Connect with us

Hot Topic

MAKI: Andi Irfan Buang Ponsel ke Laut untuk Tutupi Jejak Djoko Tjandra

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan Andi Irfan Jaya telah menghilangkan alat bukti berupa sebuah ponsel ke Laut Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasar informasi yang diperoleh MAKI, ponsel tersebut dibuang diduga untuk menghilangkan bukti percakapannya dengan Djoko Tjandra.

“Berdasar informasi, AIJ telah membuang handphone yang dimilikinya dan dipakai pada bulan November 2019 hingga Agustus 2020 berupa handphone merek Iphone 8 yang diduga telah dibuang di laut Losari, waktu pembuangan handphone diduga sekitar bulan Juli-Agustus 2020,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan pers tertulis, Selasa (22/09).

Boyamin menduga ponsel yang dibuang Andi Irfan merupakan isi percakapannya antara jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko Tjandra. Percakapan itu, ucapnya, disinyalir kuat terkait proposal action plan beserta upah untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

“Handphone tersebut diduga berisi percakapan AIJ dengan PSM dan JST terkait rencana permohonan fatwa perkara JST dan diduga berisi action plan pengurusan fatwa beserta upah jika berhasil mengurus fatwa,” tutur Boyamin.

Baca juga: Dipecat! Kader Nasdem yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Boyamin curiga Andi Irfan membuang ponsel miliknya ini untuk menghilangkan barang bukti. Termasuk, kata Boyamin, menghilangkan jejak pihak-pihak yang diduga tokoh politisi yang turut membantu pengurusan fatwa MA.

“Bahwa dugaan pembuangan handphone iPhone 8 milik AIJ tersebut adalah diduga dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembicaraan dan kegiatan pengurusan fatwa JST dengan pihak-pihak terkait (diduga termasuk tokoh politisi), sehingga dengan demikian patut diduga telah menghilangkan barang bukti,” imbuhnya.

Atas dasar itulah, MAKI mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kembali menetapkan tersangka kepada Andi Irfan Jaya dalam dugaan menghilangkan barang bukti. Boyamin menyebut Andi Irfan bisa dijerat pasal 21 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

“Bahwa atas dasar dugaan penghilangan barang bukti tersebut di atas, maka kami meminta kepada penyidik Jampidsus Kejagung untuk segera menetapkan tersangka atas AIJ dengan dugaan perbuatan pidana menghalangi penyidikan sebagaimana dirumuskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 221 KUHP,” ujarnya.

Dalam skandal suap ini, Djoko Tjandra diduga memberikan suap kepada Pinangki, yang menjanjikan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) agar bebas dari eksekusi hukuman pidana dalam perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Andi Irfan Jaya diduga sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra ke Pinangki.

Andi saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan Kejagung. Ia dalam perkara ini dikenakan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa menduga Djoko Tjandra memberikan uang kepada jaksa Pinangki melalui Andi Irfan.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

DPR Minta Pemerintah Desak Freeport Bangun Smelter

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyampaikan, pemerintah harus mendesak PT. Freeport Indonesia untuk segera membangun smelter (fasilitas pengolahan sisa bahan tambang). Pembangunan smelter diperlukan guna memperoleh nilai tambah dari material sisa tambang yang selama ini diekspor oleh perusahaan tambang.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Minerba yang baru, Freeport wajib membangun smelter paling lambat tiga tahun sejak UU Minerba itu diberlakukan. UU Minerba yang baru disahkan pada tahun 2020, maka paling lambat pada tahun 2023 PTFI harus sudah selesai membangun smleter.

“Tapi hingga kini, progresnya sangat minim, malah minta mundurkan jadwal. Pemerintah harus tegas dan berani mendesak Freeport dalam hal pembangunan smelter ini,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Pemerintah, katanya, jangan memberi toleransi kepada Freeport dalam hal pembangunan smelter. Pasalnya, pembangunan smelter ini merupakan syarat perpanjangan operasional Kontrak Karya (KK) yang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Jika hingga tahun 2023 Freeport tidak juga selesai membangun smelter sesuai ketentuan, maka berdasarkan Undang-Undang yang ada, Freeport dilarang melakukan ekspor konsentrat.

