Connect with us

Nasional

BEM UI Kritik SKB Menteri Terkait Larangan Kegiatan Front Pembela Islam

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan kritik terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terkait larangan seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Ketua BEM UI Fajar menilai, pelarangan kegiatan melalui SKB itu menunjukan bahwa pemerintah membubarkan FPI. BEM UI pun menilai, pembubaran FPI melalui SKB Menteri tidak melalui proses peradilan. Keputusan itu dinilai tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945.

Fajar menyampaikan, pihaknya khawatir negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau proses pengadilan sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan FPI melalui SKB.

Untuk itu, BEM UI mengeluarkan 5 sikap terkait kebijakan tersebut. Pertama mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

“Kedua, mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas,” kata Fajar dalam pernyataan sikap BEM UI, Senin 4 Januari 2021.

Kemudian, mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum.

Keempat, mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang.

“Terakhir, mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Front Pembela Islam secara de jure telah resmi bubar per tanggal 20 Juni 2019. Karena itu, sudah tidak ada lagi ormas yang bernama FPI.

Pengumuman ini disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers, Rabu 30 Desember 2020.

Pelarangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNPT tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Jokowi Sebut Vaksinasi adalah Game Changer

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengendalian pandemi melalui vaksinasi adalah kunci utama yang sangat menentukan agar keadaan bisa kembali normal. Kesehatan masyarakat diharapkan akan segera pulih dan perekonomian segera bangkit kembali. Awal tahun 2021 diyakini akan menjadi titik balik permasalahan pandemi yang melanda sejak tahun lalu.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 yang digelar secara virtual, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/01).

“Pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita segera bangkit,” ujarnya.

Baca juga: Satgas Tegaskan Tujuan Program Vaksinasi Tercapainya Herd Immunity 

Seperti diberitakan sebelumnya, program vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh rakyat Indonesia secara resmi telah dimulai dua hari lalu, Rabu (13/1).

“Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat, serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat,” jelasnya.

Jokowi menginstruksikan jajarannya agar program vaksinasi dapat rampung pada 2021. “Saya telah perintahkan agar proses vaksinasi kepada 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, pemerintah juga telah mengamankan 426 juta dosis vaksin untuk rakyat yang berasal dari empat perusahaan dan negara yang berbeda.

“Vaksin akan datang sebanyak kurang lebih 3 juta di bulan Januari, 4,7 juta di bulan Februari, 8,5 juta di bulan Maret,16,6 juta di bulan April, 24,9 juta di bulan Mei, dan 34,9 juta di bulan Juni,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Peristiwa Malari Menjadi Milestone Gerakan Sosial di Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Di Indonesia, 15 Januari 1974 dikenal suatu peristiwa yang disebut Malari atau Malapetaka Lima Belas Januari.

Husein P Sasongko, yang pernah menjabat Sekjen Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) pada periode 1973-1974, mengaku tak terima dengan penyebutan ‘Malari’.

“Tapi itu proyek pembakaran Malapetaka Republik Indonesia atau RI. Itu bukan buatan mahasiswa, itu mereka sendiri, si rezim itu sendiri di bawah kepemimpinan Soeharto. Operatornya mungkin Mo dan gangnya. Yang jelas bukan mahasiswa,” lanjut dia di acara diskusi daring “Menengok Masa Lalu, Membaca Masa Depan: Sebuah Percakapan Seputar Peristiwa 15 Januari 1974”, Jumat (15/1).

Diketahui, selama peristiwa Malari terjadi kerusuhan di beberapa titik aksi di Jakarta, salah satunya di kawasan Pasar Senen. Di sini terjadi pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung-gedung, toko, hingga mobil dan motor. Kerusuhan ini diduga didalangi oleh rezim sendiri.

Menurut Husein, nama ‘Malari’ itu ibarat ‘Gestapu’ tahun 1965 “Pemerintah ingin memberi stigma bahwa mahasiswa itu sejenis penyakit seperti malaria yang menular,” imbuhnya.

Bertolak ke masa lalu, ia memaparkan bahwa kondisi Indonesia menjelang 1974 sudah parah. “Korupsi merajalela, pemerintah menjadi diktator, militeristik, dan konglomerat mulai kelihatan pengaruhnya di mana-mana. Karenanya, para pemuda menggelar pertemuan dan memutuskan untuk melakukan sesuatu—dimulai dengan membuat petisi,” tutur Husein.

Lantas, pada 24 Oktober 1973—beberapa bulan sebelum terjadi Malari, rilislah sebuah petisi—yang kemudian dikenal sebagai Petisi 24 Oktober.

Petisi tersebut berisikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Orde Baru, di antaranya: meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun satu strategi yang seimbang di bidang-bidang sosial, politik, dan ekonomi—yang anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan; bebaskan rakyat dari ketidakpastian dan pemerkosaan hukum, merajalelanya korupsi dan penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga, dan pengangguran.

Namun, setelah petisi dibuat, pemerintah tetap tak menggubris. Kemudian terjadi gelombang gerakan pemuda dari berbagai kampus di Indonesia, baik di dalam maupun luar Pulau Jawa.

“Nah, puncak aksi itu 15 Januari 1974. Kita memang mengerahkan massa, karena kita ga didenger, meski sudah lahir Petisi 24 Oktober,” kata dia.

Milestone gerakan sosial
Anis Hidayah dari Migrant Care melanjutkan bahwa peristiwa 15 Januari 1974 merupakan peristiwa penting yang menjadi milestone terkait bagaimana gerakan sosial di Indonesia berdinamika hingga hari ini.

“Menurut Saya, spirit penting dari Malari adalah perlawanan. Ini tentang keberpihakan suatu perjuangan rakyat yang mengalami ketidakadilan karena otoriterianisme, militerisme, dan sebagainya,” tuturnya, di kesempatan yang sama.

Anis mengatakan bahwa semangat perlawanan semacam itu juga selalu saja muncul di kalangan rakyat, khususnya pemuda, pada hari ini. “Misalnya tahun lalu menolak RUU KPK hingga terbaru, menolak Omnibus Law,” ujarnya.

Qomarun Najmi, Sekti Muda dan Serikat Petani Indonesia, kemudian menambahkan bahwa perlawanan atau perubahan sejatinya harus dimulai oleh pemuda.

Namun, menurutnya, untuk membuat perubahan, seharusnya tak hanya secara politik tetapi juga secara sosial dan ekonomi.

“Mula-mula, kita perlu membangun gerakan ini dari bawah. Kita mulai dari demokratisasi pengetahuan dulu, sebelum demokratisasi politik dan ekonomi,” tandasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Jabar 3.095 Kasus Baru Covid-19, Lewati DKI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru Covid-19 masih terus menunjukkan penambahan signifikan. Bahkan, pada hari ini, Jumat (15/01) jumlah kasus baru Covid-19 menembus angka lebih dari 12 ribu.

Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 data pada Jumat 15 Januari 2021, terdapat penambahan 12.818 orang. Sehingga total akumulatifnya ada 882.418 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga: Rekor Lagi, Kasus Baru ovid-19 Tembus 12 Ribu 

Kali ini, Jawa Barat menyumbang pasien positif Covid-19 tertinggi dengan penambahan 3.095 pasien. Disusul DKI Jakarta yang menyumbang 2.541 kasus baru Covid-19.

Berikut 5 provinsi dengan kasus baru Covid-19 tertinggi pada Jumat, 15 Januari 2021:

  1. Jawa Barat: bertambah 3.095
  2. DKI Jakarta: bertambah 2.541
  3. Jawa Tengah: bertambah 1.993
  4. Jawa Timur: bertambah 1.198
  5. Sulawesi Selatan: bertambah 649
Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC