Connect with us

Nasional

Menag: Tanpa Kerukunan Umat Beragama, Bangsa Tidak Akan Maju

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Dalam peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 Kementerian Agama (Kemenag), Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan kerukunan beragama menjadi modal bangsa untuk maju. Sebab, kata Gus Yaqut sapaan akrabnya, tanpa kerukunan umat beragama, bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa besar.

“Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sulit untuk menggapai cita-cita besar agar sejajar dengan bangsa lain di dunia,” ujar Gus Yaqut saat memimpin di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

Baca juga: Mendagri: Kerukunan Umat Beragama Menjadi Pemersatu Bangsa

Selain itu, Gus Yaqut juga menegaskan bahwa di negara Pancasila tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. “Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas,” tegasnya.

Oleh karena itu, tegas Gus Yaqut, semua umat beragama dituntut untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

“Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama,” tuturnya.

Gus Yaqut menegaskan hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. “Sila pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak,” katanya.

“Sejalan dengan itu tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan Yang Maha Esa ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat,” sambung Gus Yaqut.

Ia mengatakan, pengembangan toleransi dan kerukunan beragama merupakan karya bersama sehingga harus tetap dijaga. Ia pun menyampaikan jika pengembangan toleransi dan kerukunan antarumat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para Menteri Agama dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa.

“Pengembangan toleransi dan kerukunan antar-umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama dan aparatur Kemenag dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar-umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak,” pungkas Gus Yaqut.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

MUI Berharap Kapolri Baru Bisa Kuatkan Harmoni

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap calon tunggal Kapolri baru Komjen Listyo Sigit Prabowo bisa bekerja keras menyelesaikan berbagai persoalan. Terutama soal harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat hukum.

Wasekjen bidang hukum dan hak asasi manusia, Ikhsan Abdullah mengatakan, komjen Listyo Sigit harus dapat menguatkan harmoni antara pemerintah dengan masyarakat. Juga secara khusus harus membangun hubungan yang harmonis dengan umat Islam dan ulama.

“Banyak persoalan yang perlu menjadi fokus utama Kapolri baru, salah satunya menguatkan harmoni hubungan anatara pemerintah dengan masyarakat, khususnya Polri dengan umat Islam dan ulama,” kata Ikhsan Abdullah, Jumat (15/1).

Baca juga: Komjen Listyo Calon Tunggal Kapolri, Idham Azis Minta Jajaran Tetap Solid

Ikhsan juga memberi catatan terkait pentingnya orang nomor satu di Korps Bhayangkara menyelesaikan berbagai persoalan penegakan hukum dan juga yang terkait dengan hak asasi manusia.

“Menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta menegakkan prinsip Equality Before the Law dalam penegakan hukum,” paparnya.

Ikhsan yang merupakan Doktor Ilmu hukum Universitas Jember ini juga meminta Listyo Sigit serius membangun kepercayaan publik dengan menegakkan hukum yang adil. Hingga masyarakat benar-benar merasakan kepastian hukum.

“Harus dibangun kepercayan masyarakat (publik) dalam penegakan hukum. Yang berkeadilan dan berkepastian,” tandasnya.

IG

Continue Reading

Nasional

Jokowi Sebut Vaksinasi adalah Game Changer

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengendalian pandemi melalui vaksinasi adalah kunci utama yang sangat menentukan agar keadaan bisa kembali normal. Kesehatan masyarakat diharapkan akan segera pulih dan perekonomian segera bangkit kembali. Awal tahun 2021 diyakini akan menjadi titik balik permasalahan pandemi yang melanda sejak tahun lalu.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 yang digelar secara virtual, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/01).

“Pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita segera bangkit,” ujarnya.

Baca juga: Satgas Tegaskan Tujuan Program Vaksinasi Tercapainya Herd Immunity 

Seperti diberitakan sebelumnya, program vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh rakyat Indonesia secara resmi telah dimulai dua hari lalu, Rabu (13/1).

“Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat, serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat,” jelasnya.

Jokowi menginstruksikan jajarannya agar program vaksinasi dapat rampung pada 2021. “Saya telah perintahkan agar proses vaksinasi kepada 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, pemerintah juga telah mengamankan 426 juta dosis vaksin untuk rakyat yang berasal dari empat perusahaan dan negara yang berbeda.

“Vaksin akan datang sebanyak kurang lebih 3 juta di bulan Januari, 4,7 juta di bulan Februari, 8,5 juta di bulan Maret,16,6 juta di bulan April, 24,9 juta di bulan Mei, dan 34,9 juta di bulan Juni,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Peristiwa Malari Menjadi Milestone Gerakan Sosial di Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Di Indonesia, 15 Januari 1974 dikenal suatu peristiwa yang disebut Malari atau Malapetaka Lima Belas Januari.

Husein P Sasongko, yang pernah menjabat Sekjen Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) pada periode 1973-1974, mengaku tak terima dengan penyebutan ‘Malari’.

“Tapi itu proyek pembakaran Malapetaka Republik Indonesia atau RI. Itu bukan buatan mahasiswa, itu mereka sendiri, si rezim itu sendiri di bawah kepemimpinan Soeharto. Operatornya mungkin Mo dan gangnya. Yang jelas bukan mahasiswa,” lanjut dia di acara diskusi daring “Menengok Masa Lalu, Membaca Masa Depan: Sebuah Percakapan Seputar Peristiwa 15 Januari 1974”, Jumat (15/1).

Diketahui, selama peristiwa Malari terjadi kerusuhan di beberapa titik aksi di Jakarta, salah satunya di kawasan Pasar Senen. Di sini terjadi pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung-gedung, toko, hingga mobil dan motor. Kerusuhan ini diduga didalangi oleh rezim sendiri.

Menurut Husein, nama ‘Malari’ itu ibarat ‘Gestapu’ tahun 1965 “Pemerintah ingin memberi stigma bahwa mahasiswa itu sejenis penyakit seperti malaria yang menular,” imbuhnya.

Bertolak ke masa lalu, ia memaparkan bahwa kondisi Indonesia menjelang 1974 sudah parah. “Korupsi merajalela, pemerintah menjadi diktator, militeristik, dan konglomerat mulai kelihatan pengaruhnya di mana-mana. Karenanya, para pemuda menggelar pertemuan dan memutuskan untuk melakukan sesuatu—dimulai dengan membuat petisi,” tutur Husein.

Lantas, pada 24 Oktober 1973—beberapa bulan sebelum terjadi Malari, rilislah sebuah petisi—yang kemudian dikenal sebagai Petisi 24 Oktober.

Petisi tersebut berisikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Orde Baru, di antaranya: meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun satu strategi yang seimbang di bidang-bidang sosial, politik, dan ekonomi—yang anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan; bebaskan rakyat dari ketidakpastian dan pemerkosaan hukum, merajalelanya korupsi dan penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga, dan pengangguran.

Namun, setelah petisi dibuat, pemerintah tetap tak menggubris. Kemudian terjadi gelombang gerakan pemuda dari berbagai kampus di Indonesia, baik di dalam maupun luar Pulau Jawa.

“Nah, puncak aksi itu 15 Januari 1974. Kita memang mengerahkan massa, karena kita ga didenger, meski sudah lahir Petisi 24 Oktober,” kata dia.

Milestone gerakan sosial
Anis Hidayah dari Migrant Care melanjutkan bahwa peristiwa 15 Januari 1974 merupakan peristiwa penting yang menjadi milestone terkait bagaimana gerakan sosial di Indonesia berdinamika hingga hari ini.

“Menurut Saya, spirit penting dari Malari adalah perlawanan. Ini tentang keberpihakan suatu perjuangan rakyat yang mengalami ketidakadilan karena otoriterianisme, militerisme, dan sebagainya,” tuturnya, di kesempatan yang sama.

Anis mengatakan bahwa semangat perlawanan semacam itu juga selalu saja muncul di kalangan rakyat, khususnya pemuda, pada hari ini. “Misalnya tahun lalu menolak RUU KPK hingga terbaru, menolak Omnibus Law,” ujarnya.

Qomarun Najmi, Sekti Muda dan Serikat Petani Indonesia, kemudian menambahkan bahwa perlawanan atau perubahan sejatinya harus dimulai oleh pemuda.

Namun, menurutnya, untuk membuat perubahan, seharusnya tak hanya secara politik tetapi juga secara sosial dan ekonomi.

“Mula-mula, kita perlu membangun gerakan ini dari bawah. Kita mulai dari demokratisasi pengetahuan dulu, sebelum demokratisasi politik dan ekonomi,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC