Connect with us

Nasional

Mendagri Dorong Gerakan Bagi Masker Secara Gotong Royong

Published

on

Channel9.id-Depok. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi peluncuran gerakan pembagian 2 juta masker yang dilakukan Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat. Ia berharap, gerakan pembagian masker ini dapat dimobilisasi oleh seluruh elemen masyarakat.

Hal itu diungkapkan Mendagri dalam konferensi pers usai melaunching gerakan pembagian 2 juta masker di lobi kantor Kecamatan Tapos, Kota Depok, Kamis (13/08).

Dalam acara itu, ikut hadir Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dan Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Walikota karena memang arahan dari Presiden selama 2 minggu ini harus diintensifkan sosialisasi penggunaan masker,” ujar Tito.

Menurutnya, berdasarkan hasil beberapa penelitian menunjukkan kalau setiap orang menggunakan masker terutama di tempat publik dan  saat bertemu orang lain, itu bisa mengurangi potensi penularan.  Bahkan, kata dia, ada yang menyatakan potensi penularan bisa berkurang 50 persen dan  60 persen.

“Bapak Presiden menghendaki agar sosialisasi ini dilakukan masif dan dilaksanakan mulai dengan langkah-langkah persuasif, yaitu membagi masker, karena masyarakatnya ada yang memang dia tidak mampu membeli masker otomatis pemerintah yang bantu, ” katanya.

Tito juga berharap, gerakan pembagian masker ini tidak bersifat top down, namun juga menjadi gerakan bersama.

“Yang kita harapkan pembagian masker tidak hanya top down dari pemerintah tapi memobilisasi potensi masyarakat yang mampu, misal pabrik, hotel, restoran. Supaya ada kegotongroyongan. Karena gotong royong itu adalah jiwa bangsa Indonesia. Gotong royong, solidaritas, antar kita semua membantu agar masyarakat yang tidak mampu mereka bisa memiliki dan memakai,” katanya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, Presiden Jokowi meminta semua elemen masyarakat bergerak. Sosialisasi pentingnya memakai masker mesti dilakukan secara masif dan kontinyu juga dilakukan oleh TNI, Polri, Pemda.

“Bapak Presiden juga meminta agar jaringan PKK juga bergerak untuk door to door membagikan, sosialisasi pentingnya masker. Kita sudah melaksanakan rapat secara nasional, virtual, yang juga dihadiri oleh Ketua Umum TP PKK pusat ibu Tri Tito yang akan bergerak dengan jaringannya,”jelasnya.

Menurut Tito, Kota Depok sendiri menjadi perhatian karena letaknya memang dekat dengan Kota Jakarta yang jadi episentrum penularan Covid-19. Tak hanya itu, Depok juga berdekatan dengan daerah Bogor, daerah padat  yang penduduknya diatas 4 juta yang berpotensi pada penularan virus corona.

Walikota Depok, Mohammad Idris, mengatakan, dirinya mengakui, masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemakaian masker. Karenanya, ucap dia, Pemkot Depok akan berkerja keras, dengan didukung jaringan yang ada untuk memaksimalkan gerakan pembagian masker serta sosialisasi protokol kesehatan.

“Tidak hanya dari aparatur, TNI , Polri di wilayah ini tetapi juga seluruh ormas, lembaga-lembaga komunitas, yang  muda, komunitas perempuan, dan bahkan para pemangku kepentingan dalam bidang keagamaan, sosial budaya, ini akan kami kerahkan untuk menyadarkan masyarakat, tidak hanya sadar, tidak hanya kita menunggu kita berbagi tetapi bagaimana kita sadar untuk memakai masker,” kata Idris.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

UMP Tidak Naik, KSPI: Pengusaha Lagi Susah, Buruh Jauh Lebih Susah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di 2021. Keputusan itu mendapatkan respons keras dari berbagai serikat buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal memahami di kondisi saat ini pengusaha memang sedang susah, tapi buruh kondisinya juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil dengan tetap menaikkan upah minimum 2021.

Dia pun memastikan aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Said Iqbal, Selasa (27/10/2020).

Menurutnya bagi perusahaan yang tidak mampu seharusnya dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemnaker.

“Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9 sampai 10 November mendatang.

Aksi ini akan diikuti puluhan hingga ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan kantor Gubernur di seluruh Indonesia dengan permintaan membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menolak keras keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum di 2021.

Andi Gani mengaku kecewa di saat kondisi sulit akibat pandemi COVID-19, keputusan ini akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

“Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang lagi turun, tentu sangat berat,” tuturnya.

Andi Gani meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan.
Dirinya mengaku pengusaha memang banyak yang tengah kesulitan, tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan UMP 2021.

Sementara, bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemnaker.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Sabar, Tak Ada Kenaikan UMR 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

Baca juga: Menaker: Upah Minimum Tidak Dihapus

“Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020,” ujar Ida.

Terkait hal tersebut, Gubernur setiap Provinsi diminta untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah provinsinya.

Ida menyebutkan, penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Tembusan SE ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Continue Reading

Nasional

Waketum MUI: Kehadiran Rizieq Perkuat Kesatuan dan Persatuan RI

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menilai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab memiliki hak untuk pulang ke Indonesia karena berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Dia juga mengatakan, kedatangan Rizieq bisa memperkuat persatuan bangsa.

“Kehadiran beliau bisa menambah amunisi para aktivis muslim dalam merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan RI. Banyak pihak yang sangat merindukan kehadiran beliau di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk,” kata Muhyiddin dalam keterangan resminya, Selasa (27/10).

Selain itu, Junaidi menilai banyak pihak yang merindukan Rizieq Shihab di Tanah air.

“Imam Besar Habib Rizieq Shihab adalah warga negara Indonesia yang punya legitimate right untuk pulang ke negaranya,” katanya.

Menurutnya, Rizieq merupakan seorang ulama yang memiliki intelektual dan komitmen tinggi membangun Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila.

Selain itu, Muhyiddin menuding pelbagai pandangan negatif terkait Rizieq selama ini sengaja dihembuskan oleh para pendengung atau buzzer di media sosial yang tak memiliki etika. Ia menilai umat Islam masih membutuhkan ulama yang bisa dijadikan figur pemimpin di Indonesia saat ini.

“Umat Islam dan bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan figur pemimpin yang tutur katanya sesuai dengan perbuatannya,” kata dia.

Rizieq mengklaim akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat bersama keluarganya untuk berjuang bersama umat Islam dalam video yang viral di media sosial Twitter.

“Dimana Insyaallah kalau tak ada halangan, saya dan sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insyaallah dalam waktu dekat, saya kembali ke Indonesia ke tanah air. Dan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta,” kata Rizieq.

Sementara, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman membenarkan bahwa Imam Besar FPI Imam Besar Rizieq Shihab akan kembali ke Indonesia. Ia menuturkan bahwa kepulangan akan segera diumumkan oleh Rizieq sendiri.

“Insya Allah beliau akan segera umumkan langsung hari dan tanggal kepulangannya,” kata Munarman, Selasa (27/10).

Munarman menuturkan tak ada persiapan khusus terkait kepulangan pentolan FPI tersebut. Pihak internal juga belum berencana melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kepulangan Rizieq. “Persiapan biasa saja,” singkat dia.

Lebih lanjut Munarman tak menjelaskan detail alasan Rizieq pulang ke Tanah Air. Ia juga tak menjawab saat ditanya mengenai hubungan dengan Undang Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sedang bergejolak di Indonesia.

Munarman hanya mengatakan bahwa Rizieq berhak pulang ke Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Beliau WNI yang berdasarkan konstitusi berhak pulang ke negaranya sendiri yang sangat beliau cintai,” tutup Munarman.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin menuturkan bahwa Rizieq bakal pulang sekitar akhir bulan Oktober.

Namun ia tak menjelaskan pasti kapan Rizieq kembali dari Arab Saudi.

“Insya Allah antara akhir bulan ini atau awal bulan ini yaitu bertepatan dengan bulan Maulid Nabi,” kata Novel, Senin (26/10).

Namun, menurut Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengungkapkan bahwa Rizieq belum bisa keluar dari Arab Saudi. Sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi menunjukkan Rizieq belum bisa keluar dari Arab.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC