Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu melontarkan sindiran jika para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dinilai memiliki paham anarko atau anti-sistem negara.
“Itu mereka berpaham anarko. Anarko itu anti-sistem negara, tidak mau diatur negara,” ujar Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9).
Masinton mengatakan tudingan tersebut didasari oleh sikap para pimpinan KPK yang selalu bertentangan dengan rencana atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau DPR.
Baru-baru ini, lanjutnya, KPK menolak tentang usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).”Pansus angket mereka tolak, dilakukan judicial review, dipanggil tidak mau. Kemudian pengawasan rekomendasi mereka tolak, terus rencana revisi mereka tolak,” ujar politikus PDIP itu.
Menurutnya, sebagai lembaga yang dibiayai oleh negara dan dibentuk berdasarkan undang-undang, KPK tidak sepatutnya mengambil sikap yang bertentangan dengan konstitusi. “Yang namanya pejabat negara, aparatur sipil negara, pegawai yang digaji negara, harus patuh dengan undang-undang, harus patuh dengan keputusan negara, tidak boleh menolak,” ucap Masinton.
“Kalau ada institusi negara, pejabat negara, pegawai yang digaji negara, menolak keputusan negara, berarti dipastikan dia berpaham anarko, anti-sistem negara,” sindirnya.
