Connect with us

Hukum

MA Sunat Masa Hukuman 20 Koruptor, KPK Rilis Datanya

Published

on

Channel9.id-Jakarta. KPK mengungkapkan adanya 20 terpidana kasus tindak pidana korupsi yang hukumannya dipotong Mahkamah Agung (MA). Seluruh perkara itu disebut KPK ditangani sepanjang 2019-2020.

“Kami mencatat hingga saat ini sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dipotong,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (21/09).

Baca juga: KPK: Ada Permainan Refocussing Anggaran Penanganan Covid-19 di Jatim 

Teranyar MA memotong hukuman mantan anggota DPR Musa Zainuddin dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun bui. Padahal, menurut KPK, Musa terbukti menerima suap terkait pembangunan jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 56 miliar dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku Rp 52 miliar dalam APBN Kementerian PUPR 2016

Ali memberikan data 20 perkara korupsi ditangani KPK yang hukumannya dipotong. Berikut data 20 koruptor yang hukumannya dipotong:

Ali memberikan data 20 perkara korupsi ditangani KPK yang hukumannya dipotong. Berikut data 20 koruptor yang hukumannya dipotong:

  1. Mantan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, di kasus suap pekerjaan proyek infrastruktur. Diwan diputus 6 tahun penjara. Usai mengajukan PK, hukuman menjadi 4 tahun dan 6 bulan.
  2. Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangang, adik kandung Andi Mallarangeng di kasus suap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Choel diputus 3 tahun 6 bulan penjara. Di tingkat PK, hukuman Choel menjadi 3 tahun.
  3. Mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun, di kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar dalam sengketa pilkada Kabupaten Buton. Samsu Umar menjalani hukuman 3 tahun penjara dari yang semula hukumannya 3 tahun 9 bulan.
  4. Billy Sindoro dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah melakukan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Dia divonis penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Kemudian, Billy mengajukan permohonan PK atas hukumannya itu. PK dikabulkan, akhirnya vonis penjara terhadap Billy menjadi 2 tahun.
  5. Pengusaha Hadi Setiawan, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan terkait kasus suap hakim ad hoc PN Tipikor Medan Merry Purba. Berdasarkan data yang diberikan Ali, vonis 4 tahun terhadap Hadi juga dikurangi. Dari semula hukuman 4 tahun, menjadi 3 tahun penjara.
  6. Mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi terbukti menerima duit senilai Rp 1,5 miliar terkait izin Amdal di kawasan industri Cilegon. Iman telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Lalu, ia mengajukan peninjauan kembali (PK). Hukuman yang semula 6 tahun itu dipotong menjadi 4 tahun penjara.
  7. MA mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan OC Kaligis. MA memutuskan mengurangi masa penahanan OC Kaligis sebanyak tiga tahun. Vonis OC Kaligis yang sebelumnya ditetapkan 10 tahun penjara, kini menjadi 7 tahun penjara. OC Kaligis terbukti menyuap majelis hakim dan panitera PTUN di Medan sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura.
  8. MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Irman Gusman dan meringankan hukuman mantan Ketua DPD itu. Irman terbukti korupsi mengurus impor gula. Semula, PN Jakpus menghukum Irman 4,5 tahun penjara. Setelah mengajukan PK ke MA, hukuman bagi Imran pun dikurangi menjadi 3 tahun penjara.
  9. Panitera PN Medan, Helpandi juga merasakan sunat vonis. Perkara Nomor 3784 K/PID.SUS/2019 diadili oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota Abdul Latief dan Krisna Harahap. Majelis sepakat mengurangi hukuman Helpandi dari 7 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara. Helpandi juga diberi hukuman denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan.
  10. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, M Sanusi dinyatakan terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Uang tersebut terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta di Balegda DPRD DKI. Sanusi divonis 7 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama ini. Jaksa kemudian mengajukan banding. Hukuman Sanusi diperberat menjadi 10 tahun penjara. Putusan ini diperkuat putusan kasasi. Di tingkat peninjauan kembali (PK), Sanusi dikurangi hukumannya menjadi 7 tahun penjara.
  11. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi di kasus korupsi terkait penanganan perkara perdata di PN Jaksel. Diputus 4 tahun, hukuman Tarmizi menjadi 3 tahun.
  12. Mantan Hakim MK, Patrialis Akbar, di kasus suap terkait impor daging. Patrialis diputus 8 tahun, setelah dipotong hukumannya menjadi 7 tahun penjara.
  13. Eks Direktur Utama PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi, di kasus suap penanganan perkara di PN Medan. Diputus 6 tahun, menjadi 5 tahun.
  14. Eks Bupati Talaud, Sri Wahyu Manalip di kasus suap revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo. Semula putusannya adalah 4 tahun 6 bulan, menjadi 2 tahun penjara.
  15. Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, Suroso Atmomartoyo. Pidana uang pengganti dihapus, pidana penjara tetap.
  16. Mantan Panitera Pengganti PN Bengkulu, Badaruddin Bachsin alias Billy di tahap kasasi divonis 8 tahun. Pada tahap PK, vonis Billy menjadi 5 tahun.
  17. Eks Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra divonis 5,5 tahun. Usai mengajukan permohonan PK, vonisnya berkurang menjadi 4 tahun.
  18. Eks Cagub Sulawesi Tenggara, Asrun, pidana penjaranya dikurangi menjadi 4 tahun di tahap PK. Sebelumnya, vonis Asrun itu 5,5 tahun.
  19. Mantan Panitera Pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi pada tahap pertama dihukum 7 tahun. Pada tahap PK, hukuman dikurangi menjadi 5 tahun.
  20. Mantan anggota Komisi V DPR, Musa Zainuddin di kasus suap infrastruktur diputus 9 tahun penjara. Di tahap PK, hukuman terhadap Musa dikurangi 3 tahun. Sehingga vonis akhir menjadi 6 tahun penjara.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Terungkap, Habib Bahar Jadi Tersangka Karena Menganiaya Sopir Online

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Meski masih di penjara, secara mengejutkan Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka gara-gara kasus lain yang serupa yakni soal penganiayaan terhadap sopir taksi online.

Kronologi bertumpuknya hukuman kepadanya itu, berawal dari laporan seorang sopir taksi online yang mengaku dianiaya Habib Bahar.

Habib Bahar kemudian menjadi tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP/60/IX/2018/JBR/Resta Bgr/Sek Tansa pada 4 September 2018 dengan pelapor Andriansyah.

Mendengar kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Habib Bahar seketika mengamuk di dalam penjara dan merobek surat penetapan tersangka yang ia terima.
Kuasa Hukum Habib Bahar Bin Smith, Aziz Yanuar membenarkan penetapan itu.

“Iya benar, Habib jadi tersangka lagi. Itu kejadian di Bogor waktu itu udah lama tahun 2018,” katanya (29/10) dikutip Suara.com.

Menurut dia, kasus ini kesalapahaman. “Bukan (kasus yang lama), lain lagi. Jadi kalau ini permasalahan salah paham saja, dan itu aneh karena pelapornya itu sama kuasa hukumnya sudah dicabut laporan, dan sudah damai sama kita sama Habib Bahar juga,” jelasnya.

Habib Bahar bin Smith sendiri saat ini masih mendekam di penjara setelah divonis 3 tahun bui akibat menganiaya dua pemuda di Ponpes Tajul Alawiyin, Bogor pada tahun 2019 silam.

Sebelumnya, Bahar bin Smith dikenal sebagai ulama dan pendakwah dengan deretan kontroversi. Penasaran dengan sosoknya? Berikut ini profil Bahar Smith lengkap dengan deretan kontroversi Habib Bahar.

Bahar bin Smith adalah seorang ulama dan pendakwah yang lahir di Manado, 23 Juli 1985. Bahar berasal dari keluarga keturunan Arab Hadhrami golongan Alawiyyah bermarga Aal bin Sumaith.

Pemilik nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith ini merupakan anak pertama dari enam bersaudara pasangan alm. Sayyid Ali bin Alwi bin Smith dan Isnawati Ali.
Pada 2009 lalu, Bahar menikahi Fadlun Faisal Balghaits yang merupakan seorang Syarifah bermarga Aal Balghaits. Dari pernikahannya ini, Bahar dan Fadlun dikaruniai empat orang anak.

Pada 2007, Bahar bin Smith mendirikan Majelis Pembela Rasulullah yang berkantor pusat di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bersama dengan anggota organisasi pimpinannya ini, Bahar sering melakukan razia dan penutupan paksa sejumlah tempat hiburan di Jakarta.

Selain Majelis Pembela Rasulullah, Bahar bin Smith juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin. Tak hanya itu, Bahar juga dekat dengan sejumlah ormas Muslim lainnya.

Hal ini terlihat dalam setiap dakwahnya, Bahar selalu didampingi Laskar Pembela Islam, Front Pembela Islam, maupun Barisan Ansor Serbaguna.
Habib Bahar bin Smith juga memicu kontroversi dari ceramah yang ia bawakan dalam beberapa kesempatan.

Salah satu ceramah kontroversial Bahar terjadi pada 2018 lalu. Dalam ceramah viral tersebut, Bahar berkata bahwa Jokowi merupakan pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat.

Ia bahkan menuduh Jokowi sebagai pemimpin yang hanya menyejahterakan kaum non-Muslim, orang Tionghoa-Indonesia, dan perusahaan asing. Pernyataan kontroversial ini lantas mendapat kecaman dari tim kampanye Jokowi-Ma’ruf.

Kontroversi Bahar bin Smith selanjutnya adalah tuduhan atas penganiayaan dua remaja yang menjadi sorotan pada akhir 2018 lalu. Tuduhan tersebut dilengkapi dengan bukti rekaman video yang diunggah ke Youtube.

Atas tindakannya tersebut, Bahar dijatuhi pasal berlapis dan divonis hukuman tiga tahun penjara.

IG

Continue Reading

Hot Topic

KPK Berhasil Ringkus Buron Penyuap Eks Petinggi MA

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, telah menangkap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) yang sebelumnya telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020 dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

“Benar, penyidik KPK hari ini berhasil menangkap DPO KPK atas nama tersangka HSO dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan suap pengurusan perkara MA Tahun 2011-2016,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

QqSaat ini, kata Ali, tersangka Hiendra sudah berada di Gedung KPK dan masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.

“Info lengkapnya akan disampaikan dalam konferensi pers malam ini sekitar pukul 18.30 WIB,” ujar Ali.

Sebelumnya, Hiendra bersama mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah dimasukkan dalam status DPO.

Nurhadi dan menantunya telah terlebih dahulu ditangkap tim KPK di salah satu kediaman di Jakarta Selatan, Senin (1/6).
KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka pada 16 Desember 2019.

Untuk Nurhadi dan menantunya saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Keduanya didakwa menerima suap Rp45,726 miliar dari Hiendra terkait pengurusan dua gugatan hukum.

Selain itu, keduanya juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp37,287 miliar pada periode 2014-2017.

IG

Continue Reading

Hukum

Polisi Identifikasi Terduga Pembegal Kolonel Marinir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Polisi telah mengidentifikasi terduga pelaku pembegal seorang anggota TNI AL, Kolonel Mar. Pangestu Widiatmoko di kawasan Jakarta Pusat. Hal ini terungkap dari kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

Dari hasil pengamatan, pelaku diduga berjumlah empat orang dengan menggunakan dua sepeda motor. Terlihat dari rekaman CCTV, keempat pelaku saling berbagi tugas. Yusri menyebut ada yang mengawasi area di sekitar lokasi, dan yang merampas barang milik korban.

“Kita indentifikasi diduga ada dua motor. Ini masih kita dalami. Dua motor melintas dari arah yang sama,”  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (28/10).

Baca juga: Ungkap Kasus Begal Pesepeda, polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus

Selain itu, lanjut Yusri, kepolisian juga telah memeriksa 3 orang saksi. Hingga saat ini pihaknya masih sulit melacak sepeda motor pelaku karena plat nomornya gelap.

“Mereka memang niat (membegal) itu. Pelat nomornya belum kelihatan,” ucapnya.

Diketahui, peristiwa penjambretan yang menimpa Anggota TNI  terjadi Senin (26/10) sekitar pukul 06.45 WIB. Saat itu, korban tengah melintas di Jalan Medan Merdeka Barat tepat di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Pelaku menggunakan sepeda motor berusaha merampas tas yang berisi handphone milik Pangestu Widiatmoko. Sempat terjadi tarik-menarik antara korban dengan pelaku. Korban pun terjatuh dari sepeda.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di bagian kepala belakang. Sementara pelaku melarikan diri ke arah Jalan Sudirman.

Sekuriti dan petugas kepolisian yang saat itu melintas langsung menolong korban. Saat ini, korban dirawat di RSAL.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC