Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah di Istana Merdeka, Senin, 18 Oktober 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara  mengatakan Malaysia adalah tetangga dekat Indonesia dan hubungan kedua negara penting untuk terus ditingkatkan.

“Indonesia dan Malaysia akan dapat terus meningkatkan kerja sama. Tidak saja untuk kepentingan bilateral kita namun juga untuk perdamaian dan kesejahteraan Kawasan,” ucapnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir mendampingi Presiden mengatakan bahwa PM Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yakoob merencanakan akan berkunjung ke Indonesia bulan November yang akan datang.

Presiden Jokowi, ucap Retno, menyambut baik rencana kedatangan PM Sabri . Kunjungan menunjukkan kuatnya hubungan kedua negara dan akan digunakan tidak saja membahas hubungan bilateral namun juga isu-isu kawasan dan global.

Dalam pertemuan, Jokowi menyampaikan bahwa kedua negara perlu untuk mulai mempersiapkan perjalanan yang aman termasuk untuk pelaku bisnis, tentunya dengan terus memperhatikan faktor kesehatan dan kondisi covid.

Oleh karena itu, ucap Retno,  Jokowi mengharapkan dalam kunjungan PM Malaysia, kedua pihak dapat disepakati pengaturan koridor perjalanan (travel corridor arrangement), saling pengakuan sertifikat vaksin, dan saling mengenali sistem yang dipakai kedua negara (di Indonesia: PeduliLindungi).

Selain itu, dalam pertemuan tersebut,  Jokowi menekankan kembali pentingnya isu pelindungan WNI di Malaysia dan akan terus memberikan perhatian terhadap isu tersebut.

“Hal ini selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi setiap bertemu dengan PM Malaysia karena jumlah mereka yang cukup banyak dan pelindungan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia selalu menjadi prioritas Presiden Jokowi,” ucap Retno.

“Presiden mengharapkan kerja sama untuk perlindungan ini semakin diperkuat,”pungkasnya.

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT. Jasa Raharja meluncurkan program Digitalisasi Road Tax (pajak kendaraan bermotor) melalui stiker berpengaman hologram sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, pandemi memberikan hikmah kepada aparatur dan warga dalam pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi mempermudah pelayanan dan akses dalam pembayaran pajak.

“Pandemi Covid-19 memberikan hikmah yang sangat luar biasa kepada kita semua salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur dan warga negara. Khususnya dalam memungut atau membayar kewajiban perpajakan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (18/10).

Baca juga: Kemendagri Tingkatkan Sinergitas Penyebarluasan Informasi Publik 

Diluncurkan pada 18 Oktober 2021, program ini bertujuan untuk mendukung gerakan tertib bayar pajak yang digaungkan pemerintah. Serta mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya perpajakan kendaraan bermotor.

Digitalisasi Road Tax merupakan program alih media dari pelayanan manual dan dalam bentuk cetakan kertas tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), menjadi dalam bentuk format digital stiker berpengaman hologram dengan QR Code. Serta  terekam dalam server komputer milik SAMSAT yang dapat diakses secara online oleh petugas maupun peserta wajib pajak.

“Mengajak masyarakat untuk tertib membayar pajak tahunan kendaraan bermotor,” tambah Ardian.

Dijelaskannya, dari beberapa komponen pendapatan tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tulang punggung utama. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai hampir 43% dari total Proyeksi PAD tahun 2021. Sehingga pembayaran wajib pajak kendaraan tahunan ini juga akan mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

“Maka harapan saya semoga program digitalisasi road tax ini dapat berkelanjutan, terus ditingkatkan dan senantiasa dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” tutup Ardian.

Stiker Road Tax ini nantinya akan diubah warnanya setiap tahun, sehingga mempermudah identifikasi kendaraan yang sudah atau belum membayar pajak.

Direktur Utama PT. Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono menyambut baik program ini sebagai upaya kolaboratif para pemangku kepentingan untuk melakukan transformasi digital serta mengampanyekan tertib bayar pajak.

“Stiker road tax adalah program kolaborasi dari para stakeholders untuk mengajak masyarakat agar tertib membayar pajak kendaraan dengan cara yang mudah dan efisien, serba digital,” tutur Rivan.

Dalam pelaksanaan penertiban akan di bawah naungan Korlantas. Stiker hologram yang di tempel pada kendaraan, dimaksudkan agar memudahkan tim polisi lalu lintas dalam menindak para penunggak pajak.

“Tentu pemberian stiker ini akan sangat membantu Polisi Lalu Lintas dalam penertiban kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban pajak di jalan raya. Selanjutnya, proses penindakan terhadap pelanggaran kewajiban menggunakan STNK yang disahkan sesuai dengan kewenangannya akan dilakukan secara digital” tutur Kakorlantas Polri, Irjen Pol Istiono.

Sebelumnya, Menurut Kakorlantas, polisi selama ini mengalami kesulitan saat melakukan penertiban kendaraan bermotor di jalan raya. Sehingga pengendara yang melanggar kewajiban membayar pajak kendaraan ini sulit dideteksi dan lolos dari sanksi saat di jalan raya.

Sementara itu, QR code  yang akan dikembangkan dengan instrument RFID pada stiker dimaksudkan untuk dapat mempermudah polisi dalam melakukan penindakan pelanggaran atas tunggakan PKB dan SWDKLLJ.

Selain itu, stiker juga memudahkan penegak hukum untuk mendeteksi duplikasi plat nomor kendaraan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Restribusi, pendapatan daerah terbagi atas beberapa kelompok.

Salah satunya pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Channel9.id – Jakarta. Merah Putih tidak dikibarkan saat tim bulu tangkis Indonesia berhasil menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Ahad (17/10) imbas sanksi dari WADA (Badan Antidoping Dunia). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan akan menegur Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali terkait hal tersebut.

“Kita akan menegur Menpora terkait hal ini segera setelah sidang dibuka kembali,” kata Dede, Senin (18/10).

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, sanksi WADA yang tidak memperbolehkan bendera Merah Putih dikibarkan bersamaan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya harus benar-benar jadi catatan negara.

Baca juga: Ketua DPR: Tahun Ini Momen Kebangkitan Bulu Tangkis Indonesia

Menurutnya, walaupun pandemi melanda namun tetap tidak boleh lupa akan jadwal yang sudah ditentukan.

“Ini evaluasi kepada Kemenpora agar lebih hati-hati menyangkut aturan internasional,” ujarnya dikutip Republika.co.id.

Terlepas dari peristiwa itu, Dede mengucapkan selamat atas keberhasilan Jonathan Christie Cs yang berhasil melibas China 3-0 di final Thomas Cup semalam. Ia mengaku bangga dengan Tim Indonesia yang berhasil memboyong Piala Thomas setelah 19 tahun.

“Tentu bangga dan harus, setelah 19 tahun piala Thomas bisa kembali ke kita. Perjuangan adik-adik atlet bulutangkis dan PBSI yang luar biasa,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia bersama Korea Utara dan Thailand dinyatakan tidak patuh oleh Badan Antidoping Dunia (WADA), sehingga dijatuhi sanksi. Salah satu sanksinya adalah atlet dari tiga negara tersebut masih diizinkan turun di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, namun tidak bisa mengibarkan bendera nasional mereka selain di olimpiade.

IG