Connect with us

Politik

Respon Jokowi Soal 75 Pegawai KPK, Roy Suryo: Cakep!

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mantan politikus Partai Demokrat Roy Suryo mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sebelumnya, Jokowi menegaskan jika hasil tes tidak serta merta jadi dasar untuk memberhentikan para pegawai KPK tersebut.

“Saya berpendapat, hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK, hendaknya tidak serta-merta jadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes. Kalau ada kekurangan, tentu bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan”, kata Presiden Jokowi dalam akun Twitter resminya @Jokowi Senin 17 Mei 2021.

Baca juga: Anggota DPR Dukung Pernyataan Jokowi Terkait Hak Pegawai KPK 

Pernyataan Jokowi itu direspon oleh Roy Suryo dalam akun Twitter-nya @KRMTRoySuryo2 dengan menyoroti peran buzzer. Menurutnya, buzzer itu seolah-olah mendukung itu, namunsebenarnya menjerumuskan.

“Cakep” ini langkahnya, pak Jokowi … Bikin BuzzerRp jadi kelimpungan karena (maksudnya mau menjilat) bikin statemen2 yg seolah2 mendukung, padahal menjerumuskan beliau kemarin2 Ayo, Jangan main2, ini ngurus Negara Indonesia lho, bukan Wakanda!”, katanya, Selasa 18 Mei 2021.

Sebelumnya, Jokowi juga mengatakan, dirinya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN”, ujarnya dalam akun Twitter @Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi memerintahkan semua pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK itu.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK ini”, katanya lagi.

Masih dalam akun Twitter @Jokowi, Presiden mengatakan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia yang baik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah bagian dari upaya itu.

“KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis”, tandas Jokowi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Muzani: Calon Pemimpin Tak Hanya Bermodalkan Popularitas, Tapi Juga Berintegritas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa seorang calon pemimpin harus memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Dengan demikian calon pemimpin tersebut bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Pelatihan Tunas tiga yang diselenggarakan organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Pelatihan ini digelar dalam rangka upaya menciptakan generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan.

“Seorang pemimpin tidak boleh hanya bermodalkan popularitas semata. Seorang calon pemimpin harus bisa diterima rakyat dengan kerja-kerja nyata dan memahami kepentingan rakyat,”ujar Muzani, Minggu (20/06).

“Maka itu diharapkan anak-anak muda di TIDAR bisa mamahami kebutuhan rakyat, sehingga bisa menjadi pemimpin yang lahir di tengah-tengah masyarakat,” sambungnya.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Ahmad Muzani Meminta Pemerintah Sabar 

Menurut Muzani, seorang calon pemimpin harus belajar dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Seperti Bung Karno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pemimpin-pemimpin itu adalah sosok yang benar-benar hadir di tengah rakyat dan membela apa yang menjadi kepentingan rakyat.

“Presiden Soekarno, sang proklamator yang selalu didambakan kehadirannya oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga Jenderal Soedirman adalah sosok yang patut kita teladani. Seorang yang dengan tulus melakukan pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara,”ungkapnya.

Muzani menuturkan, Partai Gerindra mendirikan TIDAR karena proses politik harus menyiapkan pemimpin dalam rangka memberikan estafet perjuangan berikutnya.

“Perjuangan politik Partai Gerindra harus terus berkelanjutan, supaya estafet perjuangan ini terjaga. Maka kita mendirikan TIDAR sebagai cara untuk menjamin kontinuitas regenerasi kepemimpinan. Karena yang senior ini pada akhirnya akan tergantikan,” katanya.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menyebutkan, kader-kader muda Gerindra diharapkan dapat memberikan sumbangsih terbaiknya untuk perbaikan bangsa Indonesia.

“Nilai tertinggi dari sebuah pengabdian adalah mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi,” ucapnya.

Wakil Ketua MPR itu juga menegaskan, sumpah jabatan dari semua jabatan publik adalah janji mendahulukan kepentingan rakyat. Kader-kader Gerindra yang memiliki jabatan publik harus memegang teguh janji dan sumpah tersebut.

“Karena bagi kami mendahulukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi adalah tujuan daripada berdirinya partai Gerindra. Itulah calon-calon pemimpin bangsa yang akan terus kami lahirkan dari partai ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Survei LSI: Ganjar Jauh Ungguli Puan, Hanya Kalah dari Prabowo

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dua nama tokoh di PDI Perjuangan, kembali masuk dalam materi survei jelang Pilpres 2024. Mereka ialah Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam riset kuatitatif dan kualitatif terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ganjar lebih unggul dari Puan dari sisi elektablitas.

Meskipun, dari sisi keterkenalan Ganjar masih berada di bawah Puan, yaitu 59 persen banding 61 persen. Tetapi elektabilitasnya jauh di atas Puteri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

“Sebagai capres, Ganjar lebih potensial meski tingkat pengenalan dibawah Puan. Karena elektabilitas Ganjar jauh diatas Puan. Yakni Ganjar 15,5 persen, Puan 2 persen,” kata Adjie Alfaraby saat merilis hasil surveinya yang bertajuk `3 King/Queen Maker Pilpres 2024 dan Komplikasinya!` pada Kamis, 16 Juni 2021.

Menurut Adjie, Ganjar hingga saat ini masih masuk top three secara elektoral ketimbang Puan yang jauh sekali di posisi bawah.

Bahkan katanya, Ganjar bisa unggul atas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sangat potensial sebagai Capres 2024.

“Per hari ini (Juni 2021), Ganjar hanya kalah dibanding Prabowo, bersaing dengan Anies Baswedan,” tukasnya.

Survei LSI Denny JA digelar pada 27 Mei sampai 4 Juni 2021, dengan 1200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia.

Survei menggunakan wawancara secara tatap muka (face to face interview) dengan Margin of Error (MoE) survei ini adalah sebesar +/- 2,9 persen.

Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif (analisis media dan indepth interview), untuk memperkuat temuan dan analisa ini.

IG

Continue Reading

Politik

Ganjar Dipersilakan Diusung Partai Lain, Ketua DPP PDIP: Itu Pendapat Pribadi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun mengatakan tak benar bila partainya mempersilakan Ganjar Pranowo boleh mencalonkan diri di Pilpres 2024 dari partai lain.

Bagi Watubun, kalau ada pernyataan demikian, pastilah pendapat pribadi. Karena PDIP secara institusi masih belum membuat keputusan apapun menyangkut Pilpres 2024.

Watubun menjelaskan bahwa PDIP memiliki mekanisme dalam membuat keputusan. Bahwa ada kewenangan khusus diberikan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap akhir.

“Hak prerogatif bahasa kerennya. Siapa yang memberikan hak itu? Seluruh peserta kongres partai dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan putusan kongres, memberikan kewenangan ke ketum (ketua umum) untuk memutuskan hal yang bersifat penting dan strategis untuk kepentingan bangsa dan bernegara,” ujar Watubun, Kamis, 17 Juni 2021.

Komaruddin juga mengatakan bahwa partai akan memberi sanksi tegas pada kader yang bicara isu pilpres mengatasnamakan partai.

“Enggak, enggak ada keputusan (Ganjar boleh maju dari parpol lain, red) itu. Ini saya sudah kau pancing saya lalu tanya Ganjar lagi,” kata Komaruddin Watubun, menjawab wartawan.

“Tidak ada itu. Itu bukan keputusan partai. Masak partai mau menyuruh kadernya untuk dicalonkan dari partai lain? Itu partai apa itu?,” lanjut Watubun.

Dikatakan Watubun, keputusan pencalonan presiden itu penting, sehingga sikap akhir ada di tangan Megawati. Dan Megawati sama sekali belum berbicara mengenainya. Kalau ada di luar Megawati yang berbicara, maka itu adalah pendapat pribadi.

Dan sebagai ketua partai bidang penegakan disiplin, Komarudin memberi warning kepada seluruh kader. Bahwa berbicara harus sesuai koridor peraturan partai.

“Supaya tidak ada atau membangun prokontra terhadap kader sendiri-sendiri,” kata Watubun.

“Mulai dari sekarang saya sudah kasih warning agar bicara sesuai aturan organisasi. Tidak boleh orang per orang bicara atas nama partai,” tegasnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC