Connect with us

Nasional

Memaksimalkan “Harta Karun” Kemendagri

Published

on

Oleh: Subkhi Ridho*

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri memiliki “harta karun” data digital kependudukan yang dapat menolong warga terdampak bencana. Pekan kedua di bulan Januari 2021, bangsa ini dihentak dengan serentetan peristiwa duka yang memilukan. Yakni jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pada 9 Januari 2021, yang mengangkut 62 orang, terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, tujuh anak-anak, dan tiga bayi.

Pada hari yang sama, terjadi tanah longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Jawa Barat, yang mengakibatkan korban jiwa tidak kurang dari 36 orang.

Belum berhenti proses penemuan korban pesawat Sriwijaya Air, bencana lain datang silih berganti dari Kalimantan Selatan, yakni banjir besar yang merendam banyak wilayah kabupaten/kota di wilayah ini pada 12-14 Januari 2021. Disusul dengan gempa besar yang menimpa daerah  Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat, yakni gempa berkekuatan magnitudo 5,9 dan disusul hingga magnitudo 6,2 pada 14 Januari 2021, yang merenggut korban jiwa 81 orang.

Baca juga: Dukcapil Telah Menerbitkan 53 Akta Kematian Korban SJ 182 

Peristiwa duka kembali datang dari Kota Manado, Sulawesi Utara yang dilanda banjir dan tanah longsor pada 16 Januari, yang menyebabkan 500 harus mengungsi, dan lima orang korban jiwa.

Di Januari ini pula vaksinasi cegah Covid-19 pertama kali dilakukan, setelah    pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk di Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi ini akan berlangsung terhitung dari Januari 2021 hingga Maret 2022 secara bertahap dalam rentang periode 15 bulan.

Catatan banyaknya peristiwa duka di bulan Januari ini membutuhkan penanganan secara serius dari negara kepada rakyatnya, mengingat timbulnya korban dalam jumlah besar, baik korban jiwa dan non jiwa.

Implikasinya yakni pada penanganan pasca bencana, untuk memastikan kehadiran negara dalam menyelamatkan warganya tanpa terkecuali.

Data mana yang Perlu Diacu

Pembahasan mengenai data mana yang akan digunakan oleh pemerintah saat mengatasi berbagai peristiwa bencana sudah menjadi alasan klasik, yakni tidak ada data yang pasti. Padahal semestinya data itu valid, dan reliabel atau dapat diandalkan.

Akibatnya tidak adanya data yang reliabel berujung kesemrawutan penanganan. Hal ini sudah terjadi sejak pembagian bantuan sosial dari Kementerian Sosial tahun 2020 lalu yang banyak tidak tepat sasaran akibat minimnya data yang valid dan reliabel.

Tantangan bangsa ini selama 75 tahun merdeka yakni minimnya data yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk para peneliti dari dalam maupun luar negeri. Seringkali terjadi perbedaan yang signifikan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya terhadap masalah data, khususnya data kependudukan, meskipun telah dilakukan sensus penduduk tiap satu dekade.

Baru-baru ini, BPS merilis hasil survei penduduk tahun 2020, dengan jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa hingga bulan September 2020. Sementara rilis dari Kemendagri, jumlah penduduk saat ini yaitu 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020.

Adanya perbedaan data tersebut tentu menjadikan rujukan bagi para pemangku kepentingan terhadap data kependudukan berikut demografinya akan mengalami ketidakpastian terhadap data yang diacu. Hal ini tentunya memerlukan langkah tepat untuk mengambil keputusan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai kementerian yang memiliki regulasi mengenai data kependudukan dan catatan sipil setiap warga Negara melalui adanya kebijakan terpadu dalam hal data kepedudukan masyarakat hendaknya dijadikan rujukan utama.

Terlebih sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor empat di dunia, Indonesia sejauh ini telah membenahi sistem data kependudukan dan catatan sipil, yang diambil melalui perekaman KTP elektronik.

Pada saat warga Negara membuat KTP elektronik dilakukan perekaman sidik jari, pengambilan foto, data pendukung: mengenai nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; termasuk nomor KK dan  NIK.

Data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) yang dikelola oleh Kemendagri ini merupakan “harta karun” yang tak ternilai harganya. Setiap warga Negara yang telah memiliki Kartu Keluarga berikut KTP Elektronik telah terekam dengan tiap jumlah anggota keluarganya dari Sabang sampai Merauke, hingga didapati jumlah penduduk saat ini sampai Desember 2020 sejumlah 271,35 juta jiwa.

Optimalisasi “Harta Karun” Kemendagri

Berdasarkan data dukcapil sebagai “harta karun” di atas, seyogyanya dapat dioptimalkan oleh kementerian-kementerian maupun lembaga-lembaga Negara lainnya. Hal ini pun sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal pasal 58 yang berbunyi:

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a.  pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan  kriminal.

Artinya data kependudukan sudah sepatutnya digunakan oleh kementerian-kementerian maupun lembaga-lembaga negara sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

Pada pembangunan demokrasi, “harta karun” kemendagri dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai basis data e-voting atau pemilu elektronik, dan kedepan hal ini bukan sekadar isapan jempol belaka, mengingat sudah memasuki era digital, maka pemilu elektronik menjadi cara untuk penghematan anggaran karena tidak lagi perlu mencetak kertas suara.

Demikian pula dalam pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, maka harta karun alias data kependudukan dapat digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi warga untuk pemberian bantuan sosial sehingga lebih tepat sasaran.

Basisnya dapat diketahui dari kolom pekerjaan warga negara, di tengah pandemi Covid-19 ini maka banyak jenis pekerjaan yang sangat terdampak dari pegbluk yang dialami seluruh dunia. Temasuk banyaknya bencana alam: banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, jatuhnya pesawat, dan lainnya itu juga dapat mengacu pada data kependudukan.

Pada korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air JT 182 misalnya, maka identifikasi korban oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri juga dapat mengacu pada harta karun Kemendagri, yang mana perekaman sidik jari telah dilakukan sebelumnya. Penemuan bagian tubuh korban, terutama jari tangan tinggal dicocokkan dengan data kependudukan dan ini menghemat waktu dan tenaga bagi penelurusan korban.

Sementara itu pada bidang penegakan hukum dan pencegahan kriminal, Mendagri, M. Tito Karnavian sebagai mantan Kapolri menyatakan testimoninya: “Saya sendiri sebagai Mantan Kapolri sudah mengetahui bagaimana manfaat dari data Dukcapil dalam penanganan kejahatan misalnya,” ungkap Mendagri dalam acara Launching Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Discovery Hotel, Taman Impian Ancol Jakarta, Senin (25/11/2019) lalu.

Pada masalah vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan RI, dapat menggunakan harta karun Kemendagri, sebagai cara untuk identifikasi siapa warga Negara yang harus mendapat prioritas terlebih dahulu sesuai dengan skema vaksinasi.   Sehingga pengakuan Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan: “Saya tuh bingung sampai sekarang, siapa mau divaksin, datanya goyang-goyang terus. Datanya nakes (tenaga kesehatan) ini,” ungkap Budi dalam acara penandatangan SKB Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (12/1/2021) lalu itu tidak terjadi lagi jika penggunaan data kependudukan Kemendagri dapat dioptimalkan.

Inilah era kolaborasi, tidak bisa satu kementerian atau lembaga Negara bekerja sendiri. Masing-masing pihak dapat duduk bersama melakukan koordinasi dan sinkroninasi program  demi kepentingan rakyat. Negara harus hadir di tengah-tengah rakyat, terlebih pada saat bencana alam maupun pandemi Covid-19.

Permasalahan data penerima bansos, vaksinasi warga, serta hilangnya data kependudukan pada keluarga akibat bencana alam yang telah ditanggulangi oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri membutikan betapa berharganya “harta karun” yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Era kolaborasi tidak perlu ditunda-tunda, tinggal political will dari masing-masing pemangku kepentingan di negeri ini, lebih penting lagi memastikan kehadiran negara dalam setiap derita yang dialami oleh warganya. Termasuk menggunakan “harta karun” yang sudah ada.

Intelektual Muda Muhammadiyah, Pemerhati Public Security*

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Lebih Dua Juta Penduduk Indonesia Pindah Domisili dalam 4 Bulan Terakhir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun big data kependudukan. Semua detail transaksi data yang dilakukan penduduk seperti registrasi kelahiran, kematian, dan pindah domisili bisa masuk dalam data base kependudukan.

Sepanjang 4 bulan terakhir, Ditjen Dukcapil melansir pergerakan data statistik kependudukan berupa jumlah penduduk yang lahir, meninggal dan pindah domisili.

Pergerakan data statistik kependudukan di Indonesia ini bisa dilihat mulai pada Nopember dan Desember 2020 hingga Januari-Februari 2021.

Baca juga: Dirjen Dukcapil: Hampir 500.000 Penduduk Pindah Domisili di Awal 2021

Pada Nopember 2020 tercatat sebanyak 170.278 bayi lahir. Sebulan berselang, pada Desember jumlah bayi yang lahir sedikit menurun menjadi 146.693 jiwa.

Kemudian awal tahun 2021 pada Januari tercatat jumlah bayi lahir sebanyak 113.057 jiwa. Pada Februari 2021, jumlah bayi lahir turun menjadi 71.291 jiwa. Sehingga selama 4 bulan sejak Nopember 2020 hingga Februari 2021 jumlah pertambahan penduduk Indonesia sebanyak 501.319 jiwa.

Data statistik kependudukan Dukcapil juga mencatat angka kematian selama 4 bulan terakhir, mulai Nopember 2020 hingga Februari 2021, yakni sebanyak 355.332 jiwa. Terdiri mulai Nopember 2020 penduduk yang meninggal dunia sebanyak 87.161 jiwa, pada Desember 2020 sejumlah 86.503 jiwa, Januari 2021 (88.625) dan Februari 2021 penduduk meninggal sebanyak 93.043 jiwa.

Selanjutnya, Dukcapil juga mencatat jumlah penduduk yang melakukan pindah domisili sejak Nopember 2020 hingga Februari 2021 sebanyak 2.034.715 jiwa. Jumlah ini terdiri penduduk yang pindah pada Nopember 2020 sebanyak 508.069 jiwa; kemudian pada Desember 2020 sebanyak 529.382 jiwa. Pada awal 2021 di bulan Januari, penduduk yang pindah alamat sebanyak 498.213 jiwa, pada Februari 2021 jumlah sedikit meningkat menjadi 499.051 jiwa.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan transaksi data kependudukan di Indonesia bergerak sangat dinamis. Hal itu terlihat dari data statistik yang diuraikan barusan.

Dengan dinamika yang tinggi seperti ini, kata Zudan, maka program vaksinasi, bansos, kartu prakerja harus rutin mengupdate data kependudukan dan disesuaikan dengan data Dukcapil.

“Pergerakan selama 4 bulan saja sudah lebih dari 2 juta penduduk pindah domisili. Belum lagi ditambah yang meninggal, yang lahir, yang berubah pekerjaan, dan lainnya. Dukcapil melakukan updating data setiap hari berdasarkan pelaporan dari penduduknya. Tidak ada instansi di Indonesia yang mengupdate data penduduk setiap hari kecuali Dukcapil Kemendagri,” tuturnya.

Menurut Zudan, Dukcapil mencatat dengan rapi pergerakan data statistik kependudukan ini, agar para instansi pengguna data mengetahui dengan pasti posisi atau gambaran penduduk sebenarnya secara real time by name by address.

“Kegunaannya banyak sekali. Bagi perbankan dan industri keuangan bisa mengetahui siapa nasabahnya yang meninggal dunia atau pindah alamat,” katanya.

Sedangkan bagi penduduk baru lahir, Dinas Dukcapil setempat langsung membuatkan 3 dokumen kependudukan sekaligus yakni akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) serta KK baru lengkap dengan nama si adik bayi.

Continue Reading

Nasional

Mendikbud Luncurkan Tiga Layanan Pemantau Kinerja Perguruan Tinggi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan tiga layanan yang bertujuan memantau dan mempercepat kinerja perguruan tinggi.

Tiga layanan tersebut yakni Sistem Pelacakan Secara Mandiri Penilaian Angka Kredit (Selancar PAK) Dosen, Dashboard Indikator Kerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Command Center Dikti.

“Peningkatan kualitas mahasiswa, dosen, institusi, dan sistem pendidikan tinggi adalah tujuan dan cita-cita yang ingin kami capai melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka,” kata Nadiem berdasarkan keterangan resmi, Jumat 5 Maret 2021.

Nadiem menjelaskan, Selancar Pak Dosen dapat digunakan untuk menelusuri proses pengajuan usulan kenaikan pangkat dosen. Selain itu, aplikasi ini dapat mempermudah dosen untuk mendapatkan informasi terkait proses pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan akademik.

“Aplikasi tersebut dapat digunakan melalui ponsel untuk memudahkan dosen mengetahui proses usulannya dan mendapatkan informasi melalui email dan web maupun WhatsApp secara real-time dan transparan,” ujarnya.

Aplikasi berikutnya Dashboard IKU berguna untuk membantu perguruan tinggi mengawasi capaian IKU yang dihitung berdasarkan poin pencapaian target dan pertumbuhan capaian, serta pengurangan poin jika ada temuan audit. Capaian nilai IKU digunakan sebagai dasar pemberian insentif BOPTN.

Layanan yang ketiga yakni Command Center dirancang sebagai pusat data yang akan membantu pemantauan keseluruhan aktivitas yang dilakukan melalui berbagai aplikasi data pendidikan tinggi.

“Semoga dengan dirancang dan diluncurkannya ketiga aplikasi ini, ibu dan bapak dosen sekalian dapat terus termotivasi untuk mengembang peserta didik dan institusi untuk sistem pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas dan tanggap dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemenkes Permudah Layanan Vaksin Bagi Lansia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kementerian Kesehatan terus berupaya mempermudah akses bagi masyarakat mendapatkan vaksin. Seperti memperpendek jarak jangkauan bagi warga lansia mengakses vaksin dekat dari rumah, hingga mendekatkan lokasi vaksinasi bagi para pelaku pariwisata.

Bagi warga lanjut usia (lansia), Kemenkes tengah mempersiapkan surat edaran. Agar warga lansia dapat memperoleh vaksin di lokasi terdekat dari tempat tinggalnya.

“Dengan demikian para lansia tidak harus mengantri dan bepergian jauh sampai ke fasilitas kesehatan di ibukota provinsi untuk memperoleh vaksin,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (4/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Seperti yang sudah dirasakan warga lansia khusus yang memiliki KTP DKI Jakarta, saat ini sudah bisa mengakses vaksin secara drivethru. Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Halodoc dan Gojek. Lokasinya berada di lapangan parkir hall C, Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Layanan ini sudah dibuka mulai Rabu 3 Maret 2021 dan akan terus berlangsung hingga akhir 2021 mendatang. Vaksinasi beroperasi setiap hari. Dengan jam pelayanan vaksin dimulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB. Para lansia ber-KTP DKI Jakarta, cukup mendaftarkan diri melalui layanan aplikasi kesehatan Halodoc.

Diharapkan melalui layanan vaksinasi Drivethru, jumlah antrian vaksinasi lansia di fasilitas kesehatan di DKI Jakarta akan berkurang. Dan mempermudah para lansia mendapatkan akses vaksin Covid-19.

“Perlu diingat, kerjasama yang dijalin dengan Halodoc dan Gojek, bukan merupakan bentuk komersialisasi vaksin Covid-19. Kerjasama ini merupakan upaya meningkatkan cakupan vaksinasi di provinsi DKI Jakarta. Selain itu program vaksinasi drivethru ini gratis dan tidak dipungut biaya,” lanjut Wiku.

Lalu pada vaksinasi pariwisata, Kemenkes bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjalin kerjasama dengan Grab dan Good Doctor. Program yang dilakukan juga menggunakan sistem drivethru yang bertempat di Pulau Bali yang ditujukan pada pelaku pariwisata.

Pusat vaksinasi pertama akan beroperasi di Bali mulai 27 Februari – 5 Maret 2021 untuk gelombang 1. Dan 13 – 19 Maret 2021 untuk gelombang 2 yang berlokasi di Bali Nusa dua Convention Center. Program ini juga gratis dan diharapkan dapat mengakselerasi kekebalan komunitas dan memulihkan sektor pariwisata di Pulau Bali.

 

Continue Reading

HOT TOPIC