Connect with us

Hot Topic

Mendagri: Hanya 2,7 Persen Paslon Gelar Rapat Lebih dari 50 Peserta

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, sebanyak 2,7 persen atau 256 dari 9189 rapat kampanye paslon melanggar peraturan KPU karena menimbulkan kerumunan massa.

Tito menjelaskan, ratusan rapat besar itu dihadiri lebih dari 50 peserta. Tentu ini melanggar PKPU NO 13/2020 yang menegaskan jumlah orang yang diizinkan hadir di pertemuan maksimal 50 orang.

“Selama 25 hari masa kampanye ini pelanggarannya beragam yaa. Mulai masalah netralitas, penyalahgunaan kewenangan petahana, politik uang, dan kerumunan massa. Khusus mengenai masalah kerumunan, sampai 10 Oktober dari 26 septembr ada 9189 rapat. Dari 256nya di atas 50 orang. Kalau dihitung 2,7 persen. Angka ini relatif kecil dibangdingkan dengan saat pendaftaran dulu,” kata Mendagri Tito dalam Konferensi Pers Webinar Nasional untuk Pembekalan kepada Seluruh Pasangan Calon dan Penyelenggara Pemilu di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/10).

Tito menyampaikan, angka itu relatif sangat kecil. Kendati demikian, Tito menegaskan, pihaknya maupun penyelenggara pemilu lain tidak menolerir hal itu. Ada tindakan yang dilakukan baik melalui teguran maupun pembubaran kerumunan.

“Kalau sampai ada yang keterlaluan, massanya besar seperti rapat umum. Jika perlu Polri yang bertindak dengan menerapkan UU di luar UU Pilkada. Misal UU wabah penyakit menular, seperti kasus di Kota Tegal yang melibatkan Wakil Ketua DPRD yang menjadi tersangka,” kata Tito.

Terkait masalah Netralitas di Pilkada 2020, Tito menyampaikan, Bawaslu memiliki mekanisme internal untuk menindaknya. Di samping itu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) siap menerima laporan dan memprosesnya.

“Kalau ASN ada mekanismenya juga. Mekanismenya bisa melalui tingkatan sanksi dan berjenjang sesuai administrasi pemerintahan,” kata Tito.

Dalam webinar kali ini, Tito menyampaikan, pihaknya bersama KPU, Bawaslu, dan KPK malakukan evaluasi terhadap masa kampanye yang sudah berjalan selama 25 hari.

Pun Webinar ini juga dihadiri para paslon dari 270 daerah yang mengadakan Pilkada Serentak 2020. Kemendagri bersama stakeholder menyosialisasikan tentang bentuk pelanggaran hingga potensi tindak pidana korupsi di Pilkada 2020.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

44 eks Pegawai KPK Bersedia Jadi ASN Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sebanyak 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersedia menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Jumlah itu diketahui dari kegiatan sosialisasi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN di Lingkungan Polri.

“Hasil sosialisasi, yang mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Senin 6 Desember 2021.

Baca juga: Kapolri Minta Proses Rekrutmen eks 57 Pegawai KPK Jadi ASN Polri Dipercepat

Ramadhan menambahkan, delapan eks pegawai KPK tidak bersedia menjadi ASN Polri. Sedangkan, empat orang masih ditunggu konfirmasinya sampai Selasa 7 Desember 2021 pagi.

Namun, Ramadhan enggan merinci nama-nama yang bersedia dan tidak bersedia menjadi ASN Polri. Dia berjanji Polri segera mengumumkannya.

Sosialisasi pengangkatan, orientasi, dan pelatihan pegawai negeri sipil (PNS) 2021 itu dilakukan di Lantai 3 Ruang Serbaguna Djen Suryopranoto, Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dihadiri sejumlah pejabat Polri di bidang sumber daya manusia (SDM).

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kapolri Minta Proses Rekrutmen eks 57 Pegawai KPK Jadi ASN Polri Dipercepat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan untuk mempercepat proses rekrutmen 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.

Sebab, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) nomor 1.308 Tahun 2021 sudah terbit.

“Secepatnya, proses itu secepatnya. Perintah Bapak Kapolri, untuk segera diproses karena sudah ada peraturan kepolisiannya dan sudah ada surat persetujuan dari Kemenpan-RB,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Senin 6 Desember 2021.

Baca juga: Novel Baswedan Cs Penuhi Panggilan Polri Terkait Undangan Sosialisasi Perekrutan ASN

Kendati demikian, Dedi menyampaikan, pihaknya hanya tetap memastikan perekrutan itu berjalan sesuai dengan prosedur yang ada soal Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tinggal nanti sebelum pelantikan nanti ada nomor induk pegawai yang akan dikeluarkan oleh BKN. Itu semua prosesnya akan secepatnya akan diproses,” ujar Dedi.

Adapun pengangkatan khusus itu termaktub dalam Pasal 1 ayat (5), yang menyatakan bahwa 57 eks pegawai KPK adalah 56 orang dan satu orang yang pernah sebagai pegawai dinyatakan tidak dapat dialihkan menjadi pegawai ASN di KPK dan dengan Peraturan Kepolisian ini diangkat secara khusus menjadi pegawai ASN Polri.

Dalam Perpol itu juga menyebut, As SDM Kapolri telah mengajukan secara tertulis daftar usulan pengangkatan sumber daya manusia dari 57 eks Pegawai KPK kepada Kapolri. Adapun daftar usulan ditetapkan berdasarkan hasil, identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi.

Adapun identifikasi jabatan, dilakukan untuk memetakan daftar jabatan ASN di lingkungan Polri yang akan diisi oleh sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK berdasarkan formasi atau kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri

Daftar jabatan ASN itu disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk penetapan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri.

Dalam hal ini, seleksi kompetensi dilakukan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan kemampuan sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK dengan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri yang telah ditetapkan sesuai dengan pengalaman jabatan.

Pelaksanaan kegiatan identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi sesuai dengan kebijakan Kapolri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Ketika nanti diangkat menjadi ASN, 57 orang itu harus menandatangani surat pernyataan, bersedia menjadi PNS, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah dan tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, diangkat sebagai PNS.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Ketua DPR: Kebutuhan Warga Terdampak Letusan Gunung Semeru Harus Diprioritaskan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa untuk warga korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur.

Puan meminta agar kebutuhan warga korban terdampak meletusnya Semeru menjadi prioritas.

“Mari kita menundukkan kepala, memanjatkan doa untuk korban erupsi Semeru. Semoga tidak ada lagi korban jiwa atas bencana ini. Keselamatan warga harus diutamakan,” kata Puan, Senin 6 Desember 2021.

Berdasarkan informasi dari BNPB hingga Minggu kemarin sore, terdapat 14 warga Lumajang yang meninggal dunia akibat terkena awan panas saat Semeru erupsi.

Baca juga: Polri Terjunkan 945 Personel Bantu Tangani Bencana Erupsi Gunung Semeru

Puluhan orang juga diketahui menderita luka bakar, baik luka serius hingga luka ringan.

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban di sekitar lereng Gunung Semeru.

Puan mengapresiasi tim SAR, petugas gabungan dari berbagai instansi dan golongan, hingga kelompok relawan yang berjibaku membantu evakuasi dan penyelamatan warga.

“Pemerintah bersama jajaran BNPB, Basarnas, TNI/Polri telah bekerja cepat dalam melakukan tanggap darurat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari berbagai elemen masyarakat yang terus datang untuk memberikan bantuan,” kata Puan.

Setidaknya 5.205 jiwa yang terdampak erupsi Gunung Semeru, di mana 1.300 berada dalam pengungsian. Puan mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan pengungsian yang layak sehingga warga merasa aman dan nyaman.

“Kebutuhan warga terdampak harus menjadi prioritas. Sediakan dapur umum agar kebutuhan makan pengungsi terjamin. Logistik lain seperti selimut, alas untuk tidur, hingga ketersediaan air dan listrik juga harus diperhatikan,” tutur Puan.

Dia mengingatkan agar pemerintah segera bekerja cepat mengerahkan alat berat untuk membuka akses yang tertutup akibat erupsi.

Hal ini menyusul adanya daerah warga yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan akibat putusnya jembatan.

“Harus ada solusi yang diberikan pemerintah mengenai persoalan distribusi bantuan kepada warga terdampak. Jangan sampai ada pengungsi yang kesulitan mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar mereka,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini juga meminta agar posko pengungsian ramah bagi anak-anak, lansia, ibu hamil dan ibu menyusui.

Puan menegaskan obat-obatan dan kebutuhan medis bagi pengungsi dan korban terdampak yang memilih tetap tinggal di rumahnya, harus selalu tersedia.

“Kerja sama dari stake holder, khususnya Kementerian terkait, Pemda dan tim SAR gabungan, diharapkan dapat mempercepat proses penanganan bencana. Rakyat dalam bencana tidak boleh sedikitpun merasa ditinggalkan oleh negara,” tegasnya.

Selain itu, Puan meminta pemerintah mulai bekerja untuk penanganan dampak bencana. Salah satu hunian baru untuk warga yang rumahnya rusak akibat erupsi Gunung Semeru.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC