Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Salah satunya dengan merevisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menghapus hambatan domisili bagi masyarakat yang ingin mengakses program tersebut.
Tito mengatakan, pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan MBR bagi masyarakat yang belum menikah dari sebelumnya maksimal Rp7 juta per bulan menjadi Rp8,5 juta per bulan. Langkah ini dilakukan agar cakupan penerima manfaat menjadi lebih luas.
“Kita akan revisi kembali. Karena Pak Ara (Menteri PKP) mau memperluas [definisi] masyarakat berpenghasilan rendah itu,” ujar Tito kepada wartawan usai menghadiri Sosialisasi Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Persima, Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
Selain memperluas definisi MBR, Kemendagri dan Kementerian PKP juga tengah menyiapkan dasar hukum agar masyarakat tidak lagi terkendala perbedaan alamat KTP saat mengakses program perumahan. Dengan demikian, warga yang bekerja di daerah berbeda dari domisilinya tetap dapat memperoleh kemudahan mengikuti program tersebut.
Menurut Tito, dukungan Kemendagri terhadap Program 3 Juta Rumah juga diwujudkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk mendorong pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kelompok MBR.
“Daerah jangan khawatir akan kekurangan PAD, karena tahun depannya dapat pajak bumi dan bangunan (PBB). Jadi kalau tanah kosong pajaknya ringan, ada bangunannya nanti akan dapat untung, ekonomi berputar,” jelasnya.
Tak hanya menyusun kebijakan, Tito mengaku rutin turun langsung ke lapangan bersama Menteri PKP untuk meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Kunjungan terbaru dilakukan di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
“Semuanya juga bergerak seperti ini langsung door to door, lihat langsung ke lapangan, menyentuh langsung di rakyat. Jadi bukan berdasarkan informasi, apalagi di belakang meja,” tegas Tito.
Dalam peninjauan tersebut, ia melihat langsung kondisi permukiman padat di Tambora, termasuk rumah berukuran kecil yang dihuni hingga 10 orang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya percepatan program perumahan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi program Bapak Prabowo di antaranya program rumah ini betul-betul menyentuh, karena peduli rakyat kecil. Ini riil, saya mendampingi Pak Ara bukan sekali ini aja,” pungkasnya.
Baca juga: Mendagri: Program 3 Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden ke Masyarakat Kecil
