Connect with us

Politik

Kuat Desakan Presidential Threshold Nol Persen

Published

on

Channel9.id-Jakarta.  Muncul desakan agar presidential threshold dihapuskan.  Kelompok intelektual menyebut Presidential Threshold sebagai “sekrup pemerasan”.

Guspardi Gaus, Anggota DPR RI Fraksi PAN mengusulkan agar presidential threshold dihapuskan. Tidak lagi 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Guspardi, penerapan sistem presidential threshold terkesan sebagai upaya membatasi pertarungan di Pilpres. Sebab peluang partai dalam mengusung calon semakin kecil, dan mengarah kepada terciptanya polarisasi yang hanya menghadirkan dua pasangan calon.

“Disamping itu juga dirasa tidak logis karena acuannya menggunakan patokan threshold hasil pemilu sebelumnya,” katanya kepada media, (10/6/2020).

Pasal 222 UU Pemilu berbunyi  “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

“Jika aturan mengenai presidential threshold  tidak berubah, maka pada Pilpres 2024 dimungkinkan jumlah pasangan calon yang akan diusung juga hanya dua pasang,” ujarnya.

Hal tersebut kata dia didasari oleh hasil rekapitulasi Pileg 2019. Dimana dari sembilan partai yang berhasil melampaui parliamentary threshold, tidak ada satu pun yang mencapai perolehan 20 persen, sehingga memaksa setiap partai politik untuk membentuk sebuah koalisi guna mencapai presidential threshold 20 persen. Koalisi tersebut pun hanya dimungkinkan melahirkan dua pasang calon.

“Penetapan Presidential threshold ini  tidak sesuai dengan semangat reformasi dan mencerminkan kemunduran demokrasi di Indonesia, sebaiknya dihapuskan saja presidential threshold ini dan paling tidak partai yang lolos ke senayan seharusnya diberikan hak mengajukan calon presiden dan wakil presiden,” desaknya.

Ditekankan dia, rakyat punya hak untuk memilih mana calon terbaik, sehingga tidak perlu direkayasa melalui seleksi ambang batas. Semakin banyak calon di Pilpres, semakin banyak pula pilihan bagi rakyat untuk menentukan siapa sosok Kepala Negara ke depan.

“Kalau parpol yang baru pertama kali itu tidak punya hak (mengusung calon Presiden) saya kira itu cara pandang dalam demokrasi yang tidak pas,” terang Legislator asal Sumatera Barat tersebut.

Tidak hanya Guspardi, kalangan intelektual seperti Dr. Rizal Ramli dalam akun media sosialnya juga mendesak agar, batas syarat pencalonan Presiden di Pemilu 2024 ditiadakan.  Rizal Ramli yang akrab disapa Bang RR lebih keras menyebut threshold sebagai “sekrup pemerasan”

“Alat untuk memaksa calon-calon Bupati Rp 10-50 miliar, Gubernur (Rp 50-200 miliar) dan presiden (Rp 1-5 triliun) membayar upeti kepada partai-partai.  Inilah basis demokrasi kriminal,” cuit RR.

Mantan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini pun mengutip pandangan Ahli Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar yang menyebut ambang batas tidak ada dalam Sistem Demokrasi Presidensial. “Lho kok MK mendukung basis sistem “Demokrasi Kriminal,” unggahnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Yanuar: Anggota DPR Tidak Pantas Dapat Fasilitas Hotel Isoman

Published

on

By

Yanuar: Anggota DPR Tidak Pantas Dapat Fasilitas Hotel Isoman

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai, anggota DPR tidak pantas mendapat fasilitas hotel untuk isolasi mandiri (isoman) di tengah penderitaan rakyat.

“Kesannya manja banget, aji mumpung dan menyepelekan penderitaan rakyat bawah. Di mana simpati dan empatinya terhadap penderitaan orang lain?” kata Yanuar, Kamis 29 Juli 2021.

Dia menilai, adanya rencana pemberian fasilitas tersebut dinilai menyakiti hati rakyat. Sebab ada banyak warga yang Covid 19 harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit.

Meski sudah antre, belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi di rumah sakit. Bahkan, bagi yang terpapar parah karena ada penyakit bawaan lainnya, belum tentu juga rumah sakit memiliki ketersediaan kamar untuk menampungnya.

“Cobalah rasakan situasi darurat semacam ini. Bagi masyarakat bawah yang terpapar covid, situasi mereka pasti lebih sulit lagi. Obat-obatan gratis yang disiapkan pemerintah belum tentu menjangkau mereka sepenuhnya,” ujarnya.

Politikus PKB itu memandang negara tidak perlu berlebihan urus fasilitas isoman anggota DPR. Dia mengusulkan agar sebaiknya anggaran yang ada disalurkan untuk kebutuhan masyarakat.

