Connect with us

Hot Topic

Mahfud MD: Saat Dikritik Pak JK Juga Melapor ke Polisi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menkopolhukam Mahfud Md angkat suara terkait kritik mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang mengkritik pemerintah Jokowi yang dinilai antikritik. JK menyebut tak jarang kritik yang disampaikan berujung pada pelaporan ke polisi.

Menurut Mahfud sah-sah saja kritik disampaikan mengingat hal itu menjadi hak warga negara dan pemerintah pun tidak bisa menghalanginya. Begitu juga dengan pelaporan ke polisi terhadap mereka yang mengkritik.

Mahfud kemudian mencontohkan keluarga JK toh juga pernah melaporkan pihak tertentu yang mengkritiknya.

“Itu kan yang melapor punya hak, kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami. Kan tinggal itu aja. Nah bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi,” ujar Mahfud kepada wartawan, Senin (15/2).

“Siapa itu? Ferdinand Hutahaean dilaporkan ke polisi karena nyebut apa Chaplin sebagai otak dari sebuah fenomena politik. Ferdinand Hutahaean, ada siapa Rudi Kamri itu dilaporkan ke polisi,” tambahnya.

Baca juga: SBY: Kritik Itu Ibarat Obat, Pahit Tapi Menyembuhkan

Contoh lain, lanjut Mahfud, keluarga JK juga pernah melaporkan calon wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto pada Desember 2020. Danny dianggap telah mencemarkan nama baik JK lantaran dikaitkan dengan kasus suap eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lapor melapor dinilai Mahfud wajar saja dilakukan seorang warga negara. Nantinya, kata Mahfud, pihak kepolisian yang menentukan apakah ada unsur kriminal dari laporan yang disampaikan tersebut.

“Enggak apa-apa melapor, nanti polisi lalu melihat apakah ada unsur kriminalnya apa tidak,” ucap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud kembali menegaskan pemerintah selalu terbuka pada kritik. Menurut dia, kritik yang sehat akan membantu pemerintah dalam memperbaiki atau membuat kebijakan yang prorakyat.

“Pernyataan presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silakan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh, menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara,” kata Mahfud.

“Silakan kritik karena pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik. Oleh sebab itu presiden menyatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan,” tutupnya.

Ucapan JK soal kritik terhadap pemerintah disampaikan saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2).

Pada acara itu, JK bicara soal demokrasi di Indonesia pada masa ini. JK menyoroti pernyataan Jokowi soal minta dikritik. Kemudian, ia mempertanyakan soal bagaimana mereka yang mau mengkritik tak berakhir dengan dilaporkan ke polisi.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata JK.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Lukman Edy: Moeldoko Tidak Perlu Mundur

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dewan Pakar IMI Lukman Edy setuju dengan langkah politik Moeldoko yang merebut Partai Demokrat dari keluarga Cikeas, karena tidak ingin kehilangan momentum. Namun, Lukman menyatakan, kualitas kepemimpinan Moeldoko akan teruji dalam konfik ini.

“Tapi Bapak (Moeldoko), saya setuju langkah politik anda yang tidak mau kehilangan momentum. Kualitas kepemimpinan anda akan teruji, seberapa hebat anda mengatur strategi memenangkan peperangan ini. Ini bukan perang yang biasa dan menjadi ahlinya seorang Jenderal seperti anda. Ini perang politik, yang intinya adalah siapa yang bisa merebut hati konstituen Demokrat yang besar, akan menjadi pemenangnya. Tapi prinsipnya hampir sama aja Jenderal, tinggal penyesuaian penyesuaiannya saja,” kata eks Sekjen DPP PKB ini, Senin 8 Maret 2021.

Lukman menyatakan, Moeldoko tidak perlu mundur dari pertarungan politik dengan kubu AHY. Menjadi ketua umum sebuah partai adalah pekerjaan halal dan baik serta dilindungi konstitusi.

“Jadi jangan mundur akibat ada yang kontra tentang pilihan jalan politik sekarang ini,” kata Lukman.

Menurut Lukman, Moeldoko juga tidak perlu mundur dari jabatan KSP. Moeldoko bisa menjelaskan kepada atasanya bahwa langkah politik yang dilakukan sah secara kontitusional.

“Terhadap desakan supaya anda mundur dari jabatan KSP juga tidak ada dasarnya. Jelaskan saja dengan Pak Jokowi sebagai atasan di pemerintahan, bahwa langkah politik ini adalah langkah konstitusional, dan Partai Demokrat adalah milik publik, serta pasti banyak hikmahnya untuk konsolidasi demokrasi Indonesia hari ini, minimal situasi ini akan menjadi pelajaran bagi pendewasaan semua partai politik yang ada,” katanya.

Sebelumnya, digelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021. Dalam KLB itu diputuskan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.

AHY menilai, KLB itu ilegal dan inkonstitusional. Dia pun menegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah secara hukum berdasarkan Kongres ke V partai Demokrat.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Demokrat Kubu Moeldoko Serahkan Hasil KLB ke Kemenkumham Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Perwakilan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Max Sopacua menyatakan, pihaknya akan mendaftarkan susunan kepengurusan inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat hasil KLB Sumut ke Kemenkumham, Senin 8 Maret 2021.

“Ya rencananya hari ini, sudah sejak kami berangkat kemarin memang rencananya hari ini,” kata Max, Senin 8 Maret 2021.

Namun, Max belum memastikan pukul berapa pihaknya akan tiba di Kemenkumham. Dia menyatakan, pihaknya masih mempersiapkan dan melengkapi beberapa berkas untuk diserahkan.

Max menambahkan, tidak semua jajaran inti seperti Ketua Umum versi KLB Moeldoko hingga Ketua Dewan Pembina versi KLB Marzuki Alie hadir. Hanya beberapa pengurus yang akan menyerahkan berkas tersebut.

“Karena memang sudah ada penugasan perwakilan yang sudah kita tetapkan siapa yang datang ke sana. Toh ini kan baru dan kita dengan notaris dan lain-lain,” ujarnya.

Max juga menegaskan, struktur inti kepengurusan DPP Partai Demokrat versi KLB Sumut sudah terbentuk. Max menyatakan dokumen terkait struktur inti itu akan diserahkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah.

“Yang dibutuhkan oleh Kemenkumham untuk melengkapi itu kan enggak semuanya gitu, yang penting ada ketua, sekjen,” katanya.

Diketahui, KLB Demokrat diselenggarakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Adapun KLB itu memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah belum bisa menganggap KLB tersebut ada secara hukum karena belum menerima laporan resmi. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih mengakui Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Lukman Edy: AHY Jangan Cengeng

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dewan Pakar IMI Lukman Edy menilai, AHY sedang diuji sebagai seorang pemimpin. Jika AHY bisa melewati konflik internal di Partai Demokrat maka bisa diperhitungkan dalam Pilpres 2024.

“Kan AHY sudah mendeklarasikan dirinya untuk ikut dalam pertarungan calon presiden RI di 2024. Nah, Salah satu ukurannya adalah apakah anda bisa melewati badai Partai Demokrat hari ini,” kata eks Sekjen DPP PKB ini, Senin 8 Maret 2021.

Menurut Lukman, AHY harus bisa menancapkan kepercayaan ke konstituennya seperti yang dilakukan Megawati di Zaman Orde Baru.

“Jangan cengeng, bangun kepercayaan konstituenmu. Kalau anda menuduh KLB Medan ada campur tangan penguasa, lawan dengan menancapkan pengaruh ke konstituen lebih dalam lagi. Seperti Ibu Megawati, di zaman orde baru dulu,” ujarnya.

Jika AHY gagal menancapkan pengaruhnya, Lukman menyarankan AHY supaya membuat partai baru.

“Yang susah adalah merawat konstituen agar tetap berada di belakangmu. AHY, anda tinggal pilih menjadi pemimpin sebenarnya yang teruji perjuangannya atau hanya menjadi anak manja yang menerima barang mainan dari orang tua, terus bingung ketika mainan direbut orang lain,” katanya.

Selain itu, kata Lukman, narasi pemerintah hari ini yang menyatakan tidak ikut campur persoalan internal partai politik sebenarnya berasal dari narasinya Pak SBY juga dahulu. Dahulu, masyarakat percaya apa yang disampaikan Pak SBY untuk tidak ikut campur tangan, sekarang juga kita percaya ketika Pak Jokowi bilang tidak ikut campur tangan urusan internal Partai Politik.

“Karena memang sebenarnya penyelesaian konflik partai politik tidak ada sangkut pautnya dengan rezim yang berkuasa. Penyelesaian konflik sebuah partai politik diatur didalam UU Partai Politik, dimana jalur yang digunakan adalah melalui Mahkamah Partai,” kata Lukman.

“Jika Mahkamah Partai tidak berhasil menyelesaikan, maka pengadilan sampai ke tingkat paling tinggi (Kasasi, Mahkamah Agung) adalah kata akhir penyelesaiannya. Sedang Menkumham hanya petugas administrasi yang mencatatkannya dalam lembar negara bagi Partai yang melakukan registrasi. Masak Pak SBY tidak paham dengan prosedur ini ? Kan zamanya Pak SBY menjadi Presiden prosedur ini di bakukan,” lanjutnya.

Jadi, menuduh Pak Jokowi terlibat, atau mendorong Pak Jokowi untuk ikut campur menertibkan Pak Moeldoko adalah melanggar _UU Partai Politik itu sendiri.

“Dan sepengetahuan saya tentang Pak Jokowi, beliau taat hukum dan taat prosedur, dan belajar dari Pak SBY juga tentang mengelola negara ini, maka beliau tidak akan ikut campur urusan internal Partai Politik, juga beliau tidak akan membatasi hak politik Pak Moeldoko dimana Hak Politik tersebut di lindungi oleh konstitusi,” kata Lukman.

Lukman menilai, konflik internal di sebuah partai adalah hukum besi di sebuah partai. Cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Yang membedakannya adalah resolusi konfliknya. Kualitas pemimpinnya akan menunjukkan apakah konflik internal menyebabkan kehancuran atau justru menjadi vitamin baru untuk sebuah kedewasaan dan kebesaran.

“Coba kita ingat ingat, PDIP berkonflik, melahirkan banyak sempalan, tapi kualitas Megawati menyebabkan hanya dibawah kepemimpinannya yang tetap eksis. Golkar juga berkonflik, tapi mereka canggih, seluruh pecahannya ikut menjadi partai besar dan eksis di Indonesia ini, seperti Gerindra, Nasdem, Hanura dan Berkarya. PKB juga punya banyak sempalannya, tapi Gus Dur bilang PKB itu telurnya sementara yang lain adalah taik ayam yang menempel di telur,” kata Lukman.

Sebelumnya, digelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021. Dalam KLB itu diputuskan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.

AHY menilai, KLB itu ilegal dan inkonstitusional. Dia pun menegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah secara hukum berdasarkan Kongres ke V partai Demokrat.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC