Connect with us

Politik

Kubu Tommy Soeharto Menang di PTUN, Ketua AMPB: Belum Inkrah!

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB), Fauzan Rachmansyah, merespon santai kemenangan kubu Tommy Soeharto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam amar putusan, PTUN Jakarta menyatakan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan kepengurusan Partai Berkarya periode 2020—2025 pimpinan Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR dinyatakan batal dan wajib dicabut.

“Hahaha, kalah menang itu biasa, tapi SK kepengurusan yang berlaku tetap di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muchdi Purwopranjono sampai ada putusan inkrah,” kata Fauzan saat ditanya wartawan mengenai putusan PTUN, Rabu (17/2).

Apalagi, lanjut Fauzan, kubu Tommy hanya menang satu gugatan saja dan itupun belum inkrah. “Dari sembilan gugatan lebih dari Partai Berkarya kepengurusan sebelumnya, cuma satu yang kalah, selebihnya kita menang. Ya wajar-wajar saja.. kita tunggu putusan ditingkat selanjutnya,” ujarnya.

Baca juga: Kader Bermain ‘Dua Kaki’, Partai Berkarya Beri Peringatan Keras

Oleh karena itu, Fauzan meminta seluruh kader di bawah kepemimpinan Ketum Muchdi PR harus tetap solid. Jangan terpancing kubu seberang yang hendak memanfaatkan situasi. “Kemenkumham mengeluarkan SK tentu ada dasar hukum yang kuat, dan pasti juga tidak akan menerima putusan tersebut, dan kitapun akan banding,” katanya.

Fauzan menegaskan, kemenangan kubu sebelah juga tidak berimbas apa pun di pengurusan yang sah. Fauzan pun memastikan pengurus lama tidak bisa melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap anggota DPRD.

“Anggota DPRD – DPRD melek hukum, pasti paham hukum. Kalau ada yang mengaku pengurus ingin PAW anggota dewan, berarti waktu sekolah nilainya ga bagus orang itu,” ucapnya.

Sementara itu Sekjen AMPB, Lena Fitriyah, mengatakan keputusan PTUN tidak mempengaruhi kegiatan Partai. Khususnya kegiatan kader muda Partai Berkarya. Menurutnya, AMPB tetap menjalani seluruh kegiatan Partai seperti biasanya.

“Program dan kegiatan di DPP berjalan seperti biasa saja, dan yang merasa sudah menang mutlak silahkan promosikan terus Partai Berkarya, supaya makin bagus suara Partai Berkarya di 2024,” katanya.

Sebelumnya dalam putusan PTUN  nomor: 182/G/2020/PTUN.Jkt itu diputus pada Selasa (16/2) oleh Hakim Ketua Umar Dani serta hakim anggota masing-masing Muhamad Ilham dan Akhdiat Sastrodinata.

Hakim memutuskan menyatakan batal keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya tanggal 30 Juli 2020.

Kemudian menyatakan batal keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020—2025 tanggal 30 Juli 2020. Selain menyatakan batal, PTUN Jakarta mewajibkan Menkumham mencabut dua SK tersebut.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Wakil Ketua Kutuk Keras Ketua KMD Dukung KLB Demokrat

Published

on

By

Wakil Ketua Kutuk Keras Ketua KMD Dukung KLB Demokrat

Channel9.id-Jakarta. Ketua Kader Muda Demokrat (KMD)Aswin Ali Nasution yang mengatasnamakan organisasi KMD untuk mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Sementara Wakil Ketua KMD Kamhar Lakumani justru tak sependapat dengan sikap Aswin.

Bahkan, ia mengutuk keras pernyataan sikap yang disampaikan, sebab sebelumnya, KMD bersama organisasi sayap yang lain telah sepakat dan bersama-sama menyatakan kesetiaan dan kebulatan tekad mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Perubahan sikap secara mendadak tanpa melalui mekanisme organisasi ini menjadi tanda tanya besar bagi kami dan menimbulkan mosi tidak percaya,” kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/3).

Dirinya juga mempertanyakan alasan Aswin menyoroti kepemimpinan AHY dan mengangkat isu penyelamatan partai. Kamhar menegaskan, sampai saat ini KMD solid di bawah kepemimpinan AHY.

“Kita semua bisa menyaksikan, kurang dari setahun PD di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY, telah banyak gebrakan yang dilakukan dan capaian yang diraih. Mulai dari gerakan perang semesta melawan Covid-19, Bina UMKM dan free Wifi dan sebagainya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, AHY juga dinilai berhasil pada  perhelatan Pilkada serentak 2020 lalu. Ia mengungkapkan, capaian tersebut terkonfirmasi pada hasil survei dari berbagai lembaga survei yang menempatkan Partai Demokrat kembali masuk tiga besar di bawah kepemimpinan AHY.

“Segenap kader Partai Demokrat menyadari, kebutuhan objektif PD adalah adanya figur pemersatu yang memiliki nilai jual yang tinggi serta memiliki kecakapan untuk mengawal dan memimpin Partai Demokrat untuk kembali memenangkan hati, pikiran dan pilihan rakyat, dan jawaban atas kebutuhan objektif itu adalah mas Ketum AHY,” ucap deputi Bappilu Partai Demokrat itu.

Dia menilai, pihak luar yang menginginkan KLB hanya segelintir. Oleh karena itu, Kamhar meminta, agar Aswin tidak menjual Partai Demokrat dan KMD.

“Kami tegaskan Partai Demokrat dan KMD is not for sale. Jadi Aswin jangan jual-jual KMD,” tegasnya.

Kamhar mengungkapkan, berdasarkan hasil komunikasi dengan pengurus dan jajaran pimpinan DPP KMD, Partai Demokrat akan mengganti kepemimpinan KMD yang saat ini dipimpin Aswin. Hal tersebut lantaran kondisi organisasi KMD saat ini yang terkesan hidup segan mati tak mau akibat buruknya kepemimpinan Aswin yang mengabaikan regenerasi dan konsolidasi

Sebelumnya, Ketua KMD Aswin Ali Nasution mendukung adanya usulan KLB di Partai Demokrat. Selanjutnya, dia akan membawa usulan tersebut ke DPP Partai Demokrat.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ada Pihak Desak KLB, Demokrat: Mereka Malu Ketahuan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan, kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang tetap ingin digelar segelintir pihak.

Dia menyebut, KLB hanya pepesan kosong belaka. Hal itu, karena aktor pelaku perencanaan kudeta partai Demokrat dia klaim merasa percaya diri, karena bekerja sama dengan pejabat pemerintahan. “Awalnya mereka percaya diri, tapi mereka malu ketika ketahuan,” ujarnya, Senin (1/3).

Baca juga: Jhoni Allen: Demi Tuhan, SBY Tidak Berkeringat, Apalagi Berdarah-darah 

Menurutnya, syarat mutlak adanya KLB adalah dimintai majelis tinggi partai dan 2/3 DPD serta 1/2 DPC. “Pak SBY selaku ketua majelis tinggi partai bilang tidak ada KLB, dan semua DPD hingga DPC juga bilang tidak mau ada KLB. Intinya tidak ada syarat yang dipenuhi. Kita bingung, ini istilahnya mau KLB apa?” sambung dia.

Kendati demikian, jika tetap ada KLB, dia menegaskan, pelaksanaanya dipastikan inkonstitusional dan ilegal. Hal itu, kata dia, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“Kenapa ilegal? karena yang datang (ke KLB) pasti bukan pemilik suara sah,” tambah dia.

Sebelumnya, mantan kader Partai demokrat yang baru dipecat Jhoni Allen Marbun menyerukan kembali KLB partai. Menurut dia, KLB merupakan solusi untuk memperbaiki partai yang telah dicap sebagai partai dinasti. Marbun menambahkan, Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak adanya kongres awal di Bali pada 2005 silam.

IG

Continue Reading

Politik

Dukung Revisi UU ITE, Gerindra: Pasal Karet Makan Korban

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, partainya mendukung penuh revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik (UU ITE). Apalagi, UU ITE yang ada dinilai mengandung sejumlah pasal karet.

“Mengenai beberapa ‘pasal karet’ yang masih ada di UU ITE, kami setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Sebab, kehidupan demokrasi kita telah terganggu karena pasal karet di UU ITE yang memakan banyak korban kriminalisasi dan mengancam kebebasan orang untuk berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat adalah hak setiap WNI yang dijamin konstitusi,” ujar Ahmad Muzani dalam keterangan tertulis, Senin (01/03).

Baca juga: Revisi UU ITE, Menkopolhukam Siapkan Dua Tim

Ia menilai, UU ITE yang ada sudah ketinggalan zaman dalam sejumlah isinya. Sehingga apabila UU ITE direvisi, bukan hanya soal tuntutan kehidupan demokrasi, melainkan juga supaya sejalan dengan kemajuan teknologi informasi.

“UU ITE pada praktisnya cukup dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Perlu segera disesuaikan ketika ada teknologi baru yang berkaitan dengan penyebaran informasi,” kata Wakil Ketua MPR ini.

Lebih jauh soal pasal karet, Muzani mengatakan revisi terhadap pasal-pasal itu harus mampu memperjelas segala aspek teknis. Revisi harus mampu menghapus potensi kriminalisasi yang menyusahkan warga.

“Jadi, yang perlu dihapus dalam ‘pasal karet’ itu adalah ‘karet’nya, bukan ‘pasal’nya. Pasal-pasal tentang perbuatan asusila, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (hate speech), SARA, dan lain-lain itu tetap perlu ada di UU ITE, tetapi definisinya yang perlu diperjelas dengan sejelas-jelasnya,” terangnya.

Muzani menuturkan, pada prinsipnya Partai Gerindra menginginkan iklim demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, demokrasi yang bertanggung jawab, demokrasi yang adil dan bijaksana.

“Kita tidak ingin demokrasi yang bablas, bebas memfitnah orang lain, bebas menghina, dan lain-lain. Tetapi kita juga tidak ingin kesalahan kecil seseorang kemudian dikriminalisasi dengan tidak adil dan tidak bijaksana,” pungkasnya.

 

Continue Reading

HOT TOPIC