“Saya menilai Freeport hanya bikin gaduh dan memaksakan kehendaknya untuk menghindari UU Minerba dan kesepakatan saat diberikan izin usaha penambangan khusus (IUPK). Ini niat yang tidak baik,” ujarnya.

Pun pemerintah jangan membuka pintu negosiasi untuk bersekongkol dengan Freeport. Lantaran, sejauh ini Freeport tidak punya itikad baik dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mulyanto, Freeport sudah dua kali melanggar target waktu yang ditentukan untuk membangun smelter. Freeport berdalih menghadapi banyak kendala yang membuat sulit untuk merealisasikan pembangunan smelter sesuai target.

“Tahun ini juga begitu. Alasannya terkendala pandemi covid-19 dan minta pemerintah memaklumi. Bagi saya ini alasan yang dicari-cari untuk dapat menghindar dari kewajiban,” kata Mulyanto.

Dia menilai, jika pemerintah selalu memberikan waktu kepada Freeport dikhawatirkan akan muncul persepsi lain dari publik. Dia khawatir pemerintah akan dinilai bekerjasama secara negatif dengan Freeport.

“Jangan sampai ada oknum pemerintah yang main mata dengan perusahaan tambang ini. Saya rasa KPK perlu ambil tindakan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Kapolri: Humas Jadi Sumber Informasi Tepercaya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Kapolri Jenderal Idham Azis mendorong jajaran hubungan masyarakat (humas) Polri menjadi sumber informasi tepercaya. Hal itu disampaikan Idham saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Humas Polri.

“Semoga Humas Polri menjadi sumber informasi yang cepat, mudah diakses, objektif, dan tepercaya,” kata Idham dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 Oktober 2020.

Jenderal bintang empat itu juga meminta Humas Polri dapat berpartisipasi dalam setiap momentum. Hal ini untuk mendukung terpeliharanya kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Sehingga masyarakat semakin produktif,” kata Idham.

Baca juga: Hari Sumpah Pemuda, Kapolri: Peran Generasi Muda Penting Putus Penyebaran Covid-19

Tonggak sejarah Humas Polri dimulai saat keluarnya Surat Keputusan (Skep) berdirinya Dinas Penerangan Polisi (Dispenpol). Surat itu ditandatangani Kapolri pertama Jenderal (Purn) Raden Soekanto Tjokrodoatmojo pada 30 Oktober 1951.

Perayaan puncak HUT Humas Polri tahun ini rencananya digelar secara virtual. Kegiatan itu diikuti seluruh kepala bidang (kabid) humas di seluruh Polda pada Senin, 2 November 2020.

Continue Reading

Hot Topic

Hari Ini, Hasil Seleksi CPNS Diumumkan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diumumkan hari ini, Jumat, 30 Oktober 2020. Namun, waktu pengumuman tidak serentak, tergantung masing-masing instansi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi terkait penundaan pengumuman di instansi.

“Kalau sampai saat ini masih belum ada instansi yang minta mundur pengumumannya. Jadi masih sesuai, yakni 30 Oktober 2020,” ujar Paryono di Jakarta, Jumat (30/10).

Baca juga: BKN: 17 Ribu Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Dia menuturkan, pengumuman biasanya dilakukan siang. Sangat jarang, kata dia instansi mengumumkan hasil seleksi CPNS di waktu dini hari.

“Dari mulai dini hari sampai pukul 23.59 gitu, tapi kebanyakan sih siang. Ada juga yang sore . Tapi semoga sih siang sudah pada diumumkan semua,”ujarnya.

Sebelumnya hasil nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) telah diintegrasikan. Hasil seleksi tersebut sudah ditandatangani Kepala BKN dan telah disampaikan kepada Instansi. Sehingga kemudian dapat diumumkan 30 Oktober 2020.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC