Connect with us

Hot Topic

Langgar Protokol Kesehatan, Bawaslu Tindak 398 Kampanye Tatap Muka

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Bawaslu melaporkan menindak 398 kampanye tatap muka karena melanggar aturan protokol kesehatan. Dari 398 kampanye tersebut, Bawaslu memberikan 381 penerbitan surat peringatan dan 17 pembubaran kegiatan kampanye.

Data tersebut dihimpun selama 10 hari tahap kelima kampanye Pilkada 2020. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan hasil temuan pada 10 hari tahap keempat kampanye Pilkada 2020.

“Dengan demikian, selama 50 hari tahapan kampanye, Bawaslu menertibkan sedikitnya 1.448 kegiatan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas yang melanggar prokes,” kata Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan, pelanggaran tersebut seperti kerumunan massa tanpa jaga jarak, tidak menggunakan masker maupun tidak tersedianya penyanitasi tangan.

Afif menyampaikan, kegiatan ini berhasil dilakukan atas kerja sama yang terjalin dengan semua pihak, baik pengawas pemilu, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) maupun kepolisian berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

“Pembubaran dilakukan jika peringatan atas pelanggaran protokol kesehatan tidak dihiraukan. Selain itu, ada pula penyelenggara kampanye yang berinisiatif membubarkan kegiatan setelah diberi peringatan oleh pengawas pemilu,” ujarnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Survei TII: DPR Lembaga yang Paling Korup

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh 51 persen responden.

TII menuturkan temuan tersebut sejalan dengan tren di Asia di mana parlemen menjadi institusi publik yang paling korup.

Selain DPR, pihak yang dianggap korup berdasarkan survei yakni pejabat pemerintah daerah dengan persentase 48 persen, pejabat pemerintahan 45 persen, Polisi 33 persen, Pebisnis 25 persen, Hakim/Pengadilan 24 persen.

Baca juga: ICW dan TII Beri Rapor Merah Kinerja KPK Era Firli Bahuri 

Kemudian Presiden/Menteri 20 persen, LSM 19 persen, Bankir 17 persen, TNI 8 persen dan pemuka agama 7 persen.

“Dibandingkan pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada Pemerintah Daerah yang naik 1 persen,” tulis TII, Jumat (4/12).

Survei GCB 2020 di Indonesia ini berdasarkan wawancara melalui telepon dengan menggunakan metode Random Digital Dialing (RDD) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel dengan margin of error +/- 3.1 persen.

Survei melibatkan 1.000 responden rumah tangga, usia di atas 18 tahun dengan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi yang beragam. Ada pun periode pengambilan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020.

Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3 persen perempuan dan 49,7 persen laki-laki, serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2 persen dalam rentang usia 26-35 tahun. Responden survei tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia.

“Sebanyak 772 responden berasal dari pedesaan (77,2 persen) dan 228 di antaranya berasal dari perkotaan (22,8),” kata TII.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Lemhannas: Polri Tidak Boleh Kalah Hadapi Tekanan Ormas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan, Polri tidak boleh kalah menghadapi tekanan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Karena Polri sebagai penegak hukum mewakili negara,” kata Agus dilansir Okezone.com, Kamis (3/11).

Hal itu diungkapkannya menanggapi adanya penghadangan oleh sekelompok orang terhadap petugas kepolisian yang hendak menyampaikan surat pemanggilan pemeriksaan Pemimpin FPI Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta.

Dia menilai, seharusnya warga negara mematuhi undang-undang yang berlaku.

“Jadi jangan sampai ada juga bahwa ada komponen-komponen masyarakat yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi aparat pemerintah yang justru untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan UU itu malah terhalang,” katanya.

Terlebih, aparat kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam aksi penghadangan, petugas kepolisian tersebut justru sedang bertugas.

“Negara ini kan sudah punya penataan. Penataan tentang pranata-pranata kepemerintahan. Siapa berbuat apa, diberi kewenangan apa oleh konstitusi atau UU,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Pelaku Penyebar Video Azan ‘Hayya Alal Jihad’ Ditangkap Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial H yang menyebarkan video azan dengan lafaz ‘hayya alal jihad’.

Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, H mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp Forum Muslim Cyber One (FMCO News).

Baca juga: Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak 

“Modus operandi pelaku memang masuk dalam satu group WhatsApp FMCO News (Forum Muslim Cyber One), kemudian dia menemukan adanya unggahan video-video yang ada di group tersebut,” katanya, Kamis (3/12).

Kemudian, video yang diperoleh itu diunggah oleh tersangka H ke akun media sosial miliknya @hashophasan. H pun menyebarkan video itu secara masif di media sosial.

“Kemudian dia menyebarkan secara masif, hasil profiling yang dilakukan teman-teman Subdit Cyber Polda Metro Jaya, yang kemudian setelah kita lakukan profiling yang bersangkutan diketahui saudara H pemilik akun tersebut kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan memang betul akun itu milik saudara H sendiri,” ujarnya.

H ditangkap di rumahnya di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (2/12). Sejumlah barang bukti seperti handphone hingga akun Instagram milik H disita polisi.

H saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC