta perubahan data administratif menjelang berakhirnya hubungan kerja.
Said Iqbal sebelumnya meminta Kemnaker bersama pengawas ketenagakerjaan pusat dan daerah melakukan pemeriksaan terhadap yayasan tersebut. Dia juga meminta agar nota pemeriksaan diterbitkan apabila ditemukan pelanggaran.
“Saya meminta Kementerian bersama pengawas pusat dan daerah turun melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan pelanggaran, segera terbitkan nota pemeriksaan!” ujar Said dalam keterangan tertulis setelah pertemuan pada Jumat (23/10/2026).
Menurut Said, perusahaan tidak dapat menggunakan pergantian pekerja untuk menghindari ketentuan mengenai larangan penggunaan PKWT pada pekerjaan yang bersifat tetap. Dia menegaskan kewenangan perusahaan dalam mengelola hubungan kerja tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
“Saya akan mengawal proses ini hingga para guru memperoleh kepastian, perlindungan, dan keadilan,” katanya.
Dugaan Penyimpangan Status Hubungan Kerja
Advokat LBH Pijar Harapan Rakyat Fairuz Lazuardi menyebut laporan yang disampaikan para guru berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian penerapan hubungan kerja dengan ketentuan ketenagakerjaan.
Dia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, serta PP No. 35/2021. Menurut Fairuz, PKWT tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak boleh memuat masa percobaan kerja.
Fairuz mengungkapkan terdapat guru yang telah bekerja selama lima tahun, tetapi selama tiga tahun di antaranya diduga tidak memiliki kontrak PKWT tertulis. Hubungan kerja tersebut kemudian diakhiri dengan alasan masa kontrak telah berakhir.
“Kami menemukan guru 5 tahun bekerja dengan 3 tahun tanpa kontrak PKWT tertulis dan diakhiri dengan dalih habis kontrak. Pencatatan PKWT baru tercatat di Disnaker pada Desember 2025 dan disurat tertulis berlaku sejak Juli 2025. Penggunaan status percobaan pada saat awal bekerja hingga pencatuman status tersebut di slip gaji selama bertahun-tahun,” ungkap Fairuz.
Dia juga menyebut persoalan hubungan kerja semakin kompleks setelah sejumlah guru mempertanyakan dasar hukum status kepegawaiannya dan menolak menandatangani dokumen pengakhiran hubungan kerja.
Menurut Fairuz, manajemen sekolah kemudian mencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Selatan. LBH juga menerima pengaduan mengenai dugaan permintaan pengembalian gaji kepada guru yang mempertanyakan hubungan kerjanya.
Selain itu, Fairuz menyebut penolakan guru untuk menandatangani dokumen pengakhiran hubungan kerja diikuti dengan pemutusan akses mengajar dan terhentinya pembayaran upah. Para guru juga dilaporkan mengalami kendala terkait jaminan sosial dan tunjangan profesi guru dari pemerintah.
Dia menambahkan anjuran tertulis dari Disnaker terkait perselisihan tersebut telah ditolak oleh pihak guru.
LBH Pijar Harapan Rakyat berharap pemeriksaan Kemnaker dapat memberikan kejelasan mengenai kepatuhan yayasan terhadap ketentuan ketenagakerjaan. Fairuz mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat tindak lanjut dari pengawas ketenagakerjaan.
Guru Kesulitan Mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Salah seorang guru berinisial SPU mengatakan telah menyampaikan klarifikasi secara lisan maupun tertulis kepada Kemnaker. Dia juga menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk surat tugas dan salinan pencatatan PKWT.
SPU mengaku menghadapi kesulitan ketika mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurut dia, pelaporan status hubungan kerja oleh manajemen sekolah sebagai pekerja PKWT menjadi salah satu kendala dalam mengakses manfaat tersebut.
Kondisi itu semakin berat karena dirinya tidak lagi menerima upah. Di sisi lain, faktor usia turut menjadi tantangan ketika berusaha mendapatkan pekerjaan formal baru.
Bagi SPU, persoalan hubungan kerja bukan sekadar menyangkut status administratif, melainkan juga keberlangsungan ekonomi keluarga. Dia menegaskan profesi guru merupakan sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain menjadi pekerjaan yang dijalankan atas dasar kecintaan terhadap dunia pendidikan.
Saat ini, SPU mengaku harus menjual koleksi buku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk membeli susu dan popok anak serta membayar listrik.
“Saya mengajar sejarah, suka membaca dan koleksi buku. Semula buku itu akan saya jadikan warisan untuk anak nantinya. Tapi, susu, popok, dan token listrik harus dibeli, jadi buku-buku itu harus dijual,” tuturnya.
LBH Pijar Harapan Rakyat menilai kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik yang bekerja di lembaga pendidikan swasta. Menurut Fairuz, profesi guru tidak hanya membutuhkan pengakuan atas peran strategisnya dalam pendidikan, tetapi juga kepastian hubungan kerja dan perlindungan hak sebagai pekerja.
Dia berharap pemerintah memastikan aturan ketenagakerjaan dapat diterapkan secara efektif, termasuk bagi guru yang bekerja di bawah naungan yayasan pendidikan swasta.
LBH menyatakan akan terus memantau tindak lanjut klarifikasi di Kemnaker dan menunggu hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.