“Tidak perlu juga anggota DPR mengemis-ngemis kepada pemerintah untuk dapat keistimewaan fasilitas isoman,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Politik

ProDEM Nilai Penanganan Pandemi Gagal

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Puluhan ribu nyawa manusia Indonesia telah berguguran akibat pandemi Covid-19. Penanganan yang gagal karena minim terobosan dan tidak terukur menjadi penyebabnya. Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule lewat akun Twitter pribadinya, Selasa, 27 Juli 2021.

“Sudah puluhan ribu korban jiwa dan jutaan rakyat menderita karena gagalnya penanganan Covid-19,” kata dia.

Iwan Sumule menilai bahwa semua itu terjadi karena pemerintah terkesan menyepelekan Covid-19 di awal pandemi terjadi. Akibatnya, kini mereka gamang dan selalu salah langkah.

Mirisnya lagi, kata dia, pemerintah seolah tutup telinga atas beragam masukan dari para aktivis, ahli, hingga mahasiswa.

“Kebijakan penanganan Covid-19 tak berubah, tidak menjalankan aturan yang diisyaratkan dan UU tak dijalankan dengan sebenarnya,” ucap Iwan Sumule.

UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Wilayah seharusnya bisa menjadi patokan pemerintah dalam bergerak. Di mana aktivitas manusia dihentikan sementara waktu dan selama itu pula semua diberi pasokan pangan, termasuk hewan ternak.

Kini Iwan Sumule menaruh harapan pada Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang diserang fitnah menjadi dalang gerakan rakyat.

Di mana kepada para penebar fitnah, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mengingatkan bahwa SBY bisa saja mengeluarkan seruan kepada rakyat untuk turun ke jalan jika memang yang bersangkutan mau.

“Harapan hidup jadi ilusi. Ayo serukan Pak SBY,” desak Iwan Sumule.

Baca juga: BOR di Tangsel Masih Tinggi, Mendagri Minta Tempat Isoman Diperbanyak 

Andi Arief sebelumnya menekankan bahwa SBY selama ini selalu diam saat difitnah. Tapi bukan berarti SBY tidak bisa bereaksi keras. Namun hal tersebut bukanlah tipikal seorang presiden dua periode sekelas SBY.

“Kalau terus dituduh pemerintah dan buzzer dalangi gerakan rakyat, Pak SBY manusia biasa yang bisa bereaksi,” kata Andi Arief.

Bahkan baginya, pengaruh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut masih cukup kuat bila benar-benar dilakukan.

“Rasanya, rakyat akan turun ke jalan kalau beliau serukan. Tapi itu bukan DNA SBY,” tandas Andi Arief.

IG

Continue Reading

Politik

NasDem Tak Setuju Ahok Jadi Menteri BUMN, Ini Alasannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Politisi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago tak setuju dengan pendapat bahwa Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cocok diangkat menjadi menteri BUMN.

Irma menilai bahwa Ahok adalah sosok yang hanya bermodal omongan besar, suka mencari sensasi, dan suka melakukan pencitraan.

“Ahok cuma ngomong besar dan cari sensasi serta pencitraan untuk soal-soal yang sebenarnya menjadi tugasnya untuk membereskan, bukan curhat ke publik!” katanya pada Selasa, 27 Juli 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

Mantan anggota DPR itu menilai bahwa Ahok sebagai komut di PT pertamina belum menunjukkan prestasi yang luar biasa.

Irma menyinggung bahwa jika soal internal Pertamina saja tidak dapat diselesaikan oleh Ahok, apalagi mengurus BUMN. Ia juga menyoroti sikap mantan Gubernur DKI yang dikenal kerap bersikap keras dalam menghadapi bawahan.

“Bisa-bisa, kerjanya tiap hari cuma bentak-bentak bawahan, tetapi tidak bisa membenahi masalah,” katanya.

Baca juga: Ahok Biasa Lawan Mafia, Cocok jadi Dirut PLN Atau Pertamina 

Sebelumnya, politikus Gerindra Arief Poyuono memuji kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina. Tak tanggung-tanggung, Arief berharap mantan Ahok bisa diangkat menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.

Hal itu juga ia kemukakan dengan penilaian bahwa Ahok akan bisa sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, keduanya pernah berpasangan memimpin DKI Jakarta dengan Jokowi sebagai Gubernur dan Ahok sebagai wakil.

“Mantap kinerja Pertamina, ini kerja komutnya Ahok untuk Pertamina. Saya berharap Ahok bisa jadi menteri BUMN. Biar sejalan sama misi Presiden Jokowi,” katanya pada Minggu, 25 Juli 2021.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